Kabar6- Mukri Hariri sebagai Seksi Pelaksana pemerintahan Kecamatan Kaduhejo dan Tubagus Hikmat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kaduhejo disanksi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran terbukti tidak netral lantaran mengarahkan dukungan kepada Petahana di Pilkada Pandeglang.

“Sanksinya itu penundaan kenaikan gaji berkala,” Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham, Kamis (23/7/2020).

Kasus pelanggaran netralitas itu berawal dari beredarnya potongan dua video warga penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat yang diduga diarahkan untuk mendukung Bupati petahana Pandeglang Irna Narulita.  Video tersebut diketahui beredar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, Kamis (5/3/2020).

“Di video itu mereka mengatakan lanjutkan kalau pun (saat itu pembagian) program pemerintah, sah-sah saja. Cuma di situ kan ASN harus menjaga netralitas kaitan dengan kode etik sendiri,”ujarnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pandeglang, Karsono mengungkapkan, kasus dua ASN tersebut yang tidak netral  menjadi catatan penting baginya untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Kaitan dengan pencegahan netralitas ASN, Bawaslu mengaku sudah berkirim surat ke Pemkab Pandeglang..

**Baca juga: Anggota DPRD Ikut Bursa Pemilihan KNPI Pandeglang.

Untuk itu, Bawaslu telah membuka layanan pengaduan netralitas ASN untuk masyarakat jika terdapat  ASN yang tidak netral untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu juga bakal melakukan pengawasan terhadap Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 yang khawatir dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Ini menjadi catatan kita kedepan bahwa ASN ini menjadi salat satu perhatian dan menjadi motivasi kita ke depan supaya lebih ketat lagi,”tandasnya. (Aep)

Kabar6- Calon petahana di Pilkada Pandeglang, Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban kembali mendapatkan rekomendasi dukungan partai. Kali ini rekomendasi dukungan datang dari Partai Bulan Bintang.

Ketua DPC PBB Pandeglang, Nazamudin mengatakan, PBB Pandeglang mendapatkan amanat dari DPP untuk kembali mengusung pasangan Irna – Tanto di Pilkada Pandeglang. Nazaruddin mengklaim  rekomendasi diberikan kepada petahana tanpa mahar politik.

“Kalau mahar politik kami belum bicara dan alhamdulilah tidak ada karena itu urusan DPP, jadi urusan mahar itu silahkan ke DPP kalau DPC tidak ada,” kata Nazamudin usai menyerahkan rekomendasi dukungan di salah satu hotel di Pandeglang, Rabu (22/7/2020).

Anggota DPRD Pandeglang ini membeberkan alasan mendukung petahana agar bisa meneruskan langkah pembangunan  yang belum selesai. Ia khawatir jika dipimpin Bupati baru tidak dilanjutkan.

Setelah rekomendasi diberikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan partai untuk memenangkan pasangan Irna – Tanto yakni segera melakukan rapat internal partai dari pengurus tingkat atas hingga kecamatan dan desa.

“Alasan kami mendukung pasangan ini agar bisa meneruskan langkah pembangunan kemarin yang belum selesai, karena khawatir kalau dengan bupati yang baru belum tentu bisa meneruskan,”ujarnya.

Di tempat yang sama, Tanto Warsono Arban menyampaikan, saat ini masih ada dua partai yang diharapkan bisa ikut mendukung Irna – Tanto yakni Partai Nasdem dan Gerindra.

“Insyaallah dalam waktu dekat mungkin di akhir bulan ini akan ada keputusan dari Nasdem, kami sudah komunikasi dengan pengurus partai di provinsi dan arahnya positif. Nasdem komunikasi sudah selesai tinggal Gerindra, nah Gerindra ini masih terus kami bangun komunikasi dengan pak Desmon tapi ini masih dalam tahapan, kami berharap bisa didukung Gerindra,” ucapnya.

