Kabar6-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten, Didih M Sudih mengaku dalam waktu dekat ini akan menggelar sosialisasi tentang pentingnya menjaga netralitas ASN pada waktu pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Banten 2020 mendatang.

Sosialisasi akan dilakukan secara road show bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang akan menggelar Pilkada.

Tidak hanya ASN, lanjut Didih, para Kades juga akan dibidik pihak Bawaslu agar tidak ikut terlibat dalam pemenangan salah satu calon yang ikut gelaran Pilkada pada daerah yang akan digelar.

“Kita akan mulai Road show, sosialisasi nanti, menggandeng Pemprov dan Pemda diempat Kabupaten/kota. Biasanya ASN dan kepala desa yang menjadi perhatian kita,” kata Didih, Senin (25/11/2019).

Untuk diketahui, empat daerah Kabupaten/kota di Provinsi Banten, direncanakan pada tahun 2020 nanti akan menggelar Pilkada serentak bersama daerah lainnya se-Indonesia.

Keempat daerah itu antaranya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, terakhir adalah Kota Tangsel.

Nantinya, lanjut Didih, hasil monitoring indek kerawanan ditiap-tiap daerah yang akan menggelar Pilkada, juga akan dirilis pada awal tahun 2020 akan datang.

Hal itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya selama pelaksanaan dan tahapan selama Pilkada serentak di Provinsi Banten.

Meski begitu, Didih tidak menampik jika indeks kerawanan Pilkada di Provinsi Banten mengalami fluktuatif.

Hal itu berkaca dari pengalaman sebelumnya, mulai tahun 2017, 2018 dan 2019, indek kerawanan Pilkada di Provinsi Banten yang mengalami pasang surut.**Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Antara UU Pemilu Dan UU Pilkada Sendiri Tak Seirama.

“Di 2017 Banten waktu di Pilkada masuk 5 besar, malah ke 3 atau 4. Tapi waktu 2019, semua daerah di Kabupaten/Kota Banten tidak ada yang masuk 10 besar, kecuali tangsel versi kepolisian,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Menghadapi kontestasi politi pada gelaran Pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu dihadapkan dengan persoalan antara Undang-undang (UU)pelaksanaan Pemilu dengan UU Pilkada yang dinilai belum semuanya sinkron.

Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, berdasarkan analisa terhadap dua UU tersebut, pihaknya menilai masih ada nomenklatur diantara keduanya yang tidak sama, baik mengenai pemaknaan serta waktu pelaksanaannya dilapang.

Fritz mencontohkan seperti Pasal 565 UU Pemilu yang mengatakan, Bawaslu Kabupaten/kota hasil UU nomor 15 tahun 2011, itu dapat ditetapkan menjadi Bawaslu sebagaimana ditetapkan UU nomor 7 tahun 2017.

Namun, pada UU 15 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemilu sendiri belum mengatur adanya Bawaslu di tiap Kabupaten/kota, adapun hanya Panwas Kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut Fritz, mengenai waktu penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon, kata Firtz, pada UU Pilkada penanganan pelanggaran hanya diberi tenggat waktu selama lima hari (3 hari plus 2 hari), sementara di UU Pemilu selama 7 hari plus 14 hari, atau total keseluruhan menjadi 21 hari.

Atas segala perbedaan tersebut, lanjut Firtz, perlunya kodifikasi UU leduanya agar antara UU Pemilu dan Pilkada bisa sama.

“Bawaslu ingin, andaikan ada perubahan UU Pilkada dan Pemilu, agar pengawasan sama, pelaksanaan sama, proses penanganan pelanggaran juga sama. Sehingga hal apa yang diatur oleh UU Pemilu, hal itulah juga yang diatur pada UU Pilkada,” kata Firtz, Senin (25/11/2019).

Kendati nama antara Panwaslu dengan Bawaslu berbeda. Namun, kata Firtz, secara langsung UU menterjemahkan bahwa Panwas sebagaimana dimaksud UU 15 tahun 2011 Bawaslu adalah Panwas.

“Baca mengenai sejarah pada UU 15 tahun 2011 mengenai Panwas. Panwas itu sendiri adalah sebagai lembaga untuk melakukan pengawasan Pilkada dan Pemilu. Karena pada tahun 2011, konsep Pilkada dan Pemilu adalah satu,” katanya.

Adanya perbedaan tersebut,diharapkan bisa segera diselesaikan lewat kursi di DPR RI 2020 nanti, agar kedua UU tersebut sejalan.

