Kabar6-Polisi dianggap telah “masuk angin” dalam menjerat Nada Diana, tersangka pembunuhan di butik Aurel Mode, Jalan Borobudur Nomor 57, Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin kemarin. Tersangka tidak dijerat pasal pembunuhan berencana.

“Mungkin udah niat mau bunuh orang lain, atau ada masalah sama orang lain. Atau engga ketemu orang lain yang mau dibunuh, bisa jadi gitu,” kata Yesi Ariska, adik kandung korban (7/4/2024).

Diketahui, kasus pembunuhan bermula saat tersangka datang ke butik yang dijaga korban Resy Ariska. Tersangka enggan diminta buka sepatu hingga terjadi cekcok mulut dan kontak fisik.

Tersangka kalah. Yesi menyebutkan, dalam video yang viral ditambah keterangan saksi mata memastikan tersangka membawa senjata tajam disimpan di mobil.

**Baca Juga: Pembunuhan Emak-emak di Kelapa Dua Tangerang Dipicu Umpatan Kotor

Petanda tersangka sudah niat melukai orang lain. “Sudah berencana itu bang,” tegas Yesi. Menurutnya, polisi harus mengenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Yesi menegaskan bahwa pengenaan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dianggap janggal. Tersangka juga mengancam orang lain pakai senjata tajam usai membunuh kakaknya.

“Kan udah keliatan yg salah dia, semua pada dia. Tapi engga sesuai sama pasal 338. Harusnya dihukum seberat-beratnya itu. Engga sanggup saya dengarnya,” ketus Yesi.

Sebelumya, Kapolsek Kelapa Dua, Kompol Stanlly Soselisa membantah bahwa motif pembunuhan karena masalah hutang piutang. Begitu juga dengan alasan jeratan pasal. “Spontan. Ga ada unsur terencana,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, diwarnai protes salah seorang calon anggota legislatif (caleg).

Dalam video yang beredar di media sosial, caleg perempuan yang mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak menyampaikan protes ke anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memimpin jalannya rapat pleno, Rabu (21/2/2024).

“Kecurangan di Desa Gunungkencana, 300 suara saya hilang,” kata perempuan yang disebut-sebut merupakan caleg DPRD Lebak dari Partai NasDem dalam salah satu video.

Ketua PPK Gunungkencana Amir Mahfud kepada wartawan mengatakan, protes yang dilakukan caleg Dapil 6 dalam rapat pleno itu lantaran merasa perolehan suaranya dicurangi.

“Yang bersangkutan merasa suaranya dikurangi dan dipindahkan ke salah satu calon lain, dengan membawa C salinan hasil download,” kata Amir, Kamis (22/2).

Semula dikatakan Amir, pleno rekapitulasi yang dilaksanakan dengan sistem satu panel dengan membacakan rekap per TPS membuka C Plano berjalan lancar.

“Setelah berjalan satu desa selesai maka memberikan interupsi dan masukan dari semua saksi untuk dilakukan rekap per desa yang di bacakan oleh PPS,” ujar Amir.

**Baca Juga: P&G Indonesia Komitmen dalam Mengelola Sampah Plastik

Kemudian disepakati rekap dibacakan per desa dengan membuka C Plano. Desa itu yakni Sukanegara Cicaringin, dan Ciginggang.

“Setelah selesai tiga desa dibacakan dan dalam waktu yang bersamaan saya usulkan untuk pleno desa selanjutnya dibacakan per TPS agar memudahkan dalam proses Sirekap web dan itu disepakati oleh semua saksi,” terang Amir.

Hingga akhirnya, caleg menghampiri anggota PPK menyampaikan protes dan memaksa agar dilakukan hitung dan direkap ulang serta membuka C Plano di 3 desa yang sudah selesai diplenokan.

Lebih lanjut diterangkan Amir, dalam PKPU Nomor 5 dan 6 diatur bahwa caleg tidak diperbolehkan mengikuti rapat pleno.

