Kabar6-Pembetian insentif kepada petugas medis covid-19 yang bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Banten direvisi sesuai SSH terakhir yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim agar bisa diberikan kepada petugas medis, meski pada kenyataannya mengalami penyusutan atau penurunan dari yang sebelumnya pernah dijanjikan.

Hal itu menyusul, sebelum keluarnya surat Keputusan Meteri Kuangan (KMK) yang mengatur mengenai pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani coroba virus disease 2019, Pemprov Banten sudah lebih dulu membuatkan SSH yang akan diberikan kepada petugas, meski pada perjalannya harus direvisi agar sesuai dengan arah dari pusat, selain penanganan covid-19 ini kondiainya sangat dinamis.

“Jadi begini, menteri keuangan kan ada KMK tentang pemberian insentif dan santuan kematian. Disitu kan diberikan batasan. Dan sebelum ada KMK itu, di kita sudah ada Pergub, dan didalam Inmen itu diatur agar daerah bisa memberikan sesuai kemampuan daerah,” terang Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti kepada Kabar6.com, Jumat (8/5/2020) malam.

Meski mengalami penyusutan, sambung Rina, setidaknya Pemprov Banten telah berusaha untuk memberikan perhatian lebih agar petugas medis covid-19 yang bertugas di RSU Banten bisa mendapatkan insentif sesuai harapan yang dijanjikan, meski pada perjalannya muncul peraturan dari pusat yang harus tetap diikuti oleh pemerintah daerah dan tidak bisa ditabrak, memaksa Pemprov Banten agar bisa merubahnya dari yang sebelumnyan pernah dijanjikan.

“Karena harus kita ikuti semua regulasi dari pusat itu. Insentif ada yang dari pusat, namun ada yang dari daerah. Agar ada perhatian lebih (pemberian insentif),” katanya.

**Baca juga: BLT di Kota Serang Belum Tepat Sasaran.

Rina mencontohkan, seperti pemberian insentif kepada petugas medis RSU Banten yang sebelumnya direncanakan untuk mendapatkan insentif dari pusat sebesar Rp 15 juta, ditambah insentif dari Pemprov sebesar Rp 75 juta, dan akhirnya direvisi menjadi Rp 15 juta dari pusat ditambah Rp 60 juta dari Pemprov, begitu seterusnya kepada petugas medis lainnya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, agar disesuaikan dengan insentif yang diberikan.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan kebijakan terkait pemberian uang insentif bagi nakes yang menangani COVID 19. Berikut rinciannya, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum Rp 10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta.

Terpenting pihaknya menambahkan, penaganan covid-19 di Provinsi Bangen agar bisa terus berjalan. Dan saat ini Kepgub revisisnya sudah ditandatangani oleh Gubernur dan telah disalurkan kepada penerimanya masing-masing.

“Tadi udah dicairkan, semua nakes, berdasaekan usulan,” tandasnya.(Den)

Kabar6-RSUD Banten saat ini merawat 52 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 3 pasien positif Covid-19.

“Pasien yang dinyatakan positif virus covid-19 berasal dari daerah Tangerang Raya,” ujar juru bicara guguS tugas covid-19 Provinsi Banten yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, Sabtu 28/3/2020.

Lebih jauh Ati mengatakan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Provinsi Banten saat ini jumlahnya telah mencapai 2019 orang, 127 orang telah dinyatakan sembuh dan  1.892 orang lagi masih dipantau.

Sedangkan untuk pasien PDP jumlahnya mencapai 272 orang, sembuh 15 orang, masih dirawat 250 dan meninggal 7 orang.

Sedangkan untuk pasien positif covid-19 jumlahnya mencapai 68 orang, sembuh 1 orang, masih dirawat 60 dan meninggal dunia 7 orang.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk membantu proses penyembuhan  pasien covid-19 di Provinsi Banten, dengan menempatkan sebanyak 594 pegawai, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang media dan non medis dan penunjang umum lainnya agar bisa merawat pasien sampai sembuh.

**Baca juga: Ini Besaran Insentif Pegawai RS Banten Selama Wabah Covid-19.

Menurutnya, Pemprov Banten juga telah menyiapkan insentif lebih bagi para pegawai yang telah membantu proses penyembuhan pasien covid-19 di RS Banten, diluar gaji dan tunjangannya yang diperoleh setiap bulannya, bergantung posisi dan tugasnya masing-masing. (Den)

Kabar6-Rumah Sakit Banten terus dibanjiri pasien covid-19, dan saat ini jumlahnya telah mencapai 45 orang.

