Kabar6-DPRD memberikan catatan kepada pemerintah Kota Tangerang terkait pembebasan lahan yang tidak optimal. Hal tersebut dinilai salah satu penyebab anggaran tidak dapat terserap. Pada anggaran 2020 lalu sebesar 43,1 persen tidak terserap.

“Ini menjadi catatan OPD terkait tentang pembebasan tanah yang tidak optimal,” ujar Juru bicara badan anggaran, Kosasih dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusan DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rabu (30/6/2021).

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima rekomendasi dari DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Mudah-mudahan OPD dapat memperbaiki, sehingga tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Terutama target pembangunan, pelayanan dan lain sebagainya,” katanya.

Tidak optimal pembebasan lahan, Arief mengaku, hal itu tidak mudah. Seperti contoh tanah di Maulana Hasanuddin, pihaknya sudah menitipkan ke pengadilan. “Masih terus berproses suratnya di bank sebagai, kita ikuti saja prosesnya, kan ada prosedur,” katanya.

**Baca juga: ACT Distribusikan 1 Ton Beras, di 2 Kelurahan di Kota Tangerang

Selain itu, Arief mengatakan kendala anggaran tidak terserap atau Silpa disebabkan karena adanya recofusing anggaran dan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan.

“Dan silpa itu juga dimanfaatkan untuk operasional awal tahun, kalau tidak ada silpa gaji, belanja bensin, solar, tukang sampah ngga bisa dibayar. Itu sebenarnya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya melakukan langkah antisipasi, dalam upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19 pada pasca libur panjang. Salah satunya akan dilakukan tes GeNose, atau tes cepat melalui embusan napas.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada Sabtu 22 Mei 2021 mendatang akan melakukan tes GeNose secara serentak di dua titik keramaian.

Sabtu malam mulai pukul 19.00 akan digelar tes GeNose di Tangcity Mall dan Puri Beta Ciledug.

“Dengan target sampling sebanyak 200 sampling di setiap titik, menyasar pengunjung mall atau cafe dan tempat makan,” ujar Arief saat di temui di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jum’at (21/5/2021).

Lanjut Arief, hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi Pemkot Tangerang dalam mencegah lonjakan kasus, terlebih pasca libur panjang masyarakat banyak yang masih melakukan belanja atau sekedar bertemu sanak saudara di resto dan cafe.

“Selain masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian, banyak juga masyarakat yang mudik baru kembali lagi ke Kota Tangerang, jadi kita perluas dan kita perbanyak titik – titik untuk melakukan testing Covid-19,” jelas Arief

**Baca juga: Dinas Pendidikan Luncurkan Sekolah Inklusi

Arief juga berharap, masyarakat tidak lengah pada situasi saat ini, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan bijak dalam mengisi hari libur mengingat masih di tengah pandemi Covid-19.

“Harapan saya masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak berkumpul dan berkerumun untuk mengurangi resiko penularan,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Kerumunan di Tang City Mall mendapat sorotan dari pengamat. Pasalnya, hal itu berdampak dengan pemerintah kota Tangerang menegur pengelola Tangcity Mall karena tergolong lalai dalam menerapkan protokol kesehatan yang berdampak membludaknya kerumuman.

Dampaknya Arief R Wismansyah dengan beberapa pihak melakukan tinjaun ke Mall Tang City.

Pengamat Komunikasi Publik Mochammad Mirza mengamini keputusan Pemerintah kota Tangerang memberikan teguran kepada pengelola mall.

Hal ini dibutuhan sebagai warning kepada pengelola mall agar tidak kendor terhadap protokol kesehatan. Sayangnya teguran yang disampaikan ini masih bersifat lisan dianggap masih kurang efisien.

“Teguran lisan yang disampaikan, saya menilai masih belum cukup, butuh tindak lanjut secara tertulis agar pemkot serius menindak lanjuti laporan yang diterima,” kata Mirza dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

Mirza menyatakan masih mengamati apakah ada tidak, tindak lanjut dari perkara tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan memberikan sanksi tegas pada pengelola mall.

“Atau malah jangan, jangan teguran yang diberikan kemarin hanya bersifat formalitas,” kata Mochammad Mirza Dosen Ilmu Komunikasi Univeritas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

“Tindak lanjut pemerintah kota tangerang sekarang ditunggu karena nantinya berdampak dengan para pengelola usaha lain yang ada di Kota Tangerang untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan dan lebih hati- hati jika timbul keramaian,” terangnya.

