1

Jurnalis Kabar6.com Diintimidasi, Mapolres Tangsel Digeruduk

Kabar6.com

Kabar6-Puluhan awak media massa menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Tangerang Selatan (Tangsel). Pernyataan sikap ini buntut terjadinya aksi intimidasi yang dilakukan oknum ormas Forum Betawi Rempug (FBR) terhadap Eka Huda Rizki wartawan kabar6.com, kemarin siang.

“Negara jangan kalah dengan premanisme,” ungkap Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Junaedi, (4/12/2019).

Menurutnya, aksi premanisme sudah menjadi momok. Ulah para oknum ormas kerap mengganggu program pembangunan.

**Baca juga: Kapolda Irjen Gatot: Tindak Tegas Premanisme Ganggu Investasi.

Junaedi menyatakan, melalui aksi solidaritas ini merupakan bentuk kegelisahan awak media yang rentan berbenturan dengan para preman.

“Polisi tidak boleh menjadi beking preman,” ujarnya. Ia berharap polisi dapat menangkap pelaku intimidasi dalam waktu singkat.

**Baca juga: AJI dan PWHTS Kecam Oknum FBR Intimidasi Wartawan Kabar6.com.

Di lokasi yang sama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Abie Jumaidi mengatakan, teror terhadap Eka sudah tahap membahayakan bagi kebebasan pers. Apalagi jika persoalan ini dibiarkan dan tidak ada tindakan apapun dari aparat.

“Ini tidak boleh dianggap sepele soal intimidasi Eka. Yang parahnya lagi, ia mendapatkannya di kantor pusat pemerintahan. Jika di puspem saja diteror bagaimana di daerah yang jauh dari sorotan,” ujarnya.

**Baca juga: Diintimidasi, Wartawan Kabar6.com Polisikan Oknum FBR di Tangsel.

Dirinya pun meminta aparat penegak hukum bersikap tegas dan segera menangkap anggota ormas yang melakukan penganiyaan terhadap Eka. “Negara tidak boleh kalah sama ormas,” tegasnya.(Tim K6)




Pol PP Pindahkan Bendera, FBR Geruduk Balaikota Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Puluhan massa dari Forum Betawi Rempug (FBR) Kota Tangerang Selatan geruduk Balai Kota Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sekira pukul 15.00 WIB, Selasa 3 Desember 2019.

Pantauan di lokasi saat massa beramai-ramai datang ke Balaikota, terlihat satpam tak mampu membendung massa yang ingin menggeruduk masuk ke area perkarangan.

Diketahui, sebab massa Ormas FBR datang adalah ingin meminta kejelasan kepada Satpol PP Kota Tangsel dalam video yang beredar terkait memindahkan bendera kebanggaan FBR yang sangat sensitif.

Sekretaris Jenderal FBR Tangsel, Satiyan mengatakan, tadi memang ada eksekusi pembongkaran di Jembatan Gaplek yang ingin dibuat fly over oleh Satpol PP Kota Tangsel.

“Saya liat tadi tuh temen-temen Satpol PP tuh bawa bendera-bendera FBR dicopot, video poto sebenarnya,” ujar Satiyan kepada wartawan di Balai Kota Pemerintahan Kota Tangsel, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Selasa (3/12/2019).

Hal itu, menurut Satiyan, bagi temen-temen FBR sangat sensitif.

“Kalau bicara tentang bendera itu simbol bang, karena mulai dari kita mendirikan FBR, bagaimanapun juga bahasanya kita orang betawi tuh, ya kita udah berdarah-darah bang, udah banyak korban dengan berdirinya organisasi FBR, bahasanya kita kalau membicarakan bendera ya kita naikin bendera itu sudah banyak juga persoalan netesin darah anak-anak, dan macem-macemnya gitu,” ungkapnya.

Satiyan menjelaskan, perkara tadi misalnya Satpol PP tidak mengerti mestinya ditanya terlebih dahulu jikalau memang dipindahin harusnya ditanya terlebih dahulu.

