Kabar6-Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang menggeruduk Kantor Bupati Serang, Rabu (8/11/2023).

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 sebesar 20 persen. Pasalnya UKM saat ini belum bisa mensejahterakan para buruh di Kabupaten Serang. Besarnya investasi di Indonesia hingga 40 persen, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para buruh.

“Kita masih di miskin oleh sistem,” teraik orator aksi di mobil komando.

Sementara, Ketua Forum Solidaritas Buruh Cikoja (FSBC) mendesak kenaikan UMK 20 persen atau Rp5,4 juta di tahun 2024. Angka tersebut kata Rizal sudah dilakukan perhitungan secara matang, salah satu indeks investasi di Indonesia yang mencapai 40 persen.

Upah sebesar Rp4,5 juta yang diterima, para buruh kerap ditakut-takuti jika perusahaan bakal hengkang dari Kabupaten Serang. Padahal faktanya banyak perusahaan ingin berinvestasi.

“Di wilayah Cikoja ada beberapa titik industri yang sedang dibangun. Namun upah sebesar Rp4,5 juta kita selalu ditakut-takuti jika perusahaan akan pergi dari Kabupaten Serang,” tegas Rizal orasinya.

**Baca Juga: DPRD Kirim 3 Nama Jadi Pj Wali Kota Tangerang ke Kemendagri, Ini Daftar Nama-namanya!

Rencana penetapan upah di tahun depan harus dikawal. Apalagi penetapan UMK tahun ini akan berbeda pasca adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terus dipaksa oleh pemerintah.

“Kawan-kawan jangan lengah, tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya, karena Omnibus Law yang terus dipaksa oleh pemerintah,” kata Ketua Aliansi Sekretariat buruh Kabupaten Serang Asep Saefulloh.

Para buruh menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk Tahun 2024. Untuk itu Asep mengajak para buruh untuk menggalang kekuatan dari berbagai organisasi buruh di Kabupaten Serang maupun Banten untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

“Ini lebih dibumbui oleh pengusaha dan penguasa, oleh kepentingan orang yang tidak mau buruh mendapatkan upah layak,”tegasnya.(Aep)

Kabar6- Pemkab Serang akhirnya buka suara soal kasus oknum pegawai di Setda Serang melakukan dugaan penipuan dengan modus proyek fiktif membuat korban rugi hingga Rp 555 juta.

Oknum pegawai berinisial NW (28) itu membuat dokumen pengadaan rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) dengan nilai Rp340.000.000 dan pengadaan tenaga ahli untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Banten senilai Rp549.000.000. Belakang diketahui dua proyek tersebut fiktif.

Asisten Daerah (Asda) III Sekda Serang Ida Nuraida menjelaskan, pelaku berstatus tenaga honorer di Sekda Serang dan kini sudah dipecat karena melakukan pelanggaran disiplin tiga bulan lalu.

“Dia tenaga honorer, karena melakukan indispliner sekitar 3 bulan lalu sudah kami berhentikan karena tidak masuk kerja,” kata Ida di aula TB Sam’un, Rabu (8/11/2023).

Ida menegaskan, dua proyek tersebut tidak ada, namun pelaku hanya memanipulasi dokumen proyek. Sehingga Ida berkesimpulan jika dokumen yang mencatut namanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) palsu.

**Baca Juga: Siaga Rawan Bencana, BPBD Tangsel Pasang Rambu Informasi di 49 Kelurahan

“Itu kami nyatakan dokumen itu palsu, karena tidak ada di kami dokumen semacam itu,”tegas Ida.

Pelaku kata Ida, hanya merekayasa dokumen hingga nama proyek sendiri yang tidak pernah ada di Setda Serang. Atas kasus tersebut, Ida mengaku sudah diperiksa oleh penyidik Polres Serang Kota atas laporan yang dibuat korban.

“Jadi itu akal-akalan yang bersangkutan untuk menipu saja dalam hal ini,” terangnya.

