Kabar6-Pelaku perampokan toko emas Permata di Jaan Raya Serang KM 23,5, Kampung Cariu, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, mengaku tidak memiliki guide atau pemandu selama di Indonesia.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sablilul Alif menjelaskan, dalam menjalankan aksinya kedua tersangka yakni, tersngka MNF (26) dan MNI (24) menggunakan aplikasi waze sebagai penunjuk jalan dan google street view untuk mengetahui lokasi dan target perampokan.

“Jadi mereka itu menggunakan aplikasi waze sebagai petunjuk jalan dan google street view untuk melihat penampakan toko emas tersebut,” ujar Sabilul.

Dari pengakuan tersangka, keduanya sempat merencanakan akan melancarkan aksinya di Kota Serang. Namun, karena lokasi lalulintas padat, keduanya kemudian mencari lokasi baru yakni di daerah Balaraja.

“Dengan bantuan Google Street View, mereka dapat memantau keadaan sekitar target lokasi mereka karena dengan google street view semua bisa kelihatan,” katanya.**Baca juga: Menghilang Sejak 2016, Sang Suami Akhirnya ‘Ditemukan’ Lewat Aplikasi TikTok.

Diketahui, kedua tersangka melakukan perampokan di Indonesia pada tanggal (13/6/2019) di sebuah SPBU di Kampung Gelebeg, Desa Sukamulya, Kecamatan Balaraja, dan pada tanggal (15/6/2019) di toko Emas Permata di Jaan Raya Serang KM 23.5, Kampung Cariu, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja.(Vee)

Kabar6-Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dedi Budiawan memastikan stok blangko e-KTP sudah langka. Sementara jumlah yang disuplai dari Kementerian Dalam Negeri masih sangat terbatas.

“Blangko lagi langka, masih dapat seminggu 500 keping,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya, kebutuhan pencetakan e-KTP untuk pemohon baru, pemutahiran data dan pindah domisili mencapai 1000 keping per hari. Jumlah tersebut untuk mengakomodir warga yang berdomisili di tujuh kecamatan.

Dedi bilang, pihaknya telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh bahwa pengadaan blangko e-KTP sedang dalam proses lelang.

**Baca juga: Wanto Sugito Ditunjuk Pimpin DPC PDI Perjuangan Tangsel.

“Kemungkinan blangko baru tersedia pas Agustus. Paling lambat September sudah normal lagi,” ujarnya.

Dedi menambahkan, selama ketersediaan blangko e-KTP langka maka setiap warga pemohon penerbitan dokumen kependudukan diberikan surat keterangan atau suket yang diterbitkan di masing-masing kantor kecamatan.(yud)

Kabar6-Perusahaan induk atau Holding Company milik Pemerintah Kota Tangerang, PT Tangerang Nusantara Global (TNG) diduga sudah mengalami kerugian hingga Rp 2,6 miliar lebih.

Soal kerugian itu, tertulis secara gamblang dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan laporan keuangan PT TNG Tahun Buku 2018 (audited).

Diketahui bahwa posisi modal pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat akumulasi rugi sebesar Rp 2.644.889.637,00 yang menyebabkan penurunan modal PT TNG.

Sedangkan, penyertaan modal PT TNG Perseroda sebesar Rp 5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 30 Januari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Terkait kerugian besar ini, Penjabat Sekda Kota Tangerang Tatang Sutisna mengakui jika holding company itu belum berjalan maksimal.

Dia belum bisa menjelaskan penyebab kerugian itu. “Coba nanti saya cross chek dulu,” jawabnya, saat dihubungi Kabar6.com, melalui whatsapp mesengernya, Rabu (10/7/2019) malam tadi.

**Baca juga: Tangan Kanan Wali Kota Arief ini Rangkap Tiga Jabatan.

Belakangan ini PT TNG sedang menjadi sorotan terkait gonjang ganjing kekosongan pimpinan perusahaan tersebut.

Pemkot Tangerang telah membuka lowongan untuk calon direksi di PT TNG ini, melalui tim panitia seleksinya.

Beberapa nama pun, diketahui sudah ikut mendaftarkan diri dalam lelang jabatan ini.(ges)

Kabar6-Tatang Sutisna yang baru saja ditunjuk Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang ternyata juga merangkap beberapa jabatan strategis di Kota Tangerang.