Juru bicara covid-19 sekaligus kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti mengatakan, para pasien covid-19 yang dirawat di RS Banten terdiri dari  Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien yang dinyatakan positif covid-19.

Untuk penangananya selama dirawat di RS Banten, lanjut Ati, untuk pasien dengan status PDP,  pasien diharuskan untuk menjalani perawatan selama kurun waktu 14 hari, berbeda untuk pasien yang dinyatakan positif covid-19 yang harus menjalani perawatan selama 28 hari, sampai benar-benar dinyatakan  sembuh.

Lebih jauh Ati mengatakan, jika ada pasien covid-19 yang akan dirujuk ke RS Banten, pihaknya telah membuat peraturan agar  pengiriman pasien covid-19 dari RS tempat sebelumnya pernah dirujuk menuju RS Banten, agar benar-benar aman, setelah memalui sejumlah tahapan yng dilakukan sebelum nantinya pasien civid-19 ini dikirimkan ke RS Banten.

“Dan apabila ada pasien yang belum diswab, RS Banten siap untuk melakukan pengujian swab kepada pasien yang dikirim, untuk selanjutnya hasilnya dikirimkan ke Litbangkes di Jakarta, untuk mengetahui kondisi terakhir pasien. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten lalu akan dilanjutkan ke RS,” kata Ati, kepada wartawan, Jumat (27/3/2020) malam.

**Baca juga: Banten Perpanjang Siswa SMA Sederajat Belajar di Rumah Hingga 1 Juni.

Menurutnya, untuk sebaran pasien positif covid-19 sampai saat ini masih berasal dari Tangerang Raya, belum ada pasien yang dinyatakan positif covid-19 dari lima Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Sedangkan untuk jumlah Orang Dalan Pemantauanya (ODP) di Privinsi Banten, sambung Ati, saat ini jumlahnya mencapai 1736 orang, dan untuk PDP berjumlah 242 orang, selebihnya, 67 pasien lainnya tekah dinyatakan positif mengidap covid-19.

“Untuk pasien positif 59 masih dirawat, satu dinyatakan sembuh, dan tujuh meninggal,” katanya.(Den)

Kabar6-Aanggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf beraharap, RSUD Banten kembali segera mengoperasikan ruang bedah operasi di rumah sakit.

Ia menilai, pelayanan bedah merupakan layanan dasar yang ada di rumah sakit.

“Itu menurut saya pelayanan yang dasar, karena rumah sakit tanpa bedah seperti apa gambarannya. Harus dirujuk sana-sini, khawatirnya pada saat pelaksanaanya khawatir dipingpong,” kata Furtasan, kemarin.

Sebelumnya, mantan anggota Komisi II DPRD Kota Serang itu juga mengakui khawatir, jika tergagnggunya pelayanan bedah akan berdampak pada operasional di RSUD Banten.

Namun, kekhawatiran itu sirna setelah pihak rumah sakit mengaku telah bekerja sama dengan tiga rumah sakit terdekat yaitu RSUD Drajat Prawiranegara, RS Hermina dan RS Sari Asih Serang.

“Menurut saya itu solusi sementara. Kalau soal (ruangan di tiga rumah sakit) penuh memang kembali ke rumah sakit yang tersedianya, tetapi sebagai tanggung jawab rumah sakit di sini sudah dilaksanakan dan menurut saya SOP (standar operasional prosedur)-nya semua hampir sama,” ujarnya.

Sebelumnya, ruang operasi RSUD Banten terpaksa harus ditutup karena kerusakan.yang dialami, pasca kejadian hujan lebat dengan disertai angin kencan beberap waktu kemarin sempat memporak-porandakan sejumlah bangunan RS Banten, termasuk ruangan operasi.

Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho mengatakan, pihaknya memastikan operasionalisasi ruang bedah akan kembali seperti semula pada pekan depan. Ia mengungkapkan, saat ini tengah dilakukan sterilisasi ruangan.

“Ruang bedah (kontruksi) udah rapat. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita operasikan. Tinggal sterilisasi. Kemarin perbaikan itu 14 hari dan sekarang sudah selesai,” kata Danang saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di RSUD Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, akhir pekan lalu.

