Kabar6- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang menduga adanya oknum camat dan kepala desa di wilayah tersebut yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dugaan ini berdasarkan temuan PMII bahwa oknum-oknum tersebut mengarahkan dukungan kepada calon presiden (capres) tertentu dan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Pandeglang.
Rouf Ansyori, aktivis PMII Kabupaten Pandeglang, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan bukti kuat terkait keterlibatan oknum camat dan kepala desa dalam politik praktis.
“Sangat disayangkan momentum demokrasi yang ditunggu-tunggu masyarakat pada 14 Februari 2024 ini ternyata dicederai oleh oknum-oknum dari tingkat kecamatan sampai kepala desa yang terlibat intervensi dalam pemilihan pilpres sampai dprd kabupaten,” kata Rouf dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).
Rouf menjelaskan, seharusnya para pejabat tersebut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi dengan memberikan edukasi positif kepada masyarakat.
**Baca Juga: Satu TPS di Rangkasbitung Direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang
“Namun faktanya di lapangan tidak seindah yang kita harapkan. Banyak oknum yang terang-terangan mengarahkan masyarakat kepada beberapa calon. Saya khawatir pola seperti ini akan berkepanjangan sampai pemilihan umum mendatang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rouf mendesak aparat penegak hukum (APH), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, dan Bupati Pandeglang untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat.
“Kami mendorong APH, Bawaslu, KPU, DPMPD, dan Bupati Pandeglang untuk tegas menyikapi persoalan oknum kepala desa dan harus segera merekomendasikan sanksi yang berlaku,” tegasnya.
Rouf juga mengingatkan kepada para pemuda dan mahasiswa untuk melek dan menyikapi persoalan ini.
“Jika persoalan ini tidak ditindaklanjuti, kemungkinan besar dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali,” tandasnya.(Aep)
