Kabar6-Alat pelindung diri (APD) menjadi perlengkapan yang sangat penting dibutuhkan tenaga medis saat memberikan penanganan kepada pasien positif maupun dalam pengawasan terkait virus Corona atau Covid-19.

Melihat situs SiagaCovid19 Pemkab Lebak, Kamis (25/3/2020), terdapat 25 orang warga yang masih dalam pemantauan.

“Alat pelindung diri yang sesuai standar harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit kehabisan APD saat mau menangani pasien,” kata anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, Kamis (26/3/2020).

Dengan refocusing anggaran kesehatan untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp5 miliar dari semula Rp3 miliar, Pemkab Lebak mesti menjamin ketersediaan APD bagi para tenaga medis.

Musa mencontohkan bagaimana tenaga medis Puskesmas Parungsari saat mengecek kesehatan ODP yang mengenakan APD seadanya.

“APD ini harus lengkap jangan sampai tidak, apalagi sampai kehabisan stok terutama sarung tangan dan masker. Jadi harus benar-benar dijamin ketersediannya sampai pemerintah menyatakan kondisi sudah aman,” pinta Musa.

**Baca juga: Pakai APD Seadanya, Puskesmas di Lebak Periksa Kesehatan ODP Corona.

Musa memperingatkan kepada Dinkes agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran sehingga tidak ada celah untuk dijadikan ajang manfaat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Walaupun ini angaran kemanusiaan tapi upaya pencegahan Corona harus tetap menjungjung azas efektifitas dan efesiensi anggaran. Harus transparan penggunaannya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menutup destinasi wisata dan tempat hiburan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang sudah menjangkit ratusan orang di Indonesia.

“Ya, mulai hari ini destinasi wisata dan tempat hiburan ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Kabid Destinasi Wisata Dispar Lebak, Luli Agustina, saat dihubungi, Rabu (25/3/2020).

Penutupan destinasi wisata dan tempat hiburan merupakan hasil kesepakatan Salam rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) terkait langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Total, terdapat 219 destinasi wisata di Lebak.

“Sudah disampaikan ke pengelola. Kami harap kondisi ini bisa dipahami dan dimaklumi. Kalau masih ada yang buka, kami akan layangkan surat teguran,” ujar Luli.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lebak Abdul Rohman, mendukung, langkah penutupan destinasi wisata dan tempat hiburan di tengah wabah Covid-19.

“Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran, saya rasa ini bagus dan harus kita pahami bersama,” katanya.

**Baca juga: Ratusan Liter Disinfektan Disiapkan untuk Semprot Pasar Rangkasbitung.

Dia berharap, tak hanya pengelola. Namun masyarakat juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak berkunjung sampai benar-benar dinyatakan aman.

“Memang kondisinya pasti sangat sulit terutama bagi para pengelola destinasi wisata. Tetapi, harus dipahami karena ini untuk kebaikan diri kita sendiri dan banyak orang,” imbau politisi PKS ini.(Nda)

Kabar6-Open bidding jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memasuki tahapan uji kompetensi/Assessment, di Aula Multatuli, Gedung Setda Lebak, Rangkasbitung, Sabtu (14/3/2020).

Assessment dilakukan oleh assessor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bobot assessment 25 persen. Dari assessment ini akan dilihat karakteristik peserta, apakah mereka cocok atau berapa poinnya untuk menduduki jabatan yang dilamar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Dede Jaelani, Sabtu (14/3/2020).

Assessment diikuti 42 peserta. Tiga peserta dianggap mengundurkan diri dari seleksi terbuka karena tidak mengikuti uji kompetensi tersebut.

“Yang satu alasannya memasuki usia 56 tahun, yang satu lagi merasa tidak bakal lolos dan satu peserta lagi ada ujian S3. Dan kami anggap 3 peserta ini mengundurkan diri,” kata Dede.

Hasil assessement akan menjadi bahan yang disatukan dengan hasil penilaian wawancara, penulisan makalah dan rekam jejak.

**Baca juga: Antisipasi Pandemi Corona, Pemkab Lebak Tiadakan CFD.

“Nanti ada rekomendasi dari asesor. Misalnya, Dinas Pertanian yang melamar berapa, nanti dilihat hasilnya dan digabung dengan hasil assessement, rekam jejak apakah mereka pernah melakukan kesalahan dan sebagainya,” ujarnya.

“Nanti keluar lah rekomendasi kita 3 besar yang berhak dinilai oleh ibu bupati apakah nomor 1, 2 atau 3. Kalau merasa ada yang perlu digali, bupati berhak memanggil dan langsung mengetes sendiri,” jelas Dede.(Nda)

Kabar6-Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XVII Provinsi Banten akan berlangsung di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), 23 hingga 27 Maret 2020.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, lomba bernuansa religi pada tahun ini akan digelar secara sederhana sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan mengawasi kondisi kesehatan kafilah yang akan mengikuti MTQ di kota yang dipimpin Airin Rachmi Diany.