Danang menjelaskan, selain sterilisasi, sebelum pengoperasian ruang bedah terlebih dahulu dilakukan peninjauan ulang dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Ia juga mengaku, untuk operasi besar, RSUD Banten masoih belum bisa melayani.

**Baca juga: Penanganan Pengangguran di Banten Diklaim Lampaui Target RPJMD.

“Ditinjau dulu untuk sosialisasi. Tapi kalau persiapan internal sih harus udah steril, kan kontruksinya, lalu masuk alat. Tapi yang penting itu cleaningnya (sterilisasi) dulu. Untuk prosesnya ada metode sendiri yang jelas pakai pembersih (khusus) lah,” jelasnya.

Dirinya mengaku, saat ini RS Banten hanya melayani untuk operasi kecil saja, sedangkan yang besar akan dirujuknke RS yang sebelumnya telah bekerjasama dengan RS Banten.(Den)

Kabar6-Pasca kejadian hujan lebat yang melanda dan memporak-porandakan sejumlah daerah di Kota Serang, termasuk bangunan dan ruang Operasi rumah sakit (RS) Banten, hari Rabu (13/11/2019) lalu.

Sampai saat ini ruangan operasi RS Banten belum juga bisa dioperasikan untuk melayani pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di RS Banten, khususnya operasi berat.

Pihak RS Banten masih terus melakukan upaya pembenahan ruang operasi sebelum nantinya dibuka kembali untuk umum.

Direktur RS Banten, Danang Hamsyah Nugroho mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum melayani pasien untuk operasi berat di RS Banten, pasca kejadian ambruknya platfon di ruangan operasi RS Banten, pasca diterjang hujan lebat dengan disertai angin kencang pada hari Rabu (13/11/2019) kemarin.

Menurutnya, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan sterilisasi ruangan operasi RS Banten agar kedepan nantinya bisa kembali digunakan,btermasuk peralatan medis yang akan dimasukan kedalam juga harus steril, sebelum nantinya bisa dibuka kembali.

“Sedang disterilkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibuka kembali,” kata Danang, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (29/11/2019).

**Baca juga: Ini Latar Belakang Rencana Pembongkaran Islamic Center Kota Serang.

Menururnya, selama ruang operasi RS Banten ditutup kemarin, pihaknya hanya membuka untuk layanan operasi kecil saja, sehingga tidak membutuhkan ruangan khusu dan bisa dilakukan di IGD.

Sedangkan untuk pasien berat, pihaknya terpakasa harus merujuknya ke tempat lain agar pasien bisa mendapatkan pelayanan medis, sambil menunggu perbaikan ruang operasi RS Banten kembali rapih.

“Kalu yang kecil-kecil masih. Bisa di ruang IGD. Sedangkan untuk yang berat, itu kita rujuk,” katanya.(Den)

Kabar6-Keterangan berbeda keluar dari mulut Direktur Utama (Dirut) RS Banten, Danang Hamsah Nugroho dengan Kadinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti.

Dimana, menurut Danang, saat ini jumlah keseluruhan bed tempat tidur pasien RS Banten jumlahnya 133 yang dioperasikan. Sedangkan versi Ati ada 120.

Hal itu terungkap usai rapat koordinasi bersama Komisi V DPRD Banten dengan RS Banten, RS Malimping dan Dinkes Banten, Selasa (29/10/2019).

Dirut RS Banten, Danang Hamsah Nugroho mengaku, atas adanya keluhan masyarakat terhadap jumlah bed pasien yang masih kurang, sehingga tidak jarang ada pasien gagal dirawat di RS Banten, lanjut Danang, pihaknya akan terus berupaya agar setiap pasien yang datang ke RS Banten bisa dirawat dan menginap apabila dibutuhkan saat datang ke RS Banten.

Dengan begitu, kata dia, kedepan mudha-mudahan tidak akan ada lagi pasien datang ke RS Banten batal diobati atau dirawat.

“133 yang operasional,” kata Damang, kepada wartawan.

Pihaknya optimis awal tahun 2020 nanti, tidak akan ada lagi pasien yang datang ke RS Banten kemudian pulang atau gagal dirawat hanya karena diasbabkan oleh bed penuh.

