Kabar6-Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar hadir dalam Rapat Paripurna Hari Jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Tangerang Selatan, di Gedung DPRD, Setu, Sabtu 26 November 2022.

Al Muktabar memberikan pesan khusus kepada Kota bertajuk ‘Cerdas, Moderen, Religius’ tersebut, untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan gizi buruk.

“Saya bilang pada kabupaten kota, karena satu diantara target bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan gizi buruk,” ujarnya kepada para awak media.

“Tentu di mana-mana itu harus kita tekan untuk semakin baik keadaannya,” tambahnya.

Dijelaskan Al Muktabar, dirinya mengontrol dan melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel tahun anggaran 2023, dan melihat arah program apa saja yang bisa dilakukan.

“Dan kita mengarahkan lewat APBD itu agar fokus upaya penanganan stunting dan gizi buruk,” ungkapnya.

**Baca juga: HUT ke-14, Pj Gubernur Banten Puji PAD Tangsel Capai 50 Persen dari Postur R-APBD 2023

Lanjutnya, selain dari pemerintah, disitu juga ada partisipasi dari masyarakat, stakeholder, CSR, dan perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Tangsel.

“Semua kita giatkan untuk target-target pencapaian kita dalam rangka penanganan stunting dan gizi buruk, dan juga tugas-tugas lain mengatur dan melayani,” tutupnya.(eka)

Kabar6- Plt. Gubernur Banten Al Muktabar diminta bertanggungjawab atas kecelakaan kerja hingga menewaskan Adang Suryana, salah seorang pekerja di PT Rexcon Indonesia, akibat tergiling mesin penghancur bata ringan atau hebel, pada 15 November 2022 silam.

Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto Pudin mengatakan, pihaknya mengaku prihatin atas peristiwa kecelakaan kerja hingga merenggut nyawa pekerja di perusahaan pembuatan hebel yang berlokasi di Jalan Otonom Junti, Kampung Ajeg Gabus, Kelurahan Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah daerah setempat dalam hal ini Gubernur Banten untuk bertanggungjawab terkait meninggalnya pekerja yang tengah menjalankan aktivitas di perusahaan tersebut.

“Secara khusus saya meminta pertanggungjawaban Gubernur Banten agar memenuhi Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai UU Nomor 1 tahun 1970, Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Hak Jaminan Sosial bagi pekerja sesuai UU Nomor 24 tahun 2011, Tentang BPJS,” ungkap Subiyanto, kepada Kabar6.com, Selasa (22/11/2022).

Dosen Ilmu Hukum Perburuhan di STIH Gunung Jati Tangerang ini mengemukakan, penegakan hukum Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Gubernur Cq. Pengawas Disnaker Provinsi Banten karena hal tersebut masuk dalam paket lampiran G, UU Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Menyikapi peristiwa ini Gubernur Banten wajib memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja berupa klaim manfaat meninggal dunia dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diserahkan kepada ahli warisnya.

“Sesuai regulasi dalam Pasal 8 ayat (3) PP 44 tahun 2015, Tentang JKK dan JKM, berbunyi dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar iuran, maka bila terjadi resiko terhadap pekerjanya, Pemberi kerja wajib memberikan hak- hak pekerja sesuai dengan ketentuan PP ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Subiyanto menegaskan, penegakan hukum Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja di PT Rexcon Indonesia, sesuai regulasi UU Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Disnaker Provinsi Banten sekurang- kurangnya melaksanakan dua hal, yakni pertama penegakan hukum UU BPJS, dimana PPNS harus membuat nota pemeriksaan dan membuat penetapan perhitungan manfaat meninggal dunia dari program JKK yang wajib dibayarkan oleh pengusaha.

“Kedua, penegakan hukum UU K3, PPNS bekerja sama dengan Kepolisian Daerah setempat untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan (PT Rexcon Indonesia-red),” tegasnya.

Selanjutnya, kata dia, dari peristiwa ini bisa dijadikan sebuah pelajaran berharga dan penting yang bisa diambil hikmahnya bahwa Gubernur Banten wajib memastikan pelaksanakan Hubungan Industrial di wilayahnya dengan memenuhi minimal dua amanat konstitusi negara UUD 1945, yakni pada Pasal 28D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Selanjutnya, Pasal 28H ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Gunung Jati Tangerang Sayuti menuturkan, pihaknya mengaku siap memberikan bantuan hukum kepada korban guna mendapatkan hak- haknya sebagai pekerja.

