Kabar6-Pemilik ternak ayam di lahan SMPN 3 Kemiri, Ariani, meminta uang ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang jika kandang ayamnya harus dibongkar.

“Saya tak banyak permintaan kepada Pemkab Tangerang jika kandang ayam saya harus dibongkar. Saya minta uang ganti rugi yang sesuai lah,” jelas Ariani kepada Kabar6.com, Senin (23/9/2019).

Ariani menceritakan bahwa lahan ternak ayam miliknya itu merupakan usaha turun temurun. Dan, usaha ternak tersebut sudah ada, jauh sebelum berdirinya SMPN 3 Kemiri tersebut.

Menurut Ariani, dirinya sangat mengetahui dengan jelas silsilah lahan yang dibeli oleh Pemkab Tangerang yang dijadikan lahan dan perluasan SMPN 3 Kemiri.

**Baca juga: Ternak Ayam di Lingkungan Sekolah, Siswa SMP 3 Kemiri Keluhkan Bau Tak Sedap.

“Saya mengetahui dengan jelas silsilah lahan yang dibeli. Masih terang diingatan saya berapa harga lahan untuk tahap pertama dan kedua serta luas lahan yang dibeli pemkab,” ungkapnya.(Jic)

Kabar6-Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Trisno membenarkan Apdesi Kabupaten Tangerang kerjasama dengan Institute for Development of Economic and Social Empowerm (indes) untuk mengelar peningkatan sumber daya manusia (SDM) lembaga kemasyarakat desa dengan mengunakan dana desa (DD).

“Betul,” kata Trisno kepada kabar6.com melalui pesan WhatsApp, Senin (23/9/2019).

Menurut Trisno, pihaknya sebagai Pelaksana harian (Plh) Pengurus Apdesi Kabupaten Tangerang hanya meneruskan kegiatan bimbingan teknlogi (bimtek) peningkatan itu karena rencana kegiatan itu sudah dirumuskan oleh pengurus Apdesi Kabupaten Tangerang yang lama.

“Setahu saya, kegiatan tersebut direncanakan, dirumuskan di tahun 2018 oleh Apdesi lama dan rekanan. Juga lembaga terkait,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Rancangan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Desyanti mempertayakan dasar hukum kerjasama Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang dan Institute for Development of Economic and Social Empowerm (indes) untuk mengelar peningkatan sumber daya manusia (SDM) lembaga kemasyarakat desa dengan mengunakan dana desa (DD).

**Baca juga: Kerjasama Apdesi Dan Indes Melanggar UU Desa?.

Desyianti menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 75 Ayat 1, disebutkan bahwa kepala desa (Kades) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Bukan Apdesi, karena Apdesi itu hanya wadah organisasi para kepala desa.

“Yang boleh kerjasama dengan pihak ketiga mengolala DD itu hanya Kades bukan Apdesi. Jadi, kerjasama Apdesi dan Indes itu patut diduga melanggar UU Desa,” katanya. (Vee/Bam)

Kabar6-Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lebak memberikan pelatihan desain grafis kepada puluhan perangkat desa (Prades) dari 5 kecamatan, di LPP Cisalak, Rangkasbitung, Senin (23/9/2019).

“Pengenalan desain grafis, instalasi aplikasi desain grafis (Photoshop, CorelDraw/Adobe Illustrator), pengenalan tools, layout, dan membuat brosur,” kata Kabid Kepemudaan Dispora Lebak, Tati Suryati.

Tati mengatakan, pelatihan sengaja diberikan kepada Prades untuk memudahkan Dispora dalam memonitor hasil yang dicapai para peserta setelah mengikuti pelatihan yang berlangsung 4 hari ke depan tersebut.

“Prades-prades ini kan tidak mungkin selamanya bekerja di pemerintahan desa. Nah, kita bekali mereka agar menjadi pelopor, khususnya dalam bidang desain grafis,” terang Tati.

