Kabar6-Kementerian Dalam Negeri RI merekomendasikan agar Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tak lagi menunda pergantian lurah. Instruksi awal ini merupakan tindaklanjut adanya 20 lurah yang masih berstatus pelaksana tugas atau Plt dan non-PNS.
“Kami mendorong adanya upaya agar segera mengganti. Jadi tidak ada pembiaran,” kata Kasubdit Wilayah 3, Dekat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah Dirjen Otda, Paskalis Baylon Meza, Rabu (21/11/2018).
Menurutnya, penggantian pejabat Plt dan non-PNS di kelurahan merupakan solusi. Upaya itu harus dilakukan secepatnya agar sesuai undang-undang.
Paskalis telah mendengar keterangan banyak faktor transisi ini lama hingga menyebabkan banyak lurah masih berstatus Plt dan non-PNS. Tapi harus dilakukan pembenahan awal Desember susunan struktur organisasi sudah jadi.
“Dari kedudukan dia yang non PNS pun sudah membatasi. Dia tak bisa melakukan hal yang strategis. Apalagi nanti bulan Desember, Januari ada dana kelurahan. Tantangan administrasi itu jadi target untuk semakin mempercepat,” katanya.
“Kami mendalami kendala SDM. Dorongan kami, sudah diterima oleh wakil akan dipercepat,” paparnya.**Baca Juga: Hadir di Kampanye Ma’ruf Amin, 2 Kades di Lebak Diperiksa Panwaslu.
Rekomendasi disampaikan dengan mendatangi kantor Balaikota Tangsel. Kunjungan utusan pejabat Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Banten itu diterima langsung oleh Wakil Walikota Benyamin Davnie, Sekretaris Daerah Muhammad dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Apendi.(yud)
