Kabar6- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Kamis (23/7/2020).

Dalam aksinya, mahasiswa membeberkan beberapa temuan persoalan merugikan negara (kelebihan pembayaran) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Bantan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019.

Adapun beberapa persoalan yang digaungkan mahasiswa yakni, terkait kelebihan pembayaran perawatan kendaraan dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Rp 143 juta.

Kurang dipungut PPH 21 atas honorarium Narasumber dan melebihi standar satuan harga pada Setda Pandeglang Rp 7 jita dan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang melebihi standar satuan pada honorarium narasumber sebesar Rp 21 juta.

Begitu juga temuan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan yang tak sesuai spesifikasi kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang sebesar Rp 1 miliar dengan rincian di DPUPR Rp 925 juta DPKPP Rp 87 juta.

Ketua PMII Pandeglang Yandi menegaskan biaya perawatan kendaraan bermotor yang digunakan  Irna – Tanto yang tidak wajar sebesar  sebesar Rp143 juta jumlah yang tidak begitu besar. Namun jika angka itu  dianggarkan untuk rumah tidak layak huni di Pandeglang  cukup beberapa rumah warga.

“Lain halnya dengan fakta dan realita yang ada padahal tidak ada dalam kebutuhan perawatan mobil Randis tersebut, yang kita duga lebih akan melakukan hal ke arah koruptif dalam penganggaran perawatan kendaraan dinas tersebut,”ujarnya.

Yandi menegaskan, temuan itu jangan dianggap sepele dan tidak ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena menurutnya, bukan persoalan sudah mengembalikan kerugian itu, tapi ada dugaan upaya prilaku koruptif ditubuh Pemda Pandeglang yang mesti disikapi tegas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

“Kami menuntut pihak Kejari segera turun tangan menidak para oknum yang diduga melakukan korupsi. Begitu juga Dewan harus ambil sikap tegas dan jangan main mata dengan para Dinas dalam perencanaan anggaran,”tegasnya.

**Baca juga: Arahkan Dukungan ke Petahana, Dua ASN Pandeglang Diganjar Sanksi.

Menanggapi aksi mahasiswa, Sekda Pandeglang Fery Hasanuddin mengemukakan, temuan BPK hal biasa  dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian.  Adapun soal honor ujarnya, bukan kelebihan pembayaran, akan tetapi soal pajak. Fery mengklaim dari tahun ke tahun temuan atas LKPD Pandeglang mengalami penurunan.

“Biasa, pemeriksaan pasti ada temuan, intensitasnya ada. Sudah dikembalikan, pasti ada aja setiap tahun juga, yang penting kitakan intensitasnya sudah turun. Sudah 83 persen yang dikembalikan,”tutupnya. (Aep)

Kabar6- Mukri Hariri sebagai Seksi Pelaksana pemerintahan Kecamatan Kaduhejo dan Tubagus Hikmat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kaduhejo disanksi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran terbukti tidak netral lantaran mengarahkan dukungan kepada Petahana di Pilkada Pandeglang.

“Sanksinya itu penundaan kenaikan gaji berkala,” Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham, Kamis (23/7/2020).

Kasus pelanggaran netralitas itu berawal dari beredarnya potongan dua video warga penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat yang diduga diarahkan untuk mendukung Bupati petahana Pandeglang Irna Narulita.  Video tersebut diketahui beredar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, Kamis (5/3/2020).

“Di video itu mereka mengatakan lanjutkan kalau pun (saat itu pembagian) program pemerintah, sah-sah saja. Cuma di situ kan ASN harus menjaga netralitas kaitan dengan kode etik sendiri,”ujarnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pandeglang, Karsono mengungkapkan, kasus dua ASN tersebut yang tidak netral  menjadi catatan penting baginya untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Kaitan dengan pencegahan netralitas ASN, Bawaslu mengaku sudah berkirim surat ke Pemkab Pandeglang..