“Setelah di suruh keluar beliau tetap mau dalam ruangan sidang,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Kegiatan bimbingan teknis Pemilu serentak 2024 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kisruh. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) teriak uang transport yang mereka terima tidak seperti yang dibayangkan.

“Kita cuma dapat 50 ribu rupiah ini,” kata Syarifuddin, KPPS asal Pamulang Barat kepada kabar6.com, Senin (29/1/2024).

Menurutnya, informasi diterima oleh para KPPS uang transport yang diberikan panitia antara Rp 100-200 ribu per orang. Tergantung jarak tempuh rumah dengan lokasi pelaksanaan.

Syarif bilang, kegiatan Bimtek hari ini yang digelar di Hotel Grand Zuri BSD sejak pukul 08.00 hingga 12.00. Ia mengakui seluruh peserta dapat makan siang prasmanan di lokasi.

**Baca Juga: Pesan Ombudsman Banten untuk Pemkot Tangsel Pertahanan Nilai

Meski demikian KPPS merasa heran dengan nominal uang transport yang mereka terima. “Kita sudah minta penjelasan agar tidak ada isue luar,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Magribi, KPPS asal Pondok Aren. Ia bersama 336 orang rekan sejawatnya mengikuti bimbingan teknis di Hotel Marylin Serpong.

“Uang transpor cuma 50 ribu, gak dapat makan siang. Cuman Snack doang,” ketusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, M Taufik Mizan hingga siang menjelang sore berita ini ditulis tidak merespon upaya konfirmasi kabar6.com. Pesan singkat yang dikirim hanya dibaca.(yud)

Kabar6-Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang ramai-ramai kirim surat ke Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) Kementerian Desa.

Dalam surat tersebut mereka memprotes relokasi Pendamping Lokal Desa (PLD) ke daerah lain di Pandeglang dan meminta dua PLD-nya tetap ditugaskan di desanya. Apalagi pasca relokasi tersebut terjadi kekosongan PLD di Kecamatan Koroncong.

Surat keberatan itu ditandatangani oleh empat Kepala Desa di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang yakni kepala Desa Koroncong Muhadi, Kepala Desa Sukajaya Hamdi, Kepala Desa Awi Lega Sutrisno dan Kepala Desa Gerendong Ramdoni untuk PLD atas nama Yogie Eka Martin Subrata.

Surat keberatan untuk PLD Asep Najmudin ditandatangi oleh empat Kepala Desa dampingannya. Mereka adalah Ade Sopyandi Kepala Desa Bangkonol, Sanukri Kepala Desa Tegalongo, Sumantri Kepala Desa Pasir Karak, dan Makruf Sudarji Kepala Desa Pasir Jaksa.

Kepala Desa Koroncong Muhadi membenarkan jika melayangkan surat ke Kemendes melalui Kepala BPSDM terkait keberatan adanya relokasi PLD di desanya. Muhadi mengaku sinergitas antara PLD dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik selama ini.

“Karena sudah bersinergi antar kepala desa dan PLD, jadi jangan baru lagi, baru lagi, akhirnya kan mengulang dari awal lagi,” kata Muhadi saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2023).

Pria yang menjabat Sebagai Sekretaris Apdesi Kabupaten Pandeglang berharap Kepala BPSDM PMDDTT mengevaluasi SK relokasi tersebut. Kehadiran PLD di desanya cukup membantu dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jadi intinya tolong kepada Ibu Kepala BPSDM PMDDTT, mohon dibantu dan dipertimbangkan terkait PLD desa saya. Karena kami merasa sudah bersinergi, sinergi kami bukan ada sesuatu yang tidak positif, tapi cukup baik dalam membantu kami di desa,” jelas Muhadi.

Relokasi PLD tersebut pasca keluarnya SK Kepala BPSDM Kementerian Desa nomor 468 tahun 2023 tentang Relokasi, Demosi dan Pergantian Jabatan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2023, membuat dua PLD di Kecamatan terkena relokasi.