Terkait judisial reviw antara UU Pemilu dan UU Pilkada yang saat ini masih terus berjalan di Mahkamah Konstritusi (MK), Firtz berharap bisa segera menemui titik temu antar kedua UU tersebut, dengan harapan pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 nanti, semuanya sudah menjadi clear, tidak ada satu apapun yang akan menjadi perdebatan.**Baca juga: KNPI Banten Tunjuk Carateker Kabupaten/Kota Tangerang.

“Terkait judisial review yang saat ini tengah dilakukan pada UU nomor 10, agar nomen klatur panwas sebagaimana yang dimaksud adalah sama dengan Bawaslu. Dan saat ini.proses sidangnya sudah masuk tahap akhir. 2 Desember tinggal mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Hari ini, tepat dengan peringatan Hari Guru Nasional. Sebanyak 45 pelajar dari berbagai sekolah di Banten di amankan oleh Polres Serang Kota, karena hendak tawuran. Tawuran tersebut sudah direncanakan sejak Minggu malam, 24 November 2019.

Mereka ditangkap diberbagai lokasi di Banten, yakni di daerah Pakupatan dan Ciwaru Kota Serang. Lalu lokasi ketiga di daerah Waringinkurung, Kabupaten Serang, yang kesemuanya berada di wilayah hukum Polres Serang Kota.

“Secara spontanitas. Motifnya ingin memberikan kado berdarah, dimana PGRI sedang berulang tahun ke 74,” mata Wakapolres Serang Kota, Kompol Mi’rodin, ditemui di Mapolres Serang Kota, Senin (25/11/2019).

Puluhan pelajar itu berasal dari berbagai sekolah di Kota Serang dan Kabupaten Serang, yakni SMK Fatahillah Kabupaten Serang, SMK PGRI 1 Kota Serang, SMK PGRI 3 Kota Serang, SMK Prisma Kota Serang, SMK 2 Pandeglang, SMK Insan Cendekia, SMK PGRI Kragilan, SMP PGRI Kragilan, dan SMP 2 Kramatwatu.

“Dari 45 yang ditangkap, empat orang nya merupakan pelajar yang sudah di DO (Drop Out) atau dikeluarkan. SMK PGRI bersama teman-teman sekolah lainnya, akan menyerang SMK Fatahillah,” terangnya.

Sedangkan nomor handphone yang berada di dalam aplikasi WA dan di duga otak pelaku perencanaan tawuran, sudah dikantongi pihak kepolisian dan akan di usut oleh tim cyber Polres Serang Kota. Para pelajar masih di data dan membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.

**Baca juga: Guru Honorer Banten Kerja Nyambi, Khawatir Pikirannya Bercabang.

Dari puluhan pelajar yang hendak tawuran ini, di amankan dua buah gir motor yang sudah di ikat, dua buah celurit sepanjang 35 centimeter (cm), satu buah golok sepanjang 40 cm hingga celurit sepanjang satu meter. Menurut Mi’rodin, dari para pelajar ini belum ada yang mengakui kepemilikan senjata tersebut.

“Pelajar sudah kita data dan sidik jari. Begitu juga membuat surat perjanjian. Mereka bisa kita pulangkan sampai dijemput oleh orangtuanya. Kalau tidak dijemput, tidak akan kita lepaskan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Menyusul banyaknya guru honorer di Provinsi Banten yang terpaksa harus nyambi kerjanya selain mengajar, Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf (FAY) mengkhawatirkan kejadian tersebut sapat mempengaruhi kepada siswa.

Bagaimana tidak, akibat gaji kecil yang diterima setiap bulannya tersebut, pastinya akan membuat cara berfikir guru honorer menjadi bercabang, guru honor harus berfikir bagaiamana bisa mengajar dan bagaiaman bisa makan.

“Akibatnya, cara berfikirnya bercabang bagaiamana bisa mengajar dan bagaiaman bisa makan,” kata Fay, kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, tidak sedikir guru honor yang nyambi jadi tukang ojek kerja serabutan. “Yang harusnya kan mereka fokus,” katanya.

Atas kejadian tersebut, lanjut Fay, pemeribtah harus segera turun tangan dalam mencarikan jalan keluarnya dan harus menjadi perhatian bersama.

Bukan hanya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi juga menjadi perhatian pemeirntah pusat.

“Berbicara guru itu kan mulai dari level SD, SMP hingga SMA. Walaupun sudah ada pembagian tugasnya lewat rumah tangga pemerintah masing-masing,” katanya.

