Kabar6-Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Lebak mengaku sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) terkait bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di kantor desa dan belum disalurkan ke masyarakat.

“Iya, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan PT YAT selaku pihak transporter terkait hal itu,” kata Kepala Disketapang Lebak Nana Sunjana, Kamis (8/2/2024).

Menurut Nana, dari informasi yang diterima, bahwa ada data penerima yang belum lengkap nomor induk kependudukan (NIK)-nya.

**Baca Juga: Ketua Umum HIPMI Kabupaten Tangerang Terima Penghargaan

“Biasanya beras yang sudah dikirim ke titik bagi (kantor desa) besoknya langsung dibagi sesuai BNBA (by name by address) data penerima yang dikirim pusat. Tapi ternyata sampai sekarang belum dibagikan. Alasannya begitu,” terang Nana.

Nana juga mengaku sudah meminta kepada PT YAT untuk segera menyalurkan beras ke masyarakat penerima manfaat (KPM) sesuai BNBA.

“Tapi kemarin ada surat dari Bapanas bahwa penyaluran beras ditunda dari tanggal 8-14 Februari karena masuk ke masa tenang pemilu. Jadi akan disalurkan pada tanggal 15 Februari,” ungkap Nana.(Nda)

Kabar6-Warga di sekitar pinggir rel kereta api Rangkasbitung-Tanah Abang tepatnya di sekitar Komplek Pendidikan, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dihebohkan dengan seorang pria yang ditemukan tewas, Rabu (7/2/2024).

Terdapat sejumlah luka di bagian tubuh pria yang diketahui bernama Moh Hidayat, warga Kampung Cijoro Kelurahan Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung.

“(Setelah ducek) benar warga saya, umurnya sekitar 46 tahun,” kata Ketua RT 01 RW 01 Kampung Cijoro, Najmudin Ali di lokasi.

**Baca Juga: Bantuan Pangan CBP Menumpuk di Kantor Desa di Lebak, Kades Jelaskan Penyebab Belum Disalurkan

Melihat luka di tubuhnya, diduga kata Najmudin, warganya itu tewas karena tertabrak kereta api.

“Dugaan sementara tertabrak kereta. Korban ini sering berjalan di tengah jalan raya, nah mungkin saat berjalan di rel korban tidak mendengar atau tidak mengetahui lalu tertabrak,” tutur Najmudin.

Dari keterangan warga, korban mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Namun, korban yang masih lajang dikenal baik dan mengumpulkan barang bekas untuk dijual.

“Orangnya baik tapi agak susah diatur saja,” katanya.(Nda)

Kabar6-Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) masih menumpuk di kantor desa di Kabupaten Lebak.

Puluhan bahkan ratusan karung beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) belum juga disalurkan. Padahal beras sudah menumpuk berhari-hari di kantor desa.

“Iya nih sudah 2 hari beras datang ke sini tapi belum bisa kita salurkan ke masyarakat,” kata Kepala Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Juanda saat dihubungi, Rabu (7/2/2024).

Juanda mengatakan, belum bisa disalurkannya beras tersebut ke masyarakat lantaran pihak desa belum mengetahui bagaimana pola penyalurannya.

“Jujur kita bingung ini bagaimana teknisnya, apakah pakai barcode? Tapi sampai sekarang belum datang, sementara warga sudah mulai menanyakan,” ucap Juanda.

**Baca Juga: 16 Pelaku Tindak Pidana Umum Diamankan Polres Serang

Selain itu, jika semakin lama beras berada di kantor desa karena belum disalurkan, pemerintah desa juga harus mengeluarkan biaya untuk menjaga beras tersebut.

“Kalau lama-lama kan lumayan juga biayanya. Kami minta segera lah kasih kejelasan soal ini,” harapnya.

Hal yang sama diutarakan Kepala Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, Sam’un. Walaupun sudah hampir sepekan datang di kantor desa, namun sampai saat ini, beras CBP masih menumpuk dan belum bisa disalurkan ke masyarakat.

“Alhamdullilah beras memang sudah ada, tapi kepala desa dan perangkat desa belum diberikan informasi jelas. Apa ini untuk satu atau dua pagu. Beras masih menumpuk karena belum jelas data penerimanya, jadi enggak ada yang bisa membagikan,” katanya.