“Mudah-mudahan Januari 2020, kita bisa.operasionalkan dan kita (RS Banten,red) bisa kurangi keluhan itu,” kata Danang.

**Baca juga: Pemprov Banten Beda Persepsi Soal Pembebasan Lahan Huntap Tsunami Dengan BPN.

Sementara Kadinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, saat ini.jumlah bed RS Banten berjumlah 120 unit.

“RS Banten, yang bangunanan lama dan IGD itu 120 bed. Kedepan akan ada penambahan 30 bed lagi agar ruangan di lantai empat RS Banten bisa ditambahkan kembali,” pungkasnya melalui sambungan telepon.(Den)

Kabar6-Menyul adanya keluhan bed tempat tidur RS Banten yang dirasa masih kurang, dan tidak jarang menyebabkan pasien yang ingin dirawat di RS Banten menjadi gagal dirawat.

Direktur Utama RS Banten, Danang Hamsah Nugroho mengaku akan terus berupaya agar pasien yang datang ke RS Banten bisa langsung dirawat agar tidak ada lagi yang pukang atau pindah ke RS lain.

Demikian hal itu katakan Danang, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi V DPRD Banten, untuk membahas keluhan dan kendala yang dihadapi oleh pihak RS Banten, RS Malimping dan Dinkes Banten, termasuk pembahasan mengenai KAK Dinkes Banten tahun 2020, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, mudah-mudah mulai awal tahun 2020 nanti, tidak ada lagi pasien yang dirujuk ke RS Banten yang pulang atau gagal dirawat di RS Banten hanya karena diaebabkan oleh faktor bed penuh.

“Mudah-mudahan Januari 2020, kita bisa.operasionalkan dan kita (RS Banten,red) bisa kurangi keluhan itu,” kata Danang.

Menurutnya, saat ini jumlah keseluruhan bed tempat tidur pasien RS Banten hanya berjumlah 133 yang dioperasikan.

Dirinya mengaku, kondisi bed pasien penuh di RS Banten, tidak hanya terjadi untuk kamar-kamar kelas III. Namun, terjadi juga di kamar lainnya.

“Kelas 3 (yang penuh,red). Karena sudah terisi pasien BPJS (kamarnkelas I dan II,red). Kita kan gak bedain pasien umum atau BPJS,” katanya, seraya menambahkan, jika kondisi bed kamar kelas III yang sering penuh.

Diberitakan sebelumnya, keinginan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten gagal dinikmati warga Perum Lebak Indah, Kelurahan Trondol, Kota Serang, beranama Riska.

Pasalanya, dirinya mengaku gagal mendapatkan perawatan untuk anaknya dari RS Banten karena alasan ruangan rawat inap dan bed tempat tidur pasien habis.

Hingga akhirnya dirinya terpaksa harus pulang sambil menunggu perubahan penyakit yang dialami anaknya yang baru berusia satu tahun itu, karena terserang penyakit diare karena tak kunjung sembuh selama sepekan ini meski telah berulang kali berobat.

“Gak jadi dirawat, katanya bed dan ruangannya habis,” kata Riska, seraya mengulangi ucapan petugas jaga RS Banten, Selasa (15/10/2019) malam.

Menurutnya, keinginan untuk mengajukan perawatan anaknya di RS Banten tersebut dikarenakan anaknya telah mengalami sakit selama kurang lebih satu pekan ini, mulai dari sakit panas, batuk, pilek.

Namun yang paling dikhawatirkan adalah penyakit diare yang tak juga kunjung sembuh meski telah berulangkali berobat ke bidan, klinik dan puskesmas.

“Khawatir kenapa-kenapa, atau dehidrasi karena tak kunjung sembuh, makanya saya ingin merawatnya ke RS,” katanya, seraya menambahkan, jika dirinya mengajukan pelayanan kesehatan umum, bukan pasien BPJS.

Meski begitu, keinginannya itu harus batal karena ruangan rawat inap dan kasur pasien RS Banten habis.

Hal itu dibenarkan salah seorang petugas kesehatan yang tengah berjaga di ruang UGD RS Banten yang belum diketahui namanya itu.

Menurutnya, tidak jarang pihaknya terpaksa harus menahan bad kasur milik puskemas apabila ada pasien rujukan yang ingin dirawat di RS Banten, saat sedang penuh.