Pada sisi lain, lanjut Fay, memasuki era revolusi industri 4.0 dimana guru dituntut untuk kreatif masih berbanding terbalik dengan pendapatan yang masih minim. Ia juga meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat kebijakan yang berpihak pada guru honorer.

“Ini kan guru dituntut kreatif tapi incomenya nggak naik, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akibatnya cara berfikirnya bercabang,”tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Al Kosim mengatakan, sejak diterbitkannya Undang-undang (UU) Guru dan dosen nomor 14 tahun 2015, nasib guru honorer di Provinsi Banten masih miris.

Gaji yang diterima guru honorer di Provinsi Banten, khususnya SD dan SMP masih jauh dari kata cukup. Bahkan, dinilai belum manusiawi.

“Kalau melihat UU Guru dan dosen disitu mengatakan harus digaji layak dan manusiawi. Namun, kenyataannya, sampai saat ini masih banyak yang menerima Rp300 ribu, bahkan ada juga yang Rp 150 ribu, bergantung jumlah siswanya,” kata Martin, kepada kabar6.com.

Padahal, kata dia, banyak guru honorer di Provinsi Banten telah mengabdikan dirinya dalam mencetak putra-putri terbaik di Provinsi Banten, hingga berpuluh tahun lamanya. Namun, nasibnya sendiri belum begitu diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat maupun di daerah.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah pusat bisa lebih memprioritaskan guru honorer agar bisa segera diangkat menjadi ASN atau PPPK, melihat pengalamannya selama menjadi guru hingga puluhan tahun, sedangkan kepada Pemda, agar bisa mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk keperluan upah guru honorer agar bisa dinaikan dan layak.

**Baca juga: Gaji Guru Honor Belum Manusiawi, Pemerintah Tak Serius Tegakkan UU Guru Dan Dosen.

“Namun kenyataannya dilapangan berbeda. Guru honor terpaksa harus jualan cilok, ngojek untuk menutupi kebutuhan hidup. Sementara, nasibnya belum jelas kapan akan diangkat,” katanya.

Menurutnya, kejadian tersebut tidak hanya dialami guru honor di Provinsi Banten. Namun, disejumlah daerah lain juga mengalaminya, khususnya daerah pelosok.

Menurutnya, ada juga guru honorer yang rela mengajar meski hanya mendapatkan upah hanya berkisar Rp 50 ribu. Semua itu dilakukan demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

“Saya ucapkan selamat hari guru,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Atlet angkat besi asal Provinsi Banten Rizki Juniansyah berhasil memecahkan rekor dunia remaja pada Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta 16-25 November 2019.

“Rizki yang tampil di kelas 73 kg putra memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Banten Deden Apriandi, Senin (25/11/2019).

Atas capaian tersebut, Deden mengaku bangga terhadap prestasi yang diraih, termasuk atlet lain yang terjun pada ajang Popnas 2019. Khusus untuk Rizki, kebanggaan Banten bertambah, karena yang bersangkutan berhasil memecahkan rekor dunia remaja atas namanya sendiri.

“Saya mengapresiasi keberhasilan Rizki yang berhasil memecahkan rekor dunia, termasuk terhadap atlet lain yang juga berprestasi pada ajang Popnas. Keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi atlet asal Banten, yang dipersiapkan pada event lain, seperti PON Papua,” katanya.

Menurut Deden, ada dua hal yang perlu dicatat dari keberhasilan pria asal Kota Serang memecahkan rekor dunia remaja.

Pertama, kata dia, Rizki mampu memperbaiki prestasinya, sehingga mampu memecahkan rekor atas namanya sendiri. Kedua, ternyata atlet Banten mampu bersaing di level dunia, khususnya cabang angkat besi.

Ditanya tentang strategi dalam menyiapkan atlet berprestasi, khususnya Rizki yang meraih medali emas, sekaligus memecahkan rekor dunia, kata Deden, tidak terlepas dari pembinaan rutin para atlet, terutama saat persiapan Popnas XV.

Kunci keberhasilan lainnya, dalam pelatihan angkat besi dan sejumlah cabang lainnya, para pelatih sudah menggunakan metode sport science atau metode dengan menggunakan ilmu pengetahuan dalam bidang olah raga.

Deden mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Universitas Dipenogoro, Semarang Jawa Tengah.

