1

Bupati Zaki: Galian Tanah Munjul-Solear Bakal Ditutup

Kabar6.com

Kabar6-Galian tanah di kawasan Munjul-Solear Kabupaten Tangerang yang menyebabkan permukaan jalan licin dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, akan segera ditutup.

Hal itu ditegaskan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Dikatakannya, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan segera melakukan penutupan terhadap galian tanah yang berada di wilayah Munjul-Solear.

“Dan, untuk kendaraan truk tidak boleh lagi beroperasi di wilayah itu,” ungkap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Senin (25/2/2019).

Kata Zaki, sudah banyak laporan dari masyarakat tentang kondisi jalanan Munjul-Solear yang kerap dipenuhi bongkahan tanah merah dan disaat turun hujan jalanan tersebut menjadi licin menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

**Baca juga: Wabah DBD, Dinkes: Status KLB Belum Bisa Ditetapkan di Kabupaten Tangerang.

“Pengusaha galianpun terus membandel. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat mending kita tutup saja (galian tanah),” tegas Zaki. (jic)




Wabah DBD, Dinkes: Status KLB Belum Bisa Ditetapkan di Kabupaten Tangerang

Kabar6.com

Kabar6-Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum bisa menetapkan kejadian luar biasa (KLB) terhadap wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang menyerang kawasan itu.

Hal itu diungkapkan Hendra Tarmizi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Dikatakannya, pihaknya belum bisa menetapkan status KLB. Hanya bisa menyebutnya sebagai inciden red (angka kejadian).

Kata Hendra, hingga Sabtu (22/2/2019) sebanyak 85 kasus DBD dari beberapa Puskesmas yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Balaraja dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

“Masyarakat melalui pihak RT dan RW harus tetap menggalakkan Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) dengan melakukan 3M plus, yakni menutup, mengubur dan menguras. Dan jangan lupa gunakan kelanbu saat tidur, oles lotion anti nyamuk di jam-jam nyamuk lagi aktif,” ungkap Hendra, Senin (25/2/2019).

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Saifullah mengimbau, agar masyarakat tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan serta mengelola sampah dengan benar.

**Baca juga: Lukisan Vintage Buatan Nurdin Cocok Jadi Pajangan Cafe.

“RT dan RW harus giat melaksanakan kebersihan lingkungan masing-masing dan terus mensosialisasikan gerakan membuang sampah pada tempatnya,” pungkas Syaifullah. (jic)




Pemkot Tangerang Gelar Pekan Panutan Pajak

Kabar6.com

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menggelar kegiatan Pekan Panutan Pajak yang merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Tangerang ke 26.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dalam arahannya saat memimpin apel pagi pegawai dalam rangka launching Logo MTQ XVI dan Pekan Panutan Pajak menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat sadar dan paham hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot merupakan hasil dari pajak yang dibayarkan.

“Masyarakat bisa bantu untuk monitoring hasil pembanguan yang telah dilakukan. Karena pembangunan bisa dilakukan dengan hasil pajak yang dibayarkan,” ujar Arief di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (25/2/2019).

Arief menambahkan tujuan dilaksanakannya pekan panutan pajak adalah agar masyarakat dapat memahami akan kewajibannya membayar pajak sebagai warga negara dan warga kota Tangerang.

“Dan kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk mensosialisasikannya,” tandasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Herman Suwarman menyatakan selain Pekan Panutan Pajak, Pemkot juga menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaaan (P2) bagi warga Kota Tangerang.

“Penghapusan denda administratif tersebut efektif berlaku dari tanggal 01 Februari-31 Maret 2019,” jelas Herman.

Herman juga menerangkan bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya PBB, terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

“Tahun lalu ditargetkan Rp371 miliar alhamdulillah bisa terealisir Rp392 miliar lebih, dan di tahun 2019 ini targetnya Rp425 miliar,” paparnya.**Baca Juga: Penerapan Parkir Non Tunai di Lebak Molor.

