Kabar6-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak tahun 2019.

Opini WTP ini menjadi yang kali kelima diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

“Terima kasih atas sinergitas yang kita bangun bersama, tahun ini kita dapat predikat wajar tanpa pengecualian yang kelima dan pendampingan kantor akuntan publik yang ke-3 tahun,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Iti menargetkan, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Pemkab Lebak menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya.

“Kalau sekarang 87 persen semoga di tahun-tahun mendatang bisa menjadi 100 persen untuk membangun Lebak lebih baik lagi,” tutur Iti.

**Baca juga: Penumpang KRL di Stasiun Rangkasbitung Jalani Rapid Test Covid-19.

Ketua DPD Partai Demokrat Banten ini berharap, prestasi yang telah diraih Pemkab Lebak dapat dipertahankan dan berdampak pada semangat kerja jajaran aparatur.

“Lebih semangat dan giat dalam melaksanakan tugas yang kami emban,” katanya.(Nda)

Kabar6-Penumpang KRL Commuter Line menjalani rapid test Covid-19 di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (20/5/2020).

Dalam kegiatan itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak menyiapkan 300 alat rapid test.

“Penumpang yang baru turun dari KRL kami arahkan untuk menjalani rapid test, tetapi kami tidak memaksa jadi atas kemauan sendiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lebak, Triatno Supiyono kepada wartawan.

Selain pengguna jasa KRL, rapid test juga menyasar bagi masyarakat yang sedang berada di Pasar Rangkasbitung. Pasalnya, pasar merupakan salah satu lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat meski di tengah pandemi Covid-19.

“Rapid test dilakukan bertujuan mencegah penyebaran, mendeteksi awal agar jika hasilnya reaktif dilakukan tes dengan metode swab untuk memastikan,” jelasnya.

**Baca juga: UMKM Terdampak Covid-19 di Lebak Terima JPS Rp10 Miliar Lebih.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus yang hingga saat ini kasus meninggal dunia karena Covid-19 di Indonesia mencapai seribu lebih orang.

“Menjaga jarak, pakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan rajin mencuci tangan. Kita tentu berharap, Lebak selalu menjadi zona hijau,” katanya.(Nda)

Kabar6-Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak segera mengusulkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Lebak.

Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lebak Omas Irawan, mengatakan, untuk tahap pertama, ada 660 UMKM yang akan diusulkan untuk menerima bantuan. Data tersebut kini masih diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat.

“Kami pastikan tidak akan gegabah menetapkan calon penerima bantuan, untuk itu data ini diverifikasi oleh Dinsos agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain,” kata Omas saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (20/5/2020).

Setelah diverifikasi, data calon penerima bantuan juga akan terlebih dahulu disampaikan ke bupati. Kemudian dinas akan meminta saran kepada Inspektorat terkait dengan mekanisme penyalurannya.

“Apakah per bulan atau sekaligus 3 bulan. Kami enggak bisa menentukan sendiri harus meminta arahan dari berbagai pihak,” ujar Omas.

Syarat UMKM calon penerima bantuan menyerahkan KTP, KK dan memiliki rekening atas nama pribadi. UMKM yang diajukan mendapat bantuan merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Disperindag, Dispar, Ekraf, komunitas dan masyarakat.

“Kami tidak turun atau memerintahkan orang untuk mendata UMKM, kalau pun ada di lapangan itu mereka hanya inisiatif sendiri untuk membantu. Kami tidak menugaskan,” tegas Omas.

**Baca juga: PKS Lebak Kritik Pernyataan Mensos Soal Data Bansos.

Anggaran sebesar Rp10.474.800.000 disiapkan Pemkab Lebak dari hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi imbas pandemi Covid-19.

Anggaran tersebut untuk bantuan biaya hidup dan modal 3.741 UMKM. Setiap UMKM mendapat bantuan modal Rp1.000.000 dan bantuan biaya hidup Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.(Nda)

Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lebak mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terkait pernyataannya mengenai data warga penerima bantuan sosial (Bansos) yang tak perlu diributkan.

“Persoalan penyaluran Bansos ini kan terkait dengan bagaimana ketersediaan data yang valid, mana saja masyarakat yang benar-benar harus menerima manfaat dari bantuan tersebut,” kata Ketua DPD PKS Lebak, Dian Wahyudi, di Kalanganyar, Selasa (19/5/2020).

Menurut Dian, banyak warga kurang mampu dan benar-benar terdampak Covid-19 tetapi tidak mendapat bantuan. Ini kata dia, karena Kemensos mengambil data (DTKS) tahun 2015.