“Penggunaan sport science untuk membantu meningkatkan potensi atlet, baik dari sisi fisiologi, psikologi, maupun biomekanika. Oleh karena pelatih akan mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan atlet akan diketahui melalui alat. Termasuk risiko cedera para atlet. Ke depan, diharapkan semua cabang sudah menggunakan sport science,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kontingen Banten berhasil memperbaiki peringkat perolehan medali Popnas XV di Jakarta 16-25 November 2019.

**Baca juga: Isu Netralitas ASN dan Hoax Masih Menghantui Pilkada Serentak 2020, Termasuk Banten.

Pada Popnas kali ini, Banten berhasil menempati posisi keenam dalam klasemen akhir perolehan medali, dengan meraih 9 emas, 7 perak, dan 15 perunggu atau total 31 medali.

Sedangkan, pada Popnas di Jawa Tengah pada tahun 2017, kontingen Banten hanya menempati peringkat ketujuh.

Adapun, atlet Banten yang berhasil mempersembahkan emas antara lain Rizki Juniansyah pada cabang angkat besi kelas 73 kg putra; Petrus Khrisna Putra Suarlembi, cabang taekwondo under 45 kg putra; Rifki Naufal Putra Ramadhan cabang taekwondo under 73 kg putra; karate kata beregu putri dan Clement Satya Widya Wina cabang taekwondo under 59 kg putra; Adit (atletik), Dila Pupita Supriyadi (judo) dan lain-lain.(Den)

Kabar6–Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada perhelatan pilkada serentak 2020 mendatang. Bukan hanya soal netralitas, Bawaslu juga memfokuskan diri terhadap pengawasan politik uang dan berita-berita hoax.

Diketahui, terdapat empat kabupaten/kota di Banten yang akan menyelenggarakan pilkada, yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Secara nasional, tercatat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 mendatang.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, setidaknya terdapat tiga segmentasi yang masih menjadi fokus pengawasan Bawaslu pada pilkada serentak yaitu, netralitas ASN, TNI dan Polri, poltik uang dan ujaran kebencian (hoax).

“Kita melihat dari beberapa indeks kerawan pemilu (IKP) yang lalu, dugaan adanya netralitas ASN, TNI dan Polri, politik uang dan hoax masih mendominasi pelanggaran pidana pemilu pada pemilu 2020,” kata Fritz saat ditemui usai menjadi narasumber pada acara eksaminasi Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemilu di salah satu Hotel di Kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (25/11/2019).

Saat ditanya IKP untuk pilkada 2020 mendatang, Fritz mengaku belum bisa menyebut apa saja yang menjadi indikator kerawanan pemilu. Ia beralasan, dalam menentukan IKP harus melakukan survey ke lapangan.

**Baca juga: Gaji Guru Honor Belum Manusiawi, Pemerintah Tak Serius Tegakkan UU Guru Dan Dosen.

“Saya belum bisa banyak omong. Karena kita harus melihat data dari daerah. Kita harus turun ke lapangan, interview (wawancara), lalu dikompilasi mana (daerah) yang dineks (kerawanan) tinggi. Tapi yang jelas IKP akan kita luncurkan pada Januari 2020 mendatang,” jelasnya.(Den)

Kabar6-Juru bicara (jubir) mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, Mujizatullah Gobang Pamungkas, mendatangi Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto, Senin (24/11/2019)

Maksud dan tujuan Mujizatullah tersebut tidak lain untuk menanyakan rencana Pujiyanto secara langsung, terkait rencannya yang ingin maju pada gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 nanti, sebagai Balon Wakil Bupati Pandeglang, agar bisa mendampingi Irna Nurulita, sebagai balon Bupati Pandeglang kedepan nantinya.

Hal itu sebagaimana yang tersiar disurat kabar ebelumnya, Pujiyanto menyatakan kesiapannya untuk ikut Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 nanti, dan menyatakan siap untuk mendampingi Irna.

Untuk diketahui, Pujiyanto sendiri saat ini menjabat sebagai ketua Komisi II hasil Pemilu 2019 kemarin.

Selain menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto juga saat ini aktif sebagai ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Serang.

“Makanya saya datang kemari (ke Kota Serang,red), untuk menanyakannya secara langsung ke Pujiyanto,” kata jubir mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Kusuma, Mujizjmatullah Gobang Pamungkas, di salah satu Cafe di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (25/11/2019).

Secara pribadi Mujizamatullah mengaku sudah sejak lama mengenal sosok Pujiyanto, sehingga tidak asing baginya jika berhadapan langsung dengan Pujiyanto.

