Kabar6-Lurah Jelupang, Kecamatan Serpong, Utara, Ridwan Arifin geram terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selata. (Tangsel). Perwakilan lembaga tersebut absen dari undangan mediasi dengan warganya.
Mediasi pada Selasa, 27 Juni 2023, kemarin untuk selesaikan sertifikat warga yang ikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warga sudah setorkan uang ke oknum tapi sejak 2019 hingga kini sertifikat belum terbit.
“Atau gini aja deh. Kita jadwalin lagi di BPN, saya tantangin,” kata Ridwan dalam percakapan lewat ponsel di depan warganya.
Ia kesal lantaran kena getahnya dari program yang digaungkan gratis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat program bergulir dirinya belum menjadi pimpinan wilayah di Jelupang.
Ternyata lawan bicara Ridwan adalah Dimas, pegawai BPN Tangsel. Ia mendesak segera ada langkah penyelesaian.
**Baca Juga: Pegawai BPN dan Bekas Lurah Jelupang Disebut dalam Sengkarut PTSL di Tangsel
“Kita minta jawabannya dari BPN apa. Di Jelulang ini ada 70 pak yang belum jadi,” terang Ridwan. Ia mengaku ketidakhadiran urusan BPN Tangsel membuat dirinya seperti tidak dihargai.
“Saya mah bodo amat mau dipindah kek kalau harus ini sama BPN. Kalo emang tujuannya bener kenapa mesti takut,” tegas Ridwan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari bicara panjang lebar saat ditanya soal di atas. Meski demikian ditemui usai salat Idul Adha di Serpong, Kamis (29/6/2023) ia sempat mewanti-wanti kabar6.com untuk tidak mengutip.
Terpisah, tim advokasi warga Jelupang, Syaiful Basri menduga ada oknum BPN Kota Tangsel yang ikut bermain dalam sengkarut PTSL. Oknum ini turut menerima aliran dana ‘persekot’ dari warga pemohon sertifikat tanah.
“Kami akan turun aksi ke kantor Puspemkot, BPN Tangsel, aparat penegak hukum untuk menyuarakan keresahan masyarakat,” ujar Marcel, sapaan akrabnya (yud)
