Kabar Sumsel-Warga Desa Tempirai memadati jalan protokol Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, mereka ikut serta menyaksikan lomba pasukan baris berbaris (PBB), Kamis (15/8/2024).

Dalam lomba PBB tersebut pantauan kabar6, diikuti sebanyak 51 peserta. Peserta tersebut diikuti dari tingkatkan SD, SMP, SMA hingga masyarakat Umum. PBB tersebut digelar titik star Balai Desa Tempirai Timur hingga Puskesmas Tempirai. Kurang lebih rute yang dilalui 3 KM.

Para peserta gerak jalan tersebut turut menampilkan atraksi yang memukau. Sehingga masyarakat yang menyaksikan terpesona dengan penampilan peserta.

**Baca Juga: Pilkada 2024, Wakil Bupati PALI Tegaskan Netralitas Aparatur Pemerintah

Selain atraksi, peserta lomba PBB turut menggunakan pakaian yang unik. Salah satunya peserta dari bapak-bapak Desa Tempirai Selatan, mereka menggunakan pakaian anak-anak SD. Tidak hanya itu, mereka juga membawa botol susu bayi sebagai salah satu atraksinya yang juga menyita perhatian masyarakat.

“Penampilan yang unik dari yang lainnya. Pasukan ini layak mendapatkan juara,” ujar Seorang warga Desa Tempirai saat menyaksikan penampilan peserta lomba PBB.

Wakil Sekretaris Panitia Pelaksana 17 Agustus Desa Tempirai Selatan, Darus Sandi menyampaikan peserta yang mengikuti lomba PBB terdapat puluhan grup. Lomba PBB ini merupakan bagian dari menyemarakkan peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

“Peserta yang mengikuti PBB ini lebih dari 50 grup,” ujarnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional (Internasional of Court Jusstice /ICJ) sebagai badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal.

Untuk itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendesak PBB segera menggelar sidang umum agar wilayah ilegal yang saat ini masih diduduki Israel segera dikembalikan ke dalam wilayah teritorial negara Palestina.

Desakan mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Peran Parlemen Indonesia Mendorong Kemerdekaan Palestina Pasca Putusan ICJ’ di Ruang PPID Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2024) sore.

**Baca Juga: Masjid Istiqlal: Kami Konsisten Bersama Jamaah Membantu Palestina

“Saya kira ini adalah satu keputusan atau langkah yang berani dan sangat penting di dalam keputusan ICJ karena memang majelis umum yang meminta advice kepada ICJ tentang persoalan ini. Sehingga dikembalikan seharusnya Sidang Umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bisa segera menggelar lagi sidang untuk menanggapi hasil keputusan,” tegas Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra yang duduk.di Komisi I DPR ini menjelaskan keputusan ICJ merupakan keputusan yang telah dinantikan sejak lama masyarakat internasional termasuk Indonesia.

“Ketika mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel selama beberapa dekade ini, 7 dekade ini adalah satu tindakan ilegal di dalam pendudukan ke wilayah Palestina, dan memerintahkan agar Israel segera keluar dari wilayah Palestina sesuai dengan perbatasan yang disepakati tahun 1967,” imbuh Fadli.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta mengatakan keputusan ICJ memiliki konsekuensi berat bagi Israel yaitu negara zionis itu harus keluar wilayah dari ilegal selama 67 tahun menempati wilayah Palestina.

“Artinya apa yang dilakukan oleh Israel selama 67 tahun itu ilegal, mereka harus keluar dari wilayah yang selama ini diduduki baik itu di tepi barat maupun di Gaza. Bahkan ICJ juga memutuskan bukan hanya mereka harus keluar tapi mereka juga harus memberi kompensasi kepada Palestina dan warga Palestina yang terdampak,” ucap Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menambahkan yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan ICJ telah mematahkan sikap dan alasan negara-negara pendukung Israel yang membela aksi genosida Israel bahwa tindakan Israel selama ini karena ingin mempertahankan wilayah kekuasaannya.

“Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa pentingnya (keputusan ICJ). Ini menjadi pegangan dunia internasional atas sikap terhadap Israel maupun terhadap Palestina. Kalau selama ini kan tidak ada pegangannya siapa yang mendukung Palestina merdeka, dua negara batasnya di mana? Nah sekarang jelas dinyatakan bahwa batas negara Palestina itu adalah perang 67 batas wilayahnya 67, 48 di awal terus diperluas ke-67 jadi jelas sekarang batas teritorialnya,” ujar Sukamta.