Kedua PLD itu, Yogie Eka Martin Subrata di relokasi ke ujung Provinsi Banten, yaitu Kecamatan Sumur dengan jarak tempuh sejauh 123 KM dengan waktu tempuh 8 jam pulang pergi.

**Baca Juga: Event Marching Band Internasional, SMPN 16 Tangsel Raih Empat Tropi Juara

Sementara Asep Najmudin di relokasi ke Kecamatan Patia dengan jarak tempuh sejauh 69 KM dari Keroncong dengan waktu tempuh 5 jam pulang pergi. Relokasi tersebut dinilai cukup merugikan banyak pihak.

“Dengan demikian, relokasi ini merugikan banyak pihak. Pertama, pihak Desa di Kecamatan Keroncong yang dikosongkan dari PLD. Kedua, pihak PLD yang direlokasi jauh dr tempat tinggalnya. Padahal beban biaya operasional dibebankan pada gaji PLD,” tegas Ketua Umum Aliansi Remaja, Mahasiswa dan Pemuda Desa Banten Raya (Armada Baraya), Amin Widhi Handoko.

Amin sebelumnya, sempat mengkritik pernyataan HRD TPP Provinsi Banten terkait relokasi pendamping Desa. Dalam tangkapan layar grup WA, HRD TPP Provinsi Banten mengatakan bahwa relokasi berdasarkan evaluasi kinerja dan mempersilahkan pengunduran diri TPP yang menolak relokasi.

Amin berpendapat, pernyataan HRD TPP Provinsi Banten itu tidak diatur dalam Kepmen 143. Sebaliknya, cara berfikir HRD TPP Provinsi Banten dianggap ngawur dan berpotensi merusak tata kelola pendampingan di Banten.

“Cara berfikir ini akan menempatkan relokasi sebagai tempat hukuman bagi yang diberikan evkin jelek serta menjadikan evkin tidak akan objektif sebab ada kebijakan lain yang dilekatkan di situ yaitu pilihan desa tempat kerja TPP, mau dibuang jauh atau tidak,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya dikutip kabar6.com, Selasa (7/11/2023).(Aep)

Kabar6-Rencana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa di Kabupaten Serang yang memprotes lambatnya penyaluran penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan dipastikan batal.

Sedianya aksi tersebut akan digelar pada Jumat (25/8/2023). Namun dipastikan aksi itu batal lantaran Pemkab Serang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai menyalurkan Siltap dan tunjangan para perangkat desa tersebut.

“Sudah disalurkan per hari ini,” terang salah satu perangkat desa di Kabupaten Serang yang enggan disebutkan identitasnya, saat dihubungi kabar6.com, Kamis (24/8/2023).

**Baca Juga: Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Pamulang Sepi Peminat

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain perangkat desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW di seluruh desa di Kabupaten Serang, tidak menerima gaji selama 5 bulan.

Menurutnya, hal itu respon dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setelah beberapa perwakilan perangkat desa melakukan audiensi dengan DPMPD. Pihaknya sepakat tidak ikut aksi karena tuntutannya sudah direspon.

“Ya, ngapain aksi kalau sudah bisa disalurkan, mah,” ujarnya.(Aep)

Kabar6-Kesal terjebak one way terlalu lama, masyarakat berteriak, menggeber motor, membunyikan klakson hingga mendorong barikade yang dipasang.

Satlantas menuruti jalur dari JLS Kota Cilegon menuju Anyer, sedangkan arah sebaliknya diberlakukan one way, untuk mengurai arus balik wisatawan.

“Lama, saya dari jam 16.00 wib disini, sampai jam 17.28 ini belum juga dibuka. Katanya jam 17.00 wib, ini sih enggak jadi ke pantainya,” ujar Melisa, mahasiswi Unsera, Sabtu (29/04/2023).

Melisa mengaku rencananya berwisata ke Pantai Anyer dengan teman kampusnya terancam batal, karena hari sudah gelap saat sampai di objek wisata.

