Kabar6-Pembagian uang kompensasi tambang pasir laut untuk warga di Pulau Tunda, Desa Wargasana, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dikabarkan ricuh, Rabu (24/1/2024).
Hal itu terlihat dari video yang beredar di pesan singkat WhatsApp yang diperoleh kabar6.com. Video berdurasi 3 menit 33 detik, memperlihatkan keributan berlangsung.
Sejumlah orang berkumpul di sebuah aula terbuka, terlihat beberapa orang yang diduga emosi dilerai warga lainnya. Tak diketahui secara jelas awal mula pertemuan tersebut bisa ricuh.
Namun berdasarkan keterangan warga setempat kericuhan itu terjadi karena warga menolak uang kompensasi tambang pasir laut harus dibagi dengan lembaga lain.
**Baca Juga:Beredar Foto Spanduk Kemenag Dukung Caleg, Kemenag Lebak: Sedang Diselidiki
Salah satu warga Pulau Tunda Haerudin menuturkan, kericuhan itu terjadi karena warga menolak uang kompensasi tambang pasir laut di bagi dengan beberapa pihak.
Menurut Haerudin, 20 persen uang kompensasi yang keluarkan perusahaan rencana akan dibagi ke lembaga di tingkat desa termasuk kepada warga. Namun ketentuan tersebut tidak disepakati oleh warga, selain itu pembayaran uang kompensasi dari perusahaan kerap dimolor membuat masyarakat emosi.
“Itu masalah pembagian uang kompensasi uang pasir dari perusahaan. Jadi duit itu di undur-undur sampai masyarakat ngamuk, terus (pembagian uang kompensasi) banyak pos-posnya. Jadi masyarakat gak setuju,” kata Haerudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan tim sembilan yang dipimpin oleh Kepala Desa setempat dan warga. Haerudin mengungkapkan, baru dua kali warga mendapatkan uang kompensasi, namun besarnya dianggap tidak sesuai.
“Baru dua kali pembagian, karena kapalnya belum lama beroperasi. Cuman duitnya lambat dan uangnya tidak di bayar full hak masyarakatnya,” tuturnya.
Intinya kata dia, warga meminta uang kompensasi seratus persen untuk warga dan tidak dibagi dengan lembaga lain. Pasalnya berkaca pada tahun 2016, penggunaan uang kompensasi warga tidak jelas juntrungannya, membuat warga tidak percaya lagi.
“Karena pernah kejadian tahun 2016, uang kompensasi itu banyak potongan ini lah itu lah dan ujungnya gak ada yang bisa bertanggung jawab. Sehingga masyarakat gak percaya,”tandasnya.
Kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi beberapa pihak terkait peristiwa tersebut.(Aep)
