Kabar6-Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. Disebut, bantuan tersebut akan diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM di Tanah Air.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak, mencatat, hingga saat ini sudah sebanyak 6.500 pelaku UMKM yang telah mengusulkan untuk mendapat bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

“Sampai saat ini sekitar 6.500 UMKM yang sudah mengusulkan, siapa cepat dia dapat dan verifikasinya oleh kementerian,” kata Kabid Pembinaan UKM Dinas UMKM Kabupaten Lebak, Rully Yanrilla, kepada Kabar6.com, Selasa (25/8/2020).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM agar mendapat bantuan tersebut adalah pelaku UMKM belum mengakses pembiyaan dan memiliki rekening mandiri dengan tabungan kurang dari Rp2 juta.

“Tapi hasil zoom meeting dengan Deputi Pembiayaan hal itu diabaikan, yang penting datanya NIK, KK, foto dan jenis usahanya apa, alamat usaha dan nomor rekening kalau ada,” ujar Rully.

Kata Rully, tidak ada penjelasan bahwa UMKM yang telah mendapat bantuan dampak Covid-19 tidak diperbolehkan untuk mengusulkan bantuan BPUM.

“Itu tidak ada dalam persyaratan, mau yang sudah dapat atau belum diperbolehkan untuk mengusulkan,” ucap dia.

**Baca juga: Kebakaran Kejaksaan Agung, Kajari Lebak Perintahkan Cek Instalasi Listrik di Kantornya.

Namun kata Rully, pihaknya melakukan pendataan kembali dan tak serta merta menggunakan data usulan bantuan hidup dampak Covid-19 dari APBD kabupaten.

“Kami data ulang bukan berarti menggunakan data yang awal, jadi tetap menjaring. Kami buat surat edaran kepada camat, pelaku UMKM, komunitas dan media sosial. Tiap hari datanya ada masuk ke kami dan secar bertahap dan segera kami usulkan,” tutur Rully.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang tengah melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan diberikan bantuan.

Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kota Tangerang Katrina Iswandari mengatakan saat ini sekitar 20 ribu lebih pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM telah terdata.

“Target pendataan 20 ribu umkm tapi sekarang sudah lebih,” ujar kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).

Katrina mengatakan, data tersebut masih harus diverifikasi oleh Pemerintah pusat terlebih dahulu. Setelah verifikasi rampung barulah dana tersebut dapat dicairkan.

“Rencana verifikasi selesai pekan depan, sambil menunggu arahan pimpinan dan melihat kuota dari kementrian,” katanya.

Diketahui, Pemerintah pusat memiliki program Bantuan Sosial (Bansos) Produktif bagi usaha mikro dan ultra mikro. Dimana setiap pelaku UMKM akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 2,4 juta.

Kepala Dinas DisperindagkopUKM Kota Tangerang Teddy Bayu Putra menjelaskan,  bantuan tersebut merupakan upaya untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19. Pihaknya akan menjaring sebanyak-banyaknya pelaku UMKM yang terdampak.

Sebab, kata Teddy, selain dana dari pemerintah pusat juga terdapat alokasi anggaran dari pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. “Data yang kita himpun nanti kita atur alokasinya ke tiga sumber dana tersebut,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui kapan anggaran tersebut dapat dicairkan. Sebab, baik Pemerintah pusat dan Provinsi masih menunggu data yang telah dirampungkan masing-masing daerah.

“Belum dapat dipastikan kapan cairnya. Pusat masih menampung data dari Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia,”katanya.

**Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Polresta Tangerang Intensifkan Patroli Protokol Kesehatan.

Besaran dana yang akan diberikan juga masih belum diketahui. Semua itu baru dapat diketahui telah semua data telah terhimpun. Pasalnya, dana dari tiga sumber tersebut  akan digabungkan.

“Campuran, nanti akan dipilah oleh dinas kalau data sudah masuk semua,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong hotel dan restoran di Kabupaten Lebak membangun gerai UMKM sebagai tempat pemasaran produk-produk lokal hasil karya UMKM.

