Kabar6-Walikota Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menetapkan
status tanggap darurat bencana wabah penyakit corona virus disease 2019 atau Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.

“Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta telah berimplikasi terhadap aspek sosial, ekonomi,  kesejahteraan masyarakat,” kata Airin, Selasa (24/3/2020).

Penyebaran virus corona telah berdampak luas terhadap warga yang berpenghasilan harian. Seperti yang diutarakan Ipin, salah satu pedagang makanan dan minuman di Puspemkot Tangsel yang terdampak atas aktivitas perkantoran libur hingga 28 Maret mendatang.

**Baca juga: 3 Bulan, Puskesmas Pakualam Serpong Tangani 20 Kasus DBD.

“Penurunan omzet kurang lebih 60 persenan,” jelasnya kepada kabar6.com. Ipin bilang, pandemi berimbas terhadap sektor pendapatannya.

Meski aktivitas perkantoran sepi ia tetap nekat berdagang. Segala konsekuensi siap dihadapinya demi mencari peruntungan nafkah. “Daripada bengong di rumah. kontrakan kantin juga harus terus dibayar ga ada toleransi. Sebentar lagi libur bulan puasa juga harus punya bekal buat libur,” ujarnya lirih.(yud)

Kabar6-Mulai hari ini Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diperbolehkan kerja dari rumah. Kebijakan itu termaktub dalam surat edaran yang diterbitkan pemerintahan pusat lantaran pandemi corona virus desease (Covid-19) semakin meluas.

“Boleh kerja dari rumah sampai tanggal 28 (Maret),” kata Walikota Airin Rachmi Diany menjawab pertanyaan kabar6.com Di Balaikota Tangsel, Selasa (17/3/2020).

Bagaimana sistem pengawasan terhadap ASN yang kerja dari rumah?. Airin telah perintahkan kepada pejabat eselon 2 yang memimpin organisasi perangkat daerah untuk terus mengawasi kinerja anak buahnya.

Meski demikian, lanjutnya, tidak semua ASN bisa kerja dari rumah. Bagi mereka yang bertugas di bidang pelayanan tetap harus agar kepentingan masyarakat juga bisa terakomodir.

**Baca juga: Klarifikasi Dinkes Banten Terkait Pasien Meninggal Akibat Corona di Pondok Aren.

“Seperti pelayanan kebersihan, disdukcapil, puskesmas,” terang Airin. Menurutnya, ASN yang bertugas di bagian administrasi bisa kerja dari rumah secara online.

“Kepala dinas saya perintahkan untuk mengawasi kerja jajarannya. Karena gampang ketauan kalau enggak kirim laporan pekerjaan,” tegas Airin.(yud)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menegur Camat Pondok Aren Makum Sagita yang telah membuat kegaduhan. Makum lewat rekaman video yang viral menyebutkan Gubernur Banten Wahidin Halim melansir ada warganya yang meninggal akibat terpapar virus Corona.

“Tapi ada beberapa hal yang mestinya berkomunikasi dulu dengan dinas kesehatan. Tidak serta merta,” katanya menjawab pertanyaan kabar6.com Di Balaikota Tangsel, Selasa (17/3/2020).

Airin menyatakan telah bertanya langsung dan mengklarifikasi dari Camat Pondok Aren. Menurut Airin, hal itu dilakukan Makum karena semangatnya mendukung program dari Gubernur WH dalam rangka untuk melakukan pencegahan Covid-19.

**Baca juga: Pandemi Corona, MTQ Tingkat Banten ke-XVII di Tangsel Diundur.

Sehingga saat camat mendapatkan informasi yang dimungkinkan dapat dari orang lain. Camat pun berinisiatif bertandang ke rumah warganya yang tercatat sebagai pasien suspect corona dirawat di RSPA Sulianti Saroso.

Airin telah memutuskan satu sumber informasi terkait pandemi corona di Kota Tangsel ini. “Hasil rapim menetapkan segala informasi harus bersumber dari Dinas Kesehatan serta Dinas Komunikasi dan Informatika,” jelas Airin. (yud)

Kabar6-Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XVII 2020 Provinsi Banten yang akan dilaksanakan di Kota Tangsel bakal digelar secara terbatas, alias tidak melibatkan banyak orang atau massa.

