oleh

Anggaran KEMENHAN Salah satu Tertinggi: Apakah Prioritas Pemerintah Sesuai dengan Kesejahteraan Masyarakat?

image_pdfimage_print

Oleh: Achmad Nur Hidayat | Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi Institute

Kabar6-Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto akan mendapat anggaran jumbo sebesar Rp 135,45 triliun pada tahun depan.

Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) semakin menegaskan posisi kementerian tersebut sebagai salah satu kementerian/lembaga (K/L) dengan belanja jumbo.

Meskipun pemerintah memandang peningkatan anggaran ini sebagai langkah penting untuk mengamankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, angka tersebut tak luput dari sorotan seiring dengan prioritas pengalokasian anggaran yang dinilai meragukan.

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan lonjakan anggaran pertahanan sebesar 28% sejak Prabowo Subianto memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019.

Pada 2018, anggaran pertahanan hanya sebesar Rp 106,68 triliun, namun melonjak menjadi Rp 136,87 triliun pada 2020.

Angka tersebut terus meningkat dalam periode 2020-2024, yang diperkirakan akan mencapai hampir Rp 700 triliun, menurut proyeksi Kementerian Keuangan.

Angka anggaran yang mencapai angka sebesar itu tidak make sense jika di lihat dalam konteks perekonomian yang sedang mengalami tekanan akibat berbagai faktor global maupun domestik.

Lonjakan Anggaran Kemhan: Mendorong Posisi Prioritas Pemerintah

Terkait prioritas pengalokasian anggaran yang sepertinya lebih memihak kepada sektor pertahanan daripada kebutuhan mendasar rakyat.

Lonjakan anggaran yang signifikan di sektor pertahanan, seperti yang baru-baru ini terjadi, mendorong untuk melihat lebih kritis tentang prioritas pemerintah dalam pengalokasian dana.

Meskipun pertahanan adalah hal yang tidak bisa diabaikan, terlihat bahwa kenaikan anggaran yang drastis ini mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat. Sementara infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan terus membutuhkan perhatian mendesak, alokasi anggaran yang besar untuk pertahanan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

Langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto, yaitu mengalokasikan anggaran yang jumbo untuk perbaharuan alat pertahanan, juga menimbulkan keraguan besar. Meskipun pemodernan pertahanan mungkin penting untuk menjaga keamanan negara, keputusan ini terasa seperti pengorbanan yang besar terhadap kebutuhan yang lebih mendesak.

Ketika masih banyak rakyat yang berjuang mendapatkan akses layanan dasar, pengalihan dana semacam ini menyiratkan kurangnya perhatian pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Penting untuk mengingat bahwa sebuah negara yang kuat bukan hanya ditandai oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh kesejahteraan dan pendidikan rakyatnya.

Terlalu banyak fokus pada pertahanan bisa mengabaikan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kebijakan pengeluaran harus mencerminkan keseimbangan yang bijak antara membangun pertahanan yang kokoh dan memastikan kesejahteraan serta perkembangan rakyat.

Dalam hal ini, transparansi penuh tentang bagaimana anggaran diprioritaskan dan dialokasikan menjadi penting. Pemerintah harus dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang manfaat jangka panjang dari kenaikan anggaran di sektor pertahanan dan bagaimana hal tersebut akan berdampak positif pada kehidupan sehari-hari rakyat.

Namun, jika kebutuhan mendasar rakyat terus diabaikan demi pertumbuhan militer, maka pertanyaan tentang keadilan dan tanggung jawab pemerintah akan semakin tajam.

**Baca Juga: Kejari Lebak Selidiki Pemotongan Dana PIP Kuliah

Pemodernan Alat Pertahanan: Relevansi dan Urgensi

Meskipun pemodernan alat pertahanan tentu memiliki relevansinya, banyak yang mempertanyakan urgensi dari beberapa pembelian senjata canggih yang diumumkan, termasuk pembelian pesawat tempur dari Perancis dan kapal selam.

Dalam sebuah era di mana tantangan seperti perubahan iklim,pengentasan kemiskinan, dan krisis kesehatan masih mendesak, apakah pilihan tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional masih menjadi pertanyaan besar.

Alokasi yang tidak proporsional antara berbagai sektor dapat mengarah pada dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

pentingnya memprioritaskan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan, terutama dalam konteks tantangan global dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi negara.

Dalam menghadapi pandemi dan ancaman penyakit lainnya, sektor kesehatan menjadi krusial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Begitu pula, pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi yang terampil dan berpengetahuan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Implikasi dari Pembelian Alat Militer Canggih, Meskipun pertahanan nasional penting, ada pertanyaan mengenai urgensi dan relevansi dari pembelian ini di tengah kompleksitas tantangan global.

Refleksi Terhadap Prioritas Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat

Di lihat dari refleksi Prioritas Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat,ini juga mencerminkan perdebatan lebih luas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mencerminkan prioritas dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Apakah alokasi anggaran yang tidak seimbang ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.
Fokus pada pertahanan nasional di tengah ketidakseimbangan sektor lain dapat memunculkan keraguan tentang apakah kebijakan tersebut memadai dalam mewakili kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Alokasi anggaran yang tidak seimbang mencerminkan keprihatinan yang sah terhadap cara pemerintah mengalokasikan sumber daya publik.

Dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prioritas sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan perhatian utama, sementara pertimbangan strategis dalam pertahanan nasional juga perlu diimbangi dengan prioritas lain. Rekomendasi yang dapat diambil dari berbagai kasus dan studi alokasi anggaran yang tidak seimbang

Pertama, Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan sektor-sektor yang berbeda. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk sektor ini harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masa kini.

Kedua, evaluasi Kebijakan Pertahanan Kebijakan pembelian alat-alat militer canggih harus dievaluasi secara cermat. Pertimbangan strategis jangka panjang dan urgensi dalam menghadapi ancaman harus sejalan dengan prioritas ekonomi dan sosial negara. Pertanyaan mengenai kebutuhan nyata dan manfaat dari investasi ini harus dijawab dengan jelas.

Ketiga, Penekanan pada Hasil dan Dampak Penting untuk mengukur hasil dan dampak dari setiap alokasi anggaran. Pemerintah harus secara berkala mengkaji dan mengevaluasi efektivitas setiap investasi dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan pertahanan nasional.

Keempat, Kolaborasi Antar Sektor Aliansi strategis antara sektor-sektor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Misalnya, kerjasama antara sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi dapat menghasilkan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menjaga keseimbangan antara prioritas ekonomi, sosial, dan pertahanan nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi anggaran memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pilihan kebijakan yang bijaksana dan proaktif akan membantu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif dan menjaga kepentingan nasional dalam jangka panjang.(*/Red)

Print Friendly, PDF & Email