“Kalau memang dipindahin harusnya tanya aja bang, kan disitu kan ada anak-anak FBR, kalau bisa suruh anggota FBR aja yang suruh mindahin juga persoalan tidak seperti itu, orang anggota yang mindahin kok,” terangnya.

Karena, Satiyan menjelaskan, jika orang lain yang memindahkan bendera itu menjadi berbeda konotasi nya.

“Apalagi temen-temen dilapangan liat videonya sepotong, saya juga berharap dari temen-temen Satpol PP itu jangan seperti itu juga lah bang, gua mah misalnya pelaksana Perda segala macem tapi kan ada lah kearifan lokal yang harus dihargai lah, pasti kita hargai lah,” paparnya.

Satiyan memberikan solusi persoalan pos itu dirinya sebagai seksekretaris FBR Tangsel, semua semua wilayah silahkan saja, silahkan dikelola.

“Ada para pengembang ada para pengusaha terus kemudian kita berharap temen-temen bisa diberdayakan melalui pekerjaan atau mereka membantu dana pembinaan, orang mau bangun apa bangun apa di kampung kita gitu, harapan kita juga kan jangan sampai penoton juga ya, apa yang bisa diberdayakan, ya diberdayakan,” jelasnya.

Lanjut Satiyan, kalau memang ada pos disitu, bangun pos disitu, itu sekalian ada bangunan segala macem.

“Itu mau dibongkar ya di komunikasikan, kalau bicara kita ada uang kerohiman ada apa, ada apa kan bisa di musyawarahkan, kalau misalnya tak ada titik temu di tingkat gardu kan bisa bicara dengan kita di Tangerang Selatan. Apa sih yang susah,” ucapnya.

Satiyan menerangkan, inti dari masalah ini pihaknya dan Satpol PP hanya miss komunikasi.

“Dan juga jangan terlalu arogansi ngapain juga sih. Kalau dengan kita, kita juga kan saat mereka udah minta maaf, ya buat kita juga memang kita diajarkan baik hati juga gitu kan memaafkan,” tuturnya.

“Tapi persoalan-persoalan temen-temen di gardu sana, ada hal-hal yang belum selesai tinggal di komunikasikan saja, karena saya juga tidak ingin mengintervensi terlalu jauh kalau hal-hal seperti itu, kita mah urusan Tangsel, silahkan dikelola di tempat masing-masing,” bebernya.

Ditanya perihal Satpol PP sudah izin? “Kalau dari keputusan Tangerang Selatan itu saya belum terima, mungkin dari gardu setempat iya.”

**Baca juga: Akhir Tahun, Permintaan Bahan Pangan di Tangsel Naik 21,50 Persen.

“Tapi kalau dengan gardu setempat mungkin iyaa, tapi kesalahan dia tadi, mungkin dari pimpinan-pimpinan Satpol PP nya kan hati-hati, tapi mungkin Satpol PP itu enggak ngerti, bisa saja itu gak ngerti, tapi buat kita FBR itu seperti menurunkan bendera FBR,” paparnya.

“Hal seperti itu sensitif bang, tadi masa bergerak hampir se-Tangerang Selatan, ini juga banyak yang telpon saya, saya bilang aja balik kanan,” pungkasnya.(eka)




Ratusan Buruh Geruduk Kantor Disnaker Kabupaten Tangerang

Kabar6.com

Kabar6-Ratusan buruh di Kabupaten Tangerang dari berbagai aliansi, konvoi menuju Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang, di Balaraja, Selasa (3/12/2019).

Mereka melakukan aksi unjuk dalam rangka pengawalan perundingan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) Tangerang Tahun 2020 oleh Anggota DEPEKAB.