“Dan mau tidak mau saya menugaskan Linmas untuk berjaga setiap malam, karena kalau hilang kami juga yang repot,” sambung Sam’un.(Nda)

Kabar6-Mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak kembali memperkuat kapasitas saksi partai politik (Parpol), Raby

Saksi yang akan ditugasi oleh masing-masing parpol pada hari pemilihan yakni 14 Februari 2024 diberikan pemahaman terkait bagaimana tugas dan fungsinya saat berada di tempat pemungutan suara (TPS).

“Pemaparan mengenai tugas dan fungsi saksi supaya mereka paham dan mentaati aturannya, apa saja hak dan kewenangan saksi di TPS,” kata Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Lebak Deden Kurniawan.

Deden menyebut, rata-rata saat ini saksi hanya ditugaskan untuk menghitung perolehan suara di TPS. Sementara peran dan fungsinya belum tersampaikan dengan baik.

“Maka dari itu Bawaslu hadir memberikan pemahaman kepada saksi partai, DPD dan PPWP (Presiden dan wakil presiden) yang akan bertugas nanti,” ujarnya.

**Baca Juga: Analisa Pengamat soal Jokowi Belum Sebut Arah Dukungan Capres

Saksi yang hadir dalam Training Of Trainer (TOT) hari ini diharapkan bisa menyampaikan materi-materi yang telah didapat ke saksi lain di partainya yang diutus bertugas di hari pemilihan.

“Selain berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saksi juga sekaligus kita harapkan bisa ikut mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” jelas Deden.

Lebih lanjut Deden mengingatkan kepada para saksi harus memahami aturan, bertugas sesuai dengan kewenangannya serta menjaga kondusifitas di TPS.

“Kami punya jajaran Pengawas TPS (PTPS), dan sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, PTPS berhak menertibkan terhadap wilayah TPS. Para saksi ini juga kami minta tahu siapa saja yang boleh ada di TPS,” katanya.(Nda)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak meminta klarifikasi pelapor terkait dugaan pelanggaran pemilu Kepala Desa (Kades) Curugbadak, Kecamatan Maja.

“Hari ini ada klarifikasi pelapor. Masih proses,” kata Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Lebak Dwi Agus Setiawan saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (6/1/2024).

Dwi menjelaskan, saat ini penanganan dugaan pelanggaran pemilu masih dalam tahap klarifikasi para pihak. Selain pelapor, terlapor dan saksi juga akan dimintai klarifikasi.

**Baca Juga: 27 Warga Terkapar Endus Amonia Pabrik Es Batu di Karawaci Bocor

“Karena ini masih tahap klarifikasi, kami tidak bisa menyampaikan detail. Nanti selesai penanganan akan kami sampaikan secara umum,” ujar Dwi.

Selain pelapor, Bawaslu Lebak juga akan meminta klarifikasi terhadap terlapor dan saksi-saksi.

Diketahui, Kades Curugbadak, Agus, dilaporkan ke Bawaslu Lebak terkait video dirinya yang menjanjikan satu ekor kerbau jika perolehan suara caleg Ine Agesti dari Partai Golkar di TPS mencapai 200 suara.

“Yang dapat TPS 200 orang untuk Ine saya bayar kerbau satu. Dari saya kerbau satu buat satu TPS yang dapat 200 nama Ine Agesti nomor 3 di Golkar, DPRD Lebak,” kata Agus dalam video itu.(Nda)

Kabar6-Fasilitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping, Kabupaten Lebak ditingkatkan.

Salah satu fasilitas yang kini hadir di rumah sakit tersebut adalah layanan CT Scan. Kemudian gedung parkir, musala, kantin serta penataan lingkungan lahan baru.

“Kita ingin layanan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, termasuk juga aksesnya. Baik itu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan maupun kesehatan,” kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat peresmian sejumlah fasilitas di RSUD Malingping, Senin (5/2/2024).

Al Muktabar mengatakan, peningkatan layanan itu dipersiapkan kepada masyarakat Malingping dan sekitarnya dalam kemudahan jarak dengan peralatan dan fasilitas yang lebih baik.

