Kabar6-Badan permusyawaratan desa (BPD) yang baru dilantik diharapkan segera mendapat pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas.
Anggota Komisi I DPRD Lebak Agil Zulfikar menilai, kinerja BPD harus dioptimalkan agar tugas dan fungsinya dapat berjalan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
“Polemik soal BPD datang di akhir anggaran. Jadi saya sarankan agar desa lapang dada (menggelar pelatihan) menggunakan alokasi dana desa (ADD), karena tidak memungkinkan jika menggunakan APBD. Tetapi kami sangat paham kebutuhan (desa), ini memang harus kita cari solusinya,” kata Agil saat RDP dengan DPMD dan Apdesi, Senin (23/12/2019).
Karena menurut Komisi I, tidak sedikit BPD yang baru dilantik tidak paham dengan tugas dan fungsinya.
“Ya, kami berharap desa sinergis melaksanakan pelatihan itu agar fungsi BPD berjalan dengan baik,” ujar Sekretaris Komisi I, Abdul Rohman menambahkan.
**Baca juga: Pemkab Lebak Diminta Segera Tetapkan Tapal Batas Cipining-Mekarsari.
Seharusnya kata Abdul Rohman, sesuai amanah Perbup, pelatihan BPD memang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk itu, anggarannya pun ditanggung oleh APBD
“APBD kan sudah tahap evaluasiz sudah closing. Jadi sudah tidak mungkin memasukkan ini, maka kami minta ke DPMD untuk mencari solusi bersama, kira-kira dari anggaran mana untuk pelatihan. Karena ini wajib dilaksanakan,” jelas dia.(Nda)
