Kabar6 – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten memprioritaskan dua daerah dari empat kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2020 mendatang.

Dua daerah tersebut adalah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Cilegon.

Hal itu terungkap dalam press confrence DPW PKS Banten dengan insan media di Sekretariat DPW PKS Banten, Warung Pojok, Kota Serang, Rabu (11/12/2019).

Plt Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta mengatakan, hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS mengamanatkan kemenangan di empat daerah di Banten.

Diketahui, pada 2020 mendatang terdapat empat kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada yaitu, Kota Cilegon, Kota Tangsel, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

“Dari empat daerah yang pilkada DPP mengamanatkan harus menang. Tapi untuk prioritas itu di Tangsel dan Cilegon,” kata Sanuji kepada wartawan.

Sanuji menilai, potensi kemenangan PKS di dua daerah tersebut cukup terbuka. Meski begitu, pihaknya juga tidak menganak tirikan dua daerah lainnya yang juga menyelenggarakan pilkada.

“Kalau amantanya harus memang semua. Cuma kita lihat lagi potensinya, di Tangsel kan kita punya 8 kursi, dan itu juga basis PKS kita.”

Tinggal tambah dua kursi lagi kita bisa usung calon. Untuk Cilegon kita memang Cuma punya empat kursi tapi kalau lihat peta politik masih bisa. Di Kabupaten Serang kita punya lima kursi dan di Kabupaten Pandeglang punya enam kursi. Intinya kita tetap harus berkoalisi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sanuji juga mengaku tetap memprioritaskan kader internal untuk maju sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Bahkan DPW PKS sudah menyiapkan beberapa nama kader internal yang dijagokan untuk maju.

**Baca juga: 16 Ribu Warga Banten Belum Terima Sertifikat Rumah KPR.

“Di Tangsel kita siapkan Rumaha Ben dan Siti Hodijah yang kita tawarkan, di Cilegon ada Nurotul Uyun. Di Serang ada Pak Najib Hamas, dan beliau juga anggota dewan tiga periode. Untuk Pandeglang ada kader kita yang juga tokoh di Pandgelang yaitu Pak Dimiyati Natakusumah, untuk calonnya kita serahkan ke beliau karena beliau lebih mengerti medan,” katanya.

Untuk itu, lanjut Sanuji, pihaknya terus membuka komunikasi dengan partai lainnya. “Kita sangat terbuka. Karena untuk mengusung itu kan butuh perahu, nah PKS ini perahunya setengah, jadi harus koalisi. Saya berharap teman-teman media dapat menyampaikan salam kepada partai lain,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Bakal calon (balon) Wakil Bupati Pandeglang 2020, Agus Wisas (AW) mengatakan, pencalonan Nabil Jayabaya sebagai Balon Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 mewakil keluarga Jayabaya, seperti yang sebelumnya pernah diberitakan, bukan berasal dari keinginannya pribadinya sendiri.

Namun berasal dari dorongan orang-orang disekitarnya agar Nabil Jayabaya, bisa maju untuk ikut meramaikan Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun depan.

Termasuk dorongan dari dari pihak keluarga dan orang terdekat disekitarnya, namun gagal.

Lanjut AW, berdasarkan kesepakatan bersama keluarga besar JB, nama Nabil Jayabaya akhirnya hanya diposisikan untuk diam, tidak lagi digadang-gadang untuk maju sebagai balon Bupati Pandeglang, mewakili dari keluarga JB kedepan nantinya.

“Berdasarkan pertimbangan, Pak Jayabaya memutuskan untuk saya (AW) yang dimajukan. Berdasarkan banyak masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, sehingga Pak Nabil tidak lanjut di Pandeglang,” terang AW, kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

Sambung AW, pengunduran Nabil Jayabaya sebagai Balon Bupati Pandeglang 2020 tidak hanya dilakukan pada tahapan seleksi Partai Gerindra saja. Namun, pada sejumlah partai lainnya juga serupa.

“Sebelumnya, scara spontan, untuk mendaftarkan nama, ya udah Nabil. Namun, seiring dengan itu, banyak juga tokoh yang datang, jangan nabil dong, mungkin karena usianya masih belum matang, mungkin ya. Kemudian saya (AW) aja katanya, toh sama keluarga Jayabaya juga,” beber AW.**Baca juga: Nabil Jayabaya Dinilai Tak Serius Ikut Pilkada Pandeglang Lewat Gerindra.