Untuk para pengelola mall, kata Mirza, termasuk pelaku usaha di kota Tangerang untuk melakukan evaluasi di internal dengan meningkatnya kunjungan seperti buka puasa bersama atau berbelanja untuk kebutuhan lebaran, butuh adanya upaya berbeda dari bulan-bulan sebelumnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersama unsur Tiga Pilar Kota Tangerang melakukan tinjauan ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang sebagai langkah antisipatif kembali terjadinya kerumunan pengunjung beberapa waktu lalu.

Arief menyampaikan tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat Forkopimda serta imbauan dari Kemendagri, pemkot bersama tni polri memantau kondisi pusat – pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tangerang.

“Beberapa waktu lalu, sejumlah mall ramai dikunjungi pengunjung, jadi kita cek antisipasinya seperti apa,” ujar Wali Kota yang hadir bersama Kapolres Metro Tangerang Kota Deonijiu De Fatima di Tang City Mall, Senin (3/5/2021).

Dari hasil tinjauan, kata Arief, didapati kondisi jalur yang disediakan bagi pengunjung yang datang ke mall tersebut lebih kecil dibanding jalur yang disediakan bagi para pedagang.

**Baca juga: Tes GeNose Mulai Diterapkan di Kota Tangerang

“Kemakan sama jalur pedagang, makanya kami minta pengelola pusat – pusat perbelanjaan mengatur ruang yang memadai untuk pengunjung,”

“Sehingga tidak terjadi kerumunan di pusat perbelanjaan. Kalau ada yang jadi carrier kan menyebabkan penularan covid-19,” katanya.(Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang secara tegas menyatakan akan memberikan sanksi bagi hotel yang terbukti secara hukum melakukan penyimpangan terkait dugaan kasus prostitusi.

Untuk itu, Pemkot Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mengecek kelengkapan administrasi hotel Alona.

“Senin Pemkot Tangerang akan berkoordinasi dengan kepolisian dan juga memanggil pihak manajemen hotel guna melakukan pemeriksaan perijinannya.,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam keterangan pers, Jumat (19/3/2021).

Arief menjelaskan, bahwa kegiatan menyimpang yang dilakukan di hotel Alona Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan masih dalam tahap investigasi pihak Kepolisian.

“Kasus hotel Alona masih dalam tahap penyelidikan pihak Kepolisian,” jelas Arief.

Arief juga menambahkan pemberian sanksi terberat jika terbukti bersalah bisa pada penutupan tempat usaha.

“Kita secepatnya akan melakukan penutupan hotel tersebut, namun kami masih harus melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian,” tandasnya.

**Baca juga: Pemkot Godok Regulasi Pelaksanaan Ibadah Selama Ramadhan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hotel Alona tersebut digerebek oleh Polda Metro Jaya pada Selasa lalu. Dalam penggerebekan tersebut polisi menemukan sebanyak 82 orang dalam kamar-kamar.

Dari dalam 82 orang itu terdiri dari 37 orang laki-laki dan 45 orang perempuan, serta ditemukan sebanyak 22 kondom.(Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang tengah membahas mekanisme pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadhan mendatang. Keputusan terkait pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadhan tersebut tetap mengacu pada data perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Tangerang.

“Selama bulan Januari hingga awal Maret kasus di Kota Tangerang mengalami penurunan. Namun harus tetap diantisipasi jika terjadi penambahan kasus,” ujar Wali Kota Arief R. Wismansyah saat memimpin rapat koordinasi, Jumat (19/3/2021).

Arief menegaskan, disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masyarakat harus tetap terjaga. Meskipun Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan vaksinasi kepada tak kurang dari 30.000 warga Kota Tangerang.

“Walaupun sudah divaksin bukan berarti bisa lalai dalam penerapan protokol kesehatan,” tegasnya.

**Baca juga: Peran Orang Tua Kunci Pencegahan Kenakalan Remaja

Arief menambahkan, nantinya hasil pembahasan yang dilakukan secara bertahap dapat segera disosialisasikan kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh wilayah Kota Tangerang, agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Misalnya durasi pelaksanaan tarawih sampai penerapan protokol kesehatan di tiap masjid harus seperti apa,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) dalam penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam membangun kota.

Kegiatan yang dirangkum dalam workshop Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah secara virtual.

“Dalam menjalankan roda pemerintahan kami tidak dapat bekerja sendiri, harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Arief, Rabu (10/3/2021).

Arief menjelaskan, langkah tersebut menjadi salah satu upaya optimalisasi peran organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan kota. Beberapa diantaranya seperti keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kampung tematik, kampung iklim serta berbagai kegiatan lainnya.

“Intinya kita harus memupuk semangat berbuat sehingga apa yang diinginkan bisa terwujud,” katanya.