Sebelumnya, Seorang perempuan bernama Monika Purnama diduga menjadi korban penipuan proyek fiktif di Pemkab Serang. Akibatnya penipuan tersebut korban mengalami kerugian hingga mencapai setengah miliar.

Dugaan penipuan itu terjadi saat korban dikenal oleh rekannya berinisial AM yang mengaku memiliki teman sebagai pegawai di Setda Serang berinisial NW (28). Pelaku disebut-sebut kerap memegang proyek pemerintahan.

Dari situ korban dijanjikan mendapatkan proyek di pemeliharaan rumah dinas (Rumdin) di Pemkab Serang senilai Rp340.000.000. Monika diminta untuk menjadi pemodal dengan keuntungan mendapatkan 10 persen dari nilai proyek.

“Awal sudah memberikan uang sebesar Rp 340 juta,” kata Monika kepada wartawan di Kota Serang, Selasa (7/11/2023).(Aep)

Kabar6- Badan Pusat Statistik (BPS) Banten merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten per Agustus 2023. TPT di Banten sebesar 7,52 persen.

Berdasarkan berita resmi statistik BPS Banten, sebanyak 488 ribu warga Banten menganggur. Kabupaten Serang menempati urutan pertama TPT di Banten dengan presentase sebesar 9,94 persen.

Disusul oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 9,05 persen dan Kabupaten Lebak sebesar 7,58 persen dan paling rendah berada Kota Tangerang Selatan sebesar 5,81 persen.

TPT di Kabupaten Serang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 10,61 persen. Kendati dengan, Kabupaten Serang puncaki TPT di kabupaten kota di Banten.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah ungkap biang kerok pengangguran di Kabupaten Serang menjadi tertinggi di Banten. Berdasarkan hasil diskusi dengan BPS, penyumbang pengangguran di daerahnya berasal dari para pencari kerja yang menetap di Kabupaten Serang.

Menurutnya, setelah mereka menetap di Kabupaten Serang selama 6 bulan dan tidak memiliki pekerjaan, maka dia tercatat pengangguran di Kabupaten Serang, sehingga data tersebut bukan berdasarkan KTP warga setempat.

**Baca Juga: Korban Penipuan Proyek Fiktif di Pemkab Serang Rugi Hingga Setengah Miliar

“Dia bisa bertahan di sini lebih dari 6 bulan dan belum mendapatkan pekerjaan itu masuk ke kategori pengangguran di Kabupaten Serang,” kata Tatu, Rabu (8/11/2023).

Sebagai daerah industri, Kabupaten Serang menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Ditambah lagi, biaya hidup di daerahnya terbilang relatif kecil di bandingkan dengan Kabupaten Tangerang. Sehingga memungkinkan para pencari kerja menetap lebih lama di Kabupaten Serang.

“Untuk bertahan lama di Kabupaten Serang sangat memungkinkan para pencari kerja yang belum punya pekerjaan dia menetap di sini bertahan nanti pas di sensus masuk pengganguran,”terangnya.

Pemkab Serang lanjut Tatu sudah berupaya membuka lapangan kerja dari berbagai potensi diantaranya pertanian, pertanian bahkan membuka program penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

“Tapi kita berusaha terus dengan segala upaya di dinas tenaga kerja dengan membuat program link andmesh antara SMK dengan industri kita terus upayakan,”pungkasnya.(Aep)

Kabar6- Seorang perempuan bernama Monika Purnama diduga menjadi korban penipuan proyek fiktif di Pemkab Serang. Akibatnya penipuan tersebut korban mengalami kerugian hingga mencapai setengah miliar.

Dugaan penipuan itu terjadi saat korban dikenal oleh rekannya berinisial AM yang mengaku memiliki teman sebagai pegawai di Setda Serang berinisial NW (28). Pelaku disebut-sebut kerap memegang proyek pemerintahan.