**Baca juga: Pilkada Pandeglang, Syarat Dukungan Krisyanto Jamrud Kurang 33.085 Suara.

Sementara itu, Ketua RING for Intan, Iing Andri Supriadi menyambut baik dukungan yang diberikan PBB pada pasangan Irna – Tanto untuk maju kembali di Pilkada Pandeglang.

“Dengan bergabungnya PBB ke partai koalisi INTAN (Irna – Tanto) diharapkan bisa menambah energi baru bagi mitra koalisi untuk melenggangkan Intan menuju 2 periode,” ungkapnya. (Aep)

Kabar6- Alih alih memperbaiki syarat dukungan, pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan Mulyadi – Ahmad Subhan justru memilih mengundurkan diri dari tahapan selanjutnya.

Keputusan itu setelah KPU Pandeglang menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang.

Tim penghubung Mulyadhi – Subhan, Nurjanah mengatakan bakal pasangan calon ini memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi tahapan perbaikan dalam memenuhi kekurangan data dukungan. Artinya Bapaslon tersebut membatalkan untuk tidak maju di Pilkada Pandeglang, melalui jalur perseorangan.

“Bapaslon kami telah memberikan mandat atau kuasa untuk mencabut atau tidak melanjutkan kepada tahapan berikutanya, dalam bursa Pilkada dari jalur perseorangan,” ungkap Nurjanah usai mengikuti pleno hasil Verfak data dukungan jalur perseorangan yang dilakukan oleh KPU Pandeglang, di Gedung PKPRI Pandeglang, Selasa (21/7/2020).

Alasannya, lanjut Nurjanah, karena banyaknya data dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada hasil pleno KPU Pandeglang. Selain itu, kurang maksimalnya data dukungan dari hasil verifikasi.

“Sebetulnya kami bukan tidak sanggup untuk melakukan perbaikan data dukungan yang TMS itu. Tapi yang jelas kami memutuskan untuk tidka melanjutkan lagi dari jalur perseorangan,” katanya.

Pihaknya juga mengaku, memahami jika sensus untuk perbaikan data dukungan itu tidak mudah, bahkan harus mempunyai
Liaison officer (LO) atau tim penghubung hingga tingkat desa. Meski sebesar 80 persen hal itu terpenuhi, tapi hasilnya masih banyak yang TMS.

“Dari pada kami harus memperbaiki dan mengulang lagi dalam jangka waktu tiga hari, lebih baik kami stop samapi di sini tidak melanjutkan perbaikan data dukungan yang TMS itu,” ujarnya.

Saat ditanya apakah akan pindah melalui jalur Partai Politik (Parpol) untuk maju di Pilkada Pandeglang. Nurjanah tidak mau memberikan penjelasan, namun yang jelas kata dia, ketika melihat aturan itu bisa berangkat dari Parpol.

“Kalau soal melalui Parpol kita lihat nanti endingnya seperti apa. Yang penting pak Mulyadhi jadi Bupati,” ucapnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suj’ai membenarkan,  Pasangan Mulyadi – Ahmad Subhan  sudah menyatakan tidak akan mengikuti tahapan selanjutnya atau dokumen perbaikan dukungan. Bahkan penyerahan dari tim LO Mulyadi – Ahmad Subhan telah disampaikan secara tertulis. Sementara, pasangan Krisyanto dan Hendra mengaku akan memperbaiki syarat dukungan.

**Baca juga: Dua Pasangan Bakal Paslon Independen di Pilkada Pandeglang Terancam Kandas.

Suja’i menegaskan, Jika pasangan Krisyanto – Hendra tidak melakukan perbaikan dukung, KPU Pandeglang memastikan gugur jika tidak melakukan perbaikan dari waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, Pilkada Pandeglang tidak diikuti oleh calon dari jalur perseorangan.