**Baca juga: DPC PKB Kota Tangerang Sikapi Gejolak Internal

Sementara, Kepala Bappeda Suggiharto Achmad Bagdja menyebutkan kegiatan ini bisa mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program yang telah dibuat oleh Pemkot Tangerang.

“Saya yakin jika masyarakat terlibat secara langsung, mereka bisa mengidentifikasi setiap permasalahan dan merumuskan bersama solusinya,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Ratusan pegawai maupun pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sempat terkonfirmasi positif Covid-19 hingga terjadi klaster organisasi perangkat daerah (OPD). Kini angka kasus penyebaran virus disebutkan turun.

“Alhamdulillah sudah menurun sekarang tinggal 10 orang yang isolasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Apendi kepada kabar6.com di Balai Kota Tangsel, Senin (1/3/2021).

Dijelaskan, dari periode Maret 2020 sampai sekarang ini ditabulasi ada kasus pegawai dan ASN yang terpapar sampai 165 orang. Makanya diputuskan membentuk Satgas Covid-19 di masing-masing OPD tiga orang.

Apendi memantau langsung orang yang lalu-lalang menggunakan lift. Masuk lift itu minimal empat atau lima orang tak boleh ada lebih serta tidak boleh ada kerumunan.

“Termasuk yang kerja sekarang sudah 50 persen. Atau disesuaikan dengan kebutuhan dari masing – masing OPD,” jelasnya.

**Baca juga: Vaksin Sinovac Miliki Efikasi 65.3 persen Cegah Tidak Tertular

Apendi mengaku tidak pernah bosan untuk terus mengedukasi pegawai maupun pejabat agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan.

“Makanya saya monitoring dari tadi. Tadi ada yang enggak pake masker saya tegur,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang dan unsur Forkopimda Kota Tangerang melakukan monitoring di sejumlah vihara yang setiap tahunnya menggelar perayaan tahun baru Imlek bagi warga tionghoa yang ada di wilayah Kota Tangerang.

Mereka pun memastikan perayaan Imlek berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

“Patroli dilakukan bersama untuk melihat kesiapan di tempat ibadah yang tiap tahun menjadi lokasi perayaan Imlek,” ucap Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah saat memantau kesiapan Imlek di Vihara Boen Tek Bio, jl. Kali Pasir, Kota Tangerang, Kamis (11/2/21).

Arief mengharapkan masyarakat Tionghoa di Kota Tangerang dapat memperingati Imlek dengan cara sederhana agar angka penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang dapat ditekan hingga menjadi zona hijau.

“Sejauh ini tempat ibadah sudah menyiapkan protokol kesehatan yang baik di lokasi. Mudah – mudahan perayaan Imlek di Kota Tangerang bisa berjalan dengan tertib,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Badan Pengurus Klenteng Boen Tek Bio, Ruby Santamoko mengatakan bahwa ada sekitar 700 umat Konghucu beribadah di klenteng tersebut saat malam Tahun Baru Imlek, Kamis (11/2/2021).

“Yang hari ini belum tau sampai berapa, tapi kami prediksi sementara udah hampir 400 orang hadir,” ungkap Ruby saat dikonfirmasi, Jumat (12/2/2021).

“Jadi sampai hari ini, sudah ada sekitar 1000 orang yang hadir di sini,” tambahnya.

**Baca juga: Sempat Terhenti Akibat Covid-19, Program Bedah Rumah Aktif Kembali

Ruby mengatakan, angka tersebut memang lah banyak. Namun dirinya memastikan tidak ada umat yang berdesak-desakan saat melakukan peribatan karena sistem yang mereka terapkan.

“Setelah mereka sembahyang, kami wajibkan mereka untuk langsung pulang,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Belakangan ini para partai besar yang mendominasi pucuk pimpinan perlemen Kota Tangerang seperti Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah gencar memberikan bantuan kepada warga yang kategori hidup tidak layak huni.

Di satu sisi, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mempunyai program Liveable artinya kota layak huni yang pro rakyat.

Aktivis dari Patriot Nasional (Patron) Saipul Basri alias Marsel menyatakan, Pemkot Tangerang hanya pandai membuat pencitraan di media sosial saja. “Tapi implementasinya dilapangan nihil,” ujar Marsel saat dimintai keterangan, Senin (18/1/2020).

Dirinya pun mempertanyakan kinerja Pemkot Tangerang. Kendati demikian, apalagi dimasa pandemi Covid-19 pemerintah diminta untuk fokus pada permasalahan sosial sehingga tidak ada yang terlewatkan.