Menghadapi Peta politik jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, AW mengaku, baik pendukung Nabil Jayabaya maupun dari pihaknya, koalisinya adalah tetap sama, baik Nabil maupun AW tetap sebagai wakil dari keluarga JB, untuk selanjutnya keluarga JB bisa melenggang pada gelaran Pilkada di kabupaten Pandeglang tahun depan.(Den)

Kabar6-Persaingan antara keluarga Jayabaya dengan Irna Narulita atau Dimyati Natakusuma jelang Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 terus bergulir.

Kali ini, Agus Wisas atau pria yang akrab dengan nama sapaan AW wakil dari keluarga Jayabaya (JB), menyatakan kesiapannya untuk terjun pada gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun depan.

Salah satu yang akan dilakukannya adalah dengan membangun koalisi perubahan bagi Kabupaten Pandeglang kearah yang lebih baik lagi.

Dengan tegas, AW mengaku ogah jika dipasang-pasangkan dengan Irna Nurulita, sebagai wakilnya, saat pendaftaran di KPU.

“Tidak akan, tidak akan, Gak akan mau, tegas gak mau,” tegas AW, kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

Hal itu dikarenakan, pihaknya menilai, Irna Nurulita, sebagai Bupati Pandeglang, belum bisa memberikan perubahan berarti bagi Kabupaten Pandeglang, sehingga diperlukannya koalisi baru tersebut, agar bisa bersama-sama membangun Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik, melalui koalisi perubahan tadi.

Menurutnya, hal itu bukti keseriusan dari keluarga Jayabaya (JB) dengan mengikuti Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020. Hal itu dibuktikan dengan dikirimkannya AW sebagai calon wakil Bupati Pandeglang, sebelum nantinya bisa diusung oleh partai.

**Baca juga: Agus Wisas Bukti Keseriusan Keluarga JB Ikut Pilkada Pandeglang.

“Keseriusan Jayabaya dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pandeglang, terbukti dengan hadirnya saya di sini,” kata AW.

Selain itu, sambung AW, keseriusan JB untuk ikut gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang dibuktikan dengan tidak ikut mendaftaranya keluarga JB ke sejumlah partai politik (Parpol) yang dianggap cenderung berpihak kepada incumben, Irna Narulita.

“Kita juga tidak daftar di PKS misalnya, tidak daftar ke partai yang punya kecenderungan ke incumben,” terangnya.(Den)

Kabar6-Perlakuan berbeda dilakukan Gerindra Banten dalam menyeleksi calon kepala daerah (Cakada) serentak Provinsi Banten tahun 2020, untuk posisi wakil.

Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan kepada calon Bupati dan Walikota pada desk Pilkada serentak di Provinsi Banten 2020, interview melibatkan andil dari masyarakat, khususnya mahasiswa dimasing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada.

Mahasiswa yang hadir juga sengaja didatangkan langsung oleh partai gerindra, agar bisa menanyakannya langsung kepada masing-masing cakada Bupati/walikota 2020.

Ketua Desk Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 dari Partai Gerindra, Edi Junaedi mengaku, untuk sesi wawancara cakada serentak di Provinsi Banten 2020, dengan melibatkan masyarakat khususnya kaum mahasiswa, baru sebatas untuk cakada Bupati/Walikota, belum sampai pada Wakil.

“Cuma untuk Bupati dan Walikota saja, tidak sampai ke wakilnya,” terang Edi, kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).**Baca juga: Polda Banten Sebut Pengguna Narkoba Meningkat, Terbanyak di Tangerang.

Sebelumnya Edi mengatakan, sejumlah cakada Bupati/Walikota Pilkada serentak Provinsi Banten 2020 telah menjalani proses wawancara di DPD Partai Gerindra Banten, dengan melibatkan andil masyarakat, mahasiswa yang dihadirkan sesuai dengan desk Pilkada yang akan menyelenggarakannya tahun depan.

Tidak menutup kemungkinan, ke depan nantinya, smabung Edi, pihaknya akan mengundang dari banyak lapisan masyarakat lain, agar bisa ikut terlibat didalamnya.(Den)

Kabar6-Siapa yang tidak kenal dengan pria satu ini, sebut saja Thoni Fathoni Mukson, pria kelahiran Kabupaten Pandeglang, 22 Agustus 1970 itu, kini kembali namanya kembali muncul ikut mewarnai percaturan politik jelang perhelatan Pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang 2020.

Nama Thoni Fathoni Mukson digadang-gadang sebagai salah satu lawan tangguh dari para pesaingnya yang lain, berkat pengalamannya yang segudang itu, tidak diragukan lagi, menjadikan nama Thoni Fathoni Mukson layak untuk diperhitungkan pada gelaran Kabupaten Pandeglang tahun depan.

