Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo turut menyoroti penegakan Peraturan Daerah (Perda) 8 tentang larangan prostitusi. Penegakan tersebut dibutuhkan lintas koordinasi dari berbagai pihak.
“Tidak mungkin hanya Satpol PP saja yang bergerak. Perlu melibatkan lintas koordinasi berbagai pihak misalnya, KPAI, kepolisian, para tokoh ulama, tokoh masyarakat,” ujar Gatot Wibowo kepada wartawan, Senin (1/10/2021).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan prostitusi sampai kapan pun akan tetap ada, apalagi di era digitalisasi ini. Seperti prostitusi online yang belakangan kian marak.
“Namun bukan tidak bisa dicegah, tugas peran serta masyarakat bersama meminimalisir terjadinya praktik-praktik prostitusi. Peran masyarakat dioptimalkan dilingkungan, Ketua RT/RW mendata bila ada aktivitas yang mencurigakan,” ungkapannya.
“Ini bukan pekerjaan Satpol PP dan aparat hukum lainnya saja. Tugas kita bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.
Kata Gatot, DPRD selalu mendukung kegiatan yang dilakulan aparat penegak hukum dalam menegakan Perda No 8 tersebut. Meski kewenangan-kewenangan itu berada diwilayah kedinasan, akan tetapi terkait anggaran pihaknya siap membantu bila dibutuhkan.
“Untuk kegiatan operasional itu kan mungkin mereka (Satpol PP) membutuhkan biaya. Intinya kita support para aparat penegak hukum yang melakukan kegiatan positif dalam upaya menegakan aturan,” terangnya.
Sebelumnya, beredar kabar diduga dua oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang terciduk oleh petugas saat melakukan razia prostitusi online di kost-kostan di Kota Tangerang. Dua oknum itu tengah bertugas menyamar sebagai pelanggan untuk menjebak pekerja seks komersial (PSK).
**Baca juga: Bertambah 180 PTM SD di Kota Tangerang Dibuka
Disisi lain, Gatot mempertanyakan tindakan oknum Satpol PP Kota Tangerang yang terciduk dalam razia prostitusi pada pekan kemarin itu.
“Kalau itu patut dipertanyakan. Apakah benar mereka sedang melakukan penyamaran, atau tidak. Apakah sesuai SOP atau tidak?,” tandasnya. (Oke)
