Kabar6-Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM penugasan jenis pertalite dan solar pekan ini. Hal itu diungkapkan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu.
Alasan kebaikan harga BBM, karena APBN sudah tidak mampu lagi mensubsidi tingginya bahan bakar minyak penugasan yang terus melambung.
Luhut juga mengatakan kalau beban subsidi saat ini mencapai Rp 502 triliun dan sedang dikurangi bebannya. Pemerintah juga menyadari dengan menaikan harga BBM penugasan, bisa menaikan inflasi di Indonesia. Karenanya, kini tengah di godok secara matang.
Zulfikar Hamonangan, anggota Komisi VII DPR menerangkan, persoalan harga BBM sebenarnya bisa diselesaikan antara pemerintah dengan Pertamina, selaku perusahaan yang diberi kewenangan mengelola dan menyalurkan BBM.
“Jadi subsidi itu yang harusnya dibayar pemerintah kepada Pertamina, sekarang Pertamina yang menanggung subsidi saat ini,” kata Zulfikar Hamonangan, Selasa (23/08/2022).
Pihaknya memastikan, APBN Indonesia sebenarnya masih mampu memberikan subsidi BBM, jika pengelolaan keuangan antara pemerintah dengan Pertamina dilakukan dengan benar.
Dia tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban jika harga BBM penugasan jenis pertalite dan solar naik. Lantaran bisa mengerek harga kebutuhan pokok.
“Pandangan Fraksi Demokrat meminta agar tidak ada kenaikan harga BBM, lebih baik negara yang menjadi beban. Negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu,” ucapnya.
Dia menerangkan, pemerintah masih memiliki hutang subsidi BBM sekitar Rp 145 triliun kepada Pertamina. Sehingga, stabilitas keuangan perusahaan plat merah itu terancam.
Karena keuangan Pertamina terancam, maka pemerintah hanya memiliki menaikan harga BBM penugasan.
“Sehingga kalau Pertamina tidak menaikkan harga BBM, maka dampaknya Pertamina sudah tidak sanggup untuk mengcover subsidi yang tinggi,” terangnya.
Zulfikar menerangkan, jika harga BBM penugasan jenis pertalite di naikkan dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu, seperti yang ramai diperbincangkan, bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
**Baca juga: Pengepul Judi Online Ditangkap Polsek Serang
Sehingga, persoalan antara pemerintah dengan Pertamina, harus bisa diselesaikan dengan baik dan tidak membebani masyarakat yang perekonomiannya belum pulih benar akibat dari covid-19.
“Jokowi sebagai presiden itu, harus mencari cara, solusi dengan Pertamina. Ini sebenarnya persoalan Pertamina dengan pemerintah loh, sekarang menjadi beban rakyat,” jelasnya.(Dhi)