Dari situ korban dijanjikan mendapatkan proyek di pemeliharaan rumah dinas (Rumdin) di Pemkab Serang senilai Rp340.000.000. Monika diminta untuk menjadi pemodal dengan keuntungan sebesar 10 persen dari nilai proyek.

“Awal sudah memberikan uang sebesar Rp 340 juta,” kata Monika kepada wartawan di Kota Serang, Selasa (7/11/2023).

Bukanya mengembalikan uang dan keuntungan yang dijanjikan, namun pelaku menawarkan kembali satu proyek pengadaan belanja tenaga ahli kafilah pada MTQ tingkat Provinsi Banten senilai Rp549.000.00.

“Proyek pemeliharaan rumah dinas, dari proyek ini belum selesai, tapi sudah nawarin lagi proyek MTQ yang totalnya 549 juta,” kata Monika.

Kemudian pelaku meminta Monika mengirimkan uang kembali sebesar Rp 215 juta dengan dalih untuk menutupi kekurangan pada proyek MTQ yang sebelumnya sudah diada sebesar Rp 340 juta dari proyek pemeliharaan Rumdin.

Sehingga total uang yang dikirimkan Monika kepada pelaku totalnya mencapai Rp 555 juta. Peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2023.

“Dia bilang dari pada kita transfer, ini kan mau ngambil proyekan MTQ, Monik nambahin aja ke dia jadi nilai proyek yang MTQ sebesar 555juta, ditutup dari rumdin Monik tambah ke dia, jadi yang Rumdin ini yang mangkrak, soalnya dananya ga kembali ke Monik, Monik malah nambah ke dia buat MTQ,”bebernya.

**Baca Juga: Potensi Melimpah, Bupati Tatu Ingin Perikanan di Kabupaten Serang Jadi Produk Unggulan

Setelah itu Monika mengaku mulai curiga setelah pelaku kerap menghubungi untuk meminjam uang dan menawarkan beberapa proyek kembali. Permintaan itu lantas ia tolak karena dua proyek sebelum satu itu belum selesai.

Puncaknya sekitar 30 Juni 2023 lalu, setelah rekannya datang dan meminta maaf jika dua proyek yang dijanjikan NW ternyata fiktif alias tidak ada di Setda Serang.

“Terus habis itu AM dateng ke rumah dan NW juga menyusul ke rumah. Waktu itu bilang ada itikad baik untuk mengembalikan uang, terus dia bilang tapi kalau mau bikin laporan silahkan saja katanya siap pasang badan,” katanya.

Monik menjelaskan, setelah diberikan waktu beberapa hari untuk pengembalian sejumlah uang. Tetapi pada faktanya usai diberikan waktu pelaku tak kunjung mengembalikan uang tersebut.

“Saya sudah memberikan waktu, katanya mau mengembalikan uangnya, tapi sampai sekarang orangnya tidak ada kabar,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum menerima laporan terkait adanya penipuan proyek fiktif di Setda. Tatu akan mengkonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Proyek fiktif saya belum dengar laporannya, nanti saya tanya ke PU,” kata Tatu.

Namun Tatu tak percaya jika proyek fiktif itu terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Jika benar terjadi, oknum tersebut ingin berurusan dengan penegakan hukum.

“Kalau PU sih gak mungkin rasanya, kalau itu pengen diborgol namanya,”tandasnya.(Aep)

Kabar6- Kabupaten Serang menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Banten, mulai dari ikan hasil laut, dan tawar. Namun sejauh ini potensi tersebut belum dikelola dengan baik.

“ikan ini yang seharusnya bisa menjadi unggulan di Kabupaten Serang tapi sekarang ini kita belum mencapai ke sana,”ungkap bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di acara Serang Aquatic Festival 2023 di pendopo Bupati, Selasa (7/11/2023).

Seperti hasil produksi ikan bandeng, padahal menurut Tatu hasil produksi ikan bandeng asal Kabupaten Serang memiliki rasa cukup enak. Namun ikan bandeng belum menjadi icon Kabupaten Serang dan kalah populer dengan daerah lain.

