1

Konflik Internal, Begini Sikap Tokoh KNPI Tangsel

kabar6.com

Kabar6-Konflik internal yang sedang terjadi di dalam organisasi DPD KNPI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat perhatian banyak pihak. Persoalan dipicu dari adanya kebijakan restrukturisasi kepengurusan hingga berbuntut desakan penujukan caretaker.

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kota Tangsel, Yanuar akhirnya bersikap dan angkat bicara. Pandangannya itu telah disampaikan pada rapat pimpinan daerah (Rapimda) yang digelar di aula Kecamatan Setu, akhir pecan kemarin.

“Tapi posisi saya sebagai MPI saya ada di tengah teman-teman,” kata Haji Awang, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi kabar6.com, Rabu (19/9/2018).

Ia menegaskan tidak berpihak kepada ketua DPD KNPI Kota Tangsel versi surat keputusan lama maupun baru. Baginya tidak ada kelompok pengurus dan anggota yang miskin atau kaya.

Awang bilang, kepentingan dirinya ada dan berdiri di aturan Pertimbangan Organisasi (PO) dan AD/ART. Kedua produk aturan ini baginya menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi induk kepemudaan ini.

“Saya hanya meluruskan administrasi organisasi yang salah dilakukan oleh seorang ketua,” tegasnya sambil memperlihatkan salinan draft dua produk aturan KNPI Kota Tangsel.

Awang menambahkan, dirinya tak bisa mencegah para pengurus organisasi kepemudaan yang punya hak suara ingin membawa konflik internal ini ke DPD KNPI Provinsi Banten.

Menurutnya, ia hanya punya dua kepentingan sehingga harus menyatakan sikap. Yakni, menjaga marwah KNPI serta menyelamatkan organisasi yang dianggap telah membentuk serta membesarkan dirinya.**Baca jug: Anggota DPRD Tangsel Bantu Pengobatan Endang.

“Makanya susah kalo KNPI kayak dianggap perusahaannya,” tambah Haji Awang.(yud)




Anggota DPRD Tangsel Bantu Pengobatan Endang

kabar6.com

Kabar6-Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Edi Mamat membantah jika Endang, pasien infeksi adalah sepupunya.

Soalnya, disalah satu media online diberitakan jika Endang, warga Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara merupakan sepupu dari politisi partai Gerindra tersebut.

“Tidak benar itu,” tegas Edi pada Rabu, (19/9/2018).

Bahkan, kata dia, Endang dirawat dan diurusi oleh keluarganya. Terutama istrinya.

“Sebelumnya Puskesmas sudah tangani Endang. Tapi, kadang Endangnya enggan berobat ke puskesmas,” ujarnya.

Saat ini kata dia, Endang sudah ditangani secara intensif di RSU Tangsel. Sakit yang diderita Endang masih diobservasi.

“Ada infeksi di kakinya. Saat ini kondisinya sudah membaik,” terangnya.

Sementara, warga setempat Adun menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak seimbang. Kondisi yang sebenarnya tidak seperti ini yang diberitakan.

“Istri dan keluarga Endang juga ikut merawat,” terangnya. **Baca juga: Wah, Endang Ternyata Saudara Sepupu Anggota DPRD Tangsel.

Hanya saja, Adun menyayangkan kurang tanggapnya pihak Kelurahan yang telat menandatangani surat keterangan tidak mampu (SKTM). Serta tidak tinggal sebatang kara seperti yang diberitakan.

“Sebelum ramai diberitakan, kita sudah melayangkan SKTM. Tetapi, tidak kunjung ditandatangani lurah,” tandasnya.(fit)




Peduli Sosial, Karang Taruna Tangsel Berikan Sumbangan Pada Bencana Lombok

kabar6.com

Kabar6-Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Karang Taruna Tangsel melakukan pelepasan pengiriman bantuan bagi korban bencana lombok di Kantor Dinas Sosial, Serpong, Tangsel pada Rabu, (19 /9/2018).

Menurut Kepala Dinas Sosial Tangsel, Wahyunoto, Karang Taruna Kota Tangsel merupakan salah satu organisasi sosial yang memiliki Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina oleh Dinsos Tangsel.