**Baca juga: Nyalip Brio, Remaja di Lebak Tewas Terlindas Dump Truk.

Sekretaris Dispora Lebak Hadi Nugraha menambahkan, dinamika perkembangan kompetisi memasuki era digital 4.0 menutut pemuda yang mampu bersaing dengan modal kemampuan dan kemandirian.

“Desain grafis jadi sasaran memasuki era digital. Ini penting terutama dari sisi kemandirian. Kita tidak muluk-muluk, semoga dengan pelatihan ini menjadi kekuatan ekonomi wirausaha baru. Saya tekankan, instruktur punya tanggung jawab sehingga mereka bisa menularkan kemampuannya ke pemuda lainnya menjadi wirausaha muda baru,” paparnya (Nda)

Kabar6-Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten, Deni Hermawa mengatakan pelaksanaan orientasi anggota DPRD Banten 2019-2024 diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri.

Rencananya, masa orientasi akan dilaksanakan pada 14 Oktober mendatang.

“Untuk biayanya sudah dianggarakan oleh pusat. Kalau dari kita hanya suporting perjalanan dinas saja. Dan, selebihnya sudah dianggarakan di BPSDM Kemendagri,” kata Deni, kemarin.

Ia juga mengatakan, orientasi diadakan oleh pusat khusus untuk anggota DPRD tingkat provinsi. Sedangkan untuk anggota DPRD kabupaten/kota akan difasilitasi oleh Pemprov Banten.

“Kemungkinan tempatnya di BPSDM Banten di Pandeglang,” kata Deni.

Terkait anggaran untuk orientasi anggota DPRD kabupaten/kota, lanjut Deni, akan menggunakan sistem kontribusi.

“Anggarannya kontribusi masing-masing DPRD. Kan provinsi itu dari pusat, untuk kabupaten/kota ada kontribusi dan itu ranahnya BPSDM,” katanya.

Lebih lanjut Deni mengungkapkan, orientasi yang akan diikuti oleh anggota DPRD Banten akan dibagi menjadi tiga gelombang.

“Teknisnya gimana nanti diatur lagi. Yang jelas dana untuk orientasi baik oenginaoan maupun lain-lain itu oleh pusat, kita hanya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) saja,” ujarnya.

Saat ditanya perkembangan surat keputusan (SK) Kemendagri untuk pimpinan definitif DPRD Banten, Deni mengaku jika ada sejumlah perbaikan yang harus segera diperbaiki.**Baca juga: Kerjasama Apdesi Dan Indes Melanggar UU Desa?.

“Perbaikannya lebih kepada keredaksian. Mudah-mudahan pekan depan sudah beres. Dan, untuk nama sendiri nggak ada perubahan. Kan mereka juga nggak ada kewenangan merubah,” katanya.(Den)

Kabar6-Pasar penerbangan hemat rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta diklaim terus mengalami pertumbuhan.

VP of Corporate Communication Angkasa Pura II Yado Yarismano mengatakan pada periode 1 Januari – 20 September 2019, jumlah penumpang maskapai berbiaya hemat (low cost carrier/LCC) khusus rute internasional di Soekarno-Hatta mencapai 3,16 juta penumpang.

“Jumlah tersebut meningkat sekitar 4% secara year-to-date dibandingkan dengan periode 1 Januari – 20 September 2018 sebanyak 3,04 juta penumpang,” kata Yado, (Senin, 23/9/2019).

Sementara itu, pergerakan pesawat pada 1 Januari-20 September 2019 tercatat 22.805 penerbangan atau naik 6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni 21.517 penerbangan.

Adapun maskapai LCC yang melayani penerbangan rute internasional di Soekarno-Hatta adalah AirAsia Group, Lion Air Group, Jetstar, Citilink, Cebu Pacific dan Scoot.

Setiap harinya total terdapat 104 penerbangan rute internasional yang dioperasikan maskapai LCC di Soekarno-Hatta, terdiri dari 51 keberangkatan dan 53 kedatangan. Rata-rata, terdapat 4 penerbangan per jam.