“Jadi memang setelah ditetapkan tim penghubung LO dari pasangan Mulyadi Ahmad Subhan yang pada pokoknya tidak akan melanjutkan proses selanjutnya. Jadi tidak akan menyampaikan dukungan perbaikan dan sudah disampaikan juga secara tertulis, ada pun dari pasangan Yanto Kristanto – Hendra Pranova akan menyampaikan dukungan perbaikan,”tandasnya.(aep)

Kabar6- KPU Pandeglang melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2020. Dari pleno tersebut, kedua pasangan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kedua terancam kanda untuk tahap selanjutnya.

Kedua pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Pandeglang dari jalur perorangan Yanto Kristanto – Hendra Pranova dan Mulyadi – Ahmad Subhan. Diketahui, untuk menjadi  bakal calon dari jalur perseorangan kedua pasangan ini harus menyerahkan dukungan sebanyak 69808 dukungan.

Dari data hasil rekapitulasi pasangan Mulyadi – Ahmad Subhan hanya memenuhi syarat (MS) sebanyak  56.679 dukungan. Jadi Mulyadi memiliki kekurangan sebanyak 13.129 dukungan.

“Berdasarkan ketentuan jika harus menyampaikan dokumen dukungan perbaikan maka dua kali lipat dari kekurangan (atau 26.258 dukungan). Sebarnya harus 50 kecamatan di Pandeglang,” kata Sujai, Selasa (21/7/2020).

Yanto Kristanto vokalis band rock Jamrud yang berpasangan dengan Hendra terancam tidak lolos menjadi peserta Pilkada.  Karena pasangan ini hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 36.723 dukungan dan kekurangan  sebanyak 33.085 dukungan. Untuk dokumen perbaikan setelah  dua kali lipat  menjadi sebanyak 66.170 dukungan.

**Baca juga: Netralitas ASN Jadi Kerawanan Utama di Pilkada Pandeglang.

Jika keduanya hendak memperbaiki jumlah dukungan sesuai ketentuan KPU hanya memberikan waktu tiga hari.

“Sesuai dengan tahapan waktu perbaikan di mulai tanggal 25 sampai 27 Juli. Hanya tiga hari. Dokumen yang harus disampaikan, dokumen yang disampaikan harus sama dengan dokumen penyerahan awal ada B1 yang sudah ditempel KTP elektronik, termasuk juga B1.1,”tandasnya. (Aep)

Kabar6-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memetakan sejumlah daerah soal netralitas ASN sebagai kerawanan utama di Pilkada, termasuk di Pilkada Pandeglang.

Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifuddin mengatakan, Pilkada Pandeglang menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatiannya.

Namun dalam pengawasannya, Bawaslu  tidak membedakan antara petahana dan penantang baru di Pilkada. Sebab kata Afifuddin, baik petahana maupun penantang sama-sama memiliki potensi untuk memobilisasi ASN, walaupun peluang besar bisa dilakukan oleh petahana.

“Netralitas ASN menjadi kerawanan utama dalam Pilkada dan Pandeglang menjadi salah satu yang kita pantau betul. Penantang dan petahana kita harus posisikan sama.  Dimana ada petahana potensi memobilisasi lebih tinggi, tapi mobilisasi ASN juga tidak hanya bisa dilakukan oleh petahana bisa saja (bisa juga oleh penantang) ada kekuatan di luar yang bisa mendorong mobilitas di jajaran ASN,” kata Afifuddin usai menghadiri pleno rekapitulasi verifikasi faktual calon perorangan Pilkada Pandeglang, Selasa (21/7/2020).

**Baca juga: Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Pembudidaya di Pandeglang Cari Peruntungan.

Sejuah ini Bawaslu sudah memetakan pontensi kerawanan di Pilkada di sejumlah daerah termasuk yang diikuti oleh petahana. Makanya Bawaslu memiliki atensi khusus bagi Pilkada yang dilakukan oleh petahana. Arifuddin mengaku tidak mengalami kesulitan pelaksanaan Pilkada Pandeglang ditengah Pandemi, tetapi hanya menjadi beban pengawasan termasuk beban dari KPU saat melakukan tahapan Pilkada.