“Gerai UMKM di hotel maupun di restoran akan membantu pemasaran produk lokal agar lebih dikenal masyarakat luas karena. Terutama yang lokasinya ada di kawasan wisata ya,” kata Ketua Kadin Lebak Paradigma Baru, Hera Komaratullah kepada Kabar6.com, Jum’at (21/8/2020).

Hera mengapresiasi hotel dan restoran yang sudah membangun gerai UMKM. Dia mendorong semakin banyak pengusaha hotel dan restoran membuka gerai untuk membantu para pelaku UMKM di Lebak dalam hal pemasaran.

“Ini ke depannya yang kita harapkan, sebagai penunjang industri pariwisata, UMKM mampu berinovasi agar produk yang ditawarkan lebih berkualitas, lebih menarik dan lebih terjangkau,” tutur Hera.

Menurut dia, perlu peran bersama untuk membantu menggerakan sektor UMKM, terutama dampak hantaman Covid-19 yang menyebabkan tidak sedikit para pelaku UMKM yang menyetop produksi. ** Baca juga: Polisi Diminta Usut Tuntas Dugaan Perdagangan Orang di Karaoke Venesia BSD

“Semakin banyak gerai yang dibuka maka semakin banyak potensi produk UMKM lokal kita yang dikenal oleh masyarakat luas. Jadi wisatawan yang menginap pun tidak perlu sulit jika mencari oleh-oleh karena sudah disediakan,” kata Hera.(Nda)

Kabar6-Era pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, namun demikian masyarakat berupaya bangkit kembali dengan berbagai upaya dengan dukungan penuh pemerintah.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berkreasi untuk bisa bertahan di era pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menggencarkan pemasaran melalui daring.

Salah satu inovasi ini dilakukan Leko Damayanti, pelaku usaha produk enceng gondok asal Kecamatan Cipondoh.

Ia menceritakan usahanya bisa bertahan karena melakukan inovasi. Pada awal masa pandemi dirinya sadar produknya bukan merupakan kebutuhan utama oleh karena itu akhirnya ia membuat rengginang.

“Namun kami tetap menjual produk utama, kemasan rengginang itu saya kemas dengan produk eceng gondok dan Alhamdulillah lancar untuk pemasukan,” terangnya melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2020).

Inovasi lain yang dilakukan yaitu membuat produk rumah cover pot. Diakuinya dalam waktu dua minggu terjual 30 kemasan.

“Saat pandemi orang banyak di rumah, hal itu saya manfaatkan dengan membuat produk rumahan dan terbukti banyak diminati karena orang banyak yang lebih perhatian pada kebersihan rumah,”ungkapnya.

Leko yang juga populer sebagai ratu eceng gondok menyebutkan, setelah lebaran usahanya perlahan mulai bangkit kembali. Meski sempat hanya mendapat pemasukan sebesar Rp5 juta kini telah berangangsur normal.

“Di bulan Mei orderan mulai berdatangan, sempat juga ekspor ke Israel. Dan kini sudah ada pemasukan hingga 10 juta rupiah, berangangsur mulai normal,” ucapnya.

Seperti yang dilakukan pelaku UMKM yang mengusung brand Dapur Ukhti, yang bertahan dengan pola pemasaran secara daring dan terbukti efektif untuk perputaran keuangan.

“Penjualan online alhamdulillah meningkat di pandemi saat ini, terutama bulan Ramadan kemarin. Kami saat ini tetap optimis, dan terus konsisten berjualan sesuai jam operasional,” terang Devie Fevriena Nugraeni pemilik usaha Dapur Ukhti.

Devie menambahkan usahanya itu dikerjakan oleh empat orang. Usaha dapur ukhti yang memproduksi cake dan frozen food ini mengakui penjualan dengan daring (online) efektif menjangkau wilayah Jabodetabek.