Sementara itu, Pengamat Internasional Hikmahanto Juwana berpendapat keputusan ICJ telah membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu khawatir, keputusan ICJ akan membuat rencana-rencana Israel ke depan menjadi buyar.

“Kenapa? Karena ini membuat basis Israel yang mengatakan bahwa mereka sah dan lain sebagainya ternyata secara hukum sudah dinyatakan tidak jadi,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Hikmahanto mengatakan apa yang diserukan ICJ bukanlah keputusan tetapi fatwa. Sehingga apabila seruan itu, akan ditarik menjadi produktif dengan menggelar Sidang Majelis Umum PBB dalam konteks hukum internasional, maka tidak ada pihak yang bisa mengeksekusi untuk memutus bahwa putusan ini harus dilaksanakan.

“Seperti juga kalau kita menang dalam perkara. Kita kadang menang di atas kertas tapi eksekusinya ini yang jadi masalah,” urai Hikmahanto.

Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah bahwa apa yang dibuat dalam fatwa ICJ ini sebenarnya tidak kemudian serta-merta membuat Israel keluar dari Palestina.(red)

Kabar6-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia perlu melakukan pendekatan baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yakni mendorong masalah kemanusiaan.

“Masalah kemanusiaan inilah yang kemudian membakar semangat mahasiswa-mahasiswa dan profesor-profesor Amerika Serikat (AS) mau berdiri tegak, meskipun dia menghadapi berbagai tantangan dan ditangkap polisi dan lain sebagainya,” kata Hikmahanto, Rabu (22/5/2024) sore.

Dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Dunia Dukung Palestina di PBB: Israel dan Amerika Meradang  yang ditayangkan dikanal YouTube Gelora TV itu, Hikmahanto meminta Indonesia tidak perlu malu-malu lagi soal keberpihakannya kepada Palestina.

**Baca Juga: KPK Sebut Korupsi di PGN Rugikan Negara Ratusan Miliar

“Amerika dan Israel sudah tahu posisi Indonesia, sehingga kita tidak perlu malu-malu lagi, karena Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Indonesia berpihak pada rakyat Palestina, berpihak pada kemanusiaan, ” tegasnya.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, Indonesia harus terus membuat opini masalah kemanusiaan Palestina di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Sehingga dengan opini tersebut, diharapkan akan tercipta generasi-generasi baru yang mempunyai kesadaran masalah Palestina dari sisi kemanusian.

Harapanya, mereka akan segera melakukan perubahan di lembaga tersebut, maupun di AS, Israel, Eropa, negara Islam dan belahan dunia lainnya.

“Jadi bukan mustahil, Indonesia akan memimpin 143 negara yang mendukung Palestina. Kita berharap nanti Pak Prabowo dipemerintahan selanjutnya, tidak sekedar mencari popularitas saja, tapi bisa membuat rakyat Palestina mendapatkan kembali tanahnya,” tandas Hikmahanto.

Hal senada juga disampaikan pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman, narasumber lainnya dalam diskusi tersebut.

“Kita memang butuh pendekatan baru. Generasi baru pasti punya paradigma dan perspektif baru soal Palestina. Nah, sekarang yang terjadi secara global sudah positif, dan semangatnya perlu terus dijaga,” kata Tengku Zulkifli Usman.

TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman menegaskan, apa yang terjadi sekarang di Palestina, bukan persoalan agama, tapi sudah menyangkut soal kemanusiaan, genosida dan pelanggaran HAM berat.

“Kita melihat pembunuhan anak-anak dan perempuan setiap hari yang dilakukan zionis Israel. Rakyat Palestina juga dibiarkan kelaparan ekstrem, digenosida. Israel telah melanggar hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina,” tegasnya.

Ia yakin pemerintahan Prabowo Subianto nantinya akan melakukan pendekatan baru soal Palestina, melangkah lebih maju dan lebih kontributif, serta tidak hanya sebagai mediator.

“Kita nggak punya pilihan, Indonesia harus terus maju. Kalau lebih kuat, kita lebih kontributif, termasuk berkaitan dengan isu Palestina,” katanya.