“Kalau gak, bapak bisa ke RS swasta lain, dari pada disini juga tidak ada tempat tidurnya. Sayang ibu juga kan pasien umum,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim optimis RSUD Banten bisa menjadi RS terbaik di Indonesia. Hal itu dikatakannya dihadapan anggota DPRD Banten saat Rapat Paripurna, Selasa (15/10/2019).

“Saya ingin RS Banten ini jadi yang terbaik se-Indonesia,” kata WH.

Diberitakan juga sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko mengkritisi pelayanan RS Banten dinilai masih kalah dengan RS swasta, dan itu diakui Kadis Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti.

Padahal, kata Heri, kucuran anggaran yang berikan Pemprov Banten sangat signifikan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Dinas Kesehatan dan RSUD milik Pemprov Banten.

**Baca juga: Dewan Tantang Dirut RS Banten soal Eksistensi dan Pelayanan.

Namun, hal itu nampaknya belum dibarengi dengan output memuaskan agar bisa dirasakan masyarakat. “Padahal anggarannya besar, tapi pelayanannya kalah, dari RS swasta” kata Heri Selasa (8/10/2019).

Bahkan, kata Heri, dibandingkan dengan RS Kabupaten/kota, RS Banten juga masih kalah, sehingga SDM nya perlu harus ditingkatkan dalam memerikan kenyamanan kepada masyarakat.

Tidak seperti yang selama ini terjadi, RS Pemprov Banten pelayanannya selalu dikeluhkan warga disana-sini, meski fasilitas dan angaran yang dimiliki sangat besar.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf menilai eksistensi Rumah Sakit (RS) Banten sampai saat ini masih kurang dikenal masyarakat, dan belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.

Demikian hal itu dikatannya Furtasan Ali Yusuf, saat Rakor bersama mitra kerja Komisi V DPRD Banten, antaranya Dinkes Banten, RS Banten dan RS Malimping, Selasa (29/10/2019).

“RS Banten belum menjadi opsi pilihan pertama masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, malah masih ada yang tidak tahu tempatnya. Gak tahu siapa yang gak gaul,” kata Furtasan sambil berseloroh,

Bahkan, Furtasan juga mengajak Dirud RS Banten, Danang Hamsah Nugroho turun kelapangan untuk membuktikan omongannya tersebut.

**Baca juga: Mutasi Kasatreskrim Polres Serang Kota dan Kasus yang Pernah Ditangani.

“Ayo kita turun kelapangan,” ajak Fahmi kepada Dirut RS Banten saat rapat.

Sementara itu, Dirud RS Banten, Danang Hamsah Nugroho mengakaku saat ini RS Banten kondiainya sudah sangat dikenal.masyarakat, serta pelayanannya yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya.(Den)

Kabar6-Kucuran anggaran yang berikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat melalui Dinas Kesehatan dan RSUD milik Pemprov Banten nampaknya belum dibarengi dengan output yang memuaskan agar bisa dirasakan masyarakat.

Pelayanan kesehatan RS milik Pemprov Banten justeru terkesan kalah jika dibandingkan dengan pelayanan RS swasta.

Demikian hal itu terungkap dalam Rapat kerja dan evaluasi anggaran TA 2019 bersama komisi V DPRD Banten, Selasa (8/10/2019).

“Padahal anggarannya besar, tapi pelayanannya kalah,” kata Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko.

Bahkan, kata Heri, dibandingkan dengan RS Kabupaten/kota, RS Banten juga masih kalah, sehingga SDM nya perlu harus ditingkatkan dalam memerikan kenyamanan kepada masyarakat.

Tidak seperti yang selama ini terjadi, RS Pemprov Banten pelayanannya selalu dikeluhkan warga disana-sini, meski fasilitas dan angaran yang dimiliki sangat besar.

“RS Banten dan Malimping ini dikeluhkan masyarakat, terkait pelayanan dan sebagainya. Padahal, fasilitasnya dan anggarannya ada. Sumber dayanya harus ditingkatkan,” katanya.

Heri juga mengatakan, RSUD milik Kabupaten/kota juga saat ini kondisinya telah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah berdiri sendiri dalam mengurusi segala sesuatunya secara mandiri.

Untuk itu, Heri meminta kepada Dinkes Banten untuk mulai menyusun sekaligus memetakan daerah-daerah mana saja yang harus segera dibangunkan RS, khususnya di daerah pelosok dan jauh dari fasilitas kesehatan agar kedepan bisa dibangun.

