Kabar6-Aliansi Masyarakat Pemerhati Politik Tangsel (AMPPI POLTANGSEL) mengaku telah mengantongi data pelanggaran secara terstruktur dan masif. Ada banyak temuan barang bukti tindak pelanggaran mengekang setiap warga untuk bisa menyalurkan hak politiknya.
Para tokoh serta putra-putri lokal menilai ada diskriminasi dalam tekad pencalonannya di bursa Pileg 2019 mendatang. “Kita sudah punya datanya. Dan kebanyakan itu justru terjadi di partai- partai besar,” kata Ketua AMPI POLTANGSEL, Haris lewat siaran pers yang diterima kabar6.com, Senin (16/7/2018)
AMPPI POLTANGSEL mengendus para elite partai-partai mana saja yang telah menutup akses pencalegan. Para tokoh maupun putra-putri lokal yang potensial merasa diganjal untuk menjadi legislator di DPR RI.
Sederet organisasi partai politik besar di antaranya seperti, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem dan beberapa partai lainnya. Haris mengatakan ada caleg yang direkrut parpol di atas hanya untuk dijadikan boneka meraih suara konstituen.**Baca Juga: Dituding Diskriminasi, Gerindra Prioritaskan Kader Internal.
“Kapasitasnya lemah. Artinya partai politik itu sudah sangat memperdaya masyarakat Tangsel. Hanya memanfaatkan suaranya saja, tapi tidak menjaminkan mereka akan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan pembangunan bagi rakyat Tangsel,” tutupnya.(yud)