**Baca juga: Sidang Nikita Mirzani Diwarnai Demo dari FRB

Dalam waktu dekat, ia dan jajarannya berencana menyambangi kediaman korban dan menemui keluarganya guna menyampaikan belasungkawa.

“Kita siap berikan bantuan hukum untuk korban kecelakaan kerja ini. Kami turut berduka atas peristiwa yang menimpa korban, dan nanti kami akan datang ke rumahnya untuk menemui keluarganya,” ucap Sayuti.(Tim K6)

Kabar6-100 hari kerja penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mendapat catatan buruk dari kalangan mahasiswa. Bekas pejabat kementerian dalam negeri itu dianggap belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

“Kami menilai kinerja Pj gubernur statgnan dan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas,” kata koordinator BEM Banten Bersatu, Haykal Afdzal Dzikri lewat keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang mesti diselesaikan oleh Al Muktabar dalam melanjutkan program kepala daerah terpilih sebelumnya. Angka pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencapai 8,5 persen.

Haykal mengaku angka tersebut tertinggi se-Indonesia. Ditambah lagi angka kasus putus sekolah berjumlah 88.015 menurut pusat data dan informasi kementerian pendidikan.

Sekolah Metaverse yang menjadi inovasi Al Muktabar pun terlihat tidak terukur implementasiny. Sebab untuk membangun sistem sekolah metaverse diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap dan juga perlu menghitung seberapa besar kemampuan pelajar dalam memanfaatkan teknologi.

**Baca juga: Kata Ketua Yayasan ITB Banten, Mengenai Perjuangan Mahasiswa Mantan Tukang Kebun yang Berkuliah

“Angka stunting di Banten masih memprihatinkan, survei status Gizi Balita Indonesia sebanyak 294.862 angka balita stunting di propinsi Banten dan menepati lima besar propinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia,” sebut Haykal.

Maka penilaian selama 100 hari kerja Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar diberikan rapot merah atas evaluasi dan kinerjanya sebagai pemimpin. “Kami pun siap untuk turun aksi ke jalan dan merefleksikan dalam waktu dekat,” ujarnya.(red)

Kabar6-Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy bersama istrinya Adde Rosi Khoirunisa berkunjung ke Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Selasa (19/7/2022).

Tiba di lokasi, keduanya disambut ratusan warga yang sudah menunggu di pinggir jalan. Sambil berjalan menuju kantor desa, Andika dan Adde Rosi menyalami warga.

Andika yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pendekar Banten ini juga didoakan oleh warga supaya maju di Pilkada 2024 dan menjadi gubernur Banten.

“Kami berdoa semoga Pak Andika menjadi gubernur Banten di 2024. Kami yakin Banten akan lebih baik lagi jika Pak Andika menjadi gubernur,” kata warga.

“Pak Andika harus jadi gubernur Banten. Pokoknya kami selalu mendoakan untuk kesehatan Bapak dan seluruh keluarga,” tutur Rohaniah.

Sementara itu, Andika mengaku, meski bukan lagi wakil gubernur, namun ia masih terus berupaya supaya pembangunan di Banten bisa lebih baik lagi.

Satu hal yang disampaikan Andika yakni soal perhatiannya kepada pemerintah desa dan pejuang pembangunan di tingkat bawah.

“Sebelum saya purna tugas jadi Wakil gubernur, saya alokasikan anggaran besar di Dinas PU dan Perkim untuk penanganan jalan rusak yang ada di setiap desa di Banten. Tahun ini saja ada ribuan paket untuk perbaikan jalan,” ungkap Andika.

“Doakan saya dan keluarga agar sehat terus dan tetap bisa melanjutkan cita-cita saya membawa Provinsi Banten ke arah yang lebih baik lagi,” pintanya.

