Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini sedang mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp 4,9 triliun. Dana pinjaman ini rencanaya akan digunakan untuk keperluan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)di Provinsi Banten akibat pandemi cobid-19.
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, pembahasan Perubahan APBD 2020 dengan rencana pinjaman daerah Pemprov Banten belum rampung dan akan dilanjut hari ini. “Kemarin, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih condong membahas terkait regulasi,” ujarnya Rabu 12/8/2020.
Menurut dia, merujuk Peraturan Pemeringatah nomor 43 Tahun 2020 dasar hukumnya pinjaman daerah di masa covid dalam cukup dengan pemberitahuan ke DPRD. ” Itu sudah dilakukan oleh Gubernur melalui surat tanggal 10 Agustus,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menuturkan, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan apakah usulan yang diajukan Pemprov Banten terlalu besar atau kecil. Sebab, Badan Anggaran baru akan melakukan bedah program atas pinjaman itu pada hari ini.
Besaran nilai pinjaman Rp Rp 4,9 triliun le dengan rinciannya pengalokasiannya pada APBD-P tahun 2020 ini sebesar Rp 856,27 miliar, disusul pada APBD Murni 2021 Rp4,13 triliun.
Adapun rencana pendistribusian pinjaman daerah akan disebar ke tujuh OPD yaitu :
* DPUPR dengan alokasi Rp1,76 triliun dengan di Perubahan APBD 2020 senilai Rp170,23 miliar yang terdiri atas program pembangunan jalan dan jembatan Rp147, 44 miliar dan program pembangunan sumber daya air Rp22,79 miliar. Sementara pada APBD 2021 untuk program jalan dan jembatan Rp1,33 triliun dan program pembangunan sumber daya air Rp251,51 miliar.
* Dinas Kesehtaan (Dinkes) mendapat 1,07 triliun dengan di Perubahan APBD 2020 Rp52,87 miliar terdiri atas program pencegahan dan pengendalian penyakit Rp4,76 miliar. Selanjutnya program peningkatan pelayana kesehatan Rp44,65 miliar dan program peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan Rp3,45 miliar.
Sedangkan di APBD 2021 mendapat alokasi Rp1,02 triliun untuk program peningkatan aksee dan mutu pelayanan kesehatan Rp466,84 miliar, Program upaya peningkatan kesehatan masyarakat Rp3,65 miliar. Program peningkatan pelayanan kesehatan Rp539,24 miliar dan program peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah Rp13,95 miliar.
* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) senilai Rp840,50 miliar. Di Perubahan APB 2020 sebesar Rp80 miliar untuk program pendidikan menengah atas Rp15,5 miliar, program pendidikan menengah kejuruan Rp14,6 miliar. Program pendidikan khusus Rp12,9 miliar dan program penyelanggaraan pendidikan menengah dan khusus Rp37 miliar.
Sementara di APBD 2021 akan mendapat Rp760,5 miliar dengan rincian untuk program menengah atas Rp382,03 miliar. Selanjutnya untuk program menengah kejuruan Rp354,9 miliar serta program pendidikan khusus Rp23,57 miliar.
*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRP) total alokasinya Rp1,23 miliar dengan di Perubahan APBD 2020 mendapat Rp538,45 miliar. Rincian, program penataan bangunan dan lingkungan Rp510 miliar dan program penyelangaraan kawasan pemukiman dan perumahan Rp28,45 miliar.
Kemudian di APBD 2021 Rp699,93 miliar untuk program penataan bangunan dan lingkungan Rp349,93 miliar. Program penyelenggaraan kawasan pemukiman dan perumahan Rp300 miliar dan program penyelenggaraan kawasan pemukiman dan perumahan Rp50 miliar.
* Dinas Ketahanan Pangan dialokasikan Rp27,38 miliar dengan di Perubahan APBD 2020 mendapat Rp12,31 miliar untuk program peningkatan ketahanan pangan. Sementara di APBD 2021 Rp15,06 dengan program yang sama. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hanya mendapat alokasi di APBD 2021 senilai Rp30 miliar untuk program pengembangan perdagangan dalam negeri.
**Baca juga: 2 Pegawai Bank Banten Kota Serang Positif Covid 19, Statusnya OTG.
* Dinas Pertanian (Distan) diproyeksikan mendapat Rp16,2 miliar. Di Perubahan APBD 2020 mendapat 2Rp2,4 miliar untuk program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan Rp900 juta. Program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Rp1,5 miliar.
Untuk di APBD 2021 anggaran yang disiapkan Rp13,8 miliar untuk program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan Rp9,1 miliar. Program peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura Rp3,5 miliar serta Program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Rp1,2 miliar.(Den)