Langkah ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan  kewaspadaan Provinsi Banten dalam mencegah penyebaran virus corona 2019.

Demikian hal itu terungkap usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MTQ XVII 2020 Provinsi Banten di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (11/3/2020).

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku dihubungi Walikota Tangerang Airin Rachmi Diany terkait penyelenggaraan MTQ XVII 2020 Provinsi Banten yang bakal diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan berjangkitnya virus corona atau Covid-19.

“Saya memahami pertimbangan Bu Airin. Kalau sampai terjadi pada seseorang, kita bisa disalahkan. Dalam kondisi seperti ini kok tetap diselenggarakan. Kita pertimbangkan manfaat /maslahat dan madharatnya,” ungkap Gubernur WH.

“Sedapat mungkin, kita sebagai pemimpin mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada rakyat kita. Meskipun hanya satu orang,” tambahnya.

Sementara itu, Walikota Airin Rachmi mengaku sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penyelenggaran MTQ XVII 2020 Provinsi Banten.

“MTQ XVII 2020 Provinsi Banten disederhanakan, untuk mengirim kafilah Banten. Yang penting tujuan tercapai. Tidak ada pawai ta’aruf. Pelaksanaakan dalam ruangan untuk pencegahan. Menghindari kerumunan sesuai dengan saran Kementerian Kesehatan,” jelasnya kepada wartawan.

**Baca juga: MTQ Tingkat Banten di Tangsel Digelar Tanpa Pawai Ta’aruf.

Sebagai informasi, berdasar agenda Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Banten, MTQ XVII 2020 Provinsi Banten bakal digelar pada 23 – 27 Maret 2020 di Kota Tangerang Selatan. Ajang ini untuk menjaring anggota tim kafilah Provinsi Banten untuk MTQ Nasional XXVII 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Turut hadir: Ketua LPTQ Provinsi Banten Syibli Syarjaya, Ketua Panitia MTQ XVII 2020 Provinsi Banten Soleh Hidayat, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, serta sekretaris kabupaten/kota se Provinsi Banten.(Den)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari. Kini pemerintah daerah sedang fokus pada penanganan pascabencana.

“Antara lain pendistribusian bantuan, pembersihan area terdampak dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan,” ungkapnya lewat siaran pers ke kabar6.com, (Sabtu, 4/1/2020).

Ia mengklaim, untuk upaya jangka panjang ke depan dalam rangka pencegahan banjir. Pemerintah daerah akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan kota.

**Baca juga: Karang Taruna RW 12 Pakualam Galang Dana Korban Banjir Lebak.

Airin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka penanganan banjir dan pasca banjir.

“Secara khusus, Kami atas nama Pemerintah Kota Tangsel dan pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB Pusat dan Propinsi, serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.”ungkapnya.(yud)

Kabar6-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Selatan memberikan surat ke Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany terkait diujung tanduknya dunia usaha dan industri di Kota Tangsel.

Para pengusaha menjerit setelah mengetahui angka UMK 2020 yang diprediksikan akan naik sebesar 8,51 persen berdasarkan surat Kementrian Ketenagakerjaan, yang berarti UMK di Tangsel tahun 2020 sebesar Rp4,1 juta lebih.

Ketua Apindo Tangsel, Adwin Sjahrizal mengatakan, dalam rangka memperjuangkan nasib dunia usaha dan industri yang ada di Kota Tangerang Selatan, Apindo DPK Tangerang Selatan bersurat kepada Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Rabu 6 November 2019.

“Dibutuhkan pandangan serta arahan dari walikota terkait dinamika pengupahan dan sektoral Kota Tangerang Selatan yang dianggap sudah sangat tinggi oleh para pengusaha di Tangsel,” ujarnya kepada Kabar6.com di Restoran Telaga Seafood, Serpong, Kota Tangerang Selatan. (Jumat, 8/11/2019).

