Kabar6-Kinerja APBN Provinsi Banten pada awal tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh positif hampir disemua komponen dan belanja negara yang terakselerasi.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Doddy Fachrudin, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus, Kepala KPU Bea dan Cukai Provinsi Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Banten Djanurindro Wibowo dalam siaran pers yang diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting, Rabu (27/3/2024).
Menurut Doddy, pendapatan negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp12,06 triliun, tumbuh 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya hampir di semua komponen kecuali PNBP.
Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi
Sementara itu, belanja negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp4,53 triliun, tumbuh tinggi 57,7% dari tahun sebelumnya.
Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Belanja K/L mencapai Rp1,44 triliun, tumbuh 75,18%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024.
Belanja TKD mencapai Rp3,09 triliun, tumbuh 50,67%, disalurkan untuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) block grant, serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), serta bantuan operasional pendidikan kesetaraan (BOP Kesetaraan).
Sampai dengan akhir Februari 2024 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana bantuan sosial untuk mendukung pendidikan melalui program PIP/KIP yang disalurkan oleh Kementerian Agama, dengan pertumbuhan anggaran sebesar 16,67%.
Untuk membantu anak-anak yatim piatu, dana sebesar Rp0,38 miliar telah diberikan kepada 950 anak.
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menyalurkan Rp203,11 miliar kepada 780.448 penerima bantuan, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan Rp187,14 miliar kepada 323.284 keluarga.
Dalam hal belanja tematik, anggaran telah dialokasikan untuk infrastruktur dan kesehatan masing-masing sebesar Rp36,90 miliar, yang merupakan 3,01% dari total pagu anggaran.
Pendidikan mendapat bagian sebesar Rp86,02 miliar atau 4,58% dari pagu, dan upaya konvergensi penanganan stunting dibiayai sebesar Rp3,68 miliar atau 8,78% dari pagu. Anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Banten.
Amra juga menyampaikan informasi tentang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 29 Februari 2024 semakin baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp874,52 miliar untuk 5.185 debitur, naik 458,33% dari tahun sebelumnya. Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp232,08 miliar demikian juga untuk UMI Rp24,78 miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp536,97 miliar.
Kinerja Pendapatan Pajak
Selanjutnya, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Sonny Agustinus, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024.
Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut terealisasi sebesar Rp12,06 triliun, tercapai 15,75% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 triliun dan tumbuh sebesar 12,75% (y-o-y).
Kinerja penerimaan pajak ini tumbuh dengan baik di awal tahun 2024 ini.
Sonny menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode s.d Februari 2024.
PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif.
Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. Februari 2024 mayoritas tumbuh positif.
Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi 2 sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten Februari 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 38,01% dan 25,74%.
Hingga Januari 2024, sepuluh kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang baik, namun terdapat dua KPP yang masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP Pratama Cilegon dan KPP Madya Tangerang.
Pertumbuhan netto tertinggi dialami oleh KPP Pratama Tigaraksa dengan pertumbuhan 56,10% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kontribusi penerimaan pajak terbesar di provinsi Banten berasal dari penerimaan kelompok pajak PPN & PPnBM dan PPh Non Migas.
Kedua kelompok jenis pajak tersebut mengalami pertumbuhan positif periode Februari 2024.Kelompok Jenis Pajak PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan positif sedangkan Pajak Lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif di Februari 2024.
Kinerja Pendapatan Kepabeanan dan Cukai
Selanjutnya, Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menyampaikan informasi tentang pendapatan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024.
Menurutnya, capaian pendapatan kepabeanan dan cukai periode tersebut sebesar Rp2,17 triliun, tercapai 14,77% dari target APBN 2024 sebesar Rp14,71 triliun dan tumbuh sebesar 2,13% (y-o-y).
Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai ini tumbuh positif di awal tahun 2024 ini.
Gatot menjelaskan, penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mencapai Rp1,73 triliun, tumbuh 2,83%, didorong kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar. Cukai mencapai Rp440,07 miliar, naik 16,61%, dipengaruhi oleh pertumbuhan industri rokok elektrik, peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan B yang disertai kenaikan tarif cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang).
Bea keluar mencapai Rp0,01 miliar, turun 98,83%, dipengaruhi jumlah produksi dan fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.
Gatot juga menyampaikan informasi tentang kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Februari 2024. Menurutnya, neraca perdagangan Januari 2024 yaitu USD -2,08 miliar atau
menguat 10,25% dibandingkan bulan Januari 2023 (USD -2,32 miliar).
Kenaikan neto neraca perdagangan bulan Februari 2024 tersebut disebabkan oleh penurunan importasi pada komoditi: Minyak Mentah dan Turunannya; Telepon; Hidrokarbon dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi dan nitrosasinya; yang lebih tinggi dibandingkan penurunan eksportasi pada komoditi: HRC; Perhiasan, Barang Hasil Tempaan Pandai Emas dan Perak serta barang lainnya; dan Produk Hewan Lainnya.
Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat di Banten Awal Tahun 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten pada awal tahun 2024.
Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang semuanya menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset hingga Februari 2024 mencapai 6,38 Miliar Rupiah atau 9,40% dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai 4,44 Miliar Rupiah atau 10,60% dari target tahun 2024. Realisasi PNBP dari piutang negara adalah 0,051 Miliar Rupiah atau 10,60% dari target tahun 2024.
Pokok lelang hingga Januari 2024 mencapai Rp209,61 Miliar atau 13,61% dari target tahun 2024 sebesar Rp1,54 triliun, dengan dominasi jenis lelang terbesar adalah Lelang Hak Tanggungan atas permohonan Bank Sampoerna, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela kendaraan bermotor. Penyelesaian piutang negara pada bulan Februari 2024 mencapai 0,546 Miliar Rupiah atau 3,95% dari target tahun 2024.
**Baca Juga: Direktur LPEK PB PMII: Lapor Pajak bagian dari Nasionalisme
Untuk pembiayaan PSN oleh LMAN di Provinsi Banten pada awal tahun 2024, jumlahnya adalah 137,28 miliar rupiah, yang terbagi atas Sarana dan Prasarana Air Baku Karian sebesar 0,096 Miliar Rupiah, Bendungan Kairan 52,63 Miliar Rupiah, Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran 71,16 Miliar Rupiah, dan Jalan Tol Serang-Panimbang 13,40 Miliar Rupiah.
Tematik Kajian Fiskal Regional ”Mengatasi Pengangguran melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Investasi”
Analisis tematik KFR Tahun 2023 mengenai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banten, Indonesia, selama periode 2019-2023.
Fokus utama adalah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan investasi.
Pemerintah telah meningkatkan realisasi anggaran pendidikan pasca-pandemi COVID-19, dengan hampir 100% realisasi pada beberapa Kegiatan Rincian Output (KRO) khusus, termasuk fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Investasi di Banten cukup besar, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pengangguran karena sebagian besar adalah investasi padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.
Pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah berhasil, dengan pembangunan ruang kelas baru di berbagai tingkatan pendidikan, dari PAUD hingga SMK. Pemerintah daerah Banten juga mendorong pendidikan vokasi. Pemerintah pusat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerima pegawai magang, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan praktik kerja.
Dukungan fiskal lainnya termasuk alokasi anggaran untuk operasional perguruan tinggi dan DAK Non Fisik untuk kegiatan non fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan guru, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) signifikan mengurangi pengangguran namun investasi tidak signifikan terhadap TPT di Banten.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan investasi yang masuk tidak hanya padat modal tetapi juga padat karya untuk mengurangi pengangguran selain itu diharapkan dapat lebih merata.
Secara keseluruhan, capaian di bidang pendidikan di Banten pada tahun 2023 dinilai baik, namun perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan yang terbukti signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang besar terhadap pengembangan kualitas SDM di Banten, dengan alokasi anggaran pendidikan yang merupakan bagian dari belanja wajib sesuai dengan mandat konstitusi.(red)