“Dinas sosial sangat mengapresiasi kepedulian dan tanggap bantuan terhadap korban bencana Lombok. Sebagai organisasi sosial, Karang Taruna Kota Tangsel berhasil mengaktualisasikan keberadaanya,” bebernya.

Lanjutnya, tidak hanya bagi masyarakat Tangsel, Karang Taruna bahkan mampu mengirim bantuan bagi korban bencana Lombok yang digalang dan dihimpun dari kepedulian kader Karang Taruna maupun warga Tangsel pada umumnya.

Sementara, Sekjen Karang Taruna Tangsel Fikri YP mengatakan bahwa bantuan tersebut berupa logistik, sembako, dan perlengkapan balita yang berjumlah kurang lebih satu mobil elf.

Bantuan ini berasal dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan di pertigaan Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru, Ciputat. Yang berlangsung selama tiga minggu.

“Kami menggelar bantuan ini karena Karang Taruna adalah organisasi sosial yang bergerak atas dasar kepedulian sosial, karenanya musibah bencana Lombok ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua sebagai organisasi sosial,” ungkapnya.**Baca juga: Seleksi CPNS, BKPP Tangsel: Hari Ini Baru Pengumuman.

Bantuan tersebut dikirim langsung oleh pengurus yang berangkat melalui jalan darat. Karang Taruna Tangsel sudah koordinasi dengan pengurus Karang Taruna Lombok dan juga pemuda Lombok.(Hms/BL)




Seleksi CPNS, BKPP Tangsel: Hari Ini Baru Pengumuman

Kabar6-Bursa lowongan 238.015 kursi CPNS mulai digelar hari secara serentak se-Indonesia. Pemerintah pusat telah mematok jumlah kuota pelamar yang akan diterima untuk ditugaskan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya sebanyak 118 kursi.

“Hari ini baru pengumuman saja,” ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Sri Juli Rahayu kepada kabar6.com ditemui di kawasam pusat pemerintahan, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Rabu (19/9/2018).

Dijelaskan, pengumuman seleksi pendaftaran CPNS memuat informasi tentang kuota kursi dan formasi lowongan yang tersedia. Sedangkan tahapan pendaftaran baru akan digelar mulai Rabu, 26 September mendatang.**Baca Juga: Operasi Cipkon, Polsek Rajeg Sita Miras.

“Pengumuman dan pendaftaran bisa dilihat di website resmi,” jelas Juli. Menurutnya, ke-118 kursi CPNS yang tersedia diperuntukan bagi formasi tenaga bidang pendidikan, kesehatan dan teknis.(yud)




Ini Kronologis Mobil Pick-up Hangus Terbakar di BSD

kabar6.com

Kabar6-Identitas dan keberadaan supir mobil pick-up warna hitam bernopol B 9126 NUD sudah ditemukan. Mobil naas itu hangus terbakar saat melintas di Jalab Taman Tekno 2, Kelurahan/Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) petang tadi.

Kapolsek Setu, AKP Fredy Yudha mengungkapkan, supir mobil pick-up bernama Dedi Irawan, 34 tahun. Pengemudi memastikan bahwa kebakaran bukan dipicu oleh puntung rokok miliknya yang dibuang sembarangan.

“Saya ralat keterangan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi bukan karena puntung rokok, sopir melempar dan jatuh ke bak belakang mobil,” ungkapnya lewat keterangan resmi yang dikirimkan ke kabar6.com, Selasa (18/9/2018) malam.

Fredy menjelaskan, pengemudi mobil pengangkut tumpukan limbah kardus bekas menerangkan kepada polisi bahea saat sedang berkendara mengalami mati mesin. Laju mesin mobil mati mendadak.

Dedi langsung turun dari kemudi. Supir yang berdomisili di Kampung Setu RT 017 RW 004, itu pun coba memeriksa kondisi mesin mobil.

“Kemudian korban mencoba menghidupkan mobil tersebut namun keluar asap putih dan percikan api dari kap mesin mobil,” jelas Fredy menirukan ucapan Dedi.