Senada Sekretaris Apindo Tangsel, Yakub Ismail menuturkan, benar Apindo telah bersurat kepada Ibu Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diany.

“Surat tersebut dibuat pada hari senin tanggal 4 November 2019 dengan nomor surat 14/apindo-tangsel/SP/XI/2019 yang telah diregistrasi oleh bagian penerima surat walikota,” ungkap Yakub.

Yakub melanjutkan, dunia usaha dan industri lintas sektor yang ada di Kota Tangerang Selatan sangat berharap kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dapat memberikan perhatian yang serius dengan kondisi dunia usaha dan industri yang sudah mengkhawatirkan.

“Kenaikan UMK Tahun 2020 sebesar Rp4,1 juta lebih ini menjadi sangat fantastis di Tangsel, dan untuk angka tersebut sendiri belum ditambahkan sektoral yang persentasenya 5 sampai dengan 15 persen,” gerutunya.

“Untuk UMK saja rasanya sudah tidak mampu, apalagi ditambah sektoral,” kesalnya.

Untuk itu pemegang kebijakan tertinggi di Kota Tangerang Selatan, lanjut Yakub, harus hadir dan menjadi penengah dalam situasi ini.

**Baca juga: Begini Kronologis Pengeroyokan di Pondok Aren.

“Jangan hanya melempar bola kepada SKPD, yang akhirnya hanya akan membuat pernyataan-pernyataan yang tak pernah kunjung ditepati selama bertahun-tahun, bahwasanya akan melakukan kajian komperhensif terkait usaha dan industri lintas sektor yang ada di Tangerang Selatan, dan pada akhirnya semua menjadi klimaks, dan kalau sudah begini pastinya dunia usaha dan industri yang dirugikan,” paparnya.

Atas nama seluruh pengusaha di Tangsel, Yakub menuturkan, pihaknya berharap semoga Ibu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dapat mendengar, serta melihat realita dunia usaha atau industri yang ada untuk dapat mengambil langkah-langkah yang strategis.

“Yang kiranya dapat menjadi penyeimbang yang berkeadilan bagi dunia usaha atau industri dan pekerja. Demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, serta iklim usaha atau investasi yang kondusif di Kota Tangerang Selatan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Surat jawaban somasi yang dilayangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditanggapi dingin. Kelompok mahasiswa melakukan somasi ke Walikota Airin Rachmi Diany dan melapor Ombudsman serta Pemerintah Provinsi Banten, usai seorang rekannya tewas terlindas truk di kawasan Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren.

“Jawaban seperti main-main. Dan itu sama sekali tidak menjawab,” ungkap Ketua Umum DPC Permahi Tangerang Raya Athari Farhani kepada kabar6.com, (Selasa, 29/10/2019).

Ia menerangkan, pihaknya baru hari ini menerima surat jawaban somasi. Permahi padahal sudah melayangkan surat resmi sejak Jum’at, 18 Oktober 2019 kemarin.

“Saya dan kawan-kawan sudah punya langkah yang ditempuh jika memang di Ombudsman maupun gubernur tidak ada tindakan yang tegas,” kata Athari.

Diketahui, adapun kelima point tuntutan mahasiswa yakni:

1. Meminta walikota untuk melakukan segera mungkin evaluasi Perwal Nomor 3 Tahun 2012 mengingat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi.

2. Menindak tegas supir truk maupun perusahaan yang menyebabkan peristiwa kecelakaan tersebut.

**Baca juga: Airin Disomasi, Ini Jawaban Resmi Tertulis Pemkot Tangsel.

3. Memberikan santunan dan ganti rugi kepada meluarga korban.

4. Mengevaluasi kinerja Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan dan pejabat Dinas Perhubungan setempat.m

5. Meminta walikota untuk segera menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan melibatkan DPC Permahi Tangerang Raya & Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta.(eka)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany menanggapi soal pencalonan adik kandungnya Aldrin Ramadian. Aldrin telah mengambil formulir penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota di kantor DPC PDI Perjuangan setempat.

“Saya tidak ingin mengomentari. Tulis saja saya no comment,” katanya ditemui wartawam dalam acara Partai Golkar di Kecamatan Pondok Aren, kemarin.