Padahal lahan tambak di Kabupaten Serang cukup luas yang tersebar di seperti Kecamatan Pontang, Tanara dan Tirtayasa bisa menjadi pusat budaya ikan bandeng dan udang vaname

“Ikan bandeng kita enak enggak bau tanah, tapi kalau nyebut ikan bandeng, orang langsung (ingat bandeng) Surabaya,”ungkap Tatu.

**Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 402 Juta, Bekas Pj Kades di Solear Ditangkap

Selain tambak, Kabupaten Serang memiliki garis pantai cukup panjang di 8 dari 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Termasuk kualitas air tawar yang bisa dikembangkan.

Serang Aquatic Festival yang digelar Dinas Perikanan Kabupaten Serang diharapkan menjadi wadah informasi untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Serang.

Sementara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana mengatakan, Serang Aquatic Festival 2023 merupakan bentuk kolaborasi antar semua pihak untuk mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Serang.

“Tindak lanjutnya nanti ada outputnya, kita sama-sama menyatukan persepsi untuk mengembangkan perikanan,” ucapnya.

Zaldi mengakui jika ikan bandeng hasil produksi kabupaten Serang belum dikenal secara regional dan baru dikenal di masyarakat lokal.

“Kalau bandeng sudah dikenal oleh masyarakat serang, tapi kita bicara regional seperti Jakarta (belum). Kita juga selain memperkenalkan kepada masyarakat, budidaya kita ingin lebih bagus lagi,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Bakal Calon Bupati Serang dari Partai Golkar Andika Hazrumy menyebut sektor pertanian harus kembali menjadi primadona, khususnya di Kabupaten Serang. Hal itu merujuk kepada potensi wilayah Kabupaten Serang hampir sebagian besarnya ada di sektor pertanian.

“Dari 140 ribuan hektar luas wilayah kabupaten serang, 40 ribuan hektarnya itu sawah. Belum lahan pertanian non sawah. Jadi jelas potensinya di pertanian, dan ini harus dikejar lagi produktivitasnya,” kata Andika kepada pers usai acara sosialisasi balon kepala daerah dan calon legislatif Kabupaten Serang dari Partai Golkar di Kecamatan Ciomas, Minggu 5 November 2023.

Andika yang adalah Wakil Gubernur Banten 2017-2022 itu sebelumnya dalam acara tersebut mengatakan akan mempriotitaskan pembangunan di sektor pertanian jika kelak terpilih menjadi Bupati Serang.

Diungkapkan Andika, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini terjadi tren penurunan di sektor pertanian. Selain jumlah lahan pertanian yang menyusut karena alih fungsi menjadi pemukiman dan industri, juga menurunnya minat petani untuk tetap menekuni bercocok tanam. “Survey-survey BPS (badan pusat statistik menyebutkan jmlah lahan pertanian dan jumlah penduduk yang menekuni pertanian relatif menurun setiap tahunnya,” papar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I DPP Golkar itu.

Secara umum penurunan tersebut kata Andika dapat dimaklumi karena kurang menariknya sektor pertanian mengingat kepada harga hasil panen yang cenderung tidak menguntungkan. Hal itu berbanding terbalik dengan mahalnya biaya untuk melakukan aktivitas produksi pertanian yang di antaranya meliputi mahalnya harga pupuk, benih, serta ongkos tenaga kerja penggarap lahan.

“Belum lagi sekarang El Nino, kekeringan lahan di mana-mana, air saja susah. Ya, wajar kalau kemudian pilihannya tidak menanami lahan pertanian,” imbuhnya.

Padahal, lanjut pria yang juga menjabat Ketua Karang Taruna Banten ini, sebelumnya sektor pertanian pernah sangat menjadi primadona penduduk Indonesia termasuk di Kabupaten Serang. Harga-harga komoditas pertanian yang relatif baik, didukung dengan ketersediaan pupuk dan benih yang memadai bahkan telah membuat Indonesia swasembada pangan dan menjadi negara pengekspor komoditas pertanian.

