Kabar6-Polresta Tangerang menetapkan 12 warga RT 01 RW 01 Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai tersangka dengan jeratan pasal berlapis. Penerapan tersebut dianggap aneh karena sengketa agraria ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang.
“Anehnya dengan pemeriksaan maraton dan dalam waktu cepat kemudian status warga telah ditetapkan menjadi tersangka,” kata kuasa hukum waris, Al-Fath Prabowo lewat keterangan tertulis yang diterima kabar6.com, Selasa (19/9/2023).
Ia jelaskan, rencana pemerintah desa Cikupa membangun pusat perniagaan sejak awal mendapat protes dari warga. Sebab lahan itu telah dihuni secara turun temurun selama 60 tahun.
Meski ditolak warga, lanjut Alfath, pemerintah Desa Cikupa tetap bersikeras membangun pusat perniagaan. Rencana ditindaklanjuti dengan perjanjian bangun guna serah antara Pemerintah Desa Cikupa dengan PT Langkah Terus Jaya pada 2021 silam.
Warga sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cikupa. Aparatur desa bertindak selayaknya petugas pengadilan yang sedang melakukan eksekusi.
“Warga telah mencoba dua kali bersurat kepada bupati Tangerang untuk mendapat perlindungan hukum sekaligus dapat mefasiltasi polemik tersebut. Namun hingga saat ini surat warga tidak pernah mendapat respon dari bupati,” jelas Alfath.
**Baca Juga: Sengketa Lahan Pusat Niaga, 12 Warga Cikupa Jadi Tersangka
Oleh karena Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, ia berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Keputusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Hal ini agar ada kepastian hukum siapa pemilik yang sah atas lahan yang sedang disengketakan antara warga dengan pihak kepala desa Cikupa,” tegas Alfath.
Warga yang menggugat kepala Desa Cikupa justru dilaporkan balik ke Polresta Tangerang dengan Pasal 385 dan Pasal 167 KUHP memasuki pekarangan tanpa izin.
Atas penetapan tersangka, tim kuasa hukum melaporkan ke Menkopolhuk HAM, Komnas HAM, Kompolnas RI, dan Kapolri.
“Karena patut diduga Polres Kota Tangerang (Tigaraksa) tidak bersikap netral dan professional karena warga sudah memberitahukan jika perkara tersebut sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang,” tambah Alfath.(yud)
