Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Kabar6-Pemberian hak cuti pendampingan bagi ASN pria dalam momentum kelahiran anak merupakan kebijakan yang memiliki implikasi signifikan dalam konteks kebijakan publik. Dari sudut pandang ini, aturan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan keluarga ASN serta upaya untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Langkah ini dianggap positif karena membawa sejumlah manfaat yang penting.
Pertama-tama, pemberian hak cuti pendampingan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN. Para ASN pria dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada istri dan anak-anak mereka selama periode yang penting ini. Dengan demikian, lingkungan keluarga yang lebih stabil dan mendukung dapat tercipta.
Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu dalam mendorong kesetaraan gender. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para ayah untuk mengambil cuti, hal ini dapat meratakan peran dalam pengasuhan anak, menciptakan lingkungan keluarga yang lebih setara dan mendukung perubahan budaya yang menghargai keterlibatan ayah dalam peran domestik.
Tidak hanya itu, pemberian hak cuti pendampingan juga berpotensi meningkatkan kinerja ASN secara keseluruhan. Dengan merasa didukung dalam peran mereka sebagai ayah, ASN pria cenderung lebih fokus dan produktif saat kembali bekerja setelah cuti. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental dan emosional mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja di tempat kerja.
Meskipun demikian, implementasi aturan ini harus memperhatikan sejumlah aspek untuk memastikan keberhasilannya. Hal-hal seperti sistem penggantian gaji, pengawasan dan pelaporan yang efektif, serta upaya edukasi dan peningkatan kesadaran perlu diperhatikan secara cermat agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.
Dari perspektif good governance, aturan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sebaliknya, aturan ini memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada ASN pria untuk mengambil cuti pendampingan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi semua pegawai.
**Baca Juga: Ketua Komisi VIII DPR RI Puji Kesiapan Penyelenggaraan Haji Kota Tangerang
Namun, untuk memastikan bahwa implementasi aturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya: Peraturan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kapasitas ASN pria merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan aturan ini dalam mewujudkan tujuannya serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai good governance secara menyeluruh.
Selain itu, pemberian hak cuti pendampingan kepada ASN juga dapat menjadi contoh bagi sektor swasta atau pihak pemberi kerja lainnya untuk mengadopsi kebijakan serupa bagi pekerja non-ASN. Langkah ini dapat menginspirasi pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi bagi seluruh karyawan, tidak hanya bagi ASN.
Dengan memberikan contoh yang positif dalam memberikan hak cuti pendampingan, pihak-pihak pemberi kerja di sektor swasta dapat mengambil inspirasi untuk mengadopsi kebijakan serupa. Ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua karyawan, serta mendukung pencapaian kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh anggota masyarakat.
Untuk itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif kepada baik pekerja maupun pemberi kerja yang menerapkan kebijakan cuti pendampingan. Insentif ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti insentif pajak, subsidi, atau penghargaan khusus bagi perusahaan yang telah berhasil menerapkan kebijakan tersebut dengan baik.
Dengan memberikan insentif, pemerintah dapat memberikan dorongan tambahan bagi perusahaan untuk mengadopsi kebijakan cuti pendampingan dan membantu meringankan beban keuangan yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Di sisi lain, insentif ini juga dapat meningkatkan motivasi dan apresiasi bagi para pekerja yang telah memanfaatkan hak cuti pendampingan dengan baik. Kebijakan ini juga memiliki dampak positif yang lebih luas dalam mendorong perubahan positif dalam praktik-praktik manajemen sumber daya manusia di sektor swasta.(*/Red)