Untuk diketahui, pada kegiatan Pekan Panutan Pajak Pemkot juga menetapkan Prilly Latuconsia yang merupakan artis ternama dan warga Kota Tanagetapkan Prilly Latuconsia yang merupakan artis ternama dan warga Kota Tangerang sebagai Duta Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang 2019. Prilly Latuconsia yang merupakan artis ternama dan warga Kota Tangerang sebagai Duta Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang 2019.(vee)




Penerapan Parkir Non Tunai di Lebak Molor

Kabar6.com

Kabar6-Sistem parkir non tunai di Alun-alun Rangkasbitung yang dilaunching Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, 2 Desember 2018 lalu hingga kini belum juga diterapkan.

Diperkirakan penerapannya bisa dimulai pada awal Februari 2019, akan tetapi Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak mengakui masih ada regulasi yang belum rampung sehingga berakibat pada molornya penerapan sistem tersebut.

“Masih ada regulasi yang belum beres, masih harus dikaji ulang oleh kami dengan pihak perbankan Mandiri dan BJB,” kata Kabid Angkutan, Terminal dan Perparkiran Dishub Lebak, Dudi Mulyadi, Senin (25/2/2019).

Dudi menjelaskan, beberapa hal yang masih harus dikaji itu di antaranya terkait dengan teknis penyetoran dari pihak ketiga selaku pengelola parkir kepada kas daerah (BJB) Pemkab Lebak.

“Kami inginnya itu langsung masuk ke kas daerah, jadi tidak masuk ke rekening pengelola lalu baru disetor oleh mereka ke kas daerah. Ini mengantisipasi agar tidak ada yang mengendap lama, jadi dapat berapa sehari itu langsung masuk kas daerah,” kata Dudi.

Karena kata dia, jika terlebih dahulu masuk ke rekening pengelola (Mandiri) kemudian disetor ke kas daerah maka bisa terkena biaya kliring.

“Ini sedang proses diupayakan oleh pihak bank biar tidak ada biaya tidak ada biaya, jadi istilahnya ke rekening pengelola itu lintas saja, lalu nanti sistemnya bagi hasil. Tetapi masalahnya, kan oleh bank tidak bisa diputuskan di tingkat cabang harus menunggu jawaban dari pusat,” papar Dudi.

Kemudian sambung Dudi, setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), bagi hasil baru bisa dikeluarkan per triwulan.**Baca Juga: Kontroversi Puisi Neno Warisman, Begini Kata Gerindra Banten.

“Nanti kami akan pertemuan lagi dengan pihak Kopala (Koperasi Angkutan Lebak) sebagai pihak pengelola, kalau mereka sanggup per triwulan ya silahkan, kalau tidak kami cari pengelola yang memang siap,” tambahnya.(Nda)




Kontroversi Puisi Neno Warisman, Begini Kata Gerindra Banten

Kabar6.com

Kabar6-Puisi Neno Warisman yang dibacakan saat Munajat 212, menuai kontroversi dan kritik. Salah satunya dari pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Khairiyah, yang berusia satu abad.

Neno diminta segera bertaubat atas puisi yang dibacanya, karena tidak pantas seorang makhluk mengancam Tuhannya dalam hal apapun.

“Arena doa itu erat kaitannya dengan Al Khaufu Minal Jalil, taqwa atau takut kepada Allah, yang bersanding dengan Mahabah rasa cinta dan raja sikap berharap,” kata Ali Mujahidin, Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Senin (25/02/2019).

Sedangkan Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPP Gerindra, membela puisi Neno Warisman. Puisi harus dimaknai secara seni, jangan di artikan secara harfiah apa yang dibacakan dan ditulis.

Jangan lagi diartikan jika tidak ada yang memilih Prabowo-Sandi, maka tidak ada yang menyembah Allah SWT di Indonesia.**Baca Juga: ASN di Banten Diduga Tak Netral Jelang Pemilu 2019.