“Layanan dasar kesehatan ini bersumber dari anggaran pajak yang bapak dan ibu bayarkan secara rutin kepada pemerintah. Anggaran itu diformulasikan ke dalam APBD dengan berbagai program perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan usulan dari masyarakat,” jelas Al Muktabar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti menambahkan, penambahan layanan radiologi CT Scan sama seperti yang dilakukan di RSUD Banten. Meskipun RSUD Malingping masuk dalam kategori type C, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilengkapi dengan CT Scan.

**Baca Juga: Rotasi, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangsel Fajar Gigih Wibowo

“Itu biasanya hanya ada di RS yang type B,” kata Ati.

Ke depan, lanjut Ati, Pemprov Banten akan meningkatkan status RSUD Malingping menjadi type B, sejalan dengan peningkatan sejumlah layanan yang terus dilakukan.

“Layanan CT Scan di Lebak ini terus kita maksimalkan. Maka dari itu Pemprov hadir untuk melengkapi fasilitas di RSUD Malingping, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses kesehatan,” ujarnya.

Untuk peningkatan status itu juga, RSUD Malingping harus menambah jumlah tempat tidur. Apalagi saat ini jumlah tempat tidur yang dibutuhkan masyarakat itu sudah sangat banyak sekali.

“Bed Occupation Rate (BOR) di RSUD Malingping ini selalu penuh bahkan sampai melebihi 90 persen dari angka ideal 80 persen. Bahkan di layanan tertentu bisa mencapai 99 persen,” ungkapnya.

Rencananya, di tahun 2025 nanti akan ada tambahan ruang rawat inap instalasi bedah sentral ditambah tiga. Lalu layanan ICU dan tempat tidur.

“Jika itu sudah terpenuhi maka kita akan naik menjadi type B, sedangkan type C nya tergantikan dengan RSUD Cilograng,” katanya.(Nda)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak mencatat 6.610 warga mengurus pindah memilih pada Pemilu 2024. Jumlah itu per Senin (5/2/2024) pukul 12.30 WIB.

“Data tersebut masih dinamis, masih bergerak terus sampainwaktu pengurusan pindah memilih ditutup,” kata Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Agus Sugama.

Dari jumlah 6.610 tersebut, 3.243 di antaranya merupakan warga yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPtb) masuk, terdiri dari 1.921 laki-laki dan 1.322 perempuan.

“Sementara DPTb keluar berjumlah 3.367 orang terdiri dari 1.795 laki-laki dan 1.572 perempuan. Sementara, ini ada di 1.030 TPS,” ungkap Agus.

**Baca Juga: Kampanye Akbar, PPP Optimis Raih 7 Kursi DPRD Kabupaten Tangerang

Agus menjelaksan, jumlah DPTb tersebut merupakan total dari pemilih untuk sembilan dan empat ketegori.

Sembilan kategori itu karena bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rutan/lapas, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili.

“Kemudian untuk empat kategori yakni yang bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit, menjadi tahanan di rutan atau lapas, dan pemilih yang tertimpa bencana alam sehingga mengharuskan pindah,” terang Agus.

Pemilih yang hendak pindah memilih bisa mengurus dan mengambil formulir sampai tanggal 13 Februari 2024.

“Pemilih DPTb ke TPS harus membawa formulir Model A dan KTP,” katanya.(Nda)

Kabar6-Karyawan PT. Kine Project Jo Plant OSBL Nurholis (37 tahun), dilaporkan hilang setelah terseret arus banjir di Area Parkiran Motor samping Gate Osaka pada hari Sabtu (3/2) sekitar pukul 07.30 WIB.

Menurut keterangan saksi, korban berusaha menyebrang ke Face ID Pos Pintu Labek dengan dibantu oleh rekan kerjanya. Namun, korban kesulitan saat akan menyebrang dan terbawa arus deras. Rekan korban berusaha untuk membantu, namun tidak berhasil.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten (Basarnas Banten) menerima laporan terkait kejadian tersebut dan segera memberangkatkan Tim Rescue menuju lokasi.