Pantauan Kabar6.com, ratusan buruh itu konvoi menggunakan sepeda motor, dan beberapa mobil komando. DPC SPSI Kab. Tangerang (Citra raya) mengirimkan 500 orang, dengan 1 unit mobil komando. Mereka mampak menggunakan atribut bendera, spanduk dan seragam SPSI Brigade.

**Baca juga: Kapolresta Sebut Kabupaten Tangerang Darurat Tawuran Pelajar.

Ada juga buruh dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) dengan jumlah massa kurang lebih 200 orang, dengan satu kendaraan mobil komando. Sama seperti SPSI, mereka membawa atribut bendera, spanduk dan seragam organisasi. (Ris)




Geruduk Puspemprov, PKC PMII Tuntut Janji Gubernur Banten dan Wakil

Kabar6.com

Kabar6-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Banten datang menggeruduk Kawasan Pusat Pemeribtahan Provinsi Banten (Kp3B), Selasa (1/10/2019).

Mereka menuntut Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakilnya, Andika Hazrumy untuk membenahi program pembangunan yang dinilai masih belum begitu dirasakan masyarakat.

Pantauan Kabar6.com dilapangan, meski begitu masa aksi harus puas menunggu didepan pintu masuk KP3B, setelah sebelumnya petugas keamanan yang sebelumnya lebih dulu berjaga pintu masuk menuju Pendopo Gubernur.

Sambil membakar ban bekas di depan pintu masuk KP3B, mereka menyuarakan tuntutannya, sambil meneriaki Gubernur dan Wakil keluar dari ruangannya menemui pendemo.

Mereka menuntut Gubernur Banten dan Wakil untuk memecat kepala dan pejabat-pejabat OPD di Iingkungan Provinsi Banten yang dianggap tidak becus dalam bekerja, termasuk menuntut penuntaskan program yang belum terealisasi, melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan target RPJMD dan RKPD Banten, wujudkan Banten yang bebas dari Kolusi, korupsi den Nepotisme, tuntaskan masalah pengangguan di Provinsi Banten, tegakkan PERDA CSR No. 5 Tahun 2016, tegakkan PERDA Ketenagakekerjaan No. 4 Tahun 2016.

**Baca juga: Mahasiswa dan Polisi di Serang Doa Bersama untuk Randi dan Yusuf.

Dan yang terakhir, jika Gubernur dan wakil sudah tidak sanggup memimpin lebih baik mundur dari jabatannya.(Den)




Keluarga Besar Maluku Geruduk Bawaslu Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Minta keadilan, Keluarga Besar Maluku Satu Gandong (Masaga) geruduk Kantor Bawaslu Tangsel di Griya Loka, BSD, Kamis (25/4/2019).

“Kami Masaga merupakan simpatisan Robert Usman Center (RUC) dan meminta Bawanslu Tangsel berantas kecurangan secara jujur dan adil,” kata Yusuf Tuahuns, perwakilan Masaga.

Masaga, lanjut Yusuf, sangat merindukan Pemilu 2019 yang transparan, adil, bersih dan berantas setiap kecurangan yang terjadi. Jangan tebang pilih,” tegas Yusuf lantang.

**Baca juga: Dicurangi, Caleg Golkar Lapor ke Bawaslu Tangsel.

Yusuf berharap, Bawaslu Tangsel secepatnya dapat mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019.

“Kami juga meminta kecurangan yang menimpa keluarga kami Robert Usman untuk segera diusut tuntas,” paparnya. (Aji)




Sekelompok Orang ini Geruduk Perusahaan Leasing di Serpong

Kabar6.com

Kabar6-Sekelompok orang yang mengaku dari gabungan organisasi masyarakat menggeruduk kantor First Indo Finance di Komplek Ruko WTC Matahari Serpong, Senin malam (8/4/2019).

Seorang pria yang mengaku bernama Black, perwakilan pendemo itu mengatakan kedatangan mereka ke perusahaan leasing itu untuk mempertanyakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) salah seorang konsumen.

“Karena konsumen itu telah melakukan pelunasan sejak awal,” ujarnya.