**Baca Juga: Dirut PT Waskita Karya Korupsi, Ditahan di Rutan Salemba

“Ini sih bakal batal, enggak akan jadi kaya nya,” ucapnya.

Begitupun yang dikatakan Arifin, warga asal Kota Cilegon yang akan berwisata ke Pantai Anyer menggunakan sepeda motor. Dia sudah terjebak one way sejak pukul 16.00 wib, namun hingga kini dia masih mematikan mesin roda duanya.

“Mau ke Anyer ini sama temen-temen, tadi dari jam 16.00 wib, katanya mau dibuka jam 17.30, tapi belum dibuka juga,” tuturnya.(Dhi)

Kabar6-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memuji perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten di Kota Tangerang. Pujian yang diberikan karena selama pelaksanaan terjaganya kondusifitas di setiap pertandingan.

Al Muktabar mengaku memantau betul setiap hari laporan dari kepala dinas dan itu berjalan sangat baik dengan segala fasilitas yang ada.

“Tentu semua tidak sempurna bila ada hal-hal yang mesti kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi secara umum terlaksana sukses. Kita masih ada 2 hari, ukurannya adalah kita kondusif, terlaksana agenda Porprov ini,” ujar Al saat usai mengalungkan medali cabang olahraga sepak bola di Stadion Benteng Reborn, Minggu (27/11/2022).

Al menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota yang semuanya mempersiapkan para atlet, kesan-kesan yang baik, kesejukan dan hal tersebut sebenarnya adalah bagian untuk bersatu.

**Baca juga: Polres Metro Tangerang Amankan Pelaku Pemukulan Pegawai SPBU di Tanah Tinggi 

“Olahraga itu pemersatu. Sehingga dengan olahraga kita guyub, kita satu kesatuan dengan tujuan bersama membangun. Didalam olahraga ada sportivitas, nah itu juga penting. Ada nilai-nilai juang para atlet dan itu menjadi bekal kedepannya untuk menata kehidupan para pemain generasi muda pada dasarnya, dengan semangat olahraga ini akan menjadi bekal ke depan dalam rangka membangun Banten dan Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Kontingen Kabupaten Tangerang melayangkan protes kepada panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten soal rekapitulasi hasil perolehan medali. Selisih medali yang di protes tersebut mencapai sebanyak 50 emas.

Selisih tersebut juga dinilai mempengaruhi psikologis para atlet dan official Kontingen Kabupaten Tangerang. (Oke)

Kabar6-Rencana pembangunan gedung SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang ditentang kalangan petani. Mereka menolak karena lahan yang dipakai kawasan hijau serta produktif sehingga dianggap sangat merugikan petani.

Puluhan petani penggarap di Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya itu melempar batu dan lumpur ke lokasi lahan yang akan dibangun SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang.

“Para petani ini berharap tidak ada aktivitas pembangunan karena lahan ini masih dalam tahap penggarapan dan masih produktif,” kata Ketua Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Desa Kaliasin, Mustafa, Selasa (8/11/2022).

Menurutnya, wacana pembangunan gedung SMA Negeri 30 melanggar Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian produktif tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi pembangunan.

Mustafa bilang, rencana tersebut akan menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran di Desa Kaliasin. Sebab lahan sawah produktif seluas 2 hektar itu menjadi tumpuan mata pencaharian mereka.

“Ada 30 petani yang hidupnya dari mengolah sawah ini. Kalau dijadikan sekolah, terus kami hidup ini bagaimana, darimana dapat penghasilan, ini kan lahan produktif. Kenapa harus dialihfungsikan jadi bangunan. Kan masih banyak lahan kosong lain yang bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.

**Baca juga:Dijual Lewat Online, Polresta Tangerang Kejar Produsen Celurit di Jawa Timur

Sementara itu, Sekretaris Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Wahyu menjelaskan, titik lokasi rencana pembangunan SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang masih menjadi lahan dan ladang para petani. Ada saluran irigasi utama yang fungsinya bisa menyalurkan air ke beberapa sawah dan ladang para petani.