Devie juga menerangkan bahwa saat ini pemasaran melalui daring sangat efektif dalam membantu penjualan produknya.

**Baca juga: Upacara HUT RI ke -75 di Kota Tangerang Dibatasi Hanya 50 Orang.

“Kami pasarkan dengan cara daring lewat instagram, whatsapp, endorse, iklan, dan promo. Pembeli terjauh kami bahkan ada dari kota Bandung,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Tata Sukanta pendiri bakso beranak. Berdagang melalui media daring dianggap ampuh, melalui instagram dengan akun @baksoberanak_mrjr dagangannya laris diborong para pembeli.

“Yakin bahwa badai akan berlalu serta rezeki selalu datang tanpa kita tahu dan tentunya tetap berdoa untuk dimudahkan dalam menjalankan usaha,”pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta agar UMKM Kota Tangerang bisa mendapatkan akses pengajaran perihal penjualan secara online.

“Karena pada masa pandemi, tren penjualan mengalami pergeseran yang signifikan dari berjualan secara konvensional menjadi berjualan online,” ujar Arief di web seminar (webinar) bertema “Tren Bisnis Kuliner di Era New Normal”, Rabu 22/7/2020.

Arief menaruh harapan besar pada pelaku UMKM sebagai pejuang ekonomi yang ada di Kota Tangerang.”Untuk dapat benar-benar memberikan maslahat, manfaat, berkontribusi dan bisa terus berinovasi agar kita semua bisa sama-sama bertahan di masa pandemi,”katanya.

Arief menilai Webinar ini diselenggarakan merupakan salah satu upaya Pemkot Tangerang membuat para pelaku UMKM bisa terus beroperasi di tengah pandemi covid-19.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang Tedy Bayu Putra mengatakan akan terus menyelenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan untuk membantu para pelaku UMKM bersaing di masa pandemi dewasa ini.

**Baca juga: Idul Qurban, 631 Polisi Siaga di Kota Tangerang.

“Hari ini kita adakan webinar dengan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya, selain materi akan ada sharing session dan praktek langsung supaya para peserta webinar bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh nara sumber,” kata Tedy.

Selanjutnya, kata Tedy, akan ada evaluasi dan pendampingan khusus jika dirasa perlu. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang saat ini tengah mengkaji penyaluran dana stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Kota Tangerang.

Sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang diperkirakan akan menerima kucuran dana stimulus ekonomi dampak Covid-19 tersebut. Namun dana itupun belum dikucurkan, lantaran khawatir dana tersebut tersalur tidak tepat sasaran.

“Jadi dana stimulus itu, kita masih diskusi untuk implementasinya. Kita takutnya ngasih UMKM yang harusnya dia buat modal usaha malah dipake buat kebutuhan sehari-hari,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, saat di temui di depan ruang kerjanya, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (2/7/2020).

Arief mengaku saat ini telah meminta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan serta  konsultasi dengan Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pelaksanaan dan penerapan penyaluran dana stimulus tersebut.

**Baca juga: HUT Ke-74 Bhayangkara, Ini Harapan Walikota Tangerang.

“Kan jumlah UMKM di Kota Tangerang ada sekitar 13 ribu. Itu gimana implementasinya. Jangan sampai nanti tidak tepat dan pada pelaksanaannya malah jadi masalah,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Wakil Ketua DPD RI, Letnan Jendral TNI Mas (purn) Nono Sampono mengatakan, kekuatan ekonomi kerakyatan saat ini tengah mengalami guncangan dan masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, penghasilan pelaku usaha UMKM kondisinya terus mengalami kemerosotan tajam.

Bahkan, terjun bebas dari hari biasanya sebelum kejadian covid-19. Termasuk dalam menyerap lapangan kerja juga mengalami penurun tajam.

“Ekonomi kerakyatan sekarang ini sedang terdampak, dan boleh dibilang lumpuh,” terang Nono, saat mengunjungi para pelaku usaha UMKM di Provinsi Banten, Kamis (11/6/2020).