**Baca juga: Langkah Bakor Pakem Lebak Cegah Radikalisme di Kampung Mualaf Baduy

Kepala Desa Bayah Timur, Rafik Rahmat Taufik, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ade Rossi dan Andika Hazrumy.

“Terima kasih kepada Bu Aci (Sapaan akrab Adde Rosi) dan Pak Andika yang sudah berkunjung ke desa kami. Kami meyakini, kunjungan ini akan berdampak positif untuk masyarakat kami,” kata Rafik.(Nda)

Kabar6-Beredar informasi bahwa, Al Muktabar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten akan menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) tugas Gubernur Banten.

Surat Keputusan (SK) penunjukkan Al Muktabar sebagai Plh juga dikabarkan sedang dijemput, eh pejabat dilingkup Pemprov Banten.

**Baca juga: Meski Dikritik, Wahidin Halim Anggap Penamaan Banten International Stadium Tidak Salah

Meski kabar itu sudah santer beredar sejak Senin, 09 Mei 2022, namun masih belum bisa dipastikan oleh DPRD Banten, lantaran belum menerima surat tembusannya.

“Belum terima DPRD tembusan suratnya,” ujar Ketua DPRD Banten, Andra Soni, melalui pesan elektroniknya, Selasa (10/05/2022).(Dhi)

Kabar6-Peluang Wahidin Halim (WH) untuk kembali melenggang di periode kedua kepemimpinannya terbuka lebar. Pasalnya, WH memiliki keunggulan yang cukup tinggi dibandingkan sosok politisi lain.

Berdasarkan hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan Peta Elektoral Pilkada 2024 yang berlangsung 16-24 Januari 2022, dengan cara wawancara tatap muka. Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah responden 400 responden dengan margin of error +/- 4.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam hasil survei Wahidin Halim merupakan kandidat Gubernur yang paling banyak dipilih responden atau memiliki elektabilitas tertinggi, yaitu 19,3 persen, disusul Rano Karno 13,3 persen, Airin Rachmi Diany 11,0 persen Andika Hazrumy 9,8 persen, dan Ahmed Zaki Iskandar 6,8 persen. Sedangkan 21,6 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab. Hasil tersebut saat simulasi 11 tokoh.

“Pemilih yang belum menentukan pilihan masih sangat tinggi, yaitu 21,6 persen. Ini karena pilkada masih hampir tiga tahun lagi, jadi masyarakat belum aware soal ini. Masyarakat juga belum ada stronge voter terhadap pilihannya,” kata Ali Rif’an, Direktur Arus Survei Indonesia saat jumpa pers di Fame Hotel, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Minggu (30/1/2022)

Kemudian, saat responden disodorkan 5 nama, elektabilitas Wahidin Halim justru meningkat, yaitu 20,8 persen, disusul Airin Rachmi Diany 19,3 persen, Andika Hazrumy 16,5 persen, Rano Karno 15,8 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad 1,3 persen. Sedangkan 26,3 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab.

“Jika disodorkan 3 nama, elektabilitas Wahidin Halim kembali naik menjadi 28,1 persen sebagai tokoh yang paling banyak dipilih, disusul Rano Karno 27,1 persen, dan Andika Hazrumy 16,3 persen. Sedangkan 28,6 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Ali.

Dari sisi personal, Wahidin Halim juga unggul pada 4 hal, yaitu integritas dan kejujuran, Visi-Misi dan program, ketegasan dan religiusitas/ketaatan. Meski demikian, terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan integritas dan kejujuran, Wahidin Halim 21,3 persen adalah kandidat yang paling pantas memimpin.

Disusul Andika Hazrumy 15,0 persen, Rano Karno 15,0 persen, Airin Rachmi Diany 13,3 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad 0,3 persen. Sedangkan 35,1 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Kemudian terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan Visi-Misi dan Program, Wahidin Halim unggul dengan perolehan 17,5 persen. Disusul Rano Karno 14,8 persen, Airin Rachmi Diany 14,5 persen, Andika Hazrumy 13,0 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad 0,3 persen. Sedangkan 39,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab.

“Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan ketegasan, Wahidin Halim 24,3 persen adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Rano Karno 15,5 persen, Andika Hazrumy 14,5 persen, Airin Rachmi Diany 12,5 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad 1,8 persen. Sedangkan 31,3 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Ali.

