Kabar6- Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang mengecam keras rencana Pemkab Pandeglang beli sepeda listrik untuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) se Pandeglang.
GMNI menuding Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak punya tidak mempunyai sens of criris dalam menerjemahkan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut dianggap hanya akan menghamburkan uang rakyat.
“Saya kira Bupati Irna Narulita selaku pejabat publik tidak mempunyai sens of criris dalam menerjemahkan sebuah kebijakan,” kata Maulana Yusuf Amrullah selaku Wakabid Organisasi DPC GMNI Pandeglang, Jumat (12/8/2022).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkab Pandeglang harus merogoh kocek sebesar Rp 38 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) 2023.
Para aktivis menganggap keputusan pembelian sepeda listrik untuk RT/RW oleh bupati tersebut sangatlah ugal-ugalan. Harusnya kebijakan yang di buat oleh pemerintah harus betul betul menjawab kegelisahan masyarakat..
“Bukan hanya sekedar penghamburan anggaran, apalagi memanfaatkan APBD untuk kepentingan tertentu,” tegas bung Yusuf.
Menurutnya, anggaran sebesar 38 M tersebut lebih baik di gunakan untuk menunjang kebutuhan primer masyarakat, atau paling tidak untuk membangun sarana prasarana masyarakat yang lebih urgent.
Dilain pihak, kebijakan tersebut dirasa tidak berbanding lurus dengan pernyataan Bupati Irna Narulita yang kerap bicara jika Pemkab Pandeglang milik anggaran yang minim serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil.
“Tetapi kebijakan yang di ambil oleh bupati tersebut malah bertentangan dengan apa yang ia ucapkan. Saya selaku mahasiswa dan warga masyarakat Pandeglang sangat mengecam dengan keras atas keputusan yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Pandeglang terlebih usulan tersebut merupakan usulan dari Bupati yang di freming seolah-olah usulan tersebut berasal dari RT dan RW,”ujarnya.
“Jadi, jangan sampai kemudian Bupati Irna menjadikan RT dan RW sebagai objek eksploitasi politik untuk kepentingan politiknya,” tambah Yusuf.
Yusuf juga menyayangkan sikap DPRD yang tidak mengkaji rencana pengadaan sepeda listrik tersebut. Harusnya DPRD tahu, mana yang harus di prioritaskan dan dikesampingkan. Karena sejatinya DPRD sebagai refresentasi dari masyarakat. Apalagi di Pandeglang masih banyak persoalan sosial, infrastruktur jalan yang masih harus dibenahi.
“Oang sakit ditandu dan berbagai macam persoalan. Sangat disayangkan dengan beberapa sikap Fraksi partai seperti PDIP, Demokrat, PKS, PAN, PBB, Perindo, seharusnya mereka mampu menganalisa terlebih dahulu perihal anggran Pengadaan sepeda tersebut, jika memang tujuan nya ingin mensejahterakan RT/RW alangkah lebih baik diperhatikan disisi tunjangannya sekalian itu baru kongkrit,”tutupnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan eksekutif dan legislatif.
“Uang sebesar itukan bukan untuk saya atau pejabat lainya tapi ini murni untuk kepentingan masayarakat. Kalau ini untuk kepentingan saya baru protes ini kan untuk RT/RW dalam melayani warganya,” ungkap Irna Narulita.
**Baca juga: Keluarga Pasien Keluhkan Fasilitas dan Pelayanan, Dirut RSUD Berkah Pandeglang Beri Penjelasan
Ia menjelaskan, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam penganggaran ini tapi ini bentuk perhatian kepada RT/RW untuk kepentingan oprasional dalam melayani warga. Irna menegaskan, apa salahnya para RT dan RW diberikan fasilitas dalam membantu pemerintah daerah melayani masyarakat.
“Ini kepentingan untuk membantu RT/RW karena itu saya sebut terlalu kecil Rp38 miliar, karena bagaimanapun RT RW itu melayani warga ada yang mau nikah, bikin KTP atau lainya, pokoknya ini bukan untuk kepentingan saya tapi kepentingan pelayanan masyarakat,” papar Irna.(aep)