PDI Perjuangan merupakan partai politik pertama yang menggaungkan lonceng pesta demokrasi lima tahunan di Kota Tangsel.

Airin memperlihatkan gestur tubuh ogah menanggapi pertanyaan wartawan. “Pada intinya proses itu baru tahap pengambilan formulir, kita lihat di pengembalian seperti apa,” terang Airin singkat.

**Baca juga: BPJS Kesehatan, Pemkot Tangsel Rogoh Dana Rp90 Milliar.

Terpisah sebelumnya, Aldrin Ramadian, mengaku serius mencalonkan diri menjadi bakal walikota dan wakil walikota Tangsel 2020-2024 mendatang.

Saat ini dirinya tengah fokus menggalang dukungan dengan menggelar sosialisasi ke sejumlah tokoh masyarakat di Tangsel.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan, mendanai hampir Rp90 miliar untuk bantuan iuran peserta BPJS kelas III Universal Health Coverage (UHC) bagi warga di tahun anggaran 2019 ini.

Saat ini, pihaknya mengaku masih mensinkronkan data antara masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dengan masyarakat Tangsel peserta BPJS non kelas III.

“BPJS Tangsel sebetulnya sudah mengcover hampir 100 persen program JKN (jaminan kesehatan nasional), kita sudah anggarkan hampir 90 M lebih dalam program UHC,” kata Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, (Sabtu, 14/9/2019).

Saat ini Pemkot bersama kantor BPJS Kesehatan Tangsel, sedang mensinkronisasi data kepesertaan. Tujuannya agar tidak terjadinya tumpang tindih atau data kepesertaan BPJS kesehatan ganda.

“Pada satu sisi pendataan antara kita dengan BPJS harus ditingkatkan, sehingga ada pembersihan data mana yang berhak mana yang tidak, dan mana warga laik dan tidak (menerima PBI) sehingga UHC tepat sasaran,” ujar Airin.

**Baca juga: Pelaku Begal di Bintaro Gagal Bawa Mobil Rampasannya.

Menurutnya, untuk layanan kesehatan yang dilakukan di RSU Tangsel dan Puskesmas yang ada di Tangsel, bisa dilakukan warga Tangsel hanya dengan KTP el dan BPJS kesehatan.

“Harus jelas juga, misalnya yang sudah memiliki BPJS Kesehatan dengan program KTP el ketika berobat di RSU atau Puskesmas tidak boleh dobel penganggaran. Tentu harapanya BPJS bisa memberikan pelayanan maksimal, tetapi di samping itu saya imbau masyarakat untuk membayar iuran dari awal. Jangan pas mau dioperasi, baru bayar iuranya,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany secara lugas menyatakan permohonan maaf kepada orangtua Aurellia Quroatuaini. Ucapan itu disampaikan dihadapan polisi dan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi.

“Karena saya dengan orangtua almarhumah sama-sama sebagai purna paskibra,” katanya saat jumpa pers di Mapolres Tangsel, Selasa (13/8/2019).

Airin berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pelatihan dan pembinaan terhadap para pelajar yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera. Harapannya agar kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya.

Ia meminta kepada awak media media massa untuk ikut bantu memotivasi 49 pelajar capaska yang masih berlatih dan kini sedang dikarantina. Mereka sedang berjuang untuk bisa mengibarkan dan menurunkan bendera pada 17 Agustus nanti.

“Saya mengerti betul suasana kebatinan dari anak-anak, karena pada intinya mereka memiliki kebanggaan menjadi anggota paskibraka. Dan saya sudah instruksikan kepada inspektorat untuk memeriksa Dispora,” ujar Airin.

**Baca juga: Peduli Risa, Oban: Harus Kemana Lagi Minta Bantuan.

Di lokasi terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tangsel, Endang enggan memberikan komentar soal hasil jumpa pers di mapolres.

“Enggak ah enggak mau komentar saya. Besok aja nunggu instruksi atasan,” ujarnya sambil menepok jidat ditemui di Gedung SKPD 3 Puspemkot Tangsel.(yud)