Hanya dalam hitungan menit kobaran api cepat membesar. Dedi yang panik melihat mobilnya terbakar memilih menjauh dari titik api sehingga ia sempat dikira melarikan diri.

Fredy bilang, kobaran api sampai menyebabkan mobil pick-up hangus terbakar. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh satu unit mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel.**Baca juga: Operasi Cipkon, Polsek Rajeg Sita Miras.

“Diduga penyebab kebakaran akibat Korsleting atau arus pendek listrik pada mesin mobil,” tambahnya.(yud)




Puntung Rokok Supir Hanguskan Mobil Pikap di BSD

Kabar6-Senjata makan tuan. Peribahasa tersebut tepat disematkan atas insiden terbakarnya satu mobil yang sedang melintas di Jalan Taman Tekno, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada petang tadi.

Mobil pikap warna hitam bernopol B 9126 NUD yang mengangkut limbah kardus bekas terbakar. Hanya sekejap, kobaran api yang cepat membesar membuat kendaraan angkutan tersebut menjadi gosong.

“Itu kelalaian supir. Dia merokok dan puntung jatuh ke bak belakang,” ungkap Kapolsek Setu, Ajun Komisaris Fredy Yudha saat dikonfirmasi kabar6.com, Selasa (18/9/2018).

Dijelaskan, identitas supir belum diketahui. Sebab pengemudi memilih kabur saat insiden kebakaran menghanguskan mobil pikap yang dikemudikannya.

Fredy bilang, insiden kebakaran terjadi persis di depan Taman Tekno 2. Saat kejadian mobil sedang melintas dari kawasan Puspiptek atau Pasar Serpong menuju ke arah Rawa Buntu BSD.**Baca Juga: Pemkot Tangsel Mesti Transparan Soal 7 PNS Koruptor.

“Api sudah dapat dipadamkan oleh mobil pemadam milik Dinas Pemadam Kebakaran Tangsel,” jelasnya.(yud)




Mediasi Buntu, Disnaker Tangsel Anjurkan Tempuh PHI

kabar6.com

Kabar6-Mediasi antara PT Raja Top Food dan pihak karyawan yang diwakili DPC SBSI 1992 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan (Tangsel) masih belum menemukan titik terang.

Hal itu diungkapkan Agustin Bastaman, Moderator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Tangsel.

Dia mengatakan, jika tetap tidak ada titik terang dalam mediasi tersebut, maka selanjutkan akan didorong ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

“Kita anjurkan aja temen-temen buruh dan pihak PT Raja Top Food ke PHI kalau memang terus menerus ga ada kesepakatan. Mau ga mau UU 13 Tahun 2003 tentang industrial ya akan di tempuh lewat PHI” ucap Agustin bastaman saat dihubungi lewat telepon selularnya, Selasa (18/9/2018).

Ketua DPC SBSI 1992, Yulianto menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuangkan hak-hak karyawan PT Raja Top Food walau sampai ke PHI. **Baca juga: Dinas Sosial Tangsel Evaluasi Data Warga Pengguna Kartu KPM PKH.

“Kami sebagai serikat DPC SBSI 1992 akan tetap memperjuangan hak karyawan , perusahaan harus tetep memberikan kejelasan hak karyawan apa bila memang mau di relokasi. Jangan main pindah-pindahkan aja, ini karyawan bukan anak ayam,” pungkas Yulianto.

Sementara, saat kabar6.com menghubungi HRD PT Raja Top Food, dua nomor selularnya dalam keadaan mati. (jicris)




Dinas Sosial Tangsel Evaluasi Data Warga Pengguna Kartu KPM PKH

kabar6.com

Kabar6-Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar acara sosialisasi yang bertajuk monitoring dan evaluasi pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bagi warga Tangsel yang memiliki program keluarga harapan (PKH).

