Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengatakan, waktu pembukaan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih belum jelas.

Hal itu sambil menunggu pelantikan Kabinet Menteri Jokowi-Maruf yang diperkirakan akan dibentuk akhir Oktober ini.

“Memang sudah ada jadwal, tapi itu masih tentatif. Fix nya menunggu Kabinet baru,” kata Komarudin, kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Menurutnya, kuota penerimaan ASN (CPNS dan PPPK,red) tahun ini jumlah mencapai 480 orang. Dimana, 70 persennya diperuntukan PPPK.

“Kuotanya 480, gabungan formasi PPPK dan CPNS, 70 persennya PPPK,” katanya.

Mengenai tahapan pembukaan dan penerimaan ASN Banten nantinya, lanjut Komarudin, proses dan tahapannya masih sama, daerah yang memfasilitasi tempatnya.

**Baca juga: Tega, Balita di Serang Dicabuli Anak Teman Ibunya.

Agar para pelamar bisa dipusatkan untuk mengikuti proses ujian yang teknoneksi dengan server pusat. “Biasanya di BPSDM di Kabupaten pandeglang,” katanya.

Menurutnya, pembukaan ASN tahun ini, akan diisi untuk pegawai kesehatan dan pendidikan.(Den)

Kabar6-Sebut saja namanya Mawar, usianya baru tiga tahun. Namun dia sudah dilecehkan oleh anak dari teman ibunya. Pelaku berinisial ES (30).

Peristiwa pahit itu di alami Mawar pada Minggu, 15 September 2019. Pelaku kemudian ditangkap pada 05 Oktober 2019.

“Pelaku ditangkap saat ngojek. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Maryadi, melalui pesan singkatnya, Senin (07/10/2019).

Maryadi bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu, 15 September 2019. Saat ibu korban menitipkan putrinya ke ibu pelaku yang merupakan tetangga kampung, di Kampung Tinggulun, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kaupaten Serang, Banten.

Mawar yang baru berusia tiga tahun ditinggal berduaan dengan pelaku ES. Lantaran ibu pelaku keluar rumah. ES awalnya hanya mencubit dan mencium pipi mawar. Namun entah apa yang merasuki ES hingga berani berbuat tidak senonoh kepada Mawar.

“Pelaku minciumi pipi dan bibir korban serta menusuk-nusukan jari telunjuknya ke dalam vagina korban, hingga korban mengalami sakit pada bagian vagina,” terangnya.

**Baca juga: Tanam Ribuan Mangrove, TNI AL Banten Dapat MURI.

Pelaku di ancam hukuman penjara paling rendah kurungan lima tahun sesuai. Karena mencabuli anak dibawah umur.

“Pelaku terancam Pasal 82 ayat 1, Undang-undang (UU) RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Dalam rangka HUT TNI ke 74, TNI AL Pecahkan tekor Muri dengan menanam 300.078 pohon magrove di 17 daerah diseluruh Indonesia. TNI AL Banten bersama TNI AD, TNI AU dan Polda Banten menanam 5.800 pohon di Pantai Karangantu, sebuah pelabuhan yang jaya saat Kesultanan Banten berdiri dan disebut-sebut sebagai pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya.

Awalnya TNI AL yang menjadi tuan rumah acara penanaman pohon dalam peringatan HUT TNI ke 74 hanya mendapatkan bibit mangrove sebanyak 4.500 pohon saja. Kemudian perusahaan yang ada di Banten ikut membantu bibit, hingga jumlahnya mencapai 5.800 pohon.

“Kita ingin menyelamatkan bumi untuk anak cucu kita. Bahwa kita saat ini tidak hanya menanam, tapi juga merawat untuk anak cucu kita,” kata Kolonel (P) Golkariansyah, Komandan TNI AL (Danlanal) Banten, usai menanam pohon mangrove di Pantai Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Senin (07/10/2019).

Golkariansyah menerangkan penanaman ratusan ribu pohon mangrove dipusatkan di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, yang dilakukan oleh Panglima TNI, Jenderal Hadi Tjahyanto.

“Kita akan memecahkan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) dengan penanaman pohon mangrove,” jelasnya.

Sedangkan dari TNI AD, di usia ke 74 tahun, berharap kehadiran mereka ditengah-tengah masyarakat bisa berguna lebih banyak lagi hingga mengawal pembangunan pemerintah bagi kepentingan negara.

**Baca juga: Banten Gelar Lelang Jabatan Lima Kepala Dinas.

TNI mengaku siap membantu pihak kepolisian di wilayah Banten, untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Dia meyakinkan tidak ada yang bisa mengadu domba dan memecah belah soliditas TNI-Polri, terutama yang ada di wilayah Banten.

