Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, mencatat sebanyak 1.274 jiwa penduduk baru datang ke wilayah itu setelah momentum Lebaran 2024.

Plt Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang Hedi Mochamad Hertadi di Tangerang, Kamis, mengatakan sejak periode 16-22 April 2024 ada sebanyak 553 pengajuan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI) dengan rincian 293 laki-laki dan 981 perempuan.

**Baca Juga:Kompolnas Soroti Lambannya Proses Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur Hingga Hamil di Polres Tangsel

Kemudian terdapat 617 pengajuan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dengan rincian 584 laki-laki dan 556 perempuan dengan total sebanyak 1.140 jiwa.

“Setelah dua pekan Lebaran kita mendata terkait pendatang ke Kabupaten Tangerang itu ada sebanyak 1.274 jiwa, dan pindah sebanyak 1.140 jiwa. Ini berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri,” ucapnya dikutip, Jumat (26/4/2024)

Menurutnya, jumlah penduduk yang pindah atau keluar ke Kabupaten Tangerang masih kalah banyak dengan jumlah penduduk yang datang. “Kalau dilihat dari data yang ada, jumlah kedatangan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah keluar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bila data pendatang baru pasca-Lebaran itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat per tanggal 26 April hingga 1 Mei 2023 sebanyak 550 jiwa, dengan total perpindahan keluar daerah terdapat 481 jiwa.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, ada sebanyak 550 pengajuan SKDWNI dengan rincian 115 laki-laki dan 435 perempuan. Sedangkan untuk pengajuan SKPWNI sebanyak 481 surat dengan rincian 258 laki-laki dan 223 perempuan.

Sebelumnya Disdukcapil Kabupaten Tangerang melakukan pendataan bagi penduduk atau pendatang baru yang tiba ke daerah itu untuk memastikan mereka masuk dalam catatan kependudukan sebagai gambaran kondisi dan perkembangan serta ketersediaan data penduduk secara non-permanen.

“Kalau untuk sementara ini kita belum mendapat data pendatang baru, sekarang masih kita proses pendataan,” kata dia.(ANTARA)

Kabar6-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2024 direncanakan Rp2,243 Triliun.

“Rancangan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan berimbang sebesar Rp2,243 Triliun,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Senin (9/10/2023).

Iti mengatakan, dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024, arah kebijakan pembangunan daerah yakni pemantapan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju kemandirian ekonomi.

“Ini manifestasi dari cita-cita Pemkab Lebak untuk mewujudkan masyarakat lebih maju dan berdaya saing,” ucap Iti.

**Baca Juga: Sejumlah Wilayah di Kota Tangerang Belum Terlayani Air Bersih

Iti menjelaskan, Pemkab Lebak terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal.

Ia berharap pembahasan APBD tahun 2024 dapat tuntas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan Pemkab Lebak.

“Kita berharap APBD tahun 2024 semakin berkualitas dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Lebak, serta dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah disepakati. Percepatan pembahasan APBD tahun 2024 ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan penyusunan APBDes tahun 2024, sehingga seluruh desa se-Kabupaten Lebak dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai APBDes tepat waktu,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) akan meluncurkan aplikasi Serang Terlayani Satu Pintu (Serang Tatu).

Aplikasi ini merupakan integrasi dari semua aplikasi layanan yang ada di Pemkab Serang. Sehingga dapat diakses mudah oleh masyarakat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, saat pihaknya bertemu dengan Komisi Informasi Pusat, Pemkab Serang disarankan untuk membuat aplikasi yang merangkum semua aplikasi di OPD.

Saat ini, kata Tatu, Diskominfosatik sedang menyiapkan aplikasi tersebut dan akan dilaunching pada 8 Oktober 2023. Aplikasi itu akan memuat semua layanan aplikasi di Pemkab Serang.

“Ini sebagai bentuk digitalisasi layanan, sehingga masyarakat tidak bingung dengan banyaknya aplikasi layanan yang ada di Pemkab Serang, jadi semuanya terangkum dalam satu aplikasi,” ujar Tatu di Pendopo Bupati Serang, Selasa (26/9/2023).

Di samping itu, pihaknya juga terus mendorong untuk peningkatan keterbukaan informasi di Pemkab Serang.

**Baca Juga: TNI AD Panen Semangka

Dalam pelaksanaannya, pihaknya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memonitoring pejabat pengelola informasi daerah (PPID) supaya lebih maksimal.

“Monitoring itu terus dilakukan secara berjenjang hingga tingkat OPD, kecamatan, sekolah, dan yang lainnya, kemudian juga sarana prasarana apa yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Haerofiatna menambahkan, aplikasi Serang Tatu akan dibuat seperti platform yang dapat familiar di masyarakat.

Di dalamnya memuat berbagai layanan, mulai dari layanan OPD, radio, marketplace, dan layanan lainnya.