“Jangan ributkan soal data katanya, tetapi yang lucu Pak Jokowi membagikan sembako ke jalan, datanya dari mana kan enggak jelas akhirnya,” ujarnya.

**Baca juga: Prajurit TNI Bagikan Langsung 500 Paket Sembako di Lebak.

Sampai saat ini kata Dian, pemerintah daerah (Pemda) belum menyalurkan bansos dari APBD karena menunggu realisasi keseluruhan dari pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Akhirnya pemda harus nunggu apakah sudah sudah masuk atau belum. Ini Lebaran tinggal beberapa hari lagi, harapan kita ini bisa tersalurkan semua sesuai janji Kemensos,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 500 paket sembako dibagikan prajurit TNI Batalyon Mandala Yudha Kostrad kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Lebak, Selasa (19/5/2020).

Pemberian sembako sebagai kepedulian dampak pandemi Covid-19 dipimpin Wakil Komandan Batalyon Letkol Inf. Jimmy P. Sitinjak dengan cara door to door.

Satu per satu rumah warga tidak mampu di Desa Paja, Desa Cimangeungteung dan Rangkasbitung Barat didatangi untuk diberikan paket sembako.

“Bakti sosial dilakukan bersama-sama  prajurit Batalyon Mandala Yudha bekerja sama dengan Yayasan Budha Tzu Chi. Ini sebagai rasa empati kami kepada masyarakat, semoga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan kita semua dalam bulan Ramadhan ini,” kata Jimmy.

**Baca juga: Pemdes Bisa Ajukan DD Tahap II untuk BLT, Tapi…

Bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, khususnya menyasar warga lanjut usia (Lansia) disambut baik mengingat ekonomi yang serba sulit imbas pandemi.

“Terima kasih Batalyon Mandala Yudha dan Yayasan Budha Tzu Chi yang sudah berpatisipasi menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan penuh semangat dan ihklas. Semoga Allah SWT melipat gandakan rezeki kita semua. Aamiin,” tutur Kepala Desa Cimangeungteung, Dedi Sumarno.(Nda)

Kabar6-Kementerian Desa (Kemendes) menginstruksikan para kepala desa (Kades) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada warga terdampak Covid-19 sebelum tanggal 24 Mei 2020.

Bagi desa yang DD tahap I nya sudah habis untuk pembangunan fisik, insentif dan lain-lain bisa mengajukan DD tahap II 15 persen.

“Kalau memang tahap I sudah digunakan, ada PMK terbaru, desa bisa mengusulkan tahap II. Regulasinya cukup dinamis karena banyak sekali perubahan, informasinya malah nanti sore mau keluar lagi aturan baru,” kata Kabid BPKAD DPMD Lebak, Endang Subrata saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (19/5/2020).

“Dari yang kami pahami peraturan yang baru, untuk usulan DD tahap II 15 persen,” sambung Endang.

Informasi yang diperoleh, usulan DD tahap II 15 persen akan lebih dipermudah karena cukup melalui aplikasi milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) OM-SPAN.

“Aplikasinya sih udah ready tetapi kami belum bisa gerak, karena menunggu penandatanganan regulasi yang mengatur penyaluran keseluruhan. Jadi memang sangat bergantung dengan aplikasi ini,” jelas Endang.

Akan tetapi, Endang ragu bahwa penyaluran BLT yang diminta oleh Kemendes sebelum tanggal 24 Mei bisa dilakukan.

“Secara logis sih sulit ya, regulasinya selalu muncul yang baru. Baru kami mau memahami dan mau bergerak sudah muncul lagi regulasi yang baru,” ucap Endang.

**Baca juga: Wakapolres, Kasat Lantas dan 2 Kapolsek di Lebak Diganti.

Kepala Desa Cikatapis, Kalanganyar, Darmawan mengaku, pihaknya kini sedang mengajukan DD tahap II 15 persen. Dana desa tahap II ini akan dialokasikan untuk BLT bulan berikutnya.

“Bulan ini sudah kami salurkan BLT nya, makanya ini kami ajukan untuk bulan yang berikutnya. Untuk mengantisipasi penerima ganda kami sudah siapkan Perkades, mereka yang menerima bansos 2 kali wajib mengembalikan,” terang Darmawan.(Nda)

Kabar6-Jabatan Wakapolres Lebak tidak lagi diemban Kompol Wendy Andrianto dan diserahkan kepada Kompol Ari Satmoko. Kemudian AKP Tri Wilarno menggantikan AKP Fikri Ardiansyah sebagai Kasat Lantas.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin Kapolres Lebak AKBP Firman Andreanto, di Aula Mapolres Lebak, Senin (18/5/2020).