“Pengawalan lebih ketat, terutama pengawalan terhadap kondisi kesehatan para kafilah. Ini yang akan kami lakukan,” kata Kabag Kesra Setda Lebak, Edi Sunaedi, di Rangkasbitung, Jum’at (13/3/2020).

Edi menjelaskan, pengawasan kesehatan kafilah dimulai saat mulai berangkat hingga selesai pelaksanaan MTQ.

“Iya dari mulai pertama berangkat, di perjalanan diperiksa, setiap akan tampil diperiksa sampai pulang ke kampung halamannya akan dikawal kesehatannya,” ujarnya.

**Baca juga: Warga Lebak Diajak Peduli Dampak Sampah Plastik.

Terkait dengan persiapan hanya menyisakan pembinaan tahap ketiga yang akan dilakukan pada tanggal 20-22 Maret. Pada tahap ketiga pembinaan akan dilakukan secara maksimal.

“Termasuk pada pembinaan fisik kesehatan. Jika pada tahap 1 dan 2 mungkin tidak didampingi tim kesehatan, di tahap 3 wajib dilakukan pembinaan oleh tim kesehatan dalam upaya preventif dan promotif agar tampil dalam keadaan sehat dan maksimal,” papar Edi.(Nda)

Kabar6-Kepala Desa Cibarani, Dulhani, mengatakan pemerintah desa sudah berulangkali mengusulkan kepada Pemkab Lebak untuk membangun fasilitas layanan kesehatan berupa Puskesmas pembantu di desa tersebut.

“Sejak tahun 2010, usulan tersebut sudah sering disampaikan. Sayangnya, tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya Rabu 11/3/2020.

Dulhani mengatakan tiap tahun dia tak lelah mengajukan agar segera dibangun fasilitas kesehatan di desa itu. Karena warga sangat membutuhkan dan tidak lagi menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa mendapatkan akses layanan kesehatan.

“Tiap tahun saya udah ngomong, udah ngajuin. Tanahnya udah disiapkan udah dihibahkan, tapi belum ada tanggapan dari pemerintah daerah,” ungkap Dulhani.

**Baca juga: Warganya Melahirkan di Jalan, Kades Cibarani: Kami Belum Merdeka.

Seperti diwartakan Kabar6.com sebelumnya, Sari 28 tahun yang sedang hamil tua terpaksa harus melahirkan dipinggir jalan saat akan menjangkau Puskesmas Pembantu yang berjarak 20 kilometer, Senin 9/3/2020.

Catatan Dulhani, bukan kali ini saja warga Cibarani melahirkan bukan di fasilitas layanan kesehatan. Menurut dia, sudah ada 5 orang yang melahirkan, di jalan, di lumbung padi dan lain-lain. “Saya harap bisa segera lah pustu di desa kami dibangun,” harapnya. (Nda)

Kabar6-Kepala Desa Cibarani, Dulhani, mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyusul salah seorang warganya, Sari (28), yang terpaksa melahirkan di pinggir jalan.

Dulhani mengatakan, ibu rumah tangga yang tinggal di Kampung Pasir Sempur itu tidak akan melahirkan anak keduanya jika di Desa Cibarani memiliki puskesmas pembantu.

“Iya memang tidak ada pustu di sini makanya ke (Pustu) Karang Nunggal yang jaraknya sekitar 9 kilometer. Belum merdeka lah kami ini,” kata Dulhani, Rabu (11/3/2020).

Pemerintah desa bukan tidak mengusulkan kepada Pemkab Lebak untuk membangun fasilitas layanan kesehatan tersebut. Sejak tahun 2010, usulan tersebut sudah sering disampaikan. Sayangnya, tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Tiap tahun saya udah ngomong, udah ngajuin. Tanahnya udah disiapkan udah dihibahkan, tapi belum ada tanggapan dari pemerintah daerah,” ungkap Dulhani.

**Baca juga: Ibu Hamil Melahirkan di Jalan, Begini Kata Bupati Lebak Iti.

Catatan Dulhani, bukan kali ini saja warga Cibarani melahirkan bukan di fasilitas layanan kesehatan.

“Sudah ada 5 orang itu yang melahirkan, di jalan, di lumbung padi dan lain-lain. Saya harap bisa segera lah pustu di desa kami dibangun,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk penanganan ambrolnya badan Jalan Rangkasbitung-Gunungkencana, di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak.

Kepala Bidang Pembangun Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, penanganan kerusakan jalan dilakukan tahun ini.

“Anggarannya sudah masuk dalam proses lelang. Perbaikannya menggunakan tiang pancang agar menahan beban badan jalan pasca longsor,” kata Irvan, Rabu (11/3/2020).

