Kabar6 – Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, ingin BPBD dan Damkar dipisah. Hal tersebut terlontar karena petugas Damkar merasa diperlakukan tidak adil oleh BPBD.

Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Damkar) pada BPBD Kabupaten Tangerang, Margono Agus mengatakan, sebaiknya Damkar dan BPBD dipisah, tidak menjadi satu instansi.

Menurutnya, Damkar bisa menjadi Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) tersendiri, dengan nama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

“Sebaiknya Damkar itu menjadi dinas sendiri, dengan nama Pemadam Kebakaran dan Penyelamat, tidak tergabung lagi dengan BPBD,” kata Margono kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Menurut Margono, para petugas Damkar seperti dianaktirikan atau mendapat perlakuan tidak adil dari BPBD. Pasalnya, setiap ada peristiwa apapun di luar kebakaran, yang dikerahkan selalu para petugas Damkar. Sementara para petugas BPBD kata dia,
tidak terlihat di lapangan.

“Pasukan Damkar selalu repot dalam musibah banjir juga, sementara relawan BPBD mana, tidak ada. Pasukan Damkar yang bekerja di lapangan dapat apa? Tidak dapat apapun. Hanya cacian saja. Padahal Damkar-damkar juga yang turun jika ada musibah,” jelasnya.

Menurut Margono, jika Damkar sudah menjadi OPD sendiri, peralatan-peralatan Damkar bisa terkonsentrasi, sehingga tidak disibukan oleh BPBD. Dia berharap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bisa mengabulkan harapannya terkait usulan pemisahan Damkar dengan BPBD.

**Baca juga: Gandeng Media, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir Dukung Resolusi Pemasyarakatan.

“Semoga Pak Bupati mendengar, agar Damkar dan BPBD dipisah. Karena menjadi pasukan Damkar sangat melelahkan. Soalnya kebakaran atau kejadian lain yang setingkat kelurahan selalu masuk grade A di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin mengatakan, jika Damkar dan BPBD dipisah maka akan lebih efektif. Menurutnya, sejak dari dulu para pasukan Damkar memang ingin memisahkan diri dari BPBD.

“Memang jika dipisah maka akan lebih efektif. Anak-anak Damkar memang maunya dipisah, tidak ingin digabung dengan BPBD,” singkatnya. (Vee)

Kabar6-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, Eva Puspita berjanji akan mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel.

Hal tersebut dikarenakan setiap banjir melanda wilayah Kota Tangerang Selatan selalu memakan korban jiwa. Berdasarkan catatan Kabar6.com, banjir awal Januari 2020 4 jiwa menjadi korban dan Februari ini sudah 1 jiwa yang menjadi korban, dan 1 orang hanyut belum ditemukan.

“Coba nanti kita evaluasi kinerjanya, kayak perahu karet, itu penting. Saat rakor kemarin, saya keras banget. BPBD harus lebih tanggap, terutama dititik rawan banjir seperti di Maharta ini yang paling sering,” ujarnya kepada wartawan di Rumah Nazar Korban Hanyut kemarin, Gang Lurah, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Rabu (26/2/2020).

Dewan yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) Pondok Aren tersebut menuturkan, tak hanya BPBD yang di evaluasi, pihaknya juga akan mendorong kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tangsel.

Terutama, Eva mengatakan, dalam perawatan tanggul air yang jebol di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

“Kita harus evaluasi kenapa tanggul itu jebol, karena itensitas arus yang besar ditambah kita harus memperbaiki infrastruktur yang ada, seperti tanggul banyak yang udah lama. Dan pertanyaanya kenapa tanggul selalu jebol?,” terangnya.

**Baca juga: Begini Teknik Satpol PP Tangsel Cari Jasad Bocah Hanyut.

Tapi 2 bocah hanyut di Maharta kemarin, menurut Eva, tidak sepenuhnya salah pemerintah, ada juga dari kelalaian orang tua.

“Ya kalau adanya korban jiwa, bukan kesalahan dari pemerintah. Tetapi ketelodaran kita, karena anak-anak harus lebih diawasi. Secara infrastruktur, kita juga sudah maksimal,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Badan Penyelamatan Bencana Daerah(BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangse) menyebutkan korban ada ratusan kepala keluarga terdampak banjir di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok. Setiap tahun wilayah ini langganan banjir.

