Kabar6-Rapat pleno perdana yang digelar Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tangerang Selatan (Tangsel) tak berjalan mulus. Alhasil, lembaga itu belum bisa menentukan jumlah nominal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2015 yang nantinya dijadikan refrensi bagi dunia usaha untuk memberikan standar upah kepada setiap pegawainya.
“Masih ada enam komponen yang belum ada sebagai bahan rekomendasi. Jadi KHL belum bisa ditentukan,” ungkap anggota salah satu perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Yacob Ismail, ditemui kabar6.com di Kantor Sekretariat Depeko Tangsel, Rabu (29/10/2014).
Dari 60 komponen KHL yang termasuk dalam kategori survey, enam diantaranya belum ditemui data paling valid. Yacob jelaskan, sesuai ketentuan semua jenis kategori kebutuhan harus lengkap serta bisa dipertanggungjawabkan.
Enam komponen KHL antara lain adalah biaya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), transportasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), belanja media massa, rekreasi dan kontrakan rumah.
“Kalau enam komponen itu sudah terpenuhi, pleno berikutnya, kami (Depeko) punya data valid soal survei KHL,” paparnya.
Saat ini, prediksi penentuan KHL masih mengacu pada hasil survei 2013. Tahun 2013 nilai KHL berkisar di angka Rp2.250.000. Untuk tahun 2014, survei sudah dilakukan hanya saja masih kurang enam komponen tersebut.
“Ya prediksi dari kita masih sama angkanya dari tahun 2013,” ujarnya. Disinggung soal isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pihaknya juga masih menunggu reaksi dari pemerintah.
Yacob bilang, apakah kenaikan tersebut bisa tersentral dari pemerintah pusat atau bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Jika kenaikan BBM itu bisa diakomodir oleh Pemerintah Daerah, pastinya ada subsidi dalam hal ini. **Baca juga: Anggota Depeko Tangsel Klaim Cuma Jadi Notulen.
“Pertanyaannya sekarang, ada tidak regulasi dalam hal kenaikan BBM ini diakomodir oleh pemerintah daerah? kita menunggu itu saja,” paparnya.(yud)