Survei tersebut juga membuat simulasi pasangan calon Gubernur dengan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024. Dari tiga simulasi pasangan, Wahidin Halim kembali unggul.

Saat simulasi Wahidin Halim dipasangkan dengan Sufmi Dasco Ahmad, memperoleh poin 25,1 persen, disusul Rano Karno-Ratu Tatu Chasanah 19,8 persen, Andika Hazrumy-Iti Octavia Jayabaya 17,0 persen, Airin Rachmi Diany-Jayabaya 13,0 persen, dan Nur Azizah-Desmond J Mahesa 0,5 persen. Sedangkan 24,6 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab.

**Baca juga: 15 WBP Rutan Kelas IIB Serang Dapatkan Program Asimilasi di Rumah

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

Kemudian saat disandingkan dengan Andika Hazrumy, tingkat elektabilitas Wahidin Halim-Andhika Hazrumy tembus 35,3 persen, disusul Rano Karno-Iti Octavia Jayabaya 19,5 persen, Airin Rachmi Diany-Desmond J Mahesa 11,8 persen, Jayabaya-Ratu Tatu Chasanah 4,3 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad-Nur Azizah 1,5 persen. Sedangkan 27,6 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Demikian pun saat dipasangkan dengan Ketua Partai Gerindra Banten Desmond J Mahesa, pasangan Wahidin Halim-Desmond J Mahesa elektabiltasnya di angka 26,1 persen, disusul Rano Karno-Iti Octavia Jayabaya 16,5 persen, Airin Rachmi Diany-Jayabaya 13,0 persen, Andhika Hazrumy-Nur Azizah 12,8 persen dan Ratu Tatu Chasanah-Sufmi Dasco Ahmad 3,0 persen. Sedangkan 28,6 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab. (Oke)

Kabar6-Bupati A. Zaki Iskandar meminta kepada Gubernur Wahidin Halim agar para pelayan publik, TNI, dan Polri serta alim ulama sebagai kelompok prioritas untuk mendapatkan suntikan ke tiga atau booster.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar saat mengikuti Rakor penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi tingkat Propinsi Banten yang digelar secara virtual.

“Saya minta untuk para petugas pelayanan publik para PNS kemudian juga TNI Polri serta alim ulama mendapatkan prioritas juga melakukan vaksin booster yang ketiga,” pinta Bupati Zaki saat mengikuti rakor didampingi unsur Forkopimda Kab. Tangerang di Ruang Rapat Wareng, Senin (10/1/22).

Bupati Zaki juga mengatakan walaupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum kita dapatkan, Pemkab Tangerang telah siap melaksanakan booster kepada para pelayan ataupun petugas publik. Sehingga dari sisi mental kita akan lebih siap lagi menghadapi apabila terjadi lonjakan kasus baru.

**Baca Juga : Ini Tiga Wilayah di Kabupaten Tangerang Rawan Geng Motor

“Termasuk relawan-relawan yang melaksanakan vaksin pada saat ini berikutnya adalah begitu juga dengan para alim ulama. Para alim ulama juga wajib mendapatkan vaksin booster yang ketiga karena ulama memiliki peran penting di tengah masyarakat dan bisa menangkal hoaks”, jelas Bupati.

Bupati Zaki juga mengungkapkan di Kabupaten Tangerang sudah banyak tempat/hotel yang representatif untuk karantina masyarakat yang pulang dari luar negeri. Salah satunya adalah Hotel Yasmin yang bisa direkomendasikan sebagai pusat isolasi terpadu dan tempat karantina mandiri untuk mereka yang pulang dari luar negeri. Namun memang ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki nantinya.

“Hotel Yasmin pada saat ini sedang lengang dan bisa untuk menampung masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif tanpa gejala. Dan apabila saat karantina ditemukan kasus positip, langsung bisa dirawat dan ditangani langsung di Hotel Yasmin, tidak perlu lagi dibawa ke Wisma Atlet karena yang di sana juga sudah cukup penuh dan padat oleh masyarakat yang berdatangan dari luar negeri,” ungkap dia.