“Untuk Pondok Maharta sendiri korban terdampak sebanyak 500 KK,” ungkap Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD, Urip Supriyatna kepada wartawan di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, untuk di Kampung Bulak yang terdampak ada 65 KK dan 250 jiwa yang terletak di RT 004

“Tadi malam tanggul jebol sekitar jam 3, dan banjir itu sekitar 2 meter, sekarang sudah surut sekitar 95 cm lah, tanggul anak kali Angke jebol,” jelasnya.

**Baca juga: Waspada, Hari Ini di Tangsel Diprediksi Hujan Lebat dan Angin Kencang.

Penanganan dari BPBD sendiri, pihaknya sudah mengevakuasi warga kurang lebih 100 keluarga yang bermukim di Masjid Ar-Rahman bersama dengan teman-teman KSB.

“Sementara, warga meminta bantuan peralatan yang diutamakan adalah alat kebersihan, insya Allah dari BPBD sendiri akan mengirimkan alat kebersihan, tadi dari Dinsos (Dinas Sosial, red):sendiri udah mengirim sembako,” tutupnya.

Dalam pantauan Kabar6.com di lokasi air di Anak Kali Angke sudah mulai surut.(eka)

Kabar6–Komisi V DPRD Banten mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten untuk bisa mengelola baper stock sendiri, agar apabila terjadi bencana di Banten, BPBD bisa langsung terjun membantu masyarakat melalui logistik yang dimiliki.

Diketahui selama ini baper stcok bergantung dari suplai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, baper stock BPBD selama masih tergantung dari pusat.

Oleh karena itu, pada 2021 nanti, pihaknya berjanji akan memfasilitasinya soal anggaran agar penyediaan baper stock di BPBD bisa dialokasikan melalui dalam APBD Banten.

“Tambahan anggan akan dirancang bersama BPBD. Dan, Komisi V akan support itu. Dan, jangan sampai BPBD menyiapkan gudang yang cukup besar tapi enggak ada (isi),” kata Nizar usai rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan APBD 2019 di Kantor BPBD Banten, Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (19/2/2020).

Nizar beralasan, penyediaan baper stock secara mandiri dilakukan mengingat potensi bencana di Banten cukup besar. “Harapannya kita harus siap atasi masalah itu,” katanya.

Pada sisi lain, pihaknya juga mendorong agar pihak BPBD bisa meningkatkan fasilitas, khususnya media informasi yang dijilai masih belum maksimal.

“Dan tadi BPBD juga mengaku akan membenahi itu ke depan. Kita juga akan mendorong itu, dan itu bagian suport kita kepada BPBD,” ujarnya.

Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi mengatakan, pada 2021 BPBD akan mengajukan baper stock secara mandiri. Ia mengaku, pihaknya beberap tahun lalu pernah mengajukan jika baper stock dapat dianggarkan melalui APBD.

“Kita memang ada pengajuan dan ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena Kemendagri belum bisa memberikan ruang pembelian melalui APBD,” kata Kusmayadi.

Namun, lanjut Kusmayadi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disebutkan jika pemerintah daerah bisa memebuat program layanan baper stock melalui APBD.

“Jadi bisa kita beli (sendiri), dengan gudang yang sangat luas. Kan selama ini masih bersumber dari APBN, sehingga (aturan) itu merekomendasikan (pakai) APBD. Dan Komisi V juga mendorong pemerintah memberikan layanan khusunya di logistik,” katanya.

Terkait kritik Komisi V yang menyoal keberdaan media center data dan informasi, Kusmayadi mengaku, hal tersebut sudah diperbaiki. Bahkan BPBD telah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM).**Baca juga: Pilkada Kabupaten Serang, Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, PDI ke Petahana.

“Memang kemarin-kemarin kelemahannya itu kan di SDM. Belum meningkatkan kapasitas termasuk jumlahnya. Kalau diperkuat melalui rekruitmen ASN (aparatur sipil negara) harus tersentral di pusat. Makanya kita melakukan pengangkatan (honorer) karena lebih efektif,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang berhasil mengevakuasi puluhan ekor ular yang bermunculan di pemukiman warga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin mengatakan, selama musim hujan melanda wilayah Kabupaten Tangerang, pihaknya banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Banyak keberadaan ular yang tiba-tiba muncul di pemukiman warga.

“Dalam seminggu biasanya ada dua pengaduan tentang ular yang berada di pemukiman warga,” katanya kepada kabar6.com, Jumat (31/1/2020).

Kosrudin mengatakan, jenis ular yang banyak masuk ke pemukiman dan membuat warga takut adalah jenis kobra. Namun, hingga saat ini pihaknya belum bisa menemukan keberadaan sarang korba tersebut.

“Yang banyak anak-anak kobra. Tapi sarang dan induknya tidak ada. Selama evakuasi di wilayah Kabupaten Tangerang hanya satu induk kobra yang bisa ditangkap di daerah Legok,” ujarnya.

Selain kobra, lanjut Kosrudin, pihaknya juga mengamankan benerapa ekor ular jenis piton yang banyak keluar saat banjir beberapa waktu lalu. Menurutnya, keluarnya ular-ular tersebut untuk mencari rumah atau sarang baru yang tidak terkena banjir.

“Sama seperti manusia. Ular juga mencari sarang baru untuk berlindung yang tidak kebanjiran,” lanjutnya.

Kosrudin menjelaskan, banyaknya ular bermunculan belakangan ini dikarenakan beberapa faktor yakni November hingga Januari telur ular mulai menetas, lalu induk ular pun bermunculan, ditambah musim hujan sehingga mereka terbawa arus dari habitatnya sampai ke pemukiman warga.

**Baca juga: DTRB Minta Pol PP Kabupaten Tangerang Tertibkan Pabrik Karung di Desa Kohod.

“Kalau tidak memiliki keahlian khusus jangan sekali-kali mencoba menangkap sendiri. Lebih baik melaporkan ke kami ahar segera di evakuasi,” ujarnya.

Kosrudin mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Tangerang agar selalu menjadi kebersihan rumah dan sekitaranya untuk menghindari datangnya ular.

“Janga kebersihan. Jangan menumpuk barang-barang tidak terpakai, bersihkan sampah dan daun-daunan disekitaran rumah karena dapat dijadikan tempat bersembunyi oleh ular,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Hujan deras yang terus mengguyur selama akhir pekan kemarin menyebabkan pemukiman di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terendam banjir. Luapan air dari daerah aliran sungai sempat mengejutkan warga sekitar.

“Yang terpantau ada enam titik banjir,” ungkap Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Ade Wahyudi kepada kabar6.com, Senin (27/1/2020).

Ia menyebutkan, keenam titik banjir terjadi di Perumahan Lembah Pinus, Kecamatan Pamulang ketinggian air sekitar 40-50 centimeter merendam rumah 250 kepala keluarga.

Perumahan Bukit Pamulang Indah (BPI) Kecamatan Pamulang ketinggian air sampai 80 centimeter merendam rumah 300 kepala keluarga.

Ketiga di Jalan Taman Harmoni, Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang. Komplek Inhutani, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat banjir merendam rumah 98 kepala keluarga.

Titik banjir selanjutnya di Perumahan Payung Mas, Kelurahan Cipayung merendam rumah 172 kepala keluarga.

Keenam di Komplek Pondok Hijau, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur.**Baca juga: Tiga Nama Dipertimbangkan Jadi Balon Jagoan PDIP Tangsel.

Lantas bagaimana dengan Kecamatan Pondok Aren yang menjadi wilayah langganan banjir?. “Ga ada informasi banjir di sana,” jelas Ade.(yud)

Kabar6-Masa tanggap darurat kebencanaan di Provinsi Banten telah berakhir hari ini, Selasa 14 Januari 2020. Setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur Banten sejak tanggal 01 Januari 2020 lalu.

Kini, bencana alam di Banten, terutama di Kabupaten Lebak, memasuki masa transisi kebencanaan hingga dua bulan kedepan.

“Masa tanggap darurat berakhir, masuk ke transisi darurat, (lama waktunya) bisa dua bulan, bisa menyesuaikan. Pada dasarnya (sama) dengan (tanggap) darurat, tapi mau purna, mau tuntas tanggap darurat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Banten, Kusmayadi, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan selulernya, Selasa (14/01/2020).

Sedangkan menurut Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Provinsi Banten, Entis Basari mengatakan hal yang berbeda. Bahwa belum ada keputusan dari Gubenrur Banten, Wahidin Halim (WH) terkait perpanjangan masa tanggap darurat di Banten, terutama di Kabupaten Lebak.

Sedangkan Pemkab Lebak sudah mengeluarkan putusan bahwa masa tanggap darurat nya di perpanjang selama dua Minggu kedepan. Sejak tanggal 15 Januari hingga 29 Januari 2020 mendatang.

“Masa tanggap darurat SK bupati Lebak diperpanjang dua Minggu kedepan, sejak tanggal 15 Januari sampai 29 Januari mendatang. Kalau provinsi (Banten) belum ada keputusan diperpanjang atau tidak. Saya barusan melaporkan ke pimpinan, lalu nanti pimpinan yang melaporkan ke gubernur apakah diperpanjang atau tidak,” kata Kabid RR, Entis Basari, saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Selasa (14/01/2020).

**Baca juga: Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Banten Diperpanjang.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa ketua DPRD Banten, Andra Soni, mengatakan bahwa BPBD dan Pemprov Banten ‘Gagap Tanggap Bencana’. Lantaran tidak sinkronnya data korban jiwa hingga tidak adanya crisis center dilokasi bencana. Posko crisis center sendiri berada di kantor BPBD Bangen yang jaraknya sangat jauh dari lokasi bencana.(Dhi)

Kabar6- Wakil Ketua DPRD Pandeglang Gunawan mengkritik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena tidak bisa mengantisipasi adanya potensi bencana saat memasuki cuaca ekstrem.

Kritikan itu disampaikan Gunawan pasca insiden tewasnya pengendara motor yang tertimpa pohon Lamtoro di Jalan Raya Pandeglang – Rangkasbitung di Kampung Kadubanen, Kelurahan Kabayan pada Selasa (7/1/2020) kemarin.

Menurutnya, BPBD harusnya dari awal menginventarisir pohon-pohon di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat membahayakan kepada warga.

“Selama ini saya amati tak pernah dilakukan oleh pihak BPBD. Lantas kerja mereka apa, kan anggaranya besar. Sekarang sudah jatuh korban, apa masih mau diam?,”tegas pria yang akrab disapa Wawan, Rabu (8/1/2020).

Ketua Golkar Pandeglang ini mendesak, agar Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang melalui BPBD dan para pihak terkait lainnya segera melalukan inventalisir pepohonan yang ada pinggir dijalan. Jika dianggap membahayakan baiknya ditebang. Tak hanya itu, Ia juga meminta supaya memasang rambu-rambu daerah yang memiliki rawan longsor.

“Selain pohon rentan tumbang, di jalan yang rentan longsor juga harus diberikan rambu-rambu atau plang yang bertuliskan rawan bencana longsor. Hal itu agar warga hati-hati saat melintas wilayah tersebut,”terangnya.

Sementara, Kepala BPBD Pandeglang, Pery Hasanudin baru memberikan intruksi Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang setelah dikonfirmasi kaitan insiden pohon tumbang yang menewaskan pengendara. Bahkan intruksinya itu lewat telepon selurer dihadapan para wartawan di halaman gedung DPRD Pandeglang.

“Sudah saya perintahkan, akibat kejadian kemarin itu pepohonan akan diinventarisir. Kalau pohonnya rawan nanti dikasih plang peringatan hati-hati gitu,” katanya.

**Baca juga: Belum Sempat Ditebang Pohon di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung Makan Korban.

Selain itu tambah dia, pihaknya sekarang sedang membuat surat imbauan. Nanti surat itu bakal dilayangkan ketiap-tiap kecamatan sampai desa.

“Nanti semua kecamatan kami perintahkan melakukan evaluasi dalam rangka menyikapi situasi ini. Jadi kita harus mengatisipasi keamanan dan ketertiban terutama soal becana,” tandasnya.(Aep)