Sejumlah jabatan stragis pernah ia pegang, mulai dari menjabat sebagai ketua DPC Partai PKB Pandeglang sampai sekarang, mantan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019, mantan calon anggota DPR RI dari Dapil 1 Provinsi Banten dan masih banyak lagi pengalaman lainnya, menjadikan Thoni Fatoni Mukson pantas untuk diperhitungkan oleh lawan-lawannya.

Bermodalkan dari pengalaman tersebut, Thoni Fatoni Mukson menjanjikan perubahan bagi Kabupaten Pandeglang agar nantinya bisa lebih baik lagi.

Berbagai program dan langkah strategis telah Ia siapkan agar bisa membawa Kabupaten Pandeglang yang lebih baik lagi, apabila terpilih nanti sebagai Bupati atau wakilnya Pandeglang periode 2020-2025.

Menurutnya, langkah konkrit yang akan dilakukannya mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan, termasuk penyediaan lapangan kerja agar bisa menyerap pengangguran di Kabupaten Pandeglang nantinya.

Termasuk pembangunan daerah-daerah pariwisata di Kabupaten Pandeglang untuk terus ditingkatkan, menggali potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pandeglang, termasuk akan membangunkan dermaga perikanan disepanjang garis pantai Kabupaten Pandeglang, perluasan usaha rumah makan dan perhotelan.

Semuanya itu, kata dia, dilakukan demi mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pandeglang.**Baca juga: Alasan Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020.

“Zonasi pantai agar bisa dimanfaatkan sebaiknya, penataan kawasan pemukiman pesisir, alat bantu dan tangkap ikan akan kita maksimalkan, pembentukan sentra benih ikan, melinjo, sentra pertanian agar tidak lagi dikirim keluar daerah, rice miling, semua demi kesejahteraan masyarakat,” katanya, kemarin.(Den)

Kabar6-Menjelang Pilkada serentak di Provinsi Banten 2020, Gerinda Banten terus melakukan tahapan seleksi kepada masing-masing calon kepala daerah (cakada) dengan melibatkan andil masyarakat sebelum nantinya diusung partai.

Tahapan interview cakada dengan melibatkan peran serta masyarakat tersebut, saat ini masih sebatas dengan melibatkan andil dari mahasiswa, sesuai dengan desk Pilkada dimasing-masing daerah, termasuk insan pers agar bisa ikut ambil bagian didalamnya.

Tidak menutup kemungkinan, ke depan nantinya, smabung Edi, pihaknya akan mengundang dari banyak lapisan masyarakat lain, agar bisa ikut terlibat didalamnya.

Audien yang dihadirkan juga sengaja difasilitasi Partai Gerindra, agar bisa menanyakannya langsung kepada masing-masing calon, sesuai dengan desk Pilkada masing-masing daerah, audien bisa menyampaikan secara langsung mulai dari kritikan, saran dan masukannya kepada calon yang mendaftar.

Mahasiswa juga bisa menanyakan langsung mengenai strategi pemenangan masing-masing calon, keluhan yang terjadi dilapangan, termasuk langkah dan strategi selanjutnya apabila berhasil terpilih.

Ketua Desk Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 dari Partai Gerindra, Edi Junaedi mengatakan, saat ini pihaknya tengah serius melakukan sesi wawancara cakada asal Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah nama-nama muncul mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020.

Menurut Edi, Audien yang didatangkan pada hari ini tersebut merupakan audien asal daerah Kabupaten Pandeglang, dan terus disesuaikan dengan daerah yang menggelar Pilkada serentak di Provinsi Banten nantinya.

Dengan begitu, diharapkan kedepan nantinya, masyarakat bisa ikut merasa dilibatkan, mulai dari tahapan seleksi wawancara, pengumuman calon, sebelum nantinya calon yang akan diusung oleh partai Gerindra bisa diumumkan kepada publik.

**Baca juga: Pemprov Banten Dapat Penghargaan dari KPK.

“Yang hadir hari ini itu (audien,red), kita Gerinda yang mengundangnya, bukan oleh calon,” kata Edi, kepada Kabar6.com, Senin (9/12/2019).

Menurut Edi, sesi wawancara dengan melibatkan masyarakat tersebut tidak hanya untuk desk Pilkada Kabupaten Pandeglang saja. Namun, akan melibatkan audien dari desk Pilkada dari daerah lainnya agar bisa ikut dilibatkan.

“Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa merasa memiliki seluruh tahapan Pilkada,” tandasnya.(Den)

Kabar6- Calon Bupati Pandeglang 2020, Irna Nurulita memenuhi panggilan Partai Gerinda Banten untuk sesi wawancara , Senin (9/12/2019).

