Kabar6-Sebuah Kebijakan diambil oleh Twitter setelah melihat masifnya (sesuatu yang terjadi secara besar-besar atau skalanya luas-red) informasi keliru yang beredar di platform media sosial tersebut perihal COVID-19.
Ya, Twitter akan memberikan label alias tanda khusus pada kicauan soal COVID-19 yang menyesatkan. Selain label yang memberitahukan bahwa kicauan terkait mengandung informasi keliru, melansir Kompas, pihak Twitter juga akan membubuhkan keterangan lanjutan berisi informasi yang benar untuk pengguna.
“Ke depannya, kami akan menggunakan label dan memberikan pesan peringatan untuk memberi penjelasan atau klarifikasi tambahan,” demikian penjelasan pihak Twitter melalui blog resminya.
Twitter membagi kicauan menyesatkan tersebut ke dalam tiga kategori, yakni misleading information, disputed claims, dan unverified claims. Masing-masing kategori akan mendapatkan penindakan yang berbeda.
Apabila sebuah kicauan masuk dalam kategori misleading information alias terbukti menyesatkan, maka Twitter akan memberikan tanda dan tak segan untuk menghapusnya.
Sementara, jika masih dalam kategori disputed claim atau klaim yang masih jadi diperdebatkan, maka Twitter akan memberikan tanda dan peringatan. Namun, kicauan tersebut tidak dihapus dari platform.
Sementara jika masih dalam kategori unverified claim atau belum diverifikasi, maka Twitter tidak akan memberikan tanda ataupun peringatan terhadap kicauan tersebut.
“Salah satu perbedaan dalam pendekatan yang kami gunakan di sini adalah bahwa kami tidak menunggu pihak ketiga untuk melakukan cek fakta,” kata Nick Pickles, Direktur Kebijakan Publik Twitter.
Tidak menutup kemungkinan, pelabelan ini juga akan berlaku pada topik kicauan lain di luar COVID-19. Kebijakan di atas pun akan diberlakukan terhadap semua akun, tidak peduli apakah akun tersebut milik seorang tokoh publik, pribadi, atau akun lainnya. ** Baca juga: Perusahaan Farmasi di Prancis Klaim, Vaksin COVID-19 Tersedia untuk Semua Negara pada 2021 Mendatang
Pelabelan juga akan diberikan pada twit yang telah muncul sebelum kebijakan ini diberlakukan.(ilj/bbs)