Atas rencana Pujiyanto yang mengatakan akan maju pada gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, sebagai balon Wakil Bupati Pandeglang agar bisa disandingkan dengan Irna, Mujizjmatullah menyambut positif atas wacana tersebut agar keduanya bisa bergabung, untuk melawan pesaing yang lain.

Meski begitu, Mujizatullah masih mempertanyakan keseriusan dari Pujiyanto, hal itu menyusul sampai saat ini Pujiyanto belum tercatat di Parpol manapun, agar bisa menjadi balon Wakil Bupati Pandeglang dari partai yang dipilihnya.

“Jika itu benar. Kita lihat saja keseriusan Pujiyanto melalui penjaringan Parpol nantinya. Apakah akan mendaftar?,” katanya, seraya menambahkan, jika Pujiyanto tidak kunjung mendaftarkan dirinya di Parpol yang akan dipilihnya nanti, pihaknya mengaku tidak segan akan menggelar karpet merah untuk Pujiyanto.

Sentara itu, Pujiyanto mengaku telah bulat akan maju pada gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun depan, agar bisa disandingkan dengan Irna Nurulita.

Hal itu dikatakannya, sama percis dengan pernyataan dirinya yang menyatakan siap untuk mendampingi Irna Nurulita pada gelarab Pilkada Pandeglang tahun depan, melawan pesaing lain, dan beredar luas diberita-berita sebelumnya.

“Pasti. Ada tiga parpol yang akan saya daftarkan diri, agar bisa mendampingi Bu Irna,” tegasnya.**Baca juga: Gaji Guru Honor Belum Manusiawi, Pemerintah Tak Serius Tegakkan UU Guru Dan Dosen.

Terkait domisilinya saat ini ada di Kota Serang, lanjut Pujiyanto, hal itu bukan alasan baginya agar bisa ikut memajukan Kabupaten Pandeglang kearah yang lebih baik lagi.

“Gak masalah. Siapapun yang akan ikut, itu tisak ada batasan, mau dari manapun asalnya. Dan kebetulan keluarga besar saya pun asli orang Pandeglang,” tandasnya.

Dengan mengusung kaum milenial, Pujiyanto optimis bisa mendampingi Irna Nurulita agar bisa menang pada Pilkada 2020 yang akan datang.(Den)

Kabar6-Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten menunjuk caretaker KNPI Kabupaten dan Kota Tangerang, Minggu (25/11/2019) malam.

Dimana, untuk caretaker KNPI Kabupaten oleh Dwi Nopriadi, sedangkan caretaker KNPI Kota Tangerang kepada Ridwan.

Dimana, caretaker tersebut ditugaskan untuk menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten/kota Tangerang dalam mempersatukan pemuda di dua wilayah tersebut.

Ketua DPD KNPI Ali Hanafiah mengatakan, dasar penunjukan caretaker karena ketua KNPI Kabupaten dan Kota Tangerang sebelumnya kurang melakukan langkah koordinasi dengan DPD KNPI Banten.

“Ini langkah strategis dari DPD KNPI Banten dalam rangka berjalannya organisasi. Maka, kami memandang perlu adanya penujukan caretaker ini,” katanya.

Atas penunjukan caretaker tersebut, dirinya berharap kedua KNPI untuk Wilayah Kabupaten/kota Tangerang tersebut bisa menyatukan Pemuda Tangerang, dan segera melakukan Musda menentukan ketua Definitif.

Sementara itu ketua caretaker KNPI Kabupaten Tangerang, Dwi Nopriadi menuturkan sebagai warga Kabupaten Tangerang dirinya melihat pemuda di Kabupaten Tangerang sudah merasa kenyang tidak menimbulkan produktivitas terhadap pembangunan di daerah.

“Artinya dinamisasi pemuda di Kabupaten Tangerang tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemerintah ketika sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah nilai gregetnya terhadap kepemudaan ini tidak berkembang dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu setelah setelah penunjukan karateker ini, dikatakan Dwi yang pertama akan dilakukan adalah membangunkan kembali Kabupaten Pemuda Kabupaten Tangerang untuk lebih bisa bersaing lagi.

“Pemuda jangan dinina bobokan oleh fasilitas yang diberikan pemerintah. Kita akan terlebih dahulu menyatukan Pemuda dan menyamakan persepsi dengan KNPI yang lama,” ujarnya.

