Kabar6-Pemerintah pusat telah menentukan titik-titik zona merah keberadaan kelompok radikalisme yang mempunyai ideologi menyimpang dan mengganggu disintegrasi bangsa.
Fakta ini disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo di Universitas Terbuka (UT) Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, penetapan daerah merah bahaya radikalisme bukan hanya di wilayah Kota Tangsel saja.
Melainkan juga di daerah lainnya, seperti Kota/Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karang Anyar, zona merah menjadi perhatian tingkat nasional serta ada sisi positifnya.
“Kita berterima kasih karena tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah saja, tentunya tanggung jawab provinsi dan pusat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan,” terangnya ditemui di Pamulang, Rabu (25/3/2015). ** Baca juga: PHRI Diminta Promosikan Potensi Wisata Kota Tangerang
Menurutnya, hal ini sudah kita lakukan manakala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hadir melakukan sosialisasi bahaya kelompok Negara Islam Irak dan Syria (ISIS) ini di tujuh kecamatan.
Namun, faktanya sempalan kelompok separatis dan radikalime ternyata masih ada. Airin mengakui, meski sosialisasi sudah dilakukan namun kenyataanya tetap ada, ideologi ini tidak bisa terhenti.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan-persoalan di Tangsel, merupakan bukti bila keamanan bukan tanggungjawab pemerintah daerah saja, namun juga pemerintah pusat, Kepolisian, Kodim dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu, Airin merasa keberadaan Polres di Tangsel sudah mendesak. Saat ini, usulan Polres Tangsel sudah disetujui oleh Polda Metro Jaya.
Kemarin persoalan lahan Pemkot (Pemerintah Kota) Tangsel sudah mengajukan surat, dan kini sedang dalam proses.
“Serta mencari data pelepasan hak atas lahan BSD, begitu pula dengan pagu anggaran pun sudah dianggarkan sebesar Rp30 miliar, dan polda akan membangun dan mencari SDM (sumber daya manusia)-nya,” terangnya.(yud)