Ia menjelaskan, aplikasi ini sementara akan mencakup sembilan OPD yang melakukan pelayanan secara tematik. Seperti Disdukcapil, Bapenda, DPMPTSP, dan OPD yang lainnya.

“Jadi semua pelayanan di OPD akan terintegrasi satu pintu melalui aplikasi ini,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besok, diagendakan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak

Selain dengan pemerintah daerah, lembaga antirasuah pun dijadwalkan rakor dengan DPRD Lebak. Rakor akan membahas mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Agendanya tanggal 25-26 Mei. Jadi besok dengan pemerintah daerah, kemudian lusanya dengan DPRD,” kata Asda I Bidang Pemerintahan Setda Lebak, Alkadri kepada Kabar6.com, Rabu (24/5/2023).

Rakor tersebut dilakukan KPK menindaklanjuti rakor pimimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) 2023 pada Maret 2023 lalu.

**Baca Juga: Pemkot Tangerang Peringkat Pertama Soal Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP

Rakor Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, bupati bersama jajaran OPD juga berkaitan dengan pembangunan Bendungan Karian dan rencana aksi dari progres MCP Kabupaten Lebak.

Di hari yang sama, Tim Korsup KPK, pemerintah daerah dan tim dari KLHK, BNPB, PUPR, pemprov, inspektur dan OPD juga membahas terkait pemantauan dan evaluasi progres pemindahan permukiman rumah yang terdampak bencana pada tahun 2020,” tutur Alkadri.

“Dari rapat tersebut, kami bersama KPK dan dari tim kementerian atau instansi terkait meninjau langsung lokasi untuk relokasi pembangunan rumah warga terdampak bencana di Lebakgedong,” ujar Alkadri.(Nda)

Kabar6-Aksi demonstrasi mahasiswa mewarnai Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-194, Jumat (2/12/2022). Mahasiswa dari berbagai organisasi berorasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lebak

Mereka berasal dari berbagai organisasi seperti HMI DIPO, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), dan Keluarga Mahasiswa Citorek (Kumacitor).

Masing-masing saling menyuarakan tuntutan kepada pemerintah daerah terkait beberapa sektor, mulai dari pembangunan, pendidikan, pariwisata, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat.

“Usia Lebak sudah mau hampir dua abad, tapi masih banyak anak-anak putus sekolah yang hanya sampai tingkat sekolah dasar. Masalah itu yang kami minta kepada Ibu Bupati untuk jadi fokus pemerintah daerah,” kata Ananda Widia Nugraha.

Pada sektor pariwisata, ia menyayangkan masih banyak potensi wisata yang kurang dikembangkan. Contohnya Goa Sanghiang dan Curug Cipicung di wilayah Sobang.

“Ini kan ramainya di pembukaan, kalau enggak ada tindak lanjut hanya buang-buang anggaran yang akhirnya terbengkalai. Udah dibuka tapi ujungnya ditinggalin karena enggak ada perhatian,” ujar Widia.

Sementara Kumala dalam rilisnya menyoroti bagaimana upaya pemerintah daerah mengenai percepatan pemulihan ekonomi yang dinilai belum dirasakan masyarakat. Meski investasi masuk di beberapa wilayah, namun menurut Kumala, belum semua masyarakat merasakan dampak positifnya.

“Taraf hidup yang kurang baik dan pengangguran masih banyak menjadi realitas nyata saat Lebak menginjak usia ke 194 tahun. Pendapatan asli daerah yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan untuk memenuhi dan mensejahterakan masyarakat,” tulis Kumala.

**Baca juga: 1.940 Nasi Kotak Dibagikan ke Masyarakat saat Hari Jadi Kabupaten Lebak

Kumala menuntut kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan akses pemerataan pendidikan terutama pada penyandang disabilitas, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengentaskan pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bangun destinasi wisata yang punya daya saing untuk meningkatkan perekonomian daerah,” pinta Kumala.(Nda)

Kabar6 – Pemkab Pandeglang menerbitkan surat edaran tentang Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022. Dalam surat edaran bernomor 460/2411-DINSOS/2022 itu Pemkab Pandeglang melarang ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tak hanya itu di lokasi penyaluran bantuan pun tidak ada berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas bahan pangan atau sembako ke salah satu pihak. secara tepat sasaran , tepat waktu , tepat jumlah , dan tepat administrasi.

**Baca juga: Kunjungi Pokja Wartawan, Airin Paparkan Potensi yang Bisa Dikembangkan di Pandeglang 

“Bahwa dalam penyaluran bantuan harus dipastikan tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ),” kata bunyi disurat edaran yang ditandatangani PJ Sekda Pandeglang Taufik Hidayat di kutip Kabar6.com, Jumat (2/12/2022).

Berikut bunyi surat edaran Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022 yang dikutip kabar6.com.