“Kalau Pilkada di ikuti petahana dari sisi atensi iya ada. Tapi dari sisi pengawasan kita tidak membedakan calon itu. Mau petahana mau penantang kita harus posisikan sama. Tapi kalau indentifikasi  petahana bisa melakukan hal-hal dibandingkan dengan penantang itu yang kita cermati. Kesulitan tidak, (hanya) menambah beban pengawasan, termasuk KPU dan jajarannya untuk melakukan teknik,”tandasnya. (Aep)

Kabar6 – Partai Demokrat mengusung petahana Irna Narulita – Tanto Warsono Arban di Pilkada Pandeglang 2020.

Penyerahan dukungan itu diserahkannya langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Irna-Tanto di Kantor Sekertariat DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Liasion Officer (LO) Partai Demokrat pada Pilkada Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin membenarkan, Irna-Tanto sudah final mendapatkan SK usungan paslon Bupati – Wabup Pandeglang dari Partai Demokrat.

“Iya, ibu Irna dan pak Tanto sudah mendapatkan SK usungan dari Partai Demokrat. SK itu sudah final, dan yang menyerahkannya juga lansung Pak AHY (Ketua Umum DPP partai Demokrat),” kata Fuhaira saat dihubungi via WhatsAap (WA)

Dia menjelaskan, SK usungan itu diberikan kepada Irna-Tanto karena keduanya sudah berhasil melewati beberapa tahapan-tahapan yang menjadi ketentuan Partai Demokrat.

Dari tahapan-tahapan itulah tambahnya, telah menjadi menguatkan pertimbangan pihaknya dalam menentukan usungan kepada pasangan Irna-Tanto.

“Irna-Tanto telah menempuh beberapa mekanisme partai yakni, pertama telah mendaftar sebagai paslon ke Demokrat di bulan September-Oktober 2019 di DPC Demokrat Pandeglang melalui Pokja penjaringan DPC, kedua mengikuti dan melengkapi persyaratan serta ketentuan yang berlaku di Demokrat, ketiga dari hasil survey Partai Irna-Tanto mempunyai nilai presentase elektabilitas yang tinggi keterpilihnya,” jelasnya.

**Baca juga: 2200 Petugas Penyelenggaraan Pilkada Pandeglang di Rapid Test, 22 Reaktif.

Selain ketiga poin itu tambah Fuhaira yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pandeglang ini, yang keempat Irna-Tanto menyatakan siap membesarkan Partai Demokrat sebagaimana komitmen terhadap koalisi Partai lainnya. Bahkan lanjutnya, keduanya telah diusung oleh partai lain yang diakumulatifkan kursinya telah memenuhi prasyarat calon di KPU.

“Dari kelima point itulah, sehingga kami jadikan pertimbangan sebagai keseriusan Irna-Tanto dalam memenuhi proses berjenjang tersebut.” (Aep)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memasukkan Pilkada Pandeglang menjadi salah satu daerah sebagai Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Kabupaten Pandeglang berada diurutan ke 27 Kabupaten secara nasional dengan berada di level 5.

“Untuk Pandeglang IKP saat ini berada pada level lima atau tinggi tentunya kami dari Bawaslu harus punya strategi khusus untuk bagimana menurunkan status IKP,” kata Divisi Pengawasan Bawaslu Pandeglang Karsono, Rabu (26/2/2020).

Bawaslu mengaku akan menyiapkan beberapa strategi pengawasan dengan segala pontensi kerawanannya. Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk sama-sama menjaga keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada Pandeglang.

Selain itu Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan membuka posko pengaduan soal netralitas ASN termasuk membentuk Saber anti money politik dan mendorong Pemkab Pandeglang untuk membuat surat edaran tentang netralitas ASN.