Dia masih menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Saat dikonfirmasi Kabar6.com, Tatang mengakui rangkap jabatan ini membuatnya lebih sibuk. “Ya, memang lagi agak sibuk,” ujarnya, Rabu (10/7/2019).

Walaupun memegang tiga jabatan sekaligus, Tatang optimis bisa bekerja dengan baik dan berbagi peran sebagai Penjabat Sekda, mengurus Dinas Perkim dan mengawasi perusahaan pelat merah PDAM TB. “Minta doanya saja,” ujarnya.

**Baca juga: BNN Kota Tangerang Tes Urine 90 Mahasiswa di Depok.

Rangkap jabatan memang tak asing bagi Tatang yang disebut banyak kalangan sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan Arief Wismansyah. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten II Kota Tangerang dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. (Ges)

Kabar6-Sebanyak 90 orang perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Tangerang, Rabu (10/7/2019) siang tadi, mengikuti giat bela negara di Pusat Pengembangan, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3TK), Bojong Sari, Depok, Jawa Barat.

Dalam rangkaian tersebut, pihak BNN Kota Tangerang melakukan tes urine terhadap puluhan mahasiswa ini.

Selain itu, Bidang Rehabilitasi BNNK Tangerang juga, menyampaikan paparannya tentang rehabilitasi narkoba, agar peserta dapat memahami alur maupun teknis pelaksanaan Rehabilitasi yang disediakan pihak BNNK Tangerang.

“Ya, tadi kami melaksanakan kegiatan test urine kepada 90 orang gabungan mahasiswa perguruan tinggi di kota Tangerang, yang mengikuti kegiatan bela negara,” ungkap Didit Maulana, staf Seksi Rehabilitasi BNNK Tangerang, kepada Kabar6.com.

Meski tak diketemukan tanda-tanda adanya peserta/mahasiswa yang terindikasi penyalahgunaan narkotika, peserta dalam acara yang mengusung tema ‘Semangat Bela negara Membangun Karakter Generasi Milenial’ ini, diakuinya cukup antusias.

“(hasil tes urine), negatif. peserta sangat antusias dan banyak memberikan pertanyaan seputar Rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba,” tegas dia.

Dalam pemaparannya, Didit menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab IX (Pasal 54, 55-59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, mereka (pencandu narkotika) dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagi para pecandu dan korban tersebut, lanjut dia, klinik pratama BNN Kota Tangerang, adalah sebagai tempat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), secara sukarela tanpa dipungut biaya.

“Alur IPWL dimulai saat klien datang secara sukarela dan melakukan serangkaian proses. Terlebih dahulu klien melakukan registrasi dengan melengkapi dokumen yang diperlukan (KTP, KK). Selanjutnya dilakukan tes urine didampingi petugas IPWL,” katanya.

Setelah melakukan tes urine, kemudian dilanjutkan dengan asesmen yang dilakukan oleh asesor. Dari hasil assesmen itulah akan ditentukan jenis rehabilitasi dan terapi yang diperlukan oleh klien tersebut.**Baca juga: Gubernur WH Apresiasi Keberhasilan Polda Banten Jaga Kondusifitas Daerah.

“Rehabilitasi yang diberikan kepada klien, terdiri dari 2 jenis yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan dilakukan di IPWL milik BNN, sedangkan rawat inap dilakukan di lembaga rehabilitasi yang didukung oleh BNN, baik lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah, maupun komponen masyarakat,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-Wakil Ketua Forum Pelanggan PDAM TB Oman Djumansyah mengatakan Pemerintah Kota Tangerang terindikasi akan melakukan swastanisasi terhadap PDAM TB. Sesuai dengan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 16 tahun 2005 tentaneg pengembangan sistem air minum (SPAM).

Dikatakannya, jika ada keterlibatan pihak swasta dapat merubah PDAM sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan. “PDAM TB itu orientasinya bukan keuntungan, tapi pelayanan,” ungkapnya, Rabu (10/7/2019).

Kata Oman, Pemkot Tangerang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang kerjasama kontrak PDAM TB dengan PT Moya Indonesia. “Harus transparan dan dibuka ke masyarakat,” tuturnya.

