oleh

Keluh Kesah Warga Pandeglang ke Anggota DPR: Seputar Ketimpangan Pembangunan

image_pdfimage_print

Kabar6-Warga Menes, Kecamatan Pandeglang menghujani anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Adde Rosi Khoerunnisa dengan berbagai keluh kesah seputar ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

Warga menyampaikan berbagai persoalan pendidikan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang yang sangat lamban, sehingga tidak berkembang saat anggota parlemen dari Partai Golkar itu melaksanakan reses ke-1 di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Kamis (26/12/2019).

Salah satu warga yang menyampaikan aspirasinya yakni Ubaid, warga Menes Kabupaten Pandeglang berharap kepada Adde Rosi agar bisa lebih mendorong bantuan dari pusat terkait pembangunan Desa yang hampir seluruh Kabupaten Pandeglang banyak tertinggal. Hal ini diakibatkan insfratruktunya yang tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun.

“Saya harap ibu bisa mendorong aspirasi warga Menes khususnya agar pembangunan di wilayah kami ada perkembangan dari tahun ke tahun,” katanya

Menjawab keluhan warga, Adde Rosi mengatakan aspirasi yang disampaikan terkait pembangunan di Kabupaten Pandeglang cukup detail sekali. “Karena itu banyak hal-hal yang berkaitan aspirasi nanti akan kami sampaikan, baik itu kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah,” ujarnya.

Adde berjanji akan menampung semua aspirasi masyarakat meski diluar kewenangan Komisi III yaitu terkait hukum dan HAM. Karena keluhan yang disampaikan warga beragam termasuk juga terkait permasalahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Saya harus mendorong Pemerintah Pusat, Kementerian terkait dengan permasalahan yang tadi sudah di sampaikan oleh para masyarakat. Jadi intinya saya merasa bersyukur bahagia dan sedikit agak miris dengan permasalahan yang cukup Kompleks di Kabupaten Pandeglang,” katanya.

**Baca juga: 13 Peraturan Daerah Provinsi Banten Disahkan Dewan.

Adde Rosi juga menambahkan jika hasil laporan masyarakat nantinya akan disampaikan kepada fraksi Golkar. Kemudian yang kedua kepada sekretariat jenderal DPR RI sehingga nanti pada saat laporan hasil reses semua dirangkum dan permasalahan tersebut dipilih.(Den)