**Baca juga: Anggota DPRD Ikut Bursa Pemilihan KNPI Pandeglang.

Untuk itu, Bawaslu telah membuka layanan pengaduan netralitas ASN untuk masyarakat jika terdapat  ASN yang tidak netral untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu juga bakal melakukan pengawasan terhadap Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 yang khawatir dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Ini menjadi catatan kita kedepan bahwa ASN ini menjadi salat satu perhatian dan menjadi motivasi kita ke depan supaya lebih ketat lagi,”tandasnya. (Aep)

Kabar6-Ade Mu’amar, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ikut meramaikan bursa pemilihan ketua KNPI Kabupaten Pandeglang. Sosoknya dianggap layak memimpin organisasi kepemudaan di Pandeglang lantaran kiprahnya tidak diragukan lagi di pemberdayaan kepemudaan.

“Saya kira Ade bukan sosok baru di Pandeglang apalagi kiprah beliau dalam kepemudaan. Dia aktif di KNPI sejak lama termasuk aktif dalam pemberdayaan kepemudaan,” kata juru bicara pemenangan Ade Mu’amar. Zaenal Abidin, Kamis (23/7/2020).

Dengan kiprah yang dimilikinya di bidang kepemudaan, lanjut Zaenal Ade dipastikan bisa memberikan harapan baru bagi pemuda di Pandeglang. Maka ia heran jika nantinya KNPI di jabat oleh orang yang bukan orang Pandeglang.

“Kalau KNPI di maksudkan posisinya di Pandeglang secara otomatis itu pemberdayaan pemuda Pandeglang, bukan pemuda daerah lain. Aneh kalau KNPI Pandeglang diisi oleh orang diluar Pandeglang,”ujarnya.

Majunya ketua Fraksi PKB Pandeglang dihadapkan bisa menampung aspirasi pemuda di Pandeglang yang diketahui beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran dalam pemberdayaan pemuda.

**Baca juga: Pilkada Pandeglang, Mayoritas Kader Gerindra Ingin Lawan Petahana.

“Kita tahu Ade ini cukup piawai dalam persoalan pemberdayaan pemuda dan bisa membawa kejayaan KNPI di masa dulu,” katanya.

Anggota Panitia SC Jajat Sudrajat mengatakan, sejauh ini sudah ada sejumlah calon yang mengambil formulir pendaftaran. Diantaranya Oril. Agus Lani, Pujianto Ajat Sudrajat Daen Bayu Pradana Roni dan Ade Mu’amar.

“Batas pengambilan dan pengembalian berkas sampe tanggal 25 Juli,” terangnya.(Aep)

Kabar6-Partai Gerindra belum menentukan arah sikap politik dalam menetukan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020. Partai berlambang burung garuda itu masih menimbang sosok yang tepat dan potensial untuk diusung.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Banten, Desmond J Mahesa mengatakan, saat ini aspirasi dari pengurus di tingkat Kabupaten Pandeglang masih beragam. Pihaknya tak ingin terburu-buru memutuskan karena pendaftaran calon kepala daerah masih cukup lama.

“Masih lama, September masih lama. Ada (masukan sosok yang akan didukung), termasuk incumbent. Saya kumpulkan, ada yang minta dukung inkamben, ada yang minta jangan dukung incumbent,” ujarnya di Sekretariat DPD Gerindra Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (21/7/2020) malam.

Meski begitu, ia jelaskan, sampai saat ini Gerindra masih semangat untuk melawan petahana. Pihaknya dalam waktu dekat dirinya akan kembali mengumpulkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Anak Cabang Gerindra di Pandeglang.

“Mereka bilang kita lawan petahana, oke. Makannya tidak ada kepastian sampai sekarang. Makannya saya akan kumpulin lagi. Lebih banyak begitu (aspirasi lawan petahana) sebelumnya. mungkin akhir bulan ini atau setelah lebaran saya akan kumpulin lagi,” katanya.

**Baca juga: Usung Irna-Tanto di Pilkada Pandeglang, PBB Klaim Tanpa Mahar Politik.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang jadwal, program dan tahapan Pilkada Serentak 2020, pendaftaran pasangan bakal calon kepada daerah dari parpol maupun gabungan parpol akan dibuka mulai 4 September. (Den)

Kabar6- Calon petahana di Pilkada Pandeglang, Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban kembali mendapatkan rekomendasi dukungan partai. Kali ini rekomendasi dukungan datang dari Partai Bulan Bintang.

