Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman mengakui telah dipanggil Bawaslu setempat.
Ia dimintai keterangan atas temuan kasus dugaan pengerahan warga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung calon presiden Jokowi.
“Biasa aja konfirm dan penjelasan-penjelasan program serta antisipasi pemanfaatan untuk politik pragmatis,” katanya saat dikonfirmasi kabar6.com, Jum’at (12/4/2019).
Wahyunoto memastikan saat dimintai keterangan Bawaslu tidak ada pertanyaan ataupun konfirmasi foto-foto. Ia jelaskan bahwa acara launching bansos PKH dan BNPT adalah acara Kementerian Sosai.
“Sedangkan Dinsos Provinsi dan Kota Tangsel bersifat fasilitator,” jelas bekas Sekretaris KPU Kota Tangsel ini.
Disinggung soal Bawaslu Tangsel menemukan fakta bukti bahwa ada dorongan dan ancaman peserta PKH. Bagi peserta yang tidak mendukung capres petahana akan distop bantuannya, apakah benar?.**Baca juga: Polisi Sebut Dua Mayat dalam Karung Menginap di Villa Sebelum Terbunuh.
“Sudah kita konfirmasi dan jelaskan bahwa tidak benar, para pendamping KPM PKH tetep melaksanakn tugasnya secara profesionl sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” klaim Wahyunoto.(yud)