Senada, anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf yang mengkritisi image mengenai upah yang diberikan kepada dokter spesialis RS Banten yang lebih kecil jika dibandikan dengan RS Swasta, sehingga tidak jarang ada saja dokter spesialis yang memilih mundur.

Akibatnya, RS Banten mengalami kekurangan dokter spesialis.

**Baca juga: Pembangunan RS Banten Belum Merata, Dewan: Warga Miskin Bisa Keburu Meninggal.

Kadinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti mengaku, diusianya yang baru sebagai Kadinkes, pihaknya mengaku akan bekerja maksimal dalam menyikapi seluruh persoalan kesehatan yang ada saatnini agar bisa terus diperbaiki.

Dirinya juga mengaku, saat ini pihaknya tengah serius untuk membangun RS di daerah pelosok agar mudah dijangkau masyarakat.

“Ada 3, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Cilograng dan RS di Pandeglang tahun 2021 nanti,” katanya.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko mengkritisi keberadaan pembangunan Rumah Sakit (RS) milik Pemprov Banten yang belum merata, karena belum seluruh Kabupaten/kota dibangunkan.

Hal itu untuk mendukung program Pemerintah Daerah (Pemda) dengan basis kepemilikan KTP, agar seluruh warga Banten, khususnya warga miskin agar bisa mengakses pelayanan dan pengobatan gratis dari Pemprov Banten.

Sampai saat ini, Pemprov Banten baru hanya memiliki RS Banten di Kota Serang dan RS Malimping, Kabupaten Lebak.

Pada sisi lain, Pemprov Banten sendiri diduga belum membangun komunikasi dengan RS Pemda milik Kabupaten/Kota agar penanganan warga miskin di Provinsi Banten tadi bisa ditangani dengan sesegera mungkin, hanya dengan menunjukan KTP.

Akibatnya, pasien miskin terpaksa harus mengaksesnya ke RS Banten dan RS Malimping, yang letaknya cukup jauh dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten.

“Itu kalau ada warga Tanara, Carenang, Binuang, kresek, Kronjo, mau berobat ke RS Provinsi Banten (RS Banten Kota Serang dan RS Malimping, Lebak,red), bisa keburu meninggal dulu diperjalanan. Karena letaknya yang jauh. Begitu juga kalau ada warga dari Tangerang atau Cilegon,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar Pemprov Banten, dalam hal ini Dinkes untuk bisa segera membangun komunikasi dengan Kabupaten dan Kota dalam memberikan akses dan kemudahan kepada warga kurang mampu yang ingin berobat secara gratis agar ditanggung pemerintah, tanpa harus terlebih dahulu menempuh jarak yang jauh.

Menurutnya, Provinsi Banten bukan pemerintah yang berdiri sendiri atau Kabupaten/Kota ke-9 di Provinsi Banten, sehingga penanganan pasien miskin tadi tidak terkoordinasi dengan baik dengan pemerinah Kabupaten/Kota lainnya.

Pelayanan kesehatan dari Pemerintah, juga bukan hanya menjadi kepentingan warga Kota Serang atau Kabupaten Lebak saja. Namun, seluruh warga Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Selain itu, Heri juga mengkritisi pelayanan dari RS Pemprov Banten yang kurang, bahkan terkesan kalah dengan RS swasta.

“Padahal anggarannya besar, tapi pelayanannya kalah,” katanya.

Kedepan, pihaknya berharap pembangunan RS Pemprov Banten ini bisa terus dibangun diseluruh Kabupaten/Kota agar semakin dekat dengan masyarakat.

**Baca juga: TNI-Polri di Banten Jaga Keamanan Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih.

Kadinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti mengaku, untuk saat ini pihaknya baru melakukan pembangun di tiga RS yang tersebar di Banten, khususnya wilayah selatan.

“Ada 3, RSJ, Cilograng dan RS di Pandeglang tahun 2021 nanti,” katanya.

Meski begitu Ati belum berani menjawab berapa angka ideal agar seluruh wilayah Kabupaten/kota bisa dibangunkan RS oleh Pemprov Banten.

“Untuk sementara uang bisa saya jawab itu dulu, sesuai RPJMD 2017-2021 ada tiga,” katanya.(Den)