**Baca juga: Forum Pelanggan PDAM TB Pertanyakan Kerjasama PT Moya Indonesia.

Menurut Oman, setelah adanya forum pelanggan ini, pihaknya meminta Pemkot Tangerang untuk segera dipublikasikan kepada masyarakat. “Agar tidak ada asumsi atau isu swastanisasi yang berkembang di lapangan,” ujarnya.

Masih menurut Oman, kalau swastanisasi itu terjadi, akan banyak persoalan yang terjadi. “Yang pasti masyarakat dirugikan. Biaya menjadi beban masyarakat dan pastinya jadi lebih mahal,” pungkasnya.(Bam)

Kabar6-Wanto Sugito kini duduki kursi pucuk pimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Ia menggantikan Heri Gagarin yang kini ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPD Provinsi Banten.

Pergantian dan pelantikan pengurus partai berlambang Banteng Moncong Putih periode 2019-2024 diputuskan lewat Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di Kantor DPD PDIP Banten, Kota Serang.

“Ini semua rekomendasi langsung dari DPP, dan kami sebagai petugas partai siap menjalankan amanah yang diberikan,” ungkap Wanto, Rabu (10/7/2019).

Ia mengatakan bahwa nama-nama yang dipilih dari hasil konfercab itu sudah merupakan keputusan mutlak dari DPP PDI perjuangan. Mereka yang ditunjuk tentunya harus siap menjalankan tugas-tugas politik kedepannya untuk membesarkan partai.

Wanto bilang, dalam proses awalnya DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel mengusulkan sebanyak 20 nama. Selanjutnya pengurus pusat melakukan seleksi untuk menunjuk ketua.

**Baca juga: Pekerja SDN 03 Rawabuntu: Bapak Kalo Berdiri Kayak Pusing.

“Untuk prosesnya itu ada pengusulan nama dari DPC, dimana nama ini ialah aspirasi dari pengurus paling bawah, seperti ranting (pengurus tingkat kelurahan, red). Dan selanjutnya semua nama itu diseleksi oleh DPP,” ungkapnya.

Wanto menambahkan, selama menduduki kursi pimpinan ia akan dibantu Toha selaku sekretaris, serta Putri Ayu sebagai bendahara.(yud)

Kabar6-‘Perang Dingin’ antara pihak Kemenkumham dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, yang belakangan ramai mencuat ke publik, kiranya langsung memantik reaksi dari kalangan pemerhati setempat.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia dari Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia (LKPI), Hasanudin Bije mengungkapkan, bahwa ketidakharmonisan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham ini sesungguhnya bukan hal baru.

Yaitu, sudah dimulai sejak tahun 2001 kemudian meningkat ketegangannya pada tahun 2008 dan puncaknya terjadi pada saat ini.

“Saling menunjukan kesombongannya sebagai penguasa. Sesungguh hal ini tidak perlu terjadi karena tidak pantas terlihat dan terdengar oleh masyarakat,” cibir Bije, Rabu (10/7/2019).

Penyebabnya pun, sebut Bije, salahsatunya adalah mengenai persoalan dugaan penyerobotan lahan yang banyak dilakukan pihak Pemkot Tangerang terhadap lahan milik MenkumHAM.

Penyerobotan lahan yang ber ulang-ulang oleh Pemkot Tangerang itulah yang membuat geram pihak Kemenkumham.

Meskipun, tegas dia, pihak Kemenkumham, tentunya sangat tahu bila lahan tersebut digunakan untuk kepentingan publik.

“Ketegangan yang memuncak ini terjadi pada saat Kemenkumham membangun gedung politeknik dilahan miliknya. Tapi Pemkot Tangerang tidak mau mengeluarkan izinnya. Bahkan sempat disegel,” paparnya.

Tidak dikeluarkannya izin pembangunan Gedung Politeknik, yang lokasinya tidak jauh dari Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang itu.

Tambah Bije, diduga karena pihak Kemenkumham sampai saat ini belum mau menyerahkan lahan miliknya yang telah dibangun sebagai Gedung MUI, Gedung Dinas Perijinan sekarang Badan Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta Gedung SDN Sukasari.