Pengajar University Sains Islam Malaysia Dr Abdulrahman Ibrahim yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan, bahwa AS dan Israel adalah negara yang tidak menghormati demokrasi, sementara Palestina adalah negara yang mematuhi demokrasi.

“Sebagai orang Palestine kita hormat di PBB untuk menjadi ahli (anggota penuh), tapi kita masih terus berjuang, sehingga dapat kemerdekaan negera kita agar tidak diveto 5 negara,” kata Abdulrahman.

Palestina, lanjutnya, saat ini mendapatkan dukungan gen-Z seluruh dunia dan kampus-kampus terkenal di AS dalam mendapatkan kemerdekaan.

“Gen Z saat ini yang berani melawan Amerika dan rezim Tel Aviv (Israel). Warga Amerika banyak yang cakap, kenapa cukai kita dibuat beli senjata untuk Israel,” katanya.

Karena itu, ia yakin pada akhirnya, AS nanti akan mendukung kemerdekaan Palestina, seperti yang terjadi di Afghanistan, mereka kalah dari Taliban.

“Israel telah mengambil tanah Palestina. Kita orang Islam, orang Arab atau penyokong Palestine juga jangan terima Israel sebagai negara,” ujarnya.

Abdulrahman berharap agar negara-negara Arab dan negara penyokong Palestina segera memutuskan hubungan diplomatik dan menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau perusahaan penyokong Zionis Israel.(red)

Kabar6-Partai Gelora Indonesia DPD Kota Tangerang dibawah pimpinan Iksan Bhakti melakukan konsolidasi dengan berbagai macam partai politik khususnya partai-partai yang tidak masuk parlementer di periode 2024-2029. Partai Bulan Bintang salah satunya partai pertama untuk  konsolidasi politik menatap Pilkada Kota Tangerang.

“Pada hari ini kita melakukan konsolidasi membangun komunikasi dengan semangat silaturahim yang selalu kita jalankan di Partai Gelora bersama Partai Bulan Bintang dibawah pimpinan ketua Susanto dan juga berdiskusi untuk melihat peta politik di Pilkada serentak mendatang,”ungkap Iksan Bhakti, sABTU (4/5/2024)

**Baca Juga:Keluarkan Rekomendasi Tambahan, Pengamat: Golkar Ragu dengan Mad Romli

Iksan melihat,  nama nama besar dan inkamben  sudah bersiap mencalonkan diri di Pilkada mendatang, dan ini membuat Partai bernomor urut 7 ini optimis untuk Pilkada Kota Tangerang akan berlangsung seru dan memunculkan ide ide, gagasan baru demi kemajuan Kota Tangerang.

Ketua PBB (Partai Bulan Bintang) Susanto mengapresiasi ide gagasan konsolidasi yang dilakukan oleh partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang.

Menurutnya ide ini cukup brilian dan menarik setelah momen Pilpres dan Pileg yang lumayan penuh kompetisi, setiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan dewan di legislatif, di momen kali ini Gelora hadir membuat gerakan untuk persatuan menyatukan seluruh partai-partai khususnya non parlemen untuk menatap Pilkada Kota Tangerang mendatang dengan penuh keharmonisan.

“Saya mengapresiasi dan sangat senang dengan ide gagasan yang dilakukan oleh temen-temen dari Partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang, ide ini sangat brilian, saya dan jajaran pengurus serta kader siap satu komando berjalan bersama dengan Partai Gelora Indonesia,.”Tambahnya

Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU pusat, Hasyim Asy’ari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada Hari Rabu 27 November 2024 di seluruh Indonesia.(red)

Kabar6-Pemerintau Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp 598 miliar lebih. Maka mulai sekarang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB disebar ke masyarakat wajib pajak.

“Target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 435 miliar,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Serpong, Selasa (30/1/2024).

Ia menjelaskan, terdapat 465.733 lembar SPPT PBB. Pemerintah Kota Tangsel menggandeng ketua RT/RW di 54 kelurahan untuk mendistribusikan ke warganya masing-masing.

Benyamin menegaskan, pada Tahun Anggaran 2024 ini pemerintah daerah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 4,18 triliun lebih.

**Baca Juga: Perumdam TKR Bangun SPAM Rajeg, Pelanggan Terdampak Tak Perlu Khawatir

Dari jumlah tersebut Rp 2 triliun lebih bersumber dari pendapatan asli daerah yang di antaranya diperoleh dari PBB beserta pajak daerah lainnya seperti hotel, hiburan, parkir dan lain sebagainya.