“Kita akan komunikasi duduk bersama bagaimana menyamakan persepsi agar pemuda ini bisa mendorong pembangunan di Kabupaten Tangerang dan pemuda menjadi lebih dinamis, lebih produktif tidak monoton,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu Ketua caretaker KNPI Kota Tangerang Ridwan, menuturkan setelah penunjukan caretaker ini pihaknya siap untuk segera melaksanakan Musda.**Baca juga: Budayakan Hidup Bersih, RSUD Kota Tangerang Gelar Lomba Cuci Tangan.

“Paling lambat satu bulan ini setelah kita lakukan konsolidasi di daerah akan melaksanakan Musda. Karena targetnya satu bulan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Bakal Calon (Balon) Bupati Pandeglang Krisyanto dan Hendra Pranova, bersilaturahmi dengan pengurus perguruan silat TTKDH, sekaligus bertepatan dengan milad ke 68 peguron tersebut, yang berlangsung di Kampung Cisolong, Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten.

Vokalis Jamrud dan petani madu leuweung itu ternyata kader sekaligus murid TTKDH yang sudah lama melintang, di musik aliran keras atau rok di Indonesia sejak era 90’an.

“Beliau (Ketum Satgas TTKDH Suhada), mengapresiasi saya dan Kang Hendra yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang,” kata Krisyanto, Senin (25/11/2019).

Krisyanto sangat berharap kalau Satgas TTKDH memberikan dukungan kepada dirinya dan Hendra Pranova, berkontestasi dalam Pilkada Pandeglang melalui jalur independent. Sehingga bisa membawa perubahan bagi tanah leluhurnya, sekaligus tempat orang tuanya bermukim sejak kecil hingga saat ini.

“Ketua Umum Satgas TTKDH mengapresiasi saya dan Kang Hendra maju dalam Pilkada tahun depan. Insha Allah di dukung oleh TTKDH untuk membawa perubahan di Pandeglang,” terangnya.

**Baca juga: Gaji Guru Honor Belum Manusiawi, Pemerintah Tak Serius Tegakkan UU Guru Dan Dosen.

Krisyanto yang selalu akrab dengan kacamata hitam nya mengaku bangga diterima dengan baik dan menjadi bagian keluarga besar TTKDH selama bertahun lamanya. Sehingga bisa terus menjaga kearifan lokal dalam dunia persilatan.

“Menjaga seni budaya tjimande yang notabene adalah kearifan lokal yang harus terus di jaga agar generasi muda mengenal dan mencintai kearifan lokal tersebut,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Al Kosim menilai gaji guru honorer di Provinsi Banten belum layak, khususnya guru honorer SD dan SMP. Bahkan dinilai belum manusiawi.

Menurutnya, sejak diterbitkannya Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, implementasi dilapangannya dinilai belum maksimal, agar guru honorer di semua wilayah bisa sejahtera.

Penerapan UU guru dan dosen dinilai belum dijalankan layaknya UU tentang ketenaga kerjaan, agar buruh bisa mendapatkan upah yang layak, melalui penetapan Upah Minimal Provinsi (UMP) sebagai batas bawahnya dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai acuan pemerintah Kabupaten/kota.

Atas kondisi tersebut, pihaknya menilai pemerintah belum serius dalam menerapkan UU guru dan dosen agar sesuai, seperti penerapan yang dilakukan pemerintah mengenai penerapan gaji buruh.

“Undang-undang itu (guru dan dosen,red) tidak diberlakukan diinstansi pemerintah, terutama dinas Pendidikan. Kalau UU ketenagakerjaan jelas diterapkan ke pabrik-pabrik dan industri. Tapi kenapa UU guru dan dosen ini Kemendikbud ini tidak menerapkannya?,” keluhnya.

**Baca juga: Gaji Guru Honorer di Banten Belum Manusiawi.

Selain itu, lanjut Martin, pihaknya juga mengkritisi kebijakan dari pusat, yang seharusnya, bisa lebih memprioritaskan guru honorer agar bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK, melihat masa kerja guru homorer yang sudah tidak sebentar. Guru honorer di Banten banyak yang mengajar sudah lebih dari 10 tahun tahun lamanya, namun tak kinjung diangkat-angkat.

Untuk memenuhi kebutuhannya, sambung Martin, tidak sedikit guru honorer di Provinsi Banten yang berjualan, ngojek dan kerja serabutan agar bisa tetap mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa.

“Saya mengucapkan selamat hari guru,” tandasnya.(Den)