“Kemudian terkait money politik, kita akan membuat Saber anti politik,” katanya.

**Baca juga: Dongkrak Partisipasi Pemilih, Pilkada Pandeglang Harus Dibuat Eksotis.

Adapun terkait IKP, Ada empat dimensi yang menjadi penilaian Bawaslu untuk mengukur kerawanan pemilu di setiap daerah. Pertama, konteks sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, relasi ditingkat lokal.

Kedua Pemilu yang bebas dan jujur dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu. Ketiga, Kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan kampanye calon. Terakhir partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik partisipasi publik.(Aep)

Kabar6-Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita – Tanto Warsono Arban dipastikan akan maju kembali pada Pilkada Pandeglang.

Sebab, pada pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang, keduanya kembali dipasangkan.

Kepastian keduanya berpasangan lagi dan bakal bertarung kembali di Pilkada 2020, terbukti ketika mendapatkan undangan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tentang penyampaian tahap I nama-nama calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang direkomendasikan oleh PDIP pada Pilkada serentak 2020.

Keduanya kompak menghadiri undangan tersebut, dan langsung menemui Megawati di Kantor DPP PDIP Lt. 5 Jl. P. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Pada pertemuan itu, keduanya diresmikan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang 2020 yang diusung PDIP, dan sepulangnya langsung menggondol rekomendasi.

Selain PDIP, Irna juga mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN untuk maju kembali di Pilkada Pandeglang. Ketua DPC PAN Pandeglang Hadi Mawardi juga membenarkan jika rekomendasi DPP Pandeglang sudah keluar untuk Irna. PAN sepenuhnya menyerahkan kepada Irna untuk menentukan siapa akan menjadi pendampingnya termasuk dengan Tanto.

Alasan partai berlambang matahari ini menjatuhkan rekomendasinya ke Bupati Incumbent. Hadi menilai selama Irna memimpin lima tahun ini karena banyak capai – capaian yang telah di raih. PAN juga menilai ada beberapa PR yang perlu dituntaskan kedepan.

“Ada beberapa PR yang perlu dituntaskan pada periode selanjutnya,”katanya.

**Baca juga: Incar Kursi Bupati Pandeglang, Krisyanto Vokalis Jamrud Unggulkan Program ini.

Ketua Tim Penjaringan pada DPC PDIP Pandeglang, Deden Hertandi membenarkan, bahwa rekomendasi dukungan dari internal partainya resmi mengusung Irna-Tanto. Bahkan katanya, ia bersama ketua DPC PDIP Pandeglang, Yadi Murodi yang mengawal langsung menemui Ketua Umum DPP PDIP.

Dia memastikan kembali, bahwa keduanya sudah resmi didukung PDIP. Karena jelasnya, kurang lebih sekitar pukul 14.00 WIb, keduanya yang langsung menerima rekomendasi itu dari Ketua Umum DPP PDIP yang didampingi Sekretaris Jendral DPP PDIP, Asto Kristiyanto.

“Pokoknya, keduanya sudah resmi diusung PDIP. Bahkan yang menyerahkan langsung Ibu Megawati dan Pak Asto,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Vokalis Jamrud Krisyanto dan pasangannya Hendra Pranova menyerahkan dokumen dukungan KTP ke KPU Pandeglang, Rabu (19/2/2020).

Dokumen yang serahkan ke KPU sebanyak 35 boks yang berisikan sebanyak 74.3000 KTP dukungan yang tersebar di 35 kecamatan.

Krisyanto menyebutkan ada lima program unggulan yang bakal dilakukan jika menjadi orang nomor satu di Pandeglang. Kelima program tersebut, seperti Infrastruktur Jalan, Kesehatan, Pendidikan Pembenahan Birokrasi dan perekonomian.

“Ada lima program kita untuk membangun Pandeglang,” kata Krisyanto di KPU Pandeglang.

