Kabar6-Dinasti politik dinilai dapat memundurkan demokrasi karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan menyempitkan akses masyarakat.
Dalam diskusi “Kemunduran Demokrasi, Dinasti Politik, dan Implikasinya bagi Banten” yang digelar oleh Kelompok Kerja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di plaza aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (25/1/2024).
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan bahwa dinasti politik adalah penyakit demokrasi.
“Kita tidak bisa ada jaminan, tapi kita bisa memastikan ada dinasti itu ada penyakit, dinasti dan korupsi. Kalau dinasti nggak ada, ya penyakitnya cuma satu yaitu korupsi,” kata Ray.
Menurut Ray, dinasti politik dapat terjadi karena adanya ketimpangan modal politik. Hal ini kemudian mendorong munculnya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Munculnya dinasti karena adanya ketimpangan modal politik dan itu yang kemudian mendorong munculnya dinasti. Itu tantangan bagi hukum tata negara,” kata Ray.
Hal yang sama juga diungkapkan, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko. Menurutnya bahwa dinasti politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi.
“Dinasti tidak ada aturan yang dilanggar, direkayasa karena memang aturan terbuka untuk semuanya,” kata Danang.
Menurut Danang, dinasti politik dapat menyebabkan ketimpangan politik yang semakin besar. Hal ini karena keluarga politik yang sudah berkuasa memiliki modal politik yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga politik lainnya.
“Dampaknya ketimpangan politik gepnya semakin besar, apalagi bagi rekan-rekan yang tidak memiliki modal politik untuk melawan keluarga secara politik yang sudah berkuasa,” kata Danang.
Pengamat Politik Taftazani mengatakan, bahwa Banten menjadi guru besar praktik dinasti politik.
“Banten itu guru besar praktik dinasti. Bukan hanya teori tapi sudah dilaksanakan,” kata Taftazani.
**Baca Juga: Warga Gunungsari Serang Geger Makam Kucing Isinya Bayi yang Dikubur
Menurut Taftazani, istilah dinasti politik kembali muncul ke permukaan karena dipicu oleh peristiwa nasional.
“Agak sukar kita memahami pejabat negara boleh berpolitik asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ketika Masyarakat tidak suka pada pilihannya, maka daerah itu diberikan bansos, misalnya,” kata Taftazani.
Ahmad Sururi, Akademisi Unsera, mengatakan bahwa dinasti politik telah menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia.
“Banten menjadi rujukan utama kalau ngomong dinasti. Sekarang sudah generasi ketiga, kalau kita cari di artikel, Banten selalu muncul jika bicara dinasti,” kata Ahmad Sururi.
Menurut Ahmad Sururi, dinasti politik dapat terjadi karena adanya praktik politik yang membangun peluang melanggengkan dinasti.
“Di sisi lain, dinasti menjadi demokrasi itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Bahwa praktik politik membangun peluang melanggengkan dinasti, mulai partainya yang menjadi penentu demokrasi itu sendiri,” tandas Ahmad Sururi.(Aep)
