Kabar6-Kepala Ombudsman RI untuk perwakilan Provinsi Banten, Dedi Irsan menilai, pelayan publik kepada masyarakat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dinilai masih sedang-sedang saja.
“Pelayanan publiknya dibilang sangat bagus tidak, dibilang sangat buruk juga tidak, sedang-sedang saja,” terang Dedi, usai menggelar rapat koordinasi bersama di gedung DPRD Banten, Rabu (15/1/2020).
Mendengar kalimat yang keluar dari mulut orang nomor satu di Ombudsman Perwakilan Banten tersebut, mengingatakan pada sebuah judul lagu yang dinyanyikan Vetty Vera yang berjudul ‘sedang sedang saja’.
Sambung Dedi, oleh karena itu pihaknya sengaja datang ke gedung DPRD Banten dengan tujuan untuk membangun komunikasi sekaligus berkolaborasi dalam mengawasi program-program dilingkungan Pemprov Banten, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar bisa lebih ditingkatkan lagi, dan terbebas dari maladministrasi.
Sebelumnya, pada tahun 2018 kemarin, kata Dedi, Pemprov Banten pernah mendapatkan zona hijau dari dari Ombudsman Banten tentang kepatuhan pelayanan publiknya.
Oleh karena itu, tahun ini pihak berencana akan melakukan survey kembali terhadap kepatuhan dan pelayanan dasar masyarakat yang diberikan oleh Pemprov Banten, termasuk instansi lainnya se-Provinsi Banten, mulai dari pemerintah daerah (Pemda), kementerian serta lembaga-lembaga terkait lainnya secara bergilir.
Dengan begitu, kedepan nantinya diharapkan pelayanan kepada masyarakat dari Pemprov Banten bisa terus ditingkatkan dan sesuai amanah UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“Dan pastinya kualitas pelayanannya harus lebih baik dari hari kehari. Zona hijau itu masih dalam standar kepatuhan sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2019, artinya masih pemampangan fasilitas publiknya, tapi belum masuk kekualitas pelayan publiknya,” katanya.
Pihaknya akan konsen mengawasi pelayanan masyarakat, mulai dari soal perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pertanahan dan masih bangak lagi.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengaku, pihaknya akan selalu terbuka dengan seluruh pihak yang ingin membangun Provinsi Banten kearah yang lebih baik lagi.**Baca juga: Banjir Banten, 2.727 Dokumen Kependudukan Hilang.
Menurutnya, DPRD Banten juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari aprarat penegak hukum, lembaga pengawasan hingga berbagai elemen masyarajat, untuk bisa bersama-sama membangun Provinsi Banten, khususnya dalam mengawasi setiap program yang ada dilingkup Pemprov Banten agar bisa lebih baik lagi.(Den)