Penerbangan maskapai LCC dari Soekarno-Hatta saat ini didominasi tujuan negara-negara di ASEAN, selain juga terdapat rute menuju China. Adapun Angkasa Pura II bersama maskapai saat ini tengah gencar membidik pasar penerbangan jarak jauh atau long haul.

Salah satu penerbangan long haul yang akan dibuka pada Oktober-Desember adalah rute Jakarta – Frankfurt (Jerman) oleh satu maskapai LCC yakni Citilink.

Bandara Soekarno-Hatta mampu memaksimalkan aset yang ada guna mengoptimalkan dan menggairahkan pasar LCC khususnya rute internasional.

Di samping itu, lanjut Yado Yarismano, sekitar 60% penumpang di Soekarno-Hatta adalah generasi millennial yang merupakan target pasar utama bagi maskapai di segmen LCC.

“Pasar sangat merespons positif untuk segmen LCC rute internasional, dan Angkasa Pura II mengoptimalkan pertumbuhan itu di mana salah satunya dengan menetapkan Terminal 2F sebagai terminal khusus LCC mulai 1 Mei 2019.”

“Melalui LCC Terminal 2F, operasional penerbangan maskapai di segmen LCC juga dapat lebih optimal dan efisien. Saat ini tingkat ketepatan waktu atau on-time performance khusus keberangkatan maskapai LCC mencapai 82%,” jelas Yado Yarismano.

Angkasa Pura II juga sudah memiliki rencana revitalisasi LCC Terminal 2F yang mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan.

Sesuai dengan pola bisnis penerbangan berbiaya hemat, nantinya di LCC Terminal 2F akan mengutamakan fasilitas digital.

jumlah check-in desk konvensional di LCC Terminal 2F akan dikurangi dari 20 unit pada 2020 menjadi 10 unit pada 2022. Di sisi lain, jumlah fasilitas self check-in ditambah menjadi 40 unit.

Seiring dengan itu, Fasilitas self bag drop ditambah dari 10 unit pada 2020, menjadi 20 unit pada 2022.

**Baca juga: Hari ini, Maskapai Flynas Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

“Pengembangan LCC Terminal 2F berkonsep technology implementation for value added services, dengan penerapannya melalui web check-in, self check-in, self bag drop dan lain sebagainya. Melalui itu semua, proses LCC Terminal 2F mampu mewujudkan proses keberangkatan dan kedatangan yang cepat sehingga menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan,” ujar Yado Yarismano.

LCC Terminal 2F merupakan wujud Angkasa Pura II dalam mendukung pertumbuhan pasar LCC. Tumbuhnya pasar LCC secara optimal dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia.(GFM)

Kabar6-Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Husni Hasan menjanjikan akan memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang mencoba main mata dengan industri terkait penanganan limbah.

“Kalau ada tunjukkan batang hidungnya, nanti saya jewer orangnya. Saya laporkan ke pimpinan, karena itu mencoreng institusi dan lembaga pemerintahan, saya nggak akan main-main. Dan, alhamdulillah hingga kini belum ada laporan yang masuk. Itu ada anggota penegakkan hukum juga masih punya idealisme,” katanya, kemarin.

Sementara itu, Kasi Gakkum DLHK Banten, Dendi menyebut sungai Ciujung dan Cisadane saat ini kondisinya masuk zona merah.

Penyebabnya diduga karena pencemaran lingkungan oleh perbuatan pabrik nakal yang nembuang limbah ke sungai dengan cara kucing-kucingan.**Baca juga: Ini Tiga Sungai di Banten yang Tercemar Parah.

