Kabar6-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir disarankan agar mencopot Direktur Utama Angkasa Pura II, M Awaluddin karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Ia bertanggungjawab atas kejadian penumpukkan penumpang pada masa pandemi Covid-19 di Bandara Internasional Soekarno- Hatta, Tangerang, kemarin.
“Menhub (Menteri Perhubungan) harus segera keluarkan rekomendasi kepada Meneg BUMN agar mencopot Dirut AP II. Sudah jelas gagal memberi privillage WNA tanpa tes dan gagal memahami surat edaran soal relaksasi transportasi udara. Akhirnya PSBB dilanggar, tanpa sosial distancing dan physical distancing,” ungkap pengamat kebijakan publik dan politik, Adib Miftahul kepada Kabar6.com, Jumat (15/5/2020).
Menurutnya, penumpukkan penumpang dengan jumlah besar tanpa mengikuti protokol kesehatan Covid-19 tidak boleh terjadi lagi. Hingga hari ini tercatat sudah dua kali AP II gagal memahami kebijakan relaksasi Mehub soal transportasi umum.
Belum lama ini, terang Adib, Dirut AP II mewajibkan Warga Negara Indonesia harus menjalani permeriksaan kesehatan secara ketat, seperti polymerase chain reaction (PCR).
Sedangkan, Warga Negara Asing (WNA) dibiarkan melenggang tanpa pemeriksaan kesehatan.
“Ini jelas kebijakan yang berbahaya. Dirut AP II tak paham upaya pemerintah dalam menekan covid19. Kok gampang percaya kalo PCR WNA itu valid?, harusnya dites semua siapapun orang yang masuk ke wilayah NKRI,” katanya.
Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang itu mengemukakan, penumpukkan penumpang di Bandara Soetta yang viral di media sosial tak ubahnya seperti pasar tradisional.
Ini membuktikan bahwa Dirut AP II gagap dan tak punya rencana jelas menghadapi relaksasi Surat Edaran (SE) Menhub soal transportasi umum.
**Baca juga: Begini Sistem Antrian Baru di Bandara Soekarno-Hatta.
SE yang diberlakukan sejak 7 Mei 2020 itu, seharusnya bisa menjadi acuan untuk membuat sebuah peraturan internal dalam mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.
“Waktu keluarnya SE itu kan cukup lama juga, kenapa tidak segera menyiapkan sistem dan mekanisme untuk mengantisipasi lonjakan penumpang udara. Nah ini gagal dilakukan. Padahal bandara kondisinya sepi, contohnya banyak tenant/ atau resto yang kosong tak beroperasi, kenapa itu tak dipakai, biar tak ada kerumunan massa,” katanya.(Tim K6)