“Harapannya kita berharap kepada masyarakat membantu apa yang kita canangkan, kita rencanakan. Agar Banten ini aman dan sejahtera,” kata Komandan Resort Militer (Danrem) 064 Maulana Yusuf (MY), Kolonel Infanteri Windiyatno, ditempat yang sama, Senin (07/10/2019).(Dhi)

Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengatakan tengah menyiapkan lelang jabatan (open biding) untuk mengisi jabatan eselon II setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas. “Untuk lelang jabatan juga sudah berjalan, pendaftaran sampai 13 Oktober mendatang,” ujarnya, Minggu 6/10/2019.

Panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan, kata Komarudin, akan diisi oleh Sekda Banten, BKD, Bappeda, dan akademisi. “Termasuk juga ada dari pusat.Harapannya sih di awal November sudah terisi semua,” katanya.

Untuk lima kepala OPD yang kosong yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banten, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Banten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.

Menurut Komarudin, pengisian jabatan eselon II ini juga seiring dengan pengisian jabatan eselon III dan IV yang kosong karena ditinggal pensiun yang tersebar hampir di semua OPD di lingkup Pemprov Banten.

**Baca juga: Ditinggal Pensiun, Puluhan Jabatan di Provinsi Banten Kosong, Apa Saja?.

Komarudin menjelaskan, pegawai yang memasuki masa pensiun terdiri dari eselon III sebanyak 22 orang, eselon IV untuk di OPD saja ada 22 orang, ditambah eselon IV yang ada di cabang dinas mencapai 40 orang dan Eselon II sebanyak 5 orang.

Gubernur Banten, Wahidin Halim membenarkan jika Pemprov Banten sudah membuka pendaftaran lelang jabatan. Ia menuturkan dalam proses open biding tersebut, Pemprov Banten harus mengusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).(Den)

Kabar6-Ratusan mahasiswa Banten yang tergabung dalam aliansi Gerakan 4 Oktober (Getok) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jum’at (4/10/2019).

Dalam aksinya mahasiswa meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mundur dari jabatannya, karena dianggap sudah tidak mampu memimpin Banten.

“Mosi tidak percaya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Segera lengser dari jabatan,” tertulis dalam spanduk.

Misbah salah satu korlap aksi dari organisasi Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) mengatakan dengan umur 19 Provinsi Banten dan selama hampir 3 tahun di pimpin Wahidin Halim – Andika Hazrumy masih banyak permasalahan.

“Banten selama ini masih banyak permasalahan dan tujuan Banten untuk mensejahterakan rakyatnya masih gagal,” katanya dalam orasinya.

Hal yang sama juga dikatakan Jafra salah satu korlap aksi dari organisasi komunitas Soedirman 30 (Kms30), dirinya menilai kepempimpinan saat ini terlalu banyak kegagalan terutama dalam melaksanakan janji kampanyenya.

“Janji kampanye yang selama ini di gaungkan WH-Andikan masih ada yang belum terealisasi sedangkan hari ini sudah hampir 3 tahun memimpin Banten,” katanya dalam orasinya.

**Baca juga: Banten Ultah Ke-19, Mahasiswa Nilai Banten Belum Sejahtera.

Jafra juga mengatakan ada 19 alasan mahasiswa meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Banten segera lengser dari jabatannya.

“Ada 19 permasalahan salah satunya pembentukan satgasus BPKP yang tidak jelas arahnya dan hanya pemborosan anggaran,” tegasnya.(Den)

Kabar6-Ada yang menarik dari rangkaian kegiatan HUT ke-19 Provinsi Banten di Alun-alun Mesjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (4/10). Adalah Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menyediakan dirinya menjadi model dadakan bagi ratusan produk UMKM yang ikut berpameran di arena perayaan HUT Banten kali ini.

Aksi Andika ini dimulai saat dirinya baru saja selesai menunaikan shalat Jumat berjamaah di Mesjid Raya Al Bantani. Masih dengan mengenakan pakaian shalat berupa baju koko berwarna abu-abu yang dipadu dengan celana sarung berwarna senada, Andika langsung menuju ke arena pameran.

Meski cuaca panas terik di tengah siang hari itu, Andika secara sabar melayani seluruh permintaan berfoto bersama dari para petugas penunggu stan pameran yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 buah tersebut.

Bukan hanya melayani permintaan foto dari para petugas penjaga stan dan pengunjung pameran, Andika juga secara khusus menawarkan diri untuk menjadi model dadakan bagi ratusan produk UMKM yang dipamerkan di setiap stan.

