Kabar6-Pernyataan Menkumham, Yasonna Laoly, yang menyebut Kota Tangerang tidak ramah dalam izin bangunan, langsung dijawab Walikota Tangerang dengan melayangkan surat keberatan dan klarifikasi ke Kemenkumham, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, mengatakan hal itu sedianya tak perlu terjadi.
Bahkan, ia menyebut Arief menanggapi Yasonna secara emosional dan cenderung kekanak-kanakan, juga kurang bijak.
“Mereka yang berseteru masyarakat yang dirugikan. Pak Arief itu Walikota, bukan anak SD. Hanya sifat emosional dan kekanak-kanakan, dan kalau Pak Arif juga kirim surat ke kemenkumham saya rasa kurang bijak (kurang pantes),” ujar Adib kepada kabar6.com Sabtu (13/7/2019).
Adib juga menambahkan, harusnya Walikota berfikir bahwa warga yang tinggal di tanah Kemenkumham juga membayar pajak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.
“Ketika layanan sampah, penerangan dan lain-lain dihentikan, nanti kalau warga tanya balik, mana pajak saya yang buat PAD Kota Tangerang? Mau jawab apa?,” ucap dosen Fisip ini lagi.
Lanjut Adib, sebagai lembaga pemerintah, Kemkumham dan Pemkot Tangerang sayogyanya memberikan edukasi contoh kepada publik. Jangan malah membuat perang opini dan saling membuka aib yang tak manfaat dan membuat kegaduhan.**Baca juga: Tak Nyalakan Lampu, Dua Kendaraan di Pandeglang Tabrakan, Satu Orang Meninggal.
“Jangan malah jadi gaduh, apalagi hanya karna ingin membuat pencitraan antara kedua belah pihak, kasihan masyarakat, mereka ingin melihat pemimpinnya sebagai contoh dan sebagai tauladan,” pungkasnya.(Jic)