**Baca Juga: Lebak Siapkan 2 Hektare Lahan untuk TPST, Sampah Akan Diolah Jadi Bahan Baku Semen

“Korban diketahui akan absen untuk pulang kerja, namun terbawa arus banjir saat akan menyebrang. Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian,” ungkap Adil Triyanto, Kepala Kantor Basarnas Banten.

Pencarian korban dilakukan dengan menyusuri aliran air hingga 500 meter menggunakan Rubber Boat dan drone.

Tim SAR Gabungan dibantu oleh keluarga korban melakukan pencarian hingga pukul 18.00 WIB, namun belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada hari Minggu (4/2/2023).(Aep)

Kabar6-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak Iwan Sutikno mengatakan, 2 hektare lahan akan disiapkan untuk tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Lahan untuk TPST itu berada di kawasan tempat pemrosesan akhir sampah (TPSA) Dengung.

“Kita siapkan 2 hektare masih di dalam kawasan TPSA,” kata Iwan kepada Kabar6.com, Sabtu (3/2/2024).

Baru-baru ini Iwan mendampingi Pj Bupati Lebak Iwan Sutikno ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan itu untuk melakukan studi tiru ke TPST Refused Derived Fuel (RDF) yang dianggap sudah berhasil dalam inovasi pengelolaan sampah.

Kata Iwan, kunjungan tersebut untuk mengimplementasi pengelolaan sampah yang akan dilakukan di Kabupaten Lebak dengan TPST.

“Jadi nanti sampah yang masuk tidak dibuang dan ditutup tanah, tapi diproses dijadikan bahan atau barang yang memiliki nilai ekonomi,” terang Iwan.

**Baca Juga: Sepanjang 2023, Nilai Investasi di Tangsel Diklaim Capai Rp 7,4 Triliun

Pemberdayaan masyarakat akan ditingkatkan dalam pengelolaan sampah melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM).

“Masyarakat mengelola sampah di sumbernya, melalukukan TPS 3R atau bank sampah. Ini akan mengurangi sampah yang masuk ke TPST karena sudah terpilah sehingga mempercepat proses pengolahannya,” ujar Iwan.

Lebih lanjut dijelaskan Iwan, dari pengelolaan sampah dengan pendekatan pola RDF, sampah akan diolah menjadi bahan yang dibutuhkan oleh pabrik semen.

“Termasuk pemberdayaan usaha maggot yang punya nilai jual tinggi untuk sektor perikanan,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan 5 orang calon anggota KPU Kabupaten Lebak terpilih periode 2024-2029.

Kelima calon anggota KPU Lebak terpilih itu adalah Agus Sugama, Ade Jurkoni, Deni Wahyudin, Dewi Hartini, dan Iim Muhaemin.

Namun, calon komisioner KPU Lebak hasil rekrutmen itu mendapat sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak dengan alasan beberapa di antara kelima orang tersebut pernah diberi sanksi peringatan oleh DKPP.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa memasang baliho di depan Kantor KPU Lebak, Jalan Abdi Negara, Rangkasbitung, Jumat (2/2/2024). Di baliho tersebut tertulis “HMI Cabang Lebak Boikot Kantor KPU Lebak”.

“Ini bentuk rasa duka kami terkait hasil rekrutmen calon anggota KPU Lebak yang penuh intrik kepentingan,” kata Ketua HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya.

**Baca Juga: Untuk Pemilih Pemula, Catat! Berikut Tata Cara Nyoblos Pemilu 2024

Penolakan HMI karena beberapa calon anggota KPU Lebak terpilih pernah mendapat sanksi peringatan oleh DKPP. Padahal Ratu meyakini, masih banyak calon anggota KPU yang juga berintegritas.

“Kami yakin Lebak tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, jadi kenapa meloloskan orang-orang yang sebelumnya pernah diberi peringatan,” sebut Ratu.

Selain beberapa calon anggota KPU Lebak yang pernah mendapat sanksi DKPP, mahasiswa juga menolak calon anggota KPU yang bukan berdomisili di Kabupaten Lebak.

“Apakah Kabupaten Lebak kekurangan SDM sehingga harus impor dari daerah lain? Kami rasa tidak, Lebak sangat banyak memiliki SDM yang mumpuni berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu,” tegas Ratu.(Nda)