Terkait keinginannya mengembalikan sektor pertanian menjadi primadona, khususnya di Kabupaten Serang Andika menyebut harus dilakukannya strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendeknya adalah membenahi tata niaga komoditas pertanian sehingga petani mendapatkan harga yang menguntungkan setiap kali panen.

“Khusus untuk padi ada daerah di Jawa Tengah saya lupa kabupaten apa, mereka tata niaga hasil panennya dikelola KUD (koperasi unit desa) yang bisa menjamin harga jual gabah mereka bagus. Kita harus pelajari itu dan juga menerapkannya untuk komoditas selain padi,” paparnya.

Peran koperasi seperti KUD dimaksud, kata Andika, juga bisa dimaksimalkan untuk urusan hulunya sebagai penyedia pupuk dan benih serta kebutuhan produksi pertanian lainnya.

“Kaitan pupuk ini juga harus mulai diproyeksikan agar penggunaan pupuk organik kembalo dominan. BUMD (badan usaha milik daerah) seharusnya bisa berperan di sini,” jelasnya.

Untuk komoditas non padi, lanjut Andika, upaya membuat harga jual menjadi lebih menguntungkan bagi petani di antaranya adalah dengan melakukan hilirisasi, di mana hasil panen tidak dijual mentah-mentah, melainkan melalui proses pertambahan nilai terlebih dahulu.

Dengan menguntungkannya harga hasil komoditas pertanian melalui tata niaga dan hilirisasi hasil panen serta kemudahan-kemudahan lainnya dalam proses produksinya, Andika yakin sektor pertanian kembali akan menjadi primadona.

“Jadi petani mending ngolah lahannya dari pada dijual untuk perumahan atau industri kalau bertani lebih menguntugkan,” imbuhnya.

**Baca Juga: Janur Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang Diduga Berpotensi Korupsi di RSUP Dr. Sitanala

Sementara itu lanjutnya, strategi jangka panjang yang harus dilakukan adalah dengan melakukan regenerasi profesi petani.

Sebagaimana petani generasi sebelumnya yang sudah banyak beralih profesi, kata Andika, lebih-lebih lagi generasi penerusnya. Saat ini generasi muda cenderung lebih banyak yang memilih untuk menekuni profesi selain petani meski berasal dari keluarga petani.

Beruntungnya, lanjut dia, saat ini sudah mulai bermunculan gerakan petani milenial yang merancang cara-cara pertanian modern sehingga bertani menjadi jauh lebih mudah dengan penggunaan teknologi, dan sama menguntungkan dengan profesi-profesi lainnya dengan membuat tata niaga hasil panen sendiri serta melakukan hilirisasi hasil panennya.

“Wabah petani milenial ini harus disebarluaskan. pemerintah daerah harus turun dengan kebijakan dan program juga anggaran yang bisa mendukung bermunculannya petani-petani milenial tadi,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, kata dia, pemerintah daerah harus pro aktif dalam membidani kelahiran sekolah-sekolah kejuruan pertanian atau kejuruan berbasis profesi di lingkungan di mana sekolah tersebut berada.

“Terkait pendirian dan pengelolaannya saya kira memang kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait atau pemerintah provinsi ya, tapi pemerintah kabupaten bisa pro aktif mendorong kelahiran sekolah-sekokah kejuruan pertanian dan sejenisnya dengan melakukan pemetaan kebutuhan dan pengajuan,” paparnya.

Dengan kombinasi gerakan petani milenial dan lulusan-lulusan sekolah kejuruan pertanian yang terampil, Andika meyakini, sektor pertanian akan kembali menjadi primadona sebagai pilihan profesi bagi genarasi muda di masa mendatang.(Red)

Kabar6- Tiga nama menjadi kandidat calon Pejabat Walikota Serang yang akan menggantikan Safrudin yang akan habis pada 5 Desember 2023.