Persoalan infrastruktur jalan yang paling dulu ia lakukan jika terpilih menjadi bupati Pandeglang. Sebab Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

“Fokus infrastruktur jalan itu penting, karena jalan – jalan di desa banyak yang rusak. Karena dengan infrastruktur itu dampak nya ke mana-mana,”terangnya.

Meskipun sudah menyerahkan dukungan, Krisyanto mengaku belum meminta izin kepada personil Jamrud. Pria yang memiliki nama lengkap Yanto Krisyanto itu belum mengetahui respon dari temen-temen band rock itu.

**Baca juga: PAN Bebaskan Irna Tunjuk Sosok Balon Wabup Pandeglang.

“Kalau ke temen-temen Jamrud saya sih belum soan, tapi mereka sudah tahu, mereka belum komentar. Saya belum tahu mereka setuju atau gak saya kurang tahun, belum bisa menjawab. Masih misteri,” tandasnya.

Pantauan di lokasi, Vokalis Jamrud -Hendra bersama ribuan pendukungnya yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan santri, petani pegia silat berjalan kaki dari kantor MUI Pandeglang ke kantor KPU sepanjang setengah Kilometer yang berlokasi di Kompelks Perkantoran Cikupa,  Kelurahan Pandeglang. (Aep)

Kabar6-Dari delapan kota daerah di Banten empat diantaranya menyelenggarakan Pilkada pada 2020 mendatang. Bawaslu Banten memberikan perhatian lebih terkait penyelenggaraan Pilkada Pandeglang.

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Provinsi Banten, Nunung Abdur Rasyid Siddiq mengungkapkan, Bawaslu Banten memberikan perhatian khusus Pilkasa Pandeglang lantaran kemungkinan besar petahana Irna Narulita kembali maju.

“Kami menempatkan perhatian lebih, salah satunya Pandeglang kaitan dengan kemungkinan kembali petahana mencalonkan diri,”ungkap Siddiq saat menghadiri pelantikan Panwascam se Pandeglang disalah salah satu Hotel di Kecamatan Karang Tanjung, Senin (30/12/2019).

Pasalnya, jika sang petahana maju, kerap kali membuat program populasi yang dapat menguntungkan petahana tersebut. Makanya, nantinya akan melakukan pembahasan apakah program-program tersebut dianggap berpihak kepada sang petahana.

“Dan ini sangat krusial, karena kita tahu sering kali ada kepentingan lewat program-program yang populis pada tahun ke empatnya. Nanti kami bahas dalam bimtek, untuk mengetahui potensi keberpihakan petahana dalam menggunakan programnya yang populis itu,”katanya.

Sebanyak 105 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dilantik untuk memantau penyelenggaraan Pilkada di 35 kecamatan. Setiap kecamatan, diisi oleh tiga anggota Panwascam. Mereka dituntut mengedepankan integritas ketimbang kompetensi.

“Tentu kami menempatkan integritas sebagai syarat paling pokok, bahkan lebih dari kompetensi. Sebab kalau kompetensi yang didalamnya ada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, itu bisa kami bina melalui pelatihan dan Bimtek,” ujar Siddiq.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengemukakan, ratusan Panwascam yang dilantik telah mengikuti serangkaian seleksi begitu ketat. Dari 486 pendaftaran yang berhasil sebanyak 105 peserta.

**Baca juga: Kasus Stunting Tinggi, Irna Ajak Semua Pihak Cegah Stunting.

Ade memastikan semua anggota Panwascam bebas dari pegawai pemerintah lainnya atau pun lainnya. Pasalnya sejak dibukanya proses rekrutmen ia telah membuka informasi kepada masyarakat.

“Di periode inilah kita minta masyarakat pro aktif untuk memberikan informasi sehingga kwalitas penyelenggaraan ini sesuai yang diharapan yang peduli dengan pemilu,” tandasnya.(Aep)