1. Bahwa penyaluran Program Sembako untuk periode bulan Oktober , November , dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 600.000 , – ( enam ratus ribu rupiah ) @ Rp . 200.000 , – ( dua ratus ribu rupiah ) per bulan.

2. Bahwa penyaluran Program BLT BBM untuk bulan November dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 300.000 , – ( tiga ratus ribu rupiah ) @ Rp . 150.000 , – ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per bulan.

3. Bahwa Percepatan Penyaluran PKH Tahap IV Tahun 2022 dibayarkan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) dengan nilai bantuan yang diterima sesuai dengan masing – masing kriteria komponen.

4. Bahwa pemanfaatan bantuan Program Sembako untuk pembelian komoditas bahan pangan / sembako dan berbelanja secara bebas di semua tempat. 

5. Bahwa di lokasi penyaluran bantuan tidak boleh ada yang berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas bahan pangan / sembako ke salah satu pihak.

6. Bahwa dalam penyaluran bantuan harus dipastikan tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM )

7. Bahwa mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan 3 ( tiga ) cara , yaitu : 
A. Bantuan diantar langsung ke alamat Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ).
B. Pengambilan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di kantor PT . POS.
C. Penyaluran melalui komunitas.
D. Mekanisme pembayaran pada huruf ( c ) hanya dapat dilakukan di Kantor Kecamatan atau Balai Desa / Kelurahan dengan memperhatikan protokol Kesehatan ( menggunakan masker , mencuci tangan , menjaga jarak dan menjaga kerumunan ) . 

8. Bahwa Kepala PT . Pos dan Giro dapat memerintahkan kepada juru bayar untuk memastikan uang yang diberikan kepada KPM untuk diitung ulang sesuai dengan besaran yang didapat.

9. Bahwa setiap permasalahan dalam hal percepatan penyaluran Program Sembako , BLT BBM , dan PKH agar melaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial tingkat Kecamatan untuk dapat menyelesaikan secara berjenjang 

10. Bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tingkat Kabupaten dalam hal permasalahan percepatan penyaluran bantuan Program Sembako , BLT BBM , dan PKH , telah menyediakan pusat layanan pengaduan ( call center ) melalui WhatsApp 0813 1852 1295.(aep)

Kabar6-Sebanyak 120 calon kepala desa (cakades) peserta pilkades serentak di Kabupaten Lebak menyampaikan visi dan misi, Jumat (21/10/2022).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak Babay Imroni mengatakan, visi misi yang dipaparkan hari ini wajib dijalankan ketika sudah terpilih sebagai kepala desa.

“Otomatis visi dan misi yang sudah disampaikan harus dilaksanakan oleh mereka yang terpilih menjadi kepala desa,” kata Babay kepada Kabar6.com.

Babay menjelaskan, nantinya visi misi 66 kepala desa terpilih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan dalam rangka penyesuaian dengan visi misi pemerintah kabupaten (pemkab).

“Sementara ini kita lihat (visi misi) memang masih bervariasi ya, makanya nanti setelah terpilih harus ada penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan Kabupaten Lebak yakni destinasi wisata unggulan Nasional berbasis potensi lokal,” ujar Babay.

Babay mengingatkan kepada para calon untuk memanfaatkan sebaik mungkin masa kampanye yang diberikan oleh panitia pilkades. Menjaga kondusifitas menjadi salah satu hal yang penting dijaga oleh seluruh calon.

“Tertib berkampanye, tertib pelaksanaan dan tertib bermasyarakat. Lalu yang sudah kami ingatkan dari awal adalah jangan money politic, hindari praktik yang tidak terpuji ini,” tegas dia.

Sementara itu, Camat Kalanganyar Cece Saputra mengatakan, dari pemaparan visi misi 5 calon kades di Desa Cikatapis, seluruhnya sudah berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat dan kesejahteraan.

“Walaupun ada sedikit tambahan-tambahan, tapi secara keseluruhan visi dan misi para calon sudah bagus, jadi tinggal masyarakat saja menentukan pilihannya dari visi misi yang disampaikan,” kata Cece.

**Baca juga:Apotek di Lebak Tarik Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol Melebihi Ambang Batas Aman

Pendidikan, pariwisata, kesehatan dan pengembangan wilayah, kata Cece, menjadi sektor yang ditekankan oleh hampir seluruh calon.

“Saya juga sampaikan tentang visi bupati yang menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan Nasional berbasis potensi lokal. Tentu dalam pembangunan di desa juga mengacu pada visi itu,” ucap dia.(Nda)

Kabar6 – Tenaga kesehatan (Nakes) yang berstatus honorer di RSUD dr. Adjidarmo Lebak belakangan cemas lantaran disebut-sebut tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena rumah sakit tempat mereka bekerja berstatus BLUD.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, Endang Komarudin, meminta para nakes honorer tak perlu cemas terkait dengan seleksi PPPK.