“Saya sudah konfirmasi bahwa itu tidak ada maksud melecehkan, apalagi kemudian membuat seolah-olah tidak ada yang menyembah ketika tidak ada yang memilih,” kata Sufmi, saat ditemui usai peresmian kantor DPW Gerindra Banten, di Kota Serang, Senin (25/02/2019).(dhi)




Begini Keterangan Saksi Pelapor ke Gakumdu Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Hari ini Sentra Gakumdu Kota Tangerang Selatan memanggil pelapor beserta saksi-saksi kasus nyawer duit di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong. Laporan itu terkait kampanye relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Jokowi – Ma’aruf Amin yang dituding melakukan pidana pemilu.

Adapun pihak pelapor adalah dari Solidaritas Advokat Penjaga Demokrasi 5 Sila (Sapda 5) menghadirkan tiga orang saksi. Mereka melaporkan bukan hanya Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98 saja, tapi juga Iwan Rahayu selaku Ketua Tim Kampanye Daerah Kota Tangsel.

“Kami melaporkan karena patut diduga telah terjadi pelanggaran pemilu. Pelakunya JARI 98,” ujar Koordinator Tim Advokat Sapda 5, Papang Supandi di kantor Bawaslu Kota Tangsel, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, terlapor kepergok bukan hanya menyebar duit pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu saja ke massa kampanye yang datang. JARI 98 dianggapnya telah melakukan kampanye hitam.

“Dugaannya itu terkait pelanggaran pemilunya itu, penghasutan terhadap masyarakat, menghasut masyarakat untuk tidak mencoblos Prabowo dan caleg-calegnya,” ujarnya.

Tiga saksi tersebut masing-masing bersaksi atas pembagian uang dari atas panggung atau “nyawer”, pembagian uang sebelum berangkat ke acara dan yang mengikuti acara itu.

“Karena waktu kampanye itu dia membagi-bagikan duit Rp 50 ribuan.”

“Kalau yang sebelum berangkat dikasih uang Rp 100 ribu, dengan menukarkan fotokopi KTP,” paparnya.

Pasal yang diadukan adalah pasal 280 ayat 1 huruf d dan J tentang larangan dalam kampanye pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.**Baca juga: Lukisan Vintage Buatan Nurdin Cocok Jadi Pajangan Cafe.

Sedangkan sanksinya ada di pasal 521 dan 523 pada Undang-Undang yang sama dengan hukuman terberat penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta.(yud)




Lukisan Vintage Buatan Nurdin Cocok Jadi Pajangan Cafe

Kabar6.com

Kabar6-Memanfaatkan kayu palet limbah, Nurdin Yusuf, seniman lukis asal Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tetap melukis siluet dan karikatur di media kanvas kayu palet.

Menurut Nurdin yang membuka gallery di Jalan Raya Serpong Roda Hias, lukisan-lukisan vintage ini sangat serasi menjadi dekorasi di café, bar, ruang tamu, terras rumah dan ruangan lainnya.

Pria yang mulai berkarir di duna kanvas sejak 2000 silam ini sudah melukis di media palet beragam gambar siluet dan karikatur dan sudah menjadi pajangan cantik di beberapa café, bar, restoran kawasan Tangerang dan Jakarta.

“Yah namanya juga pelukis, apa saja bisa dituangkan kedalam kanvas sesuai inspirasi dan mood. Selain melukis kaligrafi dan lukisan alam, saya juga kerap membuat lukisan vintage ini,” ungkap Nurdin kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

**Baca juga: Nikmati Klapertaart Super Lembut di Hotel Santika Premiere ICE BSD.

Ada beberapa lukisan vintage yang sudah laris manis di pasaran. Seperti lukisan vintage basket, mobil VW, wajah spiderman, vespa dan banyak lainnya. (fit)




Kabupaten Tangerang Butuh 18 Ribu Anggota Linmas Untuk Amankan Pilpres

kabar6.com

Kabar6-Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum yang bakal digelar 17 April 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memangku masih mengalami kekurangan jumlah tim pengamanan dari Perlindungan Masyarakat atau Linmas.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, saat ini Kabupaten Tangerang hanya memiliki kurang dari 2.000 personil Linmas untuk pengamanan Pemilu sedangkan kebutuhannya mencapai 18 ribu personil.

“Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara mencapai 9000 lokasi, maka estimasi Linmas yang kerahkan sebanyak 18 ribu, dimana setiap TPS bakal diisi oleh dua orang anggota Linmas,” terangnya usai bertemu wartawan dari Pokja WHTR, Senin (25/2/2019).

Jumlah TPS ini meningkat drastis bila dibandingkan dengan TPS pada Pemilukada kemarin, yang hanya berkisar 4 ribuan TPS.

“Lonjakan jumlah TPS mencapai 100 persen dari jumlah TPS Pilkada, sehingga membutuhkan petugas dalam jumlah besar,” terang Zaki.

Zaki menjelaskan, jika untuk menutupi alokasi kekurangan jumlah personil dirinya akan mengerahkan petugas kelurahan dan kecamatan serta masyarakat yang direkrut, untuk di karyakan menjadi anggota Linmas selama Pemilu mendatang.

“Kita berkordinasi dengan KPU untuk menutupi kekurangan personil Linmas ini, dimana staf kelurahan dan kecamatan semuanya akan di berdayakan menjadi pasukan Linmas, demi menjaga Kamtibmas Pemilu,” paparnya.**Baca juga: Tarif Ambulans RS Kartini Rangkasbitung Bikin Warga Miskin Menjerit.

Sebelumnya KPU menggelar simulasi Pemilu dilapangan Kantor Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pada Minggu (24/04), dimana dalam simulasi tersebut dibutuhkan waktu lebih dari 13 jam, untuk menggelar Pemilihan umum, Mulai dari proses pencoblosan hingga penghitungan kertas surat suara pemilu.(Rani)




DLHK Kabupaten Tangerang Bakal Periksa Usaha Pemotongan Ayam di Curug Sangereng

Kabar6.com

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang segera lakukan pemeriksaan terhadap usaha pemotongan ayam yang berada di tengah pemukiman daerah Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua.

Hal itu diungkapkan Syaifullah Kepala DLHK Kabupaten Tangerang. Dikatakannya, pihaknya baru mengetahui perihal usaha pemotongan ayam yang berada di tengah pemukiman warga itu.

“Mohon maaf kita baru tahu kabar ini (usaha pemotongan ayam). Segera kita akan cek ke lokasi,” jelas Syaifullah, Senin (25/2/2019).

**Baca juga: Pemotongan Ayam di Pemukiman, Pol PP: Ada Mekanisme Lakukan Penyegelan.

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Tangerang. “Segera saya akan koordinasi dengan dinas kesehatan dan pol pp,” bebernya. (jic)




Tarif Ambulans RS Kartini Rangkasbitung Bikin Warga Miskin Menjerit

kabar6.com

Kabar6-Tarif ambulans Rumah Sakit Kartini Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dirasa sangat memberatkan oleh masyarakat tidak mampu.

Agar jenazah anaknya bisa diantar ke rumah, Keyot (40) seorang janda warga Kampung Tipar Desa Majasari, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak harus merogoh kocek sebesar Rp1.550.000.

“Mahal banget, tapi mau enggak mau harus saya bayar biar jenazah anak saya bisa segera dibawa ke rumah,” tutur Keyot kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Keyot terpaksa membayar tarif yang dirasanya sangat mahal karena mengkhawatirkan terhadap kondisi jenazah anaknya yang masih berusia 7 tahun jika tidak segera dibawa pulang.

“Apalagi kata petugas rumah sakit kalau tidak segera dibawa jenazah anak saya akan di oven, saya tambah takut kenapa-kenapa. Makanya, duit yang seharusnya untuk biaya yang lain saya pakai untuk bayar ambulans asalkan anak saya cepat dibawa,” tuturnya.**Baca juga: Bupati Zaki Minta Sinergitas Pokja WHTR Bisa Perangi Hoax.

“Ya bagi saya masyarakat kecil biaya itu mahal banget, kalau mungkin sekitar Rp500 ribuan enggak terlalu keberatan,” imbuhnya.(Nda)