Tiga pejabat yang masuk bursa Pj Walikota Serang yakni, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin, Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri dan Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi Hartawan.

Deden mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi jika dirinya masuk menjadi salah satu kandidat yang bakal di usulkan menjadi Pj Walikota Serang menggantikan Syafrudin.

Namun jika benar, Deden mengaku terlebih lebih dulu akan melapor terlebih dulu ke pejabat gubernur Banten Al Muktabar dan pimpinan DPRD.

**Baca Juga: Dinkes Tangsel Sebut Wabah Cacar Monyet Transmisi Lokal

“Kalau memang itu sudah resmi diusulkan dan disampaikan atau informasi kepada saya saya akan lapor ke pimpinan-pimpinan,” kata Deden, Senin (5/11/2023).

Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), Deden mengaku siap ditugaskan dan ditempatkan dimana saja, termasuk di menjadi Pj Walikota Serang.

“Saya itu PNS yang siap untuk ditempatkan dan ditugaskan apa aja. Jadi kalaulah memang pimpinan menugaskan saya untuk itu ya saya akan menjalankan dengan baik,”ungkap Deden.

Deden mengaku sejak kecil tinggal di Kota Serang, ia kerap kerap berdiskusi dengan para anggota DPRD setempat berkaitan dengan Kota Serang. Kecuali berkaitan dengan calon Pj Walikota.

“Banyak kawan disana, kita diskusi biasa aja itu seringlah kita lakukan tapi untuk PJ belum ada komunikasi,”tandasnya.(Aep)

Kabar6- Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar bakal menyiapkan sanksi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) jika ada pekerjaan fisik molor dari waktu yang telah ditentukan.

Sejauh ini, Pj Gubernur mengaku terus menantau beberapa pembangunan fisik di wilayah yang tengah dikerjakan Pemprov Banten seperti di Tangerang, Anyer Kabupaten Serang.

“Ada mekanisme administrasi di situ lalu mekanisme reward dan punishment juga bagi organisasi perangkat kerja daerahnya,” kata Al Muktabar di pendopo gubernur, Senin (5/11/2023).

Menurutnya, secara administrasi pelaksanaan pembangunan kegiatan fisik sepenuh di serahkan ke masing-masing OPD dan berharap bisa selesai sesuai dengan dokumen kontrak. Al Muktabar, menegaskan, batas akhir waktu pengerjaan berakhir pada 28 hingga 31 Desember 2023.

**Baca Juga: MAKI: Serangan Balik Koruptor di Tengah Tahun Politik

“Batas akhir kegiatan kita kan Desember, ada yang sampai tanggal 28 karena tanggal 31 Desember tutup buku,”terangnya.

Dari hasil pemantauannya, ada beberapa pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, diantaranya penambahan waktu pengerjaan dan juga jumlah tenaga kerja.

Kendati demikian, Al Muktabar berharap pekerjaan tersebut dapat dikendalikan mengingat beberapa wilayah di Banten sudah mulai turun hujan.

“Kita lagi terus mengendalikan itu mudah-mudahan tidak ada kendala dengan cuaca cuaca saat ini ya sudah mulai hujan,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Golkar Banten akan membentangkan karpet merah, jika Gibran Rakabuming Raka, ingin bergabung dengan partai beringin. Namun, bergabungnya putra sulung Jokowi itu tidak bisa dipaksakan dan harus atas kesadaran sendiri.

Golkar terbuka jika Gibran ingin bergabung, jika Walikota Solo itu mengembalikan KTA dan mundur dari PDIP.

Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima surat dari FX Hadi Rudyatmo selaku Ketua DPC PDIP Solo, mengenai pengembalian KTA dan pengunduran diri. Gibran berjanji akan menindaklanjutinya.

“Siapapun tentunya welcome, apalagi Mas Gibran. Ke semuanya kita kan berharap Partai Golkar mempunyai kader-kader yang tentunya punya elektabilitas atau baguslah, bisa dijual di masyarakat,” ujar Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPD Golkar Banten, di Kota Serang, pada Minggu malam, (05/11/2023).