Menurut dia, pihak Leasing telah menjanjikan penyerahan BPKB selama 12 hari kerja. Namun, pada waktu yang ditentukan, BPKB tersebut tidak juga diserahkan.

“Makanya, kami datang ramai-ramai kesini mempertanyakan kejelasannya,” kata Black kepada Kabar6.com.

Para pendemo diterima oleh perwakilan perusahaan itu, Reza. Reza mengatakan BPKB milik Armah belum turun dari kantor pusat.

**Baca juga: Cerita Fraksi Golkar DPRD Pandeglang Keluar dari Pansus LKPJ Bupati.

“Sehingga tak bisa menyerahkan sesuai kesepakatan yang telah diatur sebelumnya,” kata Reza.

Aksi malam itu bubar setelah First Indo Finance berjanji akan menyerahkan BPKB tersebut paling lambat 22 April 2019. (JIC)




Tolak PHK Sepihak, Ribuan Pengunjuk Rasa Geruduk Kantor Hero Supermarket di Bintaro

Kabar6.com

Kabar6-Ribuan massa yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia geruduk Kantor PT Hero Supermarket TBK di CBD Bintaro, Sektor 7, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut orator aksi, Hakim menuturkan, pihaknya menolak pemutusan kerja sepihak dan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menolak hal-hal yang menghalangi hak untuk berserikat dan berorganisasi .

“Kami juga meminta agar PT Hero Supermarket segera memperbaiki hubungan industrial,” kata orator dihadapan ribuan pengunjuk rasa, Jumat (11/1/2019).

**Baca juga: Kapolres Tangsel Pantau Langsung Jalannya Demo di Bintaro.

Disamping itu, Hakim juga menuturkan bahwa pihaknya tidak ingin ada orang-orang yang ingin menghancurkan PT Hero Supermarket dari segala sisi.

“Menurut kami ada nilai-nilai yang tergeser dari PT Hero Supermarket, dan kami tidak mau ada orang yang menghancurkannya,” tegasnya. (jic)




Mobil Ditarik Lising, Ormas BPPKB Geruduk Kantor MNC Finance di Alam Sutera

kabar6.com

Kabar6-Ratusan massa dari organisasi masyarakat (ormas) Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) geruduk kantor lising MNC di Ruko Alam Sutera, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu malam (21/11/2018) sekira pukul 21.00 WIB.

Aksi geruduk itu dilakukan, karena MNC Finance dianggap melakukan penarikan kendaraan secara sepihak terhadap kendaraan dari salah seorang anggota BPPKB.

“Mobil milik salah satu anggota kami ditarik sepihak oleh MNC Finance di Cirebon kemarin,” ketus Seno, Ketua BPPKB DPRt Jelupang Serpong Utara, saat geruduk Kantor MNC Finance di Ruko Alam Sutera.

Kata Seno, pihaknya tak terima dengan aksi sepihak yang dilakukan MNC Finance melalui pihak ketiganya (debt collector).

Sehingga ratusan massa dari BPPKB Tangsel dan Kabupaten Tangerang perlahan namun pasti semakin memenuhi ruang kantor MNC Finance hingga halaman parkir kantor tersebut.

Dari data yang berhasil dihimpun kabar6.com di lapangan, mobil minibus Avanza warna Silver milik Erik (anggota BPPKB) ditarik sepihak oleh debt collector MNC Finance di Cirebon, Selasa (20/11/2018).

**Baca juga: Kasus Dufi, Wartawan di Tangerang Gelar Aksi Damai di Mako Polres Metro.

Erik merasa tidak terima dengan penarikan sepihak yang dilakukan MNC Finance melalui debt collectornya sehingga Erik bersama ratusan massa dari ormasnya geruduk Kantor MNC itu.