Datang dengan mengenakan kemeja coklat kotak-kotak, dibalut kerudung warna krem, Irna Nurulita nampak bersemangat untuk menjalani proses interview dari Partai Gerindra, sebelum nantinya bisa diusung partai, jelang Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun depan.

Kali ini, Irna hanya datang sendiri, tanpa ada iring-iringan dari para pendukung, Irna turun dari Kendaraan pribadi Toyota Alphardnya.

**Baca juga: Pemprov Banten Dapat Penghargaan dari KPK.

Irna lamgsung bergegas masuk kedalam gedung DPD Partai Gerindra Banten, untuk menjalani tahapan wawancara dari partai Gerindra dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa dan insan pers yang sebelumnya hadir.(Den)

Kabar6-Ketua desk Kabupaten Pandeglang 2020 dari partai Gerindra, Edi Junaedi menilai calon Bupati Pandeglang dari partai Gerindra, Nabil Jayabaya tidak serius dalam mengikuti seluruh tahapan penjaringan oleh partai Gerindra agar nantinya bisa diusung pada Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun depan.

Kata Edi, ketidak seriusan Nabil Jayabaya tersebut dibuktikan dengan tidak lengkapnya berkas formulir pendaftaran hingga pengembalian calon.

Ditambah saat waktu pelaksanaan wawancara kepada masing-masing Calon oleh partai Gerindra, Nabil Jayabaya juga berhalangan hadir dalam memenuhi panggilan partai.

“Kayanya kurang serius, sejumlah berkas yang seharusnya diserahkan juga tidak lengkap,” kata Edi, kepada wartawan, kemarin.

**Baca juga: Nabil Jayabaya Terancam Gagal Ikuti Pilkada Pandeglang 2020.

Menurutnya, selain belum lengkapnya formulir pendaftaran Nabil Jayabaya melalui tahapan seleksi partai Gerindra, Calon kepala daerah yang akan diusung partai Gerindra, Nabil Jayabaya juga belum menyampaikan visi misinya agar bisa dibaca panitia penyeleksi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

“Gak serius kayanya, sejumlah berkas juga tidak lengkap. Sesi wawancara juga tidak bisa hadir, padahal tidak bisa diwakilkan,” katanya.(Den)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan akan mengawali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dengan lakukan konvoi bersama seluruh lapisan masyarakat dan partai politik.

Konvoi ini dilakukan dari Polres Tangerang Selatan menuju Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, Senin 9 Desember 2019.

Salah seorang staff bagian umum di KPU Kota Tangsel, Nana mengatakan, kegiatan konvoi ini dilakukan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat Tangsel bahwa pelaksaan Pilkada di Kota Tangsel akan dilaunching.

“Konvoi ini tujuannya agar masyarakat mengetahui Pilkada akan segera dimulai,” ujar Nana, saat dimintai keterangan dilokasi start konvoi, Jalan Promoter, Lengkong Gudang, Serpong. Senin (9/12/2019).

**Baca juga: Proyek Flyover Gaplek Ditargetkan 2020 Selesai.

Di lokasi yang sama, salah seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Tangsel Heru menerangkan, adapun rute jalan yang akan dilalui oleh peserta konvoi dalam kegiatan ini yakni, diawali dari Jalan Promoter Polres Kota Tangerang Selatan, Kemudian melalui Jalan Ciater Raya – Jalan Pamulang 2 – Jalan Siliwangi Pamulang.

“Kemudian ke Jalanl Dr. Setiabudi Pamulang – Jalan Pondok Cabe Raya, serta berakhir di Kampus Universitas Terbuka (UT) sebagai lokasi kegiatan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih mengatakan, selain dilarang melalukan mutasi dan rotasi ASN selambat-lambatnya enam bulan jelang Pilkada Serentak 2020.

Calon petahana yang berasal dari kepala dan wakil kepala daerah di empat desk Pilkada Banten juga dilarang menggunakan kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

“Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” terang Didih, kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin menilai, aturan yang diterapkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 sudah tepat. Sebab, pertarungan di pilkada harus dilakukan secara adil tanpa ada satu pun pihak yang diuntungkan oleh sebuah kekuasaan.**Baca juga: Pilkada Banten 2020, Petahana Dilarang Mutasi Pejabat.

“Saya setuju aturan itu. Ada 3 potensi yang bisa terjadi kalau petahana memutasi dengan waktu yang berdekatan dengan pilkada. Pertama, petahana akan menggiring birokrasi untuk menjadi timses (tim sukses). Kedua, petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk dimainkan. Ketiga, petahana akan memperoleh keuntungan terkait penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan. Sanksi yang diberikan pun sudah sangat tepat dan memang sudah selayaknya diberhentikan (pencalonannya),” tuturnya.(Den)