Endang mengatakan, pendataan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) berbeda dengan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), di mana pendataannya masuk ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

“Jadi teman-teman honorer di pemerintahan enggak usah khawatir jika sudah terdata di SISDMK, insya Allah itu janji pemerintah yang ikut seleksi. Tapi terlepas seleksinya seperti apa, kami juga belum bisa memastikan ya,” kata Endang, kepada wartawan, di Rangkasbitung, Jumat (24/9/2022).

Informasi dari Kemenkes, terkait dengan regulasi seleksi PPPK untuk nakes masih digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Jadi menunggu dulu regulasinya. Makanya enggak perlu khawatir karena pendataannya berbeda,” ujar Endang.

Sementara itu Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Iqbaludin menjelaskan, nakes honorer RSUD bisa mengikuti seleksi PPPK.

**Baca juga: Banjir-Longsor Landa Beberapa Wilayah di Lebak, 8 Rumah dan Jembatan Terancam Roboh

“Dalam konteks yang BLUD belum bisa masuk pendataan di aplikasi pendataan non ASN, bukan (tidak bisa mengikuti seleksi PPPK), dua hal yang berbeda antara pendataan non ASN dengan rekrutmen PPPK,” sebut Iqbal.

Iqbal membenarkan, terkait dengan nakes honorer BLUD memang pendataan di aplikasi non ASN belum bisa dilakukan.

“Iya masih menunggu regulasi Kemenpan RB. Kalau seleksi berbeda ya dengan pendataan, kalau untuk guru sudah ada regulasinya tapi untuk nakes masih menunggu,” katanya.(Nda)

Kabar6- Wacana Pembelian sepeda listrik untuk semua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT RW) oleh Pemkab Pandeglang ditolak Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Golkar Miftahul Farid Sukur.

Pasalnya, rencana yang dijanjikan oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada RT dan RW bukan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah Kota Santri tersebut.

“Infrastruktuk kita ini banyak yang rusak, untuk apa dibelikan sepeda listrik. Masih banyak pos – pos lain yang harus dibenahi,” ungkap Farid, Jum’at (29/7/2022).

Menurutnya, pembelian sepeda RT dan RW tersebut tentu akan menelan anggaran yang cukup besar. Sementara, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih urgen ketimbang sepeda. Untuk itu, sekali lagi ia menegaskan harua dikaji ulang karena kebutuhannya tidak terlalu mendesak.

“Pasti akan menyedot anggaran yang tdiak sedikit. Sementara masih banyak jalan di Pandeglang yang rusak, maka saya harap fokuskan dulu kepada pembangunan jalan, karena itu menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

**Baca juga: Polemik Penempatan Direktur RSUD Berkah Pandeglang, Eniyati: Saya Hanya Mengisi Kekosongan

Diketahui, dalam setiap kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) dan pembinaan RT dan RW di tiap Kecamatan di Pandeglang. Bupati Irna Narulita, selalu ngomong dan berjanji akan memberikan sepeda listrik atau pun Hp kepada RT RW.

Setiap kesempatan tersebut, selain berjanji akan menaikan insentif, Bupati perempuan itupun selalu menawarkan apakah mau sepeda listrik atau Hp kepada para RT dan RW di tiap kecamatan di Pandeglang tersebut.(aep)

Kabar6-Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta & Banten (Jakban) akan mempelajari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar akses keluar-masuk penumpang di Stasiun Rangkasbitung menjadi satu pintu.

“Kami pelajari dulu, yang bisa diakomodir apa saja,” kata Kepala BTP Wilayah Jakban, Rode Paulus Gagok Pudjiono, saat penyampaian rencana pembangunan Stasiun Rangkasbitung, Rabu (22/6/2022).

Rode mengatakan, yang disampaikan BTP adalah kondisi saat ini, bukan mendesain akses keluar penumpang.

“Jadi kami belum bisa memberikan jawaban, kami pelajari dulu kami inventarisasi,” ucapnya.

Menurut Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Lebak, Ajis Suhendi, akses keluar-masuk menjadi satu pintu yakni dekat Terminal Sunan Kalijaga diharapkan bisa diakomodir.

**Baca juga: Bulan Imunisasi Anak Nasional di Lebak Ditarget Agustus

Ini masih menjadi PR pemerintah daerah untuk mengatasi kesemrawutan di Jalan Tirtayasa menuju akses pintu keluar-masuk penumpang di stasiun.

“Parkir milik KAI juga akan lebih optimal karena kendaraan harus disimpan di sana. Kalau soal akses jalan masuk mungkin nanti bisa MoU dengan KAI. Begitu juga dengan PKL, Disperindag sudah terbukti membereskan di Kalijaga,” papar Ajis.(Nda)