Hingga berita ini diturunkan, massa dari Ormas BPPKB semakin memenuhi ruang dan halaman kantor MNC Finance. Dan, pihak MNC sendiri belum ada yang bisa dimintai keterangannya. (jic)




Dianggap Abaikan Komitmen, Sekcam Serpong Geruduk Apartemen SGV

kabar6.com

Kabar6-Geram akan sikap Apartemen Serpong Green View yang dianggap mengabaikan poin komitmen yang telah disepakati bersama melalui mediasi di Aula Kecamatan Serpong (2/10/2018) kemarin.

Sekretaris Camat Serpong yang didampingi Lurah Lengkong Gudang Timur (Leguti) dan Babinsa Leguti geruduk Apartemen SGV.

Sekcam Serpong, M Supriyadi menjelaskan, pihaknya merasa geram dengan sikap tak korporatif dari PT Satria Dharma Nusantara (SDN) dan Building Managemen SGV yang dianggap mengabaikan poin komitmen.

“Berdasarkan pengaduan pemuda, hingga saat ini mereka belum dipekerjakan lagi oleh PT SDN setelah sebelumnya dirumahkan. Sudah sejauh mana PT SDN menangani hal ini,” ungkap Supriyadi di SGV, Rabu (10/10/2018).

Senada, Lurah Leguti Rahmad Kurnia, mengeluhkan sikap SGV dan PT SDN yang dianggap susah untuk komunikasi.

**Baca juga: Sekcam Serpong Berang SGV dan PT SDN Tak Korporatif.

“Sulit banget berkomunikasi dengan pihak SGV dan juga PT SDN. Kami kesini ingin menanyakan proges dari komitmen yang telah disepakati,” beber Rahmad. (tim K6)




Begini Kata Warga Lengkong Gudang Saat Geruduk Dishub Tangsel

kabar6.com

Kabar6-Puluhan warga Lengkong Gudang bersama Ormas BPPKB DPAC Serpong geruduk Kantor Dishub untuk menanyakan tentang penyegelan yang dilakukan Satpol PP dan Dishub Tangsel.

“Kami bersama 13 juru parkir di VIP Parking yang disegel ingin penjelasan dari dinas terkait yang melakukan penyegelan,” kata Apeng, Ketua PAC BPPKB Serpong kepada kabar6.com, Kamis (4/10/2018).

Dalam kesempatan itu, Apeng ingin menanyakan kepada dinas terkait, 13 warganya yang pengangguran itu bagaimana nasib kedepannya.

“Kalau mata pencarian kami ditutup seperti ini, bagaimana harus menghidupi keluarga. Dan, juru parkir ini merupakan pekerjaan halal, bukan nyolong maupun mencuri,” terangnya.

Apeng berharap, agar Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dapat memberikan jalan keluar untuk warga Lengkong Gudang.

“Tolonglah bu wali mengerti dengan keadaan kami sebagai warga Tangsel. kami ini bekerja baik-baik tanpa membuat onar dan premanisme,” tambahnya lagi.

Pengelola VIP Parking, Indra menambahkan, justru pihaknya ingin agar jasa parkir yang dikelolanya itu harus resmi.

“Kalau sudah begini, langkah apa yang dapat kami lakukan agar jasa parkir ini dapat beroperasi kembali,” ungkap Indra.

Dijelaskannya, selama VIP Parking ini beroperasi, pihaknya selalu memprioritaskan warga sekitar untuk dipekerjakan dengan gaji standar sesuai anjuran pemerintah.

“Bapak boleh cek ke lapangan, semua yang kami pekerjaan adalah warga sekitar,” tuturnya.

Hanya satu keinginan Indra, agar proses pengurusan perijinan untuk VIP Parking jangan dipersulit. **Baca juga: Imbas Disegelnya VIP Parking, 13 Warga Lengkong Gudang Kehilangan Pekerjaan.

“Kami mohon kepada ibu wali agar perijinan kami tidak dipersulit dan tolong beritahu kami langkah apa yang harus kami ambil,” bebernya. (jicris)