**Baca Juga: Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju Bakal Sapa Warga Banten

Hingga saat ini tidak ada ajakan ke Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung dengan Partai Golkar. Karena bergabungnya seseorang ke dalam partai beringin, itu tergantung dari pribadinya masing-masing.

“Kami di jajaran pengurus Golkar, pusat atau daerah, kalau untuk keanggotaan itu kami menyerahkan ke person masing-masing, seperti kita-kita ini yang sudah tergabung di Golkar,” jelasnya.

Jika Gibran keluar dari PDIP, maka dia jadi cawapres tanpa partai. Kalaupun kakak dari Kaesang Pangarep itu ingin bergabung dengan Golkar, partai beringin akan membuka pintunya lebar-lebar.

Namun Tatu tidak menyarankan jika Gibran bergabung dengan Partai Golkar karena keterpaksaan atau dorongan dari seseorang. Karena bergabungnya seseorang dengan partai politik, harus berdasarkan keinginan dan kesadaran pribadinya.

“Karena itu harus keinginan pribadi kan bergabung ke dalam salah satu partai, tidak boleh karena disuruh oleh orang lain, atau diminta orang lain, itu harus keinginan sendiri,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Perwakilan tukang parkir di Kota Serang, Banten, mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Pilihan juru parkir itu meyakini bahwa Prabowo dan putra sulung Jokowi itu mampu merubah nasib mereka jadi lebih baik ke depannya.

Sembari mengatur parkir kendaraan, mereka akan mengenakan rompi dengan gambar dan tulisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Mudah-mudahan kelanjutannya kita dapet KTA, biar lebih sejahtera lagi. Kita kan udah deklarasi, mungkin kita laporkan ke situ, biar bisa lebih dakui. Ada ribuan tukang parkir di Kota Serang, mudah-mudahan semuanya dukung,” ujar Yunus Daria, koordinator tukang parkir pendukung Prabowo-Gibran, di lokasi, Kota Serang, Banten, Minggu, (05/11/2023).

Mereka memiliki alasan mendukung kedua tokoh nasional itu maju di Pemilu 2024. Menurut juru parkir, sosok Gibran sebagai orang yang telah membangun Kota Solo lebih baik dibanding bapaknya, Jokowi.

Yunus menerangkan kalau Gibran sebagai perwakilan kaum milenial, memiliki pribadi dan kebijakan yang mirip dengan Jokowi.

“Sosok Gibran, terobosannya bagus juga, istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, merakyat juga gitu ya,” katanya.

Ke depan, tukang parkir di delapan kabupaten dan kota di Banten juga akan memberikan dukungannya ke Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024. Komunitas tukang parkir itu berkoordinasi dengan relawan Jokowi dari Projo.

“Nanti seluruh Banten kita adakan, mungkin ini yang pertama di Kota Serang untuk komunitas tukang parkir. Mungkin nanti ada komunitas lain yang akan kita rangkul untuk dukung Pak Prabowo,” ujar Zulhamedy, Ketua Projo Banten, di lokasi yang sama, Minggu, (05/11/2023).

**Baca Juga: Andika Hazrumy Ingin Pertanian jadi Primadona di Kabupaten Serang

Pria yang akrab disapa Medy ini berharap Pilpres 2024 bisa berlangsung satu putaran, sehingga mengurangi biaya politik dan tenaga yang dikeluarkan.

Dia berkeyakinan Prabowo dan Gibran akan menang di Banten, karena melihat proses politik di Pilpres 2014 dan 2019, selalu dimenangkan Prabowo Subianto.

“Menurut saya dinasti politik itu enggak ada, kan yang milih rakyat. Sekarang kalau calon ditunjuk, tapi kalau enggak dipilih rakyat ya enggak ada dinasti kan. Sekarang demokrasi dinasti di Indonesia itu enggak ada, karena yang milih rakyat,” jelasnya.(Dhi)