“Iya saya memang sengaja melakukan ini untuk membantu promosi produk-produk UMKM yang kita (Banten) punya,” kata Andika saat dimintai komentarnya oleh pers terkait yang dilakukannya tersebut.

Tak ayal, hingga lebih dari 2 jam kemudian aksi Andika ini baru berakhir setelah sampai di stan yang terletak paling ujung menuju pintu samping alun-alun mesjid, yaitu stan milik Dinas Pertanian yang memamerkan dan menjual berbagai produk pertanian dari para petani di Banten. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 atau persis 2 jam dari sejak Andika memulai aksinya sekitar pukul 13.00.

Setelah berpamitan kepada para petugas dan pengunjung di stan tersebut, Andika pun kembali ke kantornya dengan mobil golf yang juga dikemudikannya sendiri saat berangkat shalat Jumat ke mesjid tersebut.

Amri (30), pengrajin gula aren dari Lebak yang mendapatkan slot untuk mengisi stan milik Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten, mengaku senang bisa berfoto bersama dengan Andika sembari memperkenalkan produk kerajinan miliknya tersebut.

**Baca juga: HUT Banten, Wagub Andika Berkeliling Stand Pesta Rakyat.

“Di momen pameran seperti ini memang kami sangat menunggu pajabat atau artis yang berkunjung untuk kami minta foto bersama mempromosikan produk kami,” kata Amri.

Untuk diketahui, pagi harinya rangkaian HUT Banten tahun ini dimulai dengan Rapat Paripurna DPRD Banten yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Andika tampak hadir mendampingi Gubernur Wahidin Halim. Keduanya tampak mengenakan pakaian khas Banten berupa baju dan celana pangsi hitam yang dipadu dengan ikat kepala dan sarung dengan motif batik berwarna keemasan.

Malam harinya sebelumnya, keduanya juga tampak hadir di acara ziarah dan tausiyah dalam rangka HUT Banten tersebut di kawasan Keraton Kesultanan Banten, Kasemen, Kota Serang.(Den)

Kabar6-Terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 merupakan satu upaya agar Banten bisa membangun wilayahnya sendiri, mandiri, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan.

Namun setelah 19 tahun Banten terpisah, dan menjadi Provinsi, ini terkesan jauh dari provinsi yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Sebab itu akibat dari Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang belum maksimal.

Hal itu diungkapkan oleh puluhan mahasiswa Banten yang tergabung dari Gerakan Empat Oktober (GETOK) saat sedang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten. Di Curug, Kota Serang, Jumat, (4/10/2019).

“Kita menilai bahwa penyebab utama Banten tidak mampu membangun kesejahteraan merupakan ketidakbecusan Gubernur dan Wakil Gubernur nya dalam memimpin Banten,” kata Koordinator Komunitas Soedirman 30, Japra.

Menurutnya, selama kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masih meninggalkan banyak persoalan. Sehingga masyarakat masih belum sejahtera.**Baca juga: HUT Banten, Wagub Andika Berkeliling Stand Pesta Rakyat.

“kita dapat melihat bahwa dalam jangka waktu 2 tahun saja sudah ada 3 janji politik dari WH-Andika yang gagal, ini menunjukkan bahwa Wh- Andika yang digadang-gadang mampu membawa perubahan di Banten nyatanya hanya mitos belaka, hal itu pula ditunjukkan dari banyaknya persoalan di Provinsi Banten yang tidak mampu diselesaikan oleh Wh-Andika seperti tingginya angka pengangguran di Banten, konflik agraria, kesejahteraan petani dan nelayan, reformasi birokrasi, infrastruktur, Kesejahteraan Sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kesejahteraan pekerja buruh, serta banyak lagi persoalan lainnya,” jelasnnya.

Dengan demikian mahasiswa menganggap bahwa 19 tahun Banten masih belum bisa merepresentasikan kemauan seluruh rakyat Banten.(Den)

Kabar6-Sejarawan Banten, Bonnie Triyana menilai wajar Indek Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten masih jomplang alias belum merata antara satu dengan daerah lainnya.

Menurutnya, pekembangan pembangunan di wilayah Utara Banten dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, banyaknya perusahaan yang ada, selain urbanisasi penduduk dari daerah lain ke wilayah Banten utara.