“Kami meminta untuk dikaji ulang atau bahkan direncanakan ulang untuk lokasi lahan yang akan dibangun di wilayah karena ada nasib para petani yang dirugikan, mungkin bisa di cari lahan yang lain, yang lebih layak dan pas untuk dibangun Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang,” harapnya.(Tim K6)

Kabar6-Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Kota Tangerang di Jalan Mochammad Yamin, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, disegel oleh sejumlah Seniman, Senin (17/10/2022). Pasalnya, PIP tersebut sudah tidak berfungsi lagi.

Seniman Kota Tangerang, Edi Bonetski mengatakan performance art, bagaimana merawat ruang yang tadinya tidak dipakai lagi dengan APBD alias uang rakyat, supaya bisa dipikirkan kembali oleh Pemkot Tangerang.

Menurutnya aksi ini sebagai bentuk protes, lantaran kantor PIP Kota Tangerang yang berada di samping wisata kuliner laksa ini sudah beberapa tahun terbengkalai. Dalam aksinya, kedua seniman ini menutupi kantor PIP Kota Tangerang dengan karung-karung yang sudah digambar dan dituliskan pesan kritik.

“Jangan ngomongin pariwisata dulu deh kalau Pusat Informasi Pariwisata terbengkalai,” ujar Edi.

Edi mengungkapkan bangunan PIP Kota Tangerang kondisinya tidak terawat, bahkan nyaris roboh. Kondisi di dalam ruangannya juga sangat kotor dan tercium wangi tak sedap.

“Jadi, ini adalah aksi seni performance art bagaimana merespons gedung yang kotor kita bungkus karung,” ungkapnya.

Edi berharap PIP Kota Tangerang untuk dilakukan perawatan, dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. “Kita ingin kasih pesan lo tahu enggak sih gedung ini tidak terawat. sudah ada lima tahunan enggak berguna,” ucap Edi.

**Baca juga: Wawako Sachrudin Dorong Mahasiswa Bangun Relasi Seluas-luasnya

Sementara, Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pertamanan Kota Tangerang Mugiya Wardhany mengatakan bahwa bangunan PIP Kota Tangerang akan dilakukan perbaikan pada anggaran perubahan. Namun dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Mugiya menyampaikan bangunan tersebut rusak karena tertimpa dahan pohon yang patah. “Untuk aktivitas PIP sendiri saat ini dialihkan ke taman bambu. Untuk perbaikan juga akan berkoordinasi dan meminta izin terlebih dahulu dengan Kemenkumham,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Satu keluarga di RT 015/04, Kelurahan/Kecamatan Setu, melayangkan surat protes ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Alasannya karena sudah divonis positif Covid-19 sehingga dianggap menjadi fitnah.

“Tanpa hasil PCR, luar biasa,” kata Firdaus, warga pelapor saat dikonfirmasi kabar6.com, Rabu (16/2/2022).

Ia pastikan bahwa tanpa data yang valid keluarganya merasa dirugikan. Hal ini tentu berdampak bagi tetangga sekitar.

“Ya mohon maaf. Copot jabatan semuanya,” ujar Firdaus. Keluarganya mendesak agar Kepala Puskesmas Setu Hadisty dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Wasno Hermawan, keluarga pelapor ceritakan kronologisnya bermula saat istrinya mendatangi posyandu untuk periksa kehamilan. Kepala Puskesmas Setu dokter Hadisty lantas menyuruh untuk swab dan hasilnya dinyatakan positif covid.

**Baca juga: Gelombang Ketiga Covid-19 di Tangsel Sudah 7 Orang Meninggal

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

“Malem istri saya kontraksi. Dan pas PCR di Rumah Sakit Buah Hati hasilnya negatif,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar belum merespon upaya konfirmasi.(yud)