Acara yang digelar di Restauran Situ Gintung, Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Cirendeu, Ciputat Timur, diikuti oleh puluhan warga yang memiliki permasalahan saldo kosong rupiah di bank pemerintah, Selasa (18/9/2018).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Tangsel, Salbini, SH, M. Si, kepada kabar6.com mengatakan, acara tersebut sedang mengevaluasi warga yang tercatat di Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami sedang mengevaluasi semua kartu program keluarga harapan, selama 1 tahun ini, ada saldo yang masih 0. Dan ada juga yang belum punya kartu PKH. Saya berharap warga mempunyai dan mengkonfirmasi pihak bank untuk mengetahui saldonya masing-masing ke bank BNI,” tegas Salbini. **Baca juga: Walikota Tangerang Imbau PDAM Tirta Benteng Segera Lakukan Penetrasi ke Masyarakat.

Salbini juga menjelaskan, bahwa data pemilik program PKH tersebut terus meningkat. “Data yang kami miliki, sepanjang tahun 2016, pengguna PKH ini mencapai 3.293 keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.175 KPM, artinya ada penambahan sebanyak 1.882 warga. Dan di tahun ini bertambah lagi menjadi 8.408 keluarga penerima manfaat,” tutupnya. (Adt/Aji)




Prona Terindikasi Pungli, Begini Kata Bang Ben

kabar6.com

Kabar6-Perihal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau istilah dulunya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diduga terindikasi pungli, Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie angkat bicara.

Bang Ben, (sapaan akrabnya) menegaskan bahwa keluhan masyarakat yang dimintai uang saat penerimaan Prona terindikasi pungli.

“Saya tegaskan program tersebut jelas tidak di pungut biaya. Jika ada biaya, itu jelas merupakan pungli,” tegas Bang Ben melalui sambungan Whatsapp kepada kabar6.com, Selasa (18/9/2018).

Benyamin juga menambahkan, jika benar terbukti pungli pada jajarannya, akan di serahkan kepada pihak berwajib untuk segera diproses.

Dan akan di bahas sanksinya melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tangsel. **Baca juga: Masyarakat Tangsel Keluhkan Dugaan Pungli Program PTSL Presiden Jokowi.

“Ya, jika terbukti ada pungli dalam jajaran di bawah, akan kami serahkan kepada Polres Tangsel untuk memprosesnya, dan mengenai sanksinya, akan kami bahas melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan,” tutupnya. (Adt)




Masyarakat Tangsel Keluhkan Dugaan Pungli Program PTSL Presiden Jokowi

kabar6.com

Kabar6-Warga Tangerang Selatan (Tangsel) cukup berbahagia dengan pembagian sertifikat gratis yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Setidaknya 5.100 sertifikat gratis di bagikan langsung dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau istilah dulunya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Program pemerintah pusat yang langsung di bagikan Presiden Jokowi ini, sempat mengalami beberapa hambatan di lapisan bawah masyarakat Tangsel, dan diduga hampir seluruh kelurahan terindikasi pungli.

Salah seorang warga Kelurahan Serua, Midah mengatakan, bahwa pihaknya dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000 untuk biaya administrasi.

“Iya, terkait asal tanah saya dari surat akte jual beli (AJB) dan alhamdullilah ikut program prona ini harapannya bisa menjadi sertifikat. Tapi saya bayar kok pak, 1,5 juta untuk sebidang tanah seluas kurang lebih 80 meter,” katanya, Selasa (18/9/2018).

Lain lagi yang dialami Budi, pemuda asal Jombang ini. Bahkan berkas penting surat-surat tanah tersebut hilang di kelurahan. **Baca juga: Komplotan Jambret Ditangkap Polres Tangsel, 1 Ditembak.

“Saya telusuri berkas orang tua saya atas lahan seluas 827 meter ke Kelurahan Jombang, dan juga BPN Tangsel, guna mendapatkan salinan copy surat-surat saya yang hilang. Mereka saling melempar perihal hilangnya berkas. Padahal, dalam pendaftaran di awal, saya sudah menyerahkan untuk ikut program prona, ada sejumlah uang yang di minta dengan alasan untuk penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam mengurus Prona ini. Dan hingga saat ini berjalan 2 bulan, masih belum jelas,” tegas Budi. (adt)