Irvan menjelaskan, kontur tanah yang labil menjadi faktor penyebab lambannya penanganan ruas jalan tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh karena lokasinya berada di bantaran Sungai Ciujung.

**Baca juga: Larangan Parkir di Jalan Multatuli Tak Efektif, Pemkab Diminta Sediakan Kantong Parkir.

“Dari hasil penelitian tanahnya rawan mengalami pergesaran. Setelah diteliti dan diketahui penyebabnya baru tahun ini diperbaiki,” ujarnya.

Selama proses perbaikan, kemungkinan ruas jalan akan ditutup. Dinas PUPR akan memperkokoh pondasi tanah di bawah badan jalan.

“Targetnya Mei sudah bisa dilaksanakan pekerjaannya,” ucapnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

“Alhamdulillah MA membatalkan kenaikan BPJS dan kita berharap cakupannya lebih luas,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di Rangkasbitung, Selasa (10/3/2020).

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS tersebut, Pemkab Lebak optimis mampu kembali mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

“Bisa UHC lagi. Kemarin walaupun sudah UHC, tapi kan sebenarnya kalau dilihat dari persentase sebetulnya masyarakat tidak mampu sudah tercover semua melalui pembiayaan kita,” ujar Iti.

**Baca juga: Wabah Virus Corona, Ansor Lebak Minta Tindak Tegas Penimbun Masker.

Namun begitu diakui Iti, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memiliki BPJS. Maka dari itu diperlukan inventirasasi agar mendapatkan data yang valid.

“Jangan sampai hak orang miskin diambil orang kaya lalu orang miskin enggak dapat. Ini kan datanya dari desa karena kan desa yang tahu kondisi masing-masing warganya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak, berharap, Pemerintah Kabupaten (Lebak) membangun asrama bagi para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci Mekkah.

“Ya kalau ada anggarannya, kami mengusulkan kepada Ibu Bupati untuk membuat asrama haji khusus untuk warga Lebak,” kata Kasi Penyelanggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Lebak, Humaedi Hakim, di Rangkasbitung, Jum’at (28/2/2020).

Usulan tersebut sudah disampaikan saat PHU Kemenag Lebak beruadiensi dengan DPRD. Humaedi menyebut, asrama bagi jemaah haji PP penting untuk dipertimbangkan keberadaannya agar para jemaah yang akan berangkat dan pulang tidak lagi berkumpul di Masjid Agung Al-A’raf.

“Walaupun ada basement di sana tapi menurut saya enggak layak lah. Kalau asrama kan ada tempat tidur seperti asrama haji Pondok Gede,” ujarnya.

**Baca juga: Arab Saudi Hentikan Umroh, Kemenag Lebak: Wajar untuk Antisipatif.

Selain usulan asrama haji, PHU Kemenag ke pemerintah daerah juga meminta bantuan kendaraan operasional untuk mendukung tugas-tugas pelayanan haji.

“Kami minta pemerintah daerah dalam hal ini bupati bisa memberikan kendaraan roda empat agar pelayanan haji yang dilakukan Kemenag Lebak kepada masyarakat bisa semakin maksimal,” kata Humaedi.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengusulkan 2 calon kawasan ekonomi khusus (KEK). Dua KEK yang diusulkan adalah KEK industri terpadu dan KEK pariwisata Geopark Bayah Dome.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Yosep M. Holis, mengatakan, surat usulan bupati sudah dilayangkan hanya tinggal menunggu ekspose.

“Untuk KEK industri terpadu, alhamdulillah kita akan dilalui Tol Serang-Panimbang dan salah satu gerbang tol (GT) ada di Kecamatan Cikulur dan Cileles. Setelah kami kaji, kami akan ploting di Pasindangan Cileles,” kata Yosep, Kamis (27/2/2020).

Sementara untuk Geopark Bayah Dome, kata Yosep, kajiannya sudah hampir rampung. Hasil kajiannya menyebut, Geopark Bayah Dome masuk dalam kandidat 80 warisan geologi kawasan Nasional.

“Bahkan diakui UNESCO. Makanya, kami juga ajukan juga Geopark Bayah Dome,” ujar Yosep.

Pemkab Lebak berharap, keberadaan KEK bakal menjalin kemitraan antara industri besar dan kecil. Kawasan ekonomi khusus juga diharapkan memberikan trickle down effect ke wilayah-wilayah penyangga.**Baca juga: Hampir Seluruh Tambak Udang di Kabupaten Lebak Tak Berizin.

“Karena KEK ini kebanyakannya adalah investasi penanaman modal asing, kita kolaborasikan dengan material yang ada di Lebak. Biar terjalin nih kemitraan industri besar dan kecilnya,” jelas Yosep.(Nda)