“Untuk merealisasikan rencana pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan membutuhkan sumber dana membiayai pembangunan,” terang Benyamin.

Menurutnya, PBB menjadi salah satu sektor pendapatan pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan. Dampak pembangunan tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Beda pajak dengan retribusi. Ada atau tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah wajib hukumnya dibayarkan,” tegasnya.

“PBB menjadi pendapatan daerah yang terpenting di Kota Tangerang Selatan. Tadi saya sampaikan ada tidak ada fasilitas pemerintah PBB harus dibayarkan secara khusus oleh masyarakat kita,” tambah Benyamin.(yud)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2023.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa mengatakan wajib pajak jangan sampai membayar PBB melewati jatuh tempo karena akan kena denda sebesar dua persen.

“Guna mendorong wajib pajak segera membayar PBB, Bapenda hingga saat ini masih menggelar Loket Pembayaran di 104 kelurahan secara bergilir. Yakni, menghadirkan layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat selain memasimalkan layanan online,” ujar Kiki dikutip, Selasa (19/9/2023).

Kiki mengatakan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Yaitu, dapat diakses melalui aplikasi BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, Blibli, OVO, Gopay dan LinkAja. Selain itu, di gerai kelurahan, dan juga bisa dilakukan di seluruh konter Bank BJB, Kantor Pos, Alfamart atau pun Indomaret.

**Baca Juga: Kata Walikota Cilegon Soal Temuan LHP Inspektorat Banten

“Ayo segera bayarkan pajak Anda, sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang. Pasalnya, jika wajib pajak melewati jatuh tempo akan dikenakan denda 2 persen disetiap bulannya,” katanya.

Kiki menyampaikan apresiasi pada seluruh wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya. Dengan ini, Pemkot Tangerang menyampaikan sangat mendalam ucapan terimakasih kepada seluruh wajib pajak, atas partisipasinya.

“Sehingga kontribusi pajak yang dibayarkan bisa maksimal dan dapat dirasakan keseluruh masyarakat Kota Tangerang yang lebih luas lagi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 125 miliar di tahun 2023.

Di triwulan ketiga capaian PBB cukup signifikan yakni mencapai 98 miliar lebih atau 78,55 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Untuk PBB tahun 2023, alhamdulillah untuk capaian sudah melampaui target untuk triliun 3 itu yakni 78,55 persen,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Verifikasi dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang Nizamudin Muluk, Kamis (31/8/2023).

Capaian PBB yang cukup baik tersebut, kata pria yang akrab disapa Nizam, setelah Bappeda gencar melakukan himbauan kepada wajib pajak yang masuk ke buku empat dan lima.

**Baca Juga: Ribuan Warga Kota Serang Terserang ISPA

“Kita kemarin bulan Agustus melakukan himbauan kepada wajib pajak khususnya buku empat dan lima, kita himbau agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo,” terangnya.

Tak hanya memberikan himbauan, Bappeda juga melakukan layanan Mobil Keliling atau Moling ke desa-desa di Kabupaten Serang yang masuk pada buku 1,2, dan 3.

Pelayanan keliling tersebut efektif dilakukan karena Bappeda menetapkan pendekatan kepada masyarakat.

“Selain itu, buku 1,2, 3 kita melakukan pendekatan kepada lurah, atau camat supaya memberikan imbauan kepada masyarakat agar membayar pajak PBB,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyayangkan keputusan Indonesia menyetujui Resolusi Majelis Umum PBB  yang mendesak agar Rusia menarik mundur militernya dari Ukraina.

“Sangat disayangkan bahwa ternyata Indonesia menyetujui Resolusi Majelis Umum PBB agar Rusia menarik mundur militernya di perang Ukraina,” ungkap Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Jumat (24/02/2023).

Hikmahanto Juwana yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini menjelaskan secara rinci pendapatnya tersebut.

“Ada tiga alasan utama, ” kata Hikmahanto.

Menurutnya, Indonesia seharusnya dalam posisi abstain sehingga bila situasi menghendaki Indonesia dapat menjadi penengah untuk mengakhiri perang di Ukraina tanpa menyalahkan atau membenarkan pihak-pihak yang bertikai.