“Jangan sampai pemerintah baru mengambil langkah ketika itu sudah muncul ke permukaan,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tangerang membagikan bantuan kepada salah satu warga di kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari yang hidupnya dalam kondisi cukup memperihatinkan, Sabtu (16/1/2021).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang sekaligus Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, Kota Tangerang sebagai kota maju tidak boleh ada warganya hidup secara tidak layak, terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Bantuan telah banyak dialokasikan oleh pemerintah karena masyarakat pasti sangat membutuhkan.

“Kami dari PDI Perjuangan Kota Tangerang membagikan bantuan, agar masyarakat hidup secara layak baik sandang, pangan maupun papan. Tidak boleh ada di Kota Tangerang warganya hidup dibawah kemiskinan, bantuan telah banyak dialokasikan oleh pemerintah. Ingat pemimpin selain bertanggung jawab kepada rakyat juga kepada Tuhan YME, berdosa kita jika membiarkan,” kata Gatot kepada wartawan.

Hari ini Senin (18/1/2021) Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kediaman Masiah di RT 1 RW 4 No.80, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Kedatangan para kader DPC PKS untuk memberikan bantuan tunai kepada janda yang berusia 53 tahun ini.

Bantuan sejumlah uang tunai hasil donasi para kader PKS ini diantar langsung oleh Ketua DPC PKS Batuceper Dade Ahmad bersama sekretarisnya Heriyanto serta disaksikan Ketua RT 1 Ujang dan Ketua RW 4 Gopal.

“Berangkat dari keprihatinan kami yang mengetahui kondisi rumah ibu Masiah, maka kader PKS berinisiatif untuk menghimpun donasi selama tiga pekan dan akhirnya terkumpul sejumlah uang yang kini berada di tangan Ibu Masiah,” ujar Dade, kepada wartawan.

Informasi yang dihimpun kabar6.com, tidak hanya dua tempat itu saja. Ketimpangan sosial pun turut di rasakan oleh Neneng Alfiah (47) warga Kampung Parung Serab RT 01 RW 09, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug.

**Baca juga: Polres Bandara Amankan 15 Pelaku Pemalsu Surat Hasil Swab Test

Rumah yang ditempati saat ini masih semi permanen dibangun hasil swadaya masyarakat, kondisi bocor terjadi ketika hujan dan tidak ada MCK layak, bahkan tidak memiliki sumber air bersih dikarenakan tidak memiliki mesin pompa air.

“Seringkali binatang liar seperi ular dan tikus menganggu saat tidur, bahkan seekor ular kobra hampir menggigit anak perempuan akibat banyak lubang disekitar rumahnya,” kata Nana dari Tangerang Public Transparency Watch (Truth) yang mengadvokasi tempat tinggal Neneng. (Oke)

Kabar6-Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ledy MP Butar meminta kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk fasilitasi PCR Massal di lingkungan DPRD Tangsel.

Hal itu menyikapi adanya Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ferdiansyah mengaku positif Corona.

“Badan Kehormatan (BK) pun akan mendorong Swab Keseluruhan untuk lingkungan DPRD. Baiknya ada dan difasilitasi untuk Swab PCR, tetapi lagi-lagi Swab PCR itu jika ada gejala,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).

Selain itu, Ledy juga akan mendorong lembaga untuk melakukan ada sarana rapid antigen yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Ledy sepakat jika Sekwan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan swab test keseluruhan dikantor lembaga DPRD Kota Tangsel pasca kabar positif covid-19 Ketua Fraksi PSI Tangsel Ferdiansyah.

Hal itu menurutnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi cluster covid di gedung DPRD. “Minimal harus dapat memproteksi diri sendiri lebih baik lakukan test rapid antigen,” ungkapnya.

Ledy mengatakan, rapid antigen bisa di fasilitasi dari DPRD, tapi kalau tidak bisa Ledy meminta kepada Setwan untuk swadaya masing-masing. “Karena kan ini untuk memproteksi setiap diri kita masing-masing,” terangnya.

Ledy menjelaskan, untuk swab massal sebagai Ketua Badan Kehormatan boleh saja, cuma kalau antigen tidak ada layanan dari Pemerintah Kota (Pemkot).

**Baca juga: Penyaluran BST Tak Secara Door to Door, PT Pos Indonesia: Target Kemensos

“Meskipun apapun itu, harusnya ada langkah preventif dari lembaga. Lebih baik diadakan kegiatan rapid antigen secara keseluruhan,” paparnya.

Ledy menjelaskan, mungkin juga beberapa rekan-rekan DPRD sudah melakukan test rapid antigen masing-masing secara pribadi.

“Semoga ke depan ada sarana dan wadah dari Setwan untuk bisa memfasilitasi seluruh lembaga DPRD untuk melakukan rapid antigen,” tutupnya.(eka)