“Makanya kita mengunjungi langsung untuk melihat secara spesifik yang terdampak. Khususnya UMKM dan hasilnya banyak persoalan disini yang harus segera diselesaikan, penanganan dari pemerintah pusat, daerah dan semua pihak agar bisa ikut terlibat,” katanya.

Nono menambahkan, hal itu mengingat UMKM adalah salah satu komponen kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga keberlangsungannya. Agar bisa terus berjalan.

Lebih jauh Nono mengatakan, termasuk kepada para pelaku usaha UMKM di Provinsi Banten agar bisa melakukan improvisasi dalam menjalankan usahanya. Caranya melihat kesempatan dan kebutuhan pasar, dengan begitu hasil produksinya bisa diminati oleh pembeli.

“Pemasaran juga harus bisa secara online dari sebelumnya online. Agar memproduksi yang tadinya misal makanan pindah ke take away atau dengan memproduksi alat perlengkapan kesehatan, improvisasi seperti ini yang harus dilakukan, karena kebutuhan pasar ada yang terbaru,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat dan daerah agar aktif melakukan pembinaan.

“Termasuk dengan memberikan kemudahan-kemudahan pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat), karena bagaimanapun juga masyarakat perlu modal usaha,” katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak akan lelah untuk mengawasi semua program-program yang sebelumnya digulirkan oleh pemerintah agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.

Anggota DPD RI, Tb Ali Ridho mengatakan, berdasaran pengamatannya dilapangan, banyak pelaku usaha makanan dan konveksi di Provinsi Banten yang terkena dampak covid-19.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepada pihak lain untuk ikut menjaga keberlangsungan UMKM dengan cara membeli produk mereka.

**Baca juga: Ada Pungli Bansos Covid-19, Warga Banten Bisa Lapor ke Sini.

“Seperti yang sebelumnya sudah saya lakukan dengan membeli sekalugus membagikanya kepada masyarakat, seperti masker, handsenitizer,” katanya.

Kepala Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tabrani mengatakan, akibat kejadian covid-19 ini, sebanyak 2600 UMKM yang terkena dampak.

Pihaknya juga mengaku telah mengajukan agar pelaku usaha UMKM di Provinsi Banten bisa mendapatkan bantuan dari anggaran pemerintah.(Den)

Kabar6-Sebanyak 660 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Lebak yang diusulkan mendapat bantuan biaya hidup Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos).

“Hasil verifikasi usulan tahap pertama sudah. Dari 660 yang kami usulkan terverifikasi menjadi 306 UMKM yang akan mendapat bantuan pada tahap pertama,” kata Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lebak, Omas Irawan, di Rangkasbitung, Selasa (26/5/2020)

Jadi Omas memastikan, 306 pelaku UMKM tersebut tidak menerima bantuan dari sumber lain seperti bantuan sosial tunai (BST) Kemensos, Program Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sudah dipastikan oleh Dinsos bahwa 306 pelaku UMKM ini tidak masuk sebagai penerima program lain,” ujar Omas.

Pelaku UMKM yang diusulkan mendapat bantuan merupakan UMKM binaan dinas, masukan dari Disperindag, Dispar dan masyarakat.

“Masyarakat yang memang mengetahui ada UMKM yang benar-benar terdampak silahkan sampaikan ke kami datanya,” ucap dia.

**Baca juga: Polisi Diminta Tak Gegabah Terapkan Pasal dalam Kasus Duel Maut di Malingping.

Pencairan bantuan kepada 306 pelaku UMKM terdampak Covid-19 diharapkan bisa cair pada bulan Juni dengan langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Mudah-mudahan Juni bisa cair. Setelah ditetapkan oleh Ibu Bupati kami ajukan ke BPKAD untuk segera pencairan. Daftar penerimanya kami akan pampang di kantor sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat,” tutur Omas.(Nda)

Kabar6-Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak segera mengusulkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Lebak.

Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lebak Omas Irawan, mengatakan, untuk tahap pertama, ada 660 UMKM yang akan diusulkan untuk menerima bantuan. Data tersebut kini masih diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat.

“Kami pastikan tidak akan gegabah menetapkan calon penerima bantuan, untuk itu data ini diverifikasi oleh Dinsos agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain,” kata Omas saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (20/5/2020).

Setelah diverifikasi, data calon penerima bantuan juga akan terlebih dahulu disampaikan ke bupati. Kemudian dinas akan meminta saran kepada Inspektorat terkait dengan mekanisme penyalurannya.

“Apakah per bulan atau sekaligus 3 bulan. Kami enggak bisa menentukan sendiri harus meminta arahan dari berbagai pihak,” ujar Omas.

Syarat UMKM calon penerima bantuan menyerahkan KTP, KK dan memiliki rekening atas nama pribadi. UMKM yang diajukan mendapat bantuan merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Disperindag, Dispar, Ekraf, komunitas dan masyarakat.

“Kami tidak turun atau memerintahkan orang untuk mendata UMKM, kalau pun ada di lapangan itu mereka hanya inisiatif sendiri untuk membantu. Kami tidak menugaskan,” tegas Omas.

**Baca juga: PKS Lebak Kritik Pernyataan Mensos Soal Data Bansos.

Anggaran sebesar Rp10.474.800.000 disiapkan Pemkab Lebak dari hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi imbas pandemi Covid-19.

Anggaran tersebut untuk bantuan biaya hidup dan modal 3.741 UMKM. Setiap UMKM mendapat bantuan modal Rp1.000.000 dan bantuan biaya hidup Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.(Nda)

Kabar6-Dinas UKM Kabupaten Lebak, mengaku, masih menyusun daftar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bakal mendapat bantuan dampak pandemi Covid-19.

Realokasi anggaran tahap pertama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyiapkan anggaran sebesar Rp10.474.800.000 untuk membantu para pelaku UMKM. Dana tersebut untuk membantu biaya hidup dan modal UMKM.

“Masih kami susun. Pendataannya memang bukan oleh Dinas UKM saja tetapi bersama tim yang di-SK-kan yakni Disperindag dan Dinas Pariwisata,” kata Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lebak, Omas Irawan di kantornya, Senin (4/5/2020).

Berdasarkan data yang ada, total UMKM yang tersebar di 28 kecamatan di Lebak sebanyak 50.338. Tentu saja kata Omas, puluhan ribu UMKM tersebut diverifikasi dan dicek kembali agar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

“Semua memang terdampak, tapi kami lihat mana saja UMKM yang sudah benar-benar tidak bisa memproduksi karena berbagai faktor misalnya karena sudah tidak ada orderan dan lain-lain, istilahnya yang sudah gulung tikar lah,” jelas Omas.

UMKM yang diajukan mendapat bantuan juga diprioritaskan terlebih dahulu bagi UMKM yang memang menjadi binaan dinas. Omas menilai, UMKM-UMKM binaan bisa dipastikan masih tetap eksis dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Yang di luar binaan akan menjadi bahan masukan. Karena kan pengajuannya tidak sekaligus, bertahap, tetapi priotasnya adalah UMKM binaan dan UMKM yang sama sekali sudah tidak berproduksi,” terang dia.

**Baca juga: Komisi I Akan Panggil Pemkab Lebak terkait DTH dan Huntap Korban Banjir.

Omas menerangkan, data yang sudah disusun kemudian akan diserahkan terlebih dahulu ke bupati untuk disetujui. Kemudian, BPKAD akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk memastikan pelaku UMKM penerima bukan penerima manfaat dari bantuan seperti PKH maupun Program Sembako.

“Agar tidak dobel. Mudah-mudahan minggu-minggu ini kami bisa sampaikan nota dinas ke Ibu Bupati,” katanya.(Nda)