Ketua DPC PBB Pandeglang, Nazamudin mengatakan, PBB Pandeglang mendapatkan amanat dari DPP untuk kembali mengusung pasangan Irna – Tanto di Pilkada Pandeglang. Nazaruddin mengklaim  rekomendasi diberikan kepada petahana tanpa mahar politik.

“Kalau mahar politik kami belum bicara dan alhamdulilah tidak ada karena itu urusan DPP, jadi urusan mahar itu silahkan ke DPP kalau DPC tidak ada,” kata Nazamudin usai menyerahkan rekomendasi dukungan di salah satu hotel di Pandeglang, Rabu (22/7/2020).

Anggota DPRD Pandeglang ini membeberkan alasan mendukung petahana agar bisa meneruskan langkah pembangunan  yang belum selesai. Ia khawatir jika dipimpin Bupati baru tidak dilanjutkan.

Setelah rekomendasi diberikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan partai untuk memenangkan pasangan Irna – Tanto yakni segera melakukan rapat internal partai dari pengurus tingkat atas hingga kecamatan dan desa.

“Alasan kami mendukung pasangan ini agar bisa meneruskan langkah pembangunan kemarin yang belum selesai, karena khawatir kalau dengan bupati yang baru belum tentu bisa meneruskan,”ujarnya.

Di tempat yang sama, Tanto Warsono Arban menyampaikan, saat ini masih ada dua partai yang diharapkan bisa ikut mendukung Irna – Tanto yakni Partai Nasdem dan Gerindra.

“Insyaallah dalam waktu dekat mungkin di akhir bulan ini akan ada keputusan dari Nasdem, kami sudah komunikasi dengan pengurus partai di provinsi dan arahnya positif. Nasdem komunikasi sudah selesai tinggal Gerindra, nah Gerindra ini masih terus kami bangun komunikasi dengan pak Desmon tapi ini masih dalam tahapan, kami berharap bisa didukung Gerindra,” ucapnya.

**Baca juga: Pilkada Pandeglang, Syarat Dukungan Krisyanto Jamrud Kurang 33.085 Suara.

Sementara itu, Ketua RING for Intan, Iing Andri Supriadi menyambut baik dukungan yang diberikan PBB pada pasangan Irna – Tanto untuk maju kembali di Pilkada Pandeglang.

“Dengan bergabungnya PBB ke partai koalisi INTAN (Irna – Tanto) diharapkan bisa menambah energi baru bagi mitra koalisi untuk melenggangkan Intan menuju 2 periode,” ungkapnya. (Aep)

Kabar6-Krisyanto dan Hendra Pranova, pasangan bakal calon dari jalur independen terancam maju dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pandeglang. Keduanya belum memenuhi jumlah syarat dukungan.

“Karena banyak pendukung memberi tahu ke kami bahwa nama kami ada di list verifikasi, tetapi tidak terverifikasi,” kata Hendra, Rabu (22/7/2020).

Berdasarkan hasil pleno dari total dukungan yang diserahkan sebanyak 78.731 dukungan. Pasangan ini hanya sebanyak 36.723 dukungan yang memenuhi syarat (MS) dan kekurangan sebanyak 33.085 dukungan.

Hendra bersama rekan duetnya vokalis band Jamrud, Krisyanto masih punya kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan harus dua kali lipat atau sebanyak 66.170 dukungan.

Kendati jumlah yang perlu diperbaiki hampir mendekati jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan.

“Kan kita buka posko ditiap tiap kecamatan dan di lokasi lokasi keramaian selama dua tahun 2018-2019. Kita hadir ga instan. Konsep kita udah di mapping dua tahun lalu,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pandeglang Ahmadi mengatakan proses verifikasi faktual sudah dilakukan dengan benar. Mulai didatangi secara dari pintu ke pintu rumah maupun dengan cara lain yang diawasi oleh Bawaslu.

**Baca juga: Bakal Calon Bupati Pandeglang dari Jalur Independen Mengundurkan Diri.

Jika pendukung tidak ditemukan meminta kepada Liaison officer (LO) yang bersangkutan untuk kumpulkan. “Jika tidak ada bisa mendatangi Sekretariat PPS, kalau berada di luar kota bisa memberikan surat keterangan, bisa juga lewat virtual. Itu sudah kita lakukan. Kita juga punya bukti-buktinya,” ujarnya.(Aep)

Kabar6- Alih alih memperbaiki syarat dukungan, pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan Mulyadi – Ahmad Subhan justru memilih mengundurkan diri dari tahapan selanjutnya.

Keputusan itu setelah KPU Pandeglang menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang.

Tim penghubung Mulyadhi – Subhan, Nurjanah mengatakan bakal pasangan calon ini memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi tahapan perbaikan dalam memenuhi kekurangan data dukungan. Artinya Bapaslon tersebut membatalkan untuk tidak maju di Pilkada Pandeglang, melalui jalur perseorangan.

“Bapaslon kami telah memberikan mandat atau kuasa untuk mencabut atau tidak melanjutkan kepada tahapan berikutanya, dalam bursa Pilkada dari jalur perseorangan,” ungkap Nurjanah usai mengikuti pleno hasil Verfak data dukungan jalur perseorangan yang dilakukan oleh KPU Pandeglang, di Gedung PKPRI Pandeglang, Selasa (21/7/2020).

Alasannya, lanjut Nurjanah, karena banyaknya data dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada hasil pleno KPU Pandeglang. Selain itu, kurang maksimalnya data dukungan dari hasil verifikasi.

“Sebetulnya kami bukan tidak sanggup untuk melakukan perbaikan data dukungan yang TMS itu. Tapi yang jelas kami memutuskan untuk tidka melanjutkan lagi dari jalur perseorangan,” katanya.

Pihaknya juga mengaku, memahami jika sensus untuk perbaikan data dukungan itu tidak mudah, bahkan harus mempunyai
Liaison officer (LO) atau tim penghubung hingga tingkat desa. Meski sebesar 80 persen hal itu terpenuhi, tapi hasilnya masih banyak yang TMS.

“Dari pada kami harus memperbaiki dan mengulang lagi dalam jangka waktu tiga hari, lebih baik kami stop samapi di sini tidak melanjutkan perbaikan data dukungan yang TMS itu,” ujarnya.

Saat ditanya apakah akan pindah melalui jalur Partai Politik (Parpol) untuk maju di Pilkada Pandeglang. Nurjanah tidak mau memberikan penjelasan, namun yang jelas kata dia, ketika melihat aturan itu bisa berangkat dari Parpol.

“Kalau soal melalui Parpol kita lihat nanti endingnya seperti apa. Yang penting pak Mulyadhi jadi Bupati,” ucapnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suj’ai membenarkan,  Pasangan Mulyadi – Ahmad Subhan  sudah menyatakan tidak akan mengikuti tahapan selanjutnya atau dokumen perbaikan dukungan. Bahkan penyerahan dari tim LO Mulyadi – Ahmad Subhan telah disampaikan secara tertulis. Sementara, pasangan Krisyanto dan Hendra mengaku akan memperbaiki syarat dukungan.

**Baca juga: Dua Pasangan Bakal Paslon Independen di Pilkada Pandeglang Terancam Kandas.

Suja’i menegaskan, Jika pasangan Krisyanto – Hendra tidak melakukan perbaikan dukung, KPU Pandeglang memastikan gugur jika tidak melakukan perbaikan dari waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, Pilkada Pandeglang tidak diikuti oleh calon dari jalur perseorangan.

“Jadi memang setelah ditetapkan tim penghubung LO dari pasangan Mulyadi Ahmad Subhan yang pada pokoknya tidak akan melanjutkan proses selanjutnya. Jadi tidak akan menyampaikan dukungan perbaikan dan sudah disampaikan juga secara tertulis, ada pun dari pasangan Yanto Kristanto – Hendra Pranova akan menyampaikan dukungan perbaikan,”tandasnya.(aep)

Kabar6- KPU Pandeglang melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2020. Dari pleno tersebut, kedua pasangan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kedua terancam kanda untuk tahap selanjutnya.

Kedua pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Pandeglang dari jalur perorangan Yanto Kristanto – Hendra Pranova dan Mulyadi – Ahmad Subhan. Diketahui, untuk menjadi  bakal calon dari jalur perseorangan kedua pasangan ini harus menyerahkan dukungan sebanyak 69808 dukungan.

Dari data hasil rekapitulasi pasangan Mulyadi – Ahmad Subhan hanya memenuhi syarat (MS) sebanyak  56.679 dukungan. Jadi Mulyadi memiliki kekurangan sebanyak 13.129 dukungan.

“Berdasarkan ketentuan jika harus menyampaikan dokumen dukungan perbaikan maka dua kali lipat dari kekurangan (atau 26.258 dukungan). Sebarnya harus 50 kecamatan di Pandeglang,” kata Sujai, Selasa (21/7/2020).

Yanto Kristanto vokalis band rock Jamrud yang berpasangan dengan Hendra terancam tidak lolos menjadi peserta Pilkada.  Karena pasangan ini hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 36.723 dukungan dan kekurangan  sebanyak 33.085 dukungan. Untuk dokumen perbaikan setelah  dua kali lipat  menjadi sebanyak 66.170 dukungan.

**Baca juga: Netralitas ASN Jadi Kerawanan Utama di Pilkada Pandeglang.

Jika keduanya hendak memperbaiki jumlah dukungan sesuai ketentuan KPU hanya memberikan waktu tiga hari.

“Sesuai dengan tahapan waktu perbaikan di mulai tanggal 25 sampai 27 Juli. Hanya tiga hari. Dokumen yang harus disampaikan, dokumen yang disampaikan harus sama dengan dokumen penyerahan awal ada B1 yang sudah ditempel KTP elektronik, termasuk juga B1.1,”tandasnya. (Aep)

Kabar6-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memetakan sejumlah daerah soal netralitas ASN sebagai kerawanan utama di Pilkada, termasuk di Pilkada Pandeglang.

Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifuddin mengatakan, Pilkada Pandeglang menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatiannya.

Namun dalam pengawasannya, Bawaslu  tidak membedakan antara petahana dan penantang baru di Pilkada. Sebab kata Afifuddin, baik petahana maupun penantang sama-sama memiliki potensi untuk memobilisasi ASN, walaupun peluang besar bisa dilakukan oleh petahana.

“Netralitas ASN menjadi kerawanan utama dalam Pilkada dan Pandeglang menjadi salah satu yang kita pantau betul. Penantang dan petahana kita harus posisikan sama.  Dimana ada petahana potensi memobilisasi lebih tinggi, tapi mobilisasi ASN juga tidak hanya bisa dilakukan oleh petahana bisa saja (bisa juga oleh penantang) ada kekuatan di luar yang bisa mendorong mobilitas di jajaran ASN,” kata Afifuddin usai menghadiri pleno rekapitulasi verifikasi faktual calon perorangan Pilkada Pandeglang, Selasa (21/7/2020).

**Baca juga: Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Pembudidaya di Pandeglang Cari Peruntungan.

Sejuah ini Bawaslu sudah memetakan pontensi kerawanan di Pilkada di sejumlah daerah termasuk yang diikuti oleh petahana. Makanya Bawaslu memiliki atensi khusus bagi Pilkada yang dilakukan oleh petahana. Arifuddin mengaku tidak mengalami kesulitan pelaksanaan Pilkada Pandeglang ditengah Pandemi, tetapi hanya menjadi beban pengawasan termasuk beban dari KPU saat melakukan tahapan Pilkada.

“Kalau Pilkada di ikuti petahana dari sisi atensi iya ada. Tapi dari sisi pengawasan kita tidak membedakan calon itu. Mau petahana mau penantang kita harus posisikan sama. Tapi kalau indentifikasi  petahana bisa melakukan hal-hal dibandingkan dengan penantang itu yang kita cermati. Kesulitan tidak, (hanya) menambah beban pengawasan, termasuk KPU dan jajarannya untuk melakukan teknik,”tandasnya. (Aep)

Kabar6- Pembudidaya lobster di Pandeglang menyambut positif kebijakan ekspor benih lobster yang kini dibuka pemerintah. Mereka pun mencoba mencari peruntungan dari kebijakan tersebut.

Seorang  budidaya lobster dari PT Royal Samudra Nusantara , Feri Satria mengatakan, setelah keran ekspor benih lobster dibuka, ia langsung tancap gas mencoba budidaya. Ada 1000 ekor yang ia coba dan usia baru mencapai satu bulan.

“Karena ini baru di izinkan oleh KKP. Kita coba membudidayakan dari benih lobster. Itu kita coba, tapi ada yang umur satu bulan Alhamdulillah bisa bertahan sebanyak 1000 ekor,” kata Fery, Jumat (17/7/2020).

Namun Fery masih mencoba-coba dan berharap ada peruntungan baru di dunia usahanya itu. Dengan begitu, Fery sangat menyambut baik dengan dibukanya keran ekspor tersebut karena akan mendapatkan peluang usaha baginya.

“Karena izinnya ke baru keluar kita coba mudah-mudahan berhasil. (Keran ekspor) sangat  berpeluang dengan izin dari kementerian bisa dari benur itu sangat besar peluang kita,”terangnya.

Budidaya yang dilakukan oleh Royal melalui media keramba yang berada tak jauh dari Pulau Liwungan yang berlokasi di Desa Citerup, Kecamatan Panimbang. Di lokasi itu ada puluhan keramba sebagai media pembesaran lobster dengan berbagai ukuran. Ada dua jenis lobster yang dibudidayakan yakni lobster pasir dan mutiara. Lobster-lobster ini didapat Royal dari nelayan setempat.

“Ada lobster pasir dan mutiara. Karena kita disini juga  adanya lobster mutiara dan pasir. Karena dari nelayan itu dua jenis itu yang sudah kita kembangkan. Dari nelayan kita tampung dari berbagai ukuran, tiga atau empat bulan kita punya market di luar (baru dijual),”katanya.

Feri mengaku sudah menjalankan bisnisnya dibudidaya lobster sejak 2015 lalu tanpa mengalami hambatan yang berarti. Dari hasil budidayanya pada hewan bercapit telah Fery dikirim untuk pasar lokal maupun luar negeri seperti Vietnam dan Dubai. Namun saat pandmei covid-19 kemarin permintaan mulai sepi karena akses transportasi yang dibatasi.

“Budidaya daya ini dari size berapa kita besarkan sesuai permintaan. Sebagian ada untuk ekspor ada untuk lokal tergantung permintaan market. Kalau ke ekspor kita ke Vietnam, kita juga coba ke Dubai,”tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Perikanan Suaedi Kurdiatna  mengatakan, ada tujuh pembudidaya lobster di Pandeglang, lima diantaranya sudah melakukan restocking. Menurutnya, potensi laut di Pandeglang untuk budidaya lobster cukup menjanjikan hal itu terbentang dari Kecamatan Sumur hingga Carita. Bahkan benih terbilang melimpah dari mulai perairan Cikeusik hingga Carita cukup tersedia.

Di perairan Pulau Liwungan kata dia,  sangat cocok untuk budidaya, lantaran hasil penelitian Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (PPIL) Serang menyebutkan,  Power of Hydrogen (pH) air laut di kawasan yang memiliki kedalaman sekitar 8 meter itu, dinilai cukup bagus.

**Baca juga: Nelayan Temukan Mayat Terdampar di Pulau Tinjil Pandeglang.

“Hasil penelitian bio laut cukup bagus karena memiliki kedalaman 8 meter dan pH-nya juga cukup bagus dan ombaknya cukup tenang. Perairan ini masuk ke Selat Sunda,”terangnya.

Keberadaan pembudidaya lobster di Pandeglang diharapkan menjadi usaha pokok yang ditekuni oleh nelayan yang sebelumnya dilakukan hanya sampingan karena nantinya dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. (Aep)