Sertijab juga dilakukan Iptu Indik Rusmoyo kepada AKP Joko Heryanto sebagi Kapolsek Cibadak dan Iptu Dwiyanto kepada AKP Rohidi sebagai Kapolsek Panggarangan.

“Selamat datang dan selamat bertugas pada pejabat baru, saya percaya pimpinan tidak salah menunjuk saudara untuk mengisi jabatan Wakapolres, Kasat Lantas dan kapolsek. Jabatan adalah amanah, mak segera menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan saya dijabarkan dan dilaksanakan,” pesan Andre.

Di masa pandemi Covid-19, Firman meminta jajarannya agar memberikan imbauan kepada masyarakat secara persuasif dan humanis.**Baca juga: Pembagian BST Corona di Labuan Ciptakan Kerumunan.

“Kepada pejabat lama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Secara pribadi maupun dinas, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama menjadi keluarga besar Polres Lebak,” tutur Firman.(Nda)

Kabar6-Banjir dengan ketinggian air bervariasi merendam permukiman warga di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin (18/5/2020).

Air mulai merendam permukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai selepas warga melaksanakan ibadah salat tarawih sekira pukul 20.30 WIB.

“Barang-barang perabotan rumah yang sekiranya bakal rusak kena air sih udah dipindahin ke lantai 2. Air sih belum masuk tapi sedikit lagi ke teras rumah,” kata Iin Novariah salah seorang warga.

Meski air terlihat sudah mulai surut, namun Iin dan warga lainnya merasa was-was air akan kembali naik karena hujan gerimis masih mengguyur.

“Masih khawatir takut hujan lebat di hulu, soalnya di sini masih gerimis nih. Tapi mudah-mudahan aja enggak hujan di sana dan benar-benar surut,” ujar Iin.

Aang warga Cisimeut menyampaikan, hujan di wilayah hulu sungai terjadi sejak sore hingga malam.

“Hujan dari Asar baru mulai reda abis Isya. Waktu air sungai meluap saya udah sampein ke saudara dan petugas desa di Wanti biar waspada,” tutur Aang.**Baca juga: Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Kirana Solear Terendam Banjir.

“Udah mulai surut tapi gerimia lagi,” tambahnya.(Nda)

Kabar6-Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan salat Idul Fitri pada tahun ini tidak akan digelar di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Ketua DKM Masjid Agung Al A’raf Rangkasbitung Eri Rahmat, mengatakan, keputusan meniadakan pelaksanaan salat Idul Fitri di alun-alun sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Pelaksanaan salat Idul Fitri di alun-alun ditiadakan dan dialihkan ke dalam masjid. Karena sudah pasti jika pelaksanaannya di alun-alun bukan hanya masyarakat di sekitar saja yang datang, tapi akan dari wilayah mana-mana,” kata Eri kepada Kabar6.com, Senin (18/5/2020).

Pelaksanaan salat Idul Fitri di dalam masjid juga akan tetap menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing serta mengikuti Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi Covid-19.

“Masjid mampu menampung 2000 jemaah, tapi dengan penerapan jaga jarak mungkin hanya sekitar 1.000 jemaah lebih. Jemaah laki-laki di ruang atas dan perempuan di bawah,” ujar Eri.

**Baca juga: THR 9.348 ASN di Lebak Cair Hari Ini.

Kata Eri, jalan raya di depan masjid yang biasanya menjadi tempat parkir akan digunakan jika kondisi di dalam sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung jemaah.

“Makanya nanti saat hari H jalan di depan masjid harus bebas dari kendaraan. Kami berharap masyarakat memahami ditiadakannya salat di alun-alun karena bertujuan memutus penyebaran Covid-19,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tunjangan hari raya (THR) bagi 9.348 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lebak mulai disalurkan, Senin (18/5/2020).

Pencairan THR berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 10.

Untuk membayar THR ribuan abdi negara, anggaran yang disiapkam Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp40,3 miliar.

“Semua SP2D sudah masuk ke bank. Seminggu yang lalu, saya sudah minta bank untuk menyiapkan,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak Budi Santoso, kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

Budi menjelaskan, tak semua ASN mendapat THR. Tunjangan hari raya hanya dibayarkan kepada ASN eselon III ke bawah.

**Baca juga: Libur Lebaran Obyek Wisata di Lebak Belum Berencana Dibuka.

“Pejabat negara seperti bupati, wakil bupati, anggota DPRD dan ASN eselon II yakni sekretaris daerah (Sekda), staf ahli dan kepala dinas tidak dapat (THR),”  jelasnya.(Nda)