“Sering itu. Misalkan tahun lalu kita temukan ada pipa pembuangan limbah di Ciujung, kita langsung tindak dan mengecor saluran tersebut. Apalagi kan ini musim kemarau jadi gampang terlihat. Beda kalau musim hujan mah nggak kelihatan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Sejumlah sungai yang mengalir di Provinsi Banten kondisinya sudah tercemar parah. Bahkan, tiga sungai dimaksud, yaitu Sungai Ciujung, Cimanceri dan Cidurian, kini kondisinya masuk dalam kategori dari empat kategori tingkat pencemaran sungai.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, M Husin Hasan, kemarin. Dia menyebut, untuk kategori tiga itu saja sudah parah, bahkan pihaknya tidak merekomendasikan untuk dikonsumsi.

“Kalau kategori empat itu maaf sudah seperti comberan. Untuk kategori tiga itu saja sudah parah, bahkan kita tidak rekomendasikan untuk dikonsumsi,” kata Husni.

Lebih lanjut, Husni menilai, masyarakat dihilir yang paling dirugikan akibat pencemaran sungai tersebut. Meski begitu, jika ada masyarakat yang ingin mengkonsumsi air dari sungai yang masuk dalam kategori tiga harus melalui proses pengolahan (treatment) terlebih dahulu.

“Jadi jangan dikonsumsi langsung yah, makanya kita rekomendasikan juga untuk tidak dikonsumsi. Tapi masalahnya masyarakat jarang mentreatment itu. Kalaupun benar-benar dikonsumsi harus di saring, diproses dan diolah dulu,” katanya.

Husni mengaku, jika perusahaan acap kali sering bermain kucing-kucingan dengan pemerintah. Ironisnya, berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah perusahaan yang langsung membuang limbah ke sungai.

“Mereka (perusahaan, red) yang nakal itu jarang mengoperasikan Ipal (instalasi pengelolaan limbah). Karena selain waktu juga ada biaya yang lebih. Jadi nakalnya mereka itu langsung di by pass atau dibuang langsung ke sungai,” ujarnya.**Baca juga: Ibu Kota Dipindah, PDI : Banten Jangan Sampai Kehilangan Momentum.

Bahkan, Husni menilai dengan banyakanya industri di Banten, potensi degaradasi lingkungan akan semakin besar. Ia juga menegaskan, jika itu terjadi maka Banten tidak layak untuk dihuni.(Den)

Kabar6-Secara resmi pemerintah akhirnya mengumumkan pemindahan ibu kota negara, DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Provinsi Banten diharapkan tidak terlambat atau kehilangan momentum dan peluang atas rencana pemindahan tersebut.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Muhlis mengatakan, next step rencana pemindahan pusat ibukota negara saat ini masuk pada tahap persiapan, termasuk tahap mematangkan regulasi atau payung hukum sebagai landasan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara tersebut.

Atas kondisi itu, pihaknya mengajak Pemprov Banten untuk segera melakukan kajian, mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemindahan pusat ibukota negara tersebut, sekaligus peluang dari pemindahan bagi kepentingan strategis Provinsi Banten, mulai dari perspektif lintas sektor, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, perdagangan, jasa, keuangan, dan masih banyak lagi.

Hal ini kami sampaikan guna memperkuat peran kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya provinsi banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Muhlis,kepada Kabar6.com, Minggu (22/9/2019).

Hal itu mengingat pembahasan Undang-undang pemindahan ibu kota tidak hanya terkait dengan pemerintahan satu sektor saja, melainkan lintas sektor, maka tentu Pemerintah dan DPR akan menyiapkan penyesuaian/perbaikan/revisi beberapa paket Undang-undang atau dapat juga membentuk beberapa paket regulasi baru.

Termasuk kondisi di wilayah administratif Provinsi Nanten, tidak menutup kemungkinan terdapat implikasi baik langsung maupun tidak langsung, terutama yang berbatasan dengan pemerintah Provinsi Jakarta, seperti wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Terutama terhadap efektifitas badan kerja sama pembangunan Jabodetabekjur,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian, setidaknya ada beberapa Undang-undang yang rencananya akan direvisi. Seperti, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan masih banyak lagi.**Baca juga: Padamkan Kebakaran Lahan Kosong di Kebon Nanas, BPBD Turunkan 5 Mobil Pemadam.

“Sehingga misalnya, apakah kemudian perlu juga melakukan revisi Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten secara terbatas?, ini harus cepat dikaji,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Lahan kosong di RT 003 RW 01 Kampung Kebon Nanas, Panunggangan Utara, Kota Tangerang terbakar. Api yang berasal dari ilalang yang dibakar itu semakin besar. Warga setempat menjadi panik.

Piyadi, warga setempat menuturkan, awalnya warga ingin menjadikan lahan kosong tersebut itu menjadi lapangan bola kecil. Maka itu, lahan yg sarat ilalang itu dibakar.

“Tak lama dibakar, api semakin membesar dan tak bisa lagi dikendalikan warga. Karena panik, warga segera telepon BPDB Kota Tangerang,” ungkap Piyadi kepada Kabar6.com, (Minggu, 22/9/2019) sore.

Komandan Regu BPBD Kota Tangerang, Supriyatna menjelaskan, pihaknya menurunkan 5 mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran di lahan kosong RT 003 RW 01 tersebut.

**Baca juga: Kembangkan Kemampuan Anak, Kelurahan Priuk Kota Tangerang Gelar Kampung Anak.

“Untuk antisipasi agar kebakaran tak meluas. Kita turunkan 5 mobil pemadam. Kita berhasil memadamkan kebakaran lahan kosong itu,” bebernya.(Jic)

Kabar6-Ke-17 kalinya dua Majelis Ta’lim di DKM Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Taman Kirana Surya Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang menyantuni ratusan anak yatim dan kaum duafa, Minggu (22/9/2019).

Dalam Acara hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang Burhan SE, para Ketua RT/RW dan sejumlah tokoh masyarakat sePerumahan Kirana Surya.

Ketua panitia Ngadiah, dalam sambutannya mengatakan, dalam santunan ini ada 125 Anak yatim dan 130 kaum Du’afa.

“Ribuan terima kasih saya ucapkan atas kekompakan para pengurus dan kepada semua donatur yang senantiasa memberikan bantuanya baik secara materi, tenaga maupun pemikiran, sebanyak 255 anak yatim dan kaum du’afa yang kita santuni pada hari ini,” ungkap Ngadiah.

Ditempat yang sama Burhan anggota DPRD Tangerang dari fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya pada panita yang telah menggelar acara ini untuk yang ke 17 kalinya, namun disisi lain Burhan menyoroti karang taruna yang ada di lingkup Kirana hampir tak memiliki kegiatan.

“Apa kegiatan karang taruna saat ini? balai warga yang sudah terbangun di Kirana ini hampir engga ada kegiatannya, jangan minta dibangun balai warga kalau yang ada aja ngga ada giatnya, saya berharap karang taruna untuk kedepannya punya program, balai warga yang ada itu bisa dipakai dan kita fasilitasi,” ujar pria kelahiran Tobat Balaraja ini.

Lebih jauh ia menjelaskan, terkait program kerjanya di masyarakat Kirana, dalam satu atau dua tahun kedepan beliau berjanji akan menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan yang belum terselesaikan pada masa jabatannya yang lalu.

“Untuk satu atau dua tahun ini saya terus memaksimalkan kembali pembangunan infrastruktur jalan yang belum selesai,” ujar Burhan.

**Baca juga: Satgas Pantau Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu tokoh masyarakat setempat Endang Susilo mengatakan, kegiatan santunan saat masih dikelola oleh majelis ta’lim di DKM Al-Ikhlas untuk kedepannya kata Endang akan dikelola oleh yayasan.

“Program tahunan ini kedepannya akan dikelola oleh yayasan, kita RW 10 sudah bentuk yayasan Yatim Duafa Ikhlas (Yadu Ikhlas) sekretariatnya di Masjid Al-Ikhlas,” tutup pria asal Lampung ini.(N2P)