“Indonesia harus memegang teguh politik luar negeri bebas aktif sehingga tidak berpihak ke salah satu pihak yang bertikai dalam ikhtiar menciptakan perdamaian di Ukraina dan terhindarnya krisis kemanusiaan, krisis pangan, krisis energi dan krisis perekonomian dunia. Kemudian, pilihan abstain seharusnya merupakan pilihan ideal mengingat ada dua narasi dalam perang di Ukraina yang dibangun,” papar Hikmahanto.

Lanjutnya, pertama adalah narasi yang dibangun berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya anggota PBB wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial anggota lainnya. Narasi ini dibangun oleh Ukraina dengan dukungan AS dan negara sekutunya.

Narasi kedua dibangun berdasarkan Pasal 51 Piaggam PBB terkait hak untuk membela diri. Narasi ini dibangun oleh Rusia.

Dalam konteks perbedaan tersebut maka Indonesia seharusnya membangun narasi berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengamanatkan agar setiap sengketa antar negara wajib diselesaikan secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan internasional.

“Posisi Indonesia ini telah disuarakan oleh Bapak Presiden sehari setelah Rusia melakukan serangan militer khusus dalam tweetnya: Stop Perang. Dan beliau telah mengingatkan bahwa perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia,” ujar Hikmahanto.

Alasan terakhir mengapa keputusan Indonesia menyetujui disayangkan karena publik di Indonesia berdasarkan sejumlah survei menunjukkan mendukung Rusia daripada Ukraina.

“Dengan menyetujui Resolusi Penarikan Mundur Milter Rusia bukannya tidak mungkin publik kecewa, bahkan mengkritisi keputusan pemerintah,” ungkap Hikmahanto.

**Baca Juga: Puluhan Ribu Massa dari Dapil Sulsel I Gelorakan Makassar

Padahal, kata Hikmahanto, saat ini pemerintah sudah cukup banyak menghadapi masalah dan tidak seharusnya perang di Ukraina menjadi komoditas bagi publik untuk berhadap-hadapan dengan pemerintahnya.

Namun nasi telah menjadi bubur. Keputusan tidak mungkin ditarik kembali.

Ini berarti kemungkinan Indonesia tidak dapat memainkan perannya untuk menjadi penengah. Sepertinya Indonesia lebih nyaman untuk mengikuti mayoritas negara ketimbang memiliki sikapnya sendiri.

“Terakhir pemerintah harus dapat mengelola kekecewaan publik atas keputusannya sehingga tidak menganggu berbagai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” pungkas Hikmahanto. (Red)

Kabar6-Melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 317, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk segala tindak perdagangan manusia, termasuk perbudakan. Karena itulah, 2 Desember ditetapkan sebagai ‘Hari Penghapusan Perbudakan Sedunia’ dan 31 Juli ditetapkan sebagai ‘Hari Menentang Perdagangan Manusia Sedunia’.

Meskipun demikian, kasus perdagangan manusia masih marak terjadi dengan berbagai bentuk. Berdasarkan data Global Report on Trafficking in Person 2020 yang dikeluarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), pada 2018 terdapat 50 persen kasus perdagangan manusia berbentuk eksploitasi seksual, 38 persen dalam bentuk kerja paksa, enam persen kasus aktivitas kriminal, 1,5 persen kasus pengemis, dan satu persen kasus pernikahan paksa.

Nah, tahukah Anda, negara mana saja yang memiliki jumlah kasus perdagangan manusia paling banyak? The Walk Free Foundation menerbitkan laporan Global Slavery Index 2018 yang mengulas mengenai perbudakan modern, yang mencakup konsep perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan, pernikahan paksa, penjualan dan eksploitasi anak. Melansir Sindonews, tujuh negara teratas dalam jumlah korban perbudakan modern:

1. India
Menurut Global Slavery Index 2018, jumlah korban perbudakan modern di India saat itu mencapai 7.989.000 orang. Laporan dari Free a Girl Foundation menyatakan, ada sekira 16 juta perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan seks. Menurut Layanan Hukum di India, ada sekira empat gadis di India yang dimasukkan ke kegiatan prostitusi tiap jamnya.

2. Tiongkok
Global Slavery Index 2018 menyebutkan, terdapat 3.864.000 korban perbudakan di Tiongkok. Negara itu juga dijadikan sebagai tempