Kabar6-Kinerja APBN Provinsi Banten pada Triwulan I tahun anggaran 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini dapat terlihat dari pendapatan negara yang tumbuh positif pada beberapa komponen dan adanya pertumbuhan realiasi belanja negara (yoy).
Hal ini disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Banten Djanurindro Wibowo, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Dody Fachrudin dan Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus dalam siaran pers yang diselenggarakan secara Hybrid di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan Microsoft Teams Meeting, Selasa (30/4/2024).
Menurut Dody, pendapatan negara Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp21,84 Triliun, tumbuh 7,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya pendapatan pada beberapa komponenseperti Pajak dan Bea Cukai, sedangkan PNBP mengalamikontraksi (yoy).
Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi
Dody menjelaska, belanja negara Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp6,63 Triliun, tumbuh sebesar 18,8% dari tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Untuk belanja K/L mencapai Rp2,4 Triliun, tumbuh sebesar 47,04%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024. Seluruh jenis belanja K/L (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos) mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal.
Belanja modal mengalami kontraksi 36,90% disebabkan oleh penurunan atas belanja modal di K/L PUPR, BMKG, dan Kementerian Perhubungan karena pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran yang lalu. Untuk kinerja realisasi belanja berdasarkan fungsi, fungsi pelayanan memiliki kinerja realisasi yang paling baik dengan capaian 66,58% melebih target sebesar 15%. Kenaikan pada fungsi ini karena pelaksanaan tahapan pemilu.
Untuk belanja TKD mencapai Rp4,23 Triliun atau 23,94% dari total alokasi TKD 2024, tumbuh sebesar 6,22%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,99 Triliun atau 22,83% dari pagu.
Secara umum kinerja penyaluran TKD per 31 Maret 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yangtelah tersalurkan Rp1,3 Triliun lebih lebih rendah 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini semua jenis DAK Non Fisik telah disalurkan.
Dody juga menyampaikan informasi tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 31 Maret 2024 tumbuh pesat dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,09 Triliun untuk 15.668 debitur, tumbuh sebesar 43,19% dari tahun sebelumnya. Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp295,11 Miliar demikian juga untuk UMI Rp32,06 Miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp681,42 Miliar untuk 10.307 debitur.
Kinerja Pendapatan Pajak
Selanjutnya, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Sonny Agustinus, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024.
Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut tercapaisebesar Rp18,077 Triliun, memenuhi 23,61% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 Triliun dan tumbuh sebesar 9,49% (yoy). Kinerja pendapatan pajak ini tumbuh dengan baiksampai dengan 31 Maret 2024.
Sonny menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode s.d 31 Maret 2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. 31 Maret 2024 mayoritas tumbuh positif. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan adalah 2 sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak di provinsi Banten sampai dengan Maret 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 39,91% dan 26,85%.
**Baca Juga: Didampingi Kiai dan Pedagang, Hasbi Jayabaya yang Pertama Kembalikan Formulir Bacabup ke PDIP dan Demokrat
Hingga 31 Maret 2024, sembilan kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami pertumbuhan pendapatan pajak yang baik jika dibandingkan secara yoy. Akan tetapi terdapat tiga KPP yang masih belum bisa mencapai hasil penerimaan seperti triwulan I tahun 2023 yaitu KPP Pratama Pandeglang, KPP Pratama Cilegon dan KPP Madya Tangerang. Pertumbuhan pajak secara netto tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Tigaraksa dengan pertumbuhan 45,29% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan capaian tertinggi dari targetpenerimaan triwulan I 2024 diraih oleh KPP Pratama Tangerang Barat dengan capaian 29,69%.
Kontribusi penerimaan pajak terbesar di provinsi Banten berasal dari penerimaan kelompok pajak PPN & PPnBM dan PPh Non Migas. Kedua kelompok jenis pajak tersebut mengalami pertumbuhan positif di bulan Maret 2024,sementara untuk Kelompok Jenis Pajak PBB dan BPHTB dan Pajak Lainnya mengalami kontraksi.
Kinerja Pendapatan Kepabeanan dan Cukai
Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banten, Rahmat Subagio, menyampaikan informasi tentang pendapatan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024. Beliau menyampaikan bahwa capaian pendapatan kepabeanan dan cukai periode tersebut sebesar Rp3,33 Triliun, memenuhi 22,65% dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp14,71 Triliun dan tumbuh sebesar 0,37% (yoy). Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai ini tumbuh positif hingga 31 Maret 2024.
Rahmat menjelaskan, penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mencapai Rp2,67 Triliun, turun 1,66% (yoy), dipengaruhikinerja impor nasional, terutama impor komoditi konsumsi, kebutuhan perdagangan dan industri. Cukai mencapai Rp659,38 Miliar, tumbuh 9,36% (yoy), didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alcohol golongan B yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang). Bea keluar mencapai Rp0,719 Miliar, turun 51,64% (yoy), dipengaruhi jumlah produksi dan fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.
Rahmat juga menyampaikan informasi tentang kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Maret 2024. Neraca perdagangan Maret 2024 berada pada angka USD -1,99 Miliar atau menguat 7,4% dibandingkan bulan Februari 2024 (USD-2,15 Miliar), sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023 (USD -1,86 Miliar) menurun sebesar 7,12%.
Kenaikan neto neraca perdagangan bulan Maret 2024 tersebut disebabkan oleh kenaikan eksportasi pada komoditi: logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia; perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas dan perak serta batang lainnya; HRC; yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan importasi pada komoditi: Minyak Mentah dan Turunannya; Telepon; alat optik.
Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat di Triwulan I 2024
Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten untuk Triwulan I 2024. Pengelolaan aset negara di Provinsi Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Semua Penerimaan tersebut menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan Maret2024 mencapai Rp3,16 Miliar atau 12,39% dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp6,54 Miliar atau 15,61% dari target tahun 2024, sedangkanrealisasi PNBP dari piutang negara adalah Rp0,122 Miliar atau 25,15% dari target tahun 2024. Total realisasi PNBP sampai dengan Maret 2024 adalah Rp9,83 Miliar atau mencapai14,47% dari target tahun 2024.
Pokok lelang hingga Maret 2024 mencapai Rp325,38 Miliar atau 21,12% dari target tahun 2024, dengan dominasi jenis lelang meliputi Hak Tanggungan, Lelang Rampasan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Pegadaian, Lelang Barang Milik Negara (BMN), dan Lelang Pengadilan. Penyelesaian piutang negara sampai dengan bulan Maret tahun 2024 mencapai Rp1,3 Miliar atau 9,47% dari target tahun 2024.
Realisasi Hibah Barang Milik Negara kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, sampai dengan Maret 2024 sudah terbit surat persetujuan hibah dengan nilai sebesar Rp167,24 Miliar.
Pembiayaan Proyek Strategis Nasional oleh LMAN di Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp271,18 Miliar.
Realisasi Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi Sarana dan Prasarana Air Baku Karian sebesar Rp1,32 Miliar, realiasi Bendungan Kairan sebesar Rp80,67 Miliar, realisasi Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran sebesar Rp173,46 Miliar, dan realisasi Jalan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp15,71 Miliar.(red/rls)