**Baca juga: Ditunjuk Jadi Penjabat Sekda, Tatang Masih Definitif Kadis Perkim.

Prilaku dan kebijakan itu dinilai sebagai sebuah kesalahan, karena melanggar etika dalam menata dan menggelola pemerintahan daerah. Bahkan bisa jadi pelanggaran hukum terhadap Walikota Tangerang sebagai pengambil kebijakan.

“Ketegangan dua instansi ini terjadi karena kelemahan dan ketidakmampuan Pemkot Tangerang dalam meloby dan menegosiasikan kepada pihak MenkumHAM,” sindir dia.

Apalagi, kemarin, Menhukamham, Yasonna Laoly sempat memberikan pernyataan keras. Bahkan muncul kata ‘mencari gara gara’.

Harusnya, kata Bije, umpatan pernyataan dari Menteri Yasonna ini segera disikapi oleh Pemkot Tangerang.

Yaitu dengan mengambil langkah-langkah negoisasi agar ketegangan hubungan kedua instansi itu tidak menggangu proses pelayanan dan pembangunan di Kota Tangerang.

“Ketidak elokan juga ditunjukan oleh ketidakhadiran pihak Pemkot Tangerang pada saat acara peresmian gedung politeknik kemarin,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-Proyek pelebaran pelebaran dua jalan di Kabupaten Tangerang terancam tidak bisa dilakukan karena lahan yang dibutuhkan belum bisa dibebaskan.

Kasi Perencanaan Pengendalian Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan mengatakan proyek pelebaran jalan Cibadak-Tigaraksa dan Kedaton-Pasar Kemis belum dikerjakan karena terkendala anggaran pembebasan lahan.

“Dana untuk pembebasan lahan itu mengalami kendala,”ujarnya Rabu (10/7/2019).

**Baca juga: Forum Pelanggan PDAM TB Pertanyakan Kerjasama PT Moya Indonesia.

Dadan mengatakan anggaran untuk proyek itu digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Progresnya, kata dia, sampai saat ini sudah 70 sampai 80 persen lahan dibebaskan.

Meski lahan yang belum dibebaskan masih cukup banyak, Dadan memastikan proyek akan jalan teris dan ditargetkan rampung 2019.(Bam)

Kabar6-Kepastian buruknya kualitas bangunan SDN Rawabuntu 03, Serpong, Kota Tangerang Selatan terbukti.

Bangunan sekolah yang belum lama digarap kini terpaksa direvitalisasi akibat pihak sekolah menolak menempati ruang kelas karena membahayakan keselamatan murid dan guru.

Pantauan kabar6.com, di lantai 3 bangunan sekolah sejumlah pekerja sedang membongkar lantai ruang kelas. Material plester lantai dibuang ke lantai dasar hingga tumpukannya menggunung.

“Plesteran tebalnya beda-beda. Makanya keramik pada mumbul karena enggak kuat,” ujar seorang pekerja yang enggan menyebutkan namanya, Rabu (10/7/2019).

Menurutnya, teknis pekerjaan pembangunan sebelumnya salah. Usai dipasang precast mestinya lantai gedung dicor, bukan diuruk dengan plester yang ketebalan setiap ruangannya tidak sama.

“Bapak kalo berdiri berasa kayak pusing, jalan agak goyang kan,” jelasnya.

Pekerja itu menyebutkan sang mandor sudah merekomendasikan agar kuat lantai dicor dengan beton. Sementara pihak konsultan mengarahkan agar dipasang besi baja.

**Baca juga: Pemenang Tender SDN Rawabuntu 03 Diduga Beralamat Fiktif.

Meski demikian ia belum memastikan teknis pekerjaan setelah semua keramik dan plester lantai dibongkar. Keputusannya menunggu hasil rapat antara para pihak terkait revitalisasi gedung SDN Rawabuntu 03.

“Pasirnya juga kurang bagus. Disono juga sama abis diplester, diuruk terus dipasang keramik,” tambah pekerja bertubuh gempal itu.

Diketahui, proyek revitalisasi senilai Rp 2.550.205.000 digarap oleh CV Clara Cipta Sarana. Adapun rencana pekerjaan selama 150 hari kalender kerja.(yud)