Menurut Bupati Zaki, lebih baik mereka yang pulang dari luar negeri dirawat di Hotel Yasmin daripada dibawa ke Wisma, karena Hotel Yasmine mudah aksesnya dan sarana, prasarana serta kesiapan tenaga medis pun tersedia.

“Mohon juga dukungan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan untuk menjadikan hotel Yasmin menjadi tempat perawatan isolasi terpadu masyarakat yang terkonfirmasi positif maupun untuk karantina masyarakat setelah bepergian dari luar negeri”, pinta Zaki.(red)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim meresmikan Tugu Pamulang yang berlokasi di Bundaran Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu 8 Januari 2022.

Dalam peresmian itu, sosok Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tidak hadir. Dalam sambutannya, Wahidin Halim mempertanyakan kemana Wali Kota Tangsel saat ini.

“Wali Kota Tangerang Selatan, pak Asda yang mewakili. Saya kata pak Benyamin kemana sih? Udah beberapa kali saya belum bertemu,” ujarnya di Pamulang, Kota Tangsel, Sabtu (8/1/2022).

**Baca juga: Petugas Tol Serpong – Cinere Temukan Paket Diduga Sabu di Tempat Sampah

Saat diwawancarai oleh pewarta, Wahidin mengaku khawatir dengan kondisi Wali Kota Tangsel, jadi sebagai sahabat dirinya menanyakan.

“(Bertanya pak Benyamin kemana, red) Itu biasa sahabat saya kok, saya khawatir aja sakit, wajar saya nanya,” tutupnya.(eka)

Kabar6 – Buruh berencana melakukan gugatan ke PTUN atas SK Gubernur Banten mengenai pengupahan UMK 2022 nomor 561/Kep.280-Huk/2021 yang naik sebesar 1,63 persen.

Intan Indriya Dewi, Ketua DPD SPN Banten menerangkan, ketetapan UMK yang sudah ditanda tangani Gubernur Banten telah berlaku sejak 01 Januari 2022. Namun baru bisa di ajukan ke PTUN setelah 90 hari sejak ditetapkan pada 30 November 2021.

“Kami juga akan melakukan beberapa hal, kalau memang sampai pada titik SK ini tidak direvisi, maka kita akan ajukan gugatan kepada PTUN,” terangnya.

Namun sebelum gugatan melalui PTUN ditempuh, berbagai serikat buruh terlebih dahulu membentuk tim dan mengumpulkan berbagai peraturan yang menjadi celah agar upah mereka bisa naik 5,4 persen.

Peraturan itu akan dikumpulkan untuk melawan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Nanti hasil kajiannya akan dilaporkan ke Pemprov Banten melalui Disnakertrans dan DPRD Banten.

“Bagaimana dibuka ruang diskusi, dibuka juga ada sebuah tim dibentuk, agar tim tersebut bisa memberikan masukan terkait legalitas apa yang dapat diambil selain menggunakan PP 36. Kemungkinan ada kenaikan upah, nanti tim tersebut dari serikat pekerja dan serikat buruh beberapa perwakilan,” ujarnya.

**Baca juga: Tawuran Antar Geng Baskom Dan Asik Di Kota Serang

Serikat buruh dari KSPSI pimpinan Andi Gani, akan duduk bersama Gubernur Banten membahas perubahan SK UMK 2022. Menurut Ahmad Supriadi, Sekretaris DPD KSPSI Banten, meski organisasinya tidak ikut berdemonstrasi dengan federasi buruh lainnya hari ini di depan kantor Wahidin Halim, mereka mengklaim masih satu perjuangan dengan organisasi lainnya, yakni menuntut kenaikan upah sebesar 5,4 persen di tahun 2022.

“Ada pintu terbuka dari Pak Gubernur untuk membicarakan ini lebih lunak dan nanti mungkin dalam waktu beberapa hari kedepan kita akan audiensi dengan Pak Gubernur. Entah di kantornya, entah mungkin di rumah pribadi atau rumdinnya, untuk membicarakan lebih lanjut tentang progres perjuangan UMK,” sekretaris DPD KSPSI Banten, Ahmad Supriadi, Kamis (06/01/2022).(dhi)