Atas kondisi itu, sangat berpengaruh terhadap IPM antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

“Kenapa di Tangerang Tinggi, karena disana kaum urban. Lapangan kerja tersedia disana, banyak lulusan sarjana. Sementara diselatan, tidak ada tempat bekerja, lulusan sarjana mau kerja apa disana, gak ada. Orang pada pindah ke Kota yang bisa menampung mereka, yang terjadi akhirnya pertumbuhan terjadi tapi tidak ada pemerataan,” kata Bonnie, kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Banten, Wahidin Halim sebagai wakil dari pemerintah pusat sekaligus sebagai koordinator pembangunan di daerah harus memenuhi tugasnya agar pemerataannpembangunan bisa terus ditingkatkan.

“Jangan cuma orang yang diutara yang bisa hidup enak, dengan fasilitas yang bagus, sementara sodara-sodaranya yang tinggal di selatan, pesisir sana, pedalam kesulitan untuk memgakses,” katanya, seraya mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu ada ibu hamil yang terpaksa harus ditandu karena melewati jalan yang rusak.

“Padahal itu seharusnya tidak lagi terjadi kaya di abad 16, bukan di abad 21 ini,” katanya.**Baca juga: Dewan Banten Dukung Mahasiswa Tolak RKUHP dan UU KPK.

Terkait data kemiskinan di Provinsi Banten yang mengalami penurunan, kata Bonnie, itu hanya data statistik.

“Lihat kenyataannya dilapangan, bicara dilapangan saja. Itu cuma data statistik. Kata Stalin 1 orang tragedi, 10 orang mati itu statistik,” ucapnya berkelakar.(Den)

Kabar6-Anggota DPRD Banten dari fraksi Partai Gerindra, Agus Sutisna mengapresiasi langkah dari mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan draf RKUHP dan revisi UU KPK yang kondisinya saat ini banyak menyita perhatian publik.

Menurutnya, pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI harus memperhatikan kondisi dilapangan dan menjadi keinginan masyarakat dan mahasiswa yang menolak sejumlah pasal di dalam RKUHP dan UU KPK karena dinilai kontroversial.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan upaya dari DPR RI dalam penyusunan draf RKUHP dan UU KPK, apakah sebelumnya telah melibatkan banyak pihak untuk dimintai
masukannya, melihat gejolak yang terjadi baru muncul sekarang.

“Revisi UU KPK dan RKUHP ini kan banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa. Atas kejadian harus menjadi perhatian DPR RI,” kata Agus, usai diskusi publik Dies Natalis UIN SHM Banten ke-57 dengan mengangkat tema ‘menggelitik’ RUU KUHP dan UU KPK, Kamis (3/10/2019).

Olah karena itu, lanjut Agus, berdasarkan hasil diskusinya bersama mahasiswa di Banten, pihaknya akan menyampaikan hasil diskusi tersebut agar bisa menjadi masukan kepada pemerintah pusat.

**Baca juga: Wagub Tegaskan Pemerintah Harus Terus Bersinergi Dengan Media.

Menurutnya, posisi KPK juga harus terus diperkuat, dan tidak boleh dari pihak manapun boleh mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut.

“Saya setuju, KPK ini harus diperkuat. Tidak boleh diintervensi,” katanya.(Den)

Kabar6-Keberadaan perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, ternyata tidak memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya ikut serta membangun Banten.

Keberadaan perusahaan tersebut masih hanya sebatas numpang produksi, tanpa ada payung hukum yang mengatur perusahaan berperan serta dalam PAD di Banten.

Provinsi Banten hanya menjadi tempat ekploitasi oleh pihak perusahaan daerah tanpa ada income pajak dari setiap hasil produksi yang dihasilkan.

Padahal, dampak negatif yang ditimbulkan mulai dari pencemaran lingkungan, jalan berlubang, polusi udara dan masih banyak lagi dampak lainnya yang ditimbulkan dari setiap proses produksi oleh perusahaan di Banten.

Demikian hal itu dikatakan akedemisi Untirta, Suaeb Amirudin, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur agar Provinsi Banten juga memperoleh pajak dari hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Banten.

Kata Suaeb, Provinsi Banten hanya kedapatan sebagai daerah tempat berdirinya ribuan perusahaan yang ada, tanpa ada sepeserpun income yang didapat oleh daerah.

**Baca juga: Pengangguran di Banten Tinggi, Muhlis: Pengentasan Tak Berjalan Linear.

“Kita (Banten,red) sebagai tuan rumah, tidak dapat apa-apa,” katanya, Rabu (2/10/2019).

Untuk itu, pihaknya mengajak kepada pihak terkait untuk memikirkan masalah tersebut, melihat damoak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan tersebut cukup dirasakan kondisinya saat ini bagi daerah.(Den)