Kabar6-Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) memantau dugaan penyimpangan alokasi dana desa di sejumlah desa di Kabupaten Tangerang.
“Ini yang kami pantau untuk ditertibkan,” kata Ketua Satgas DD Bibit Samad Rianto melalui , Minggu (22/9/2019).
Selain itu, Bibit mengatakan, Satgas DD juga akan memantau kerjasama antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang dengan Institute for Development of Economic and Social Empowerment (INDES).
Mantan pimpinan KPK ini mengatakan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang menyiapkan pola pembelajaran akademi desa 4.0 yang harus disampaikan kepada pengelola dana desa secara terpadu.
“Ada beberapa pendapat yang harus kami sinkronkan (terjadi atau berlaku), dan di Kemdes PDTT sedang disiapkan pola pembelajaran akademi desa 4.0. Diharapkan ini materi yang harus disampaikan kepada pengelola dana desa secara terpadu,” ujarnya.
Bibit menambahkan, pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga kemasyarakatan desa yang digelar INDES bekerjasama dengan APDESI Kabupaten Tangerang akan ditelusuri apakah materi yang disampaikan benar atau tidak. Kemudian, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut fiktif atau tidak.
**Baca juga: Operator Desa di Kabupaten Tangerang Keluhkan Biaya Pelatihan Peningkatan SDM 70 Juta.
“Kami Lihat ada larangan tidak (Kerjasama INDES dan Apdesi ) asal tidak materinya dan fiktif tidak kegiatannya,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dugaan penyimpangan alokasi dana desa (DD) terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Tangerang. Tiap desa kabarnya diminta uang sebesar Rp 70 juta untuk pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga kemasyarakatan desa, yang digelar APDESI Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan INDES.
“Jika dikalkulasikan, Rp70 juta per desa, sebanyak 243 desa se-Kabupaten Tangerang hasilnya sekitar Rp17 Miliar lebih. Masa biaya pelatihan sebesar itu,” kata pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang minta namanya dirahasiakan. (Vee/Bam)
