Kabar6-Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Lebak keberatan dengan saran DPRD terkait pelatihan bagi badan permusyawaratan desa (BPD) dibebankan kepada alokasi dana desa (ADD).
“Beban ADD sangat besar, karena kegiatan yang di luar dana desa (DD) sangat banyak. Istilahnya ADD defisit,” kata Wakil Ketua Apdesi Lebak, Darmawan, Senin (23/12/2019).
Darmawan mengaku, sulit jika pelatihan BPD harus dipaksakan menggunakan ADD meski mengganti nomenklatur.
“Jangan dipaksakanlah, hasilnya tidak akan maksimal. Pelatihan kan harus benar-benar, bisa dua sampai tiga hari, dan itu bisa dilaksanakan oleh kabupaten,” ujar Darmawan.
**Baca Juga: Pakai ADD, Pemdes Didorong Beri Pelatihan kepada BPD.
Senada dengan Apdesi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) juga meminta agar desa tidak memaksakan menggunakan ADD untuk pelatihan BPD.
“Ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan,” kata Kepala DPMD Lebak, Rusito.**Baca juga: Pesan Bupati Iti di Hari Ibu: Dorong Eksistensi Perempuan.
Kata Rusito, di dalam surat edaran Mendagri, BPD merupakan aparatur desa. Maka pelatihannya melalui balai Kemendagri.
“Kalau pelatihan berhubungan teknisnya sudah berlaku surat edaran menteri per 18 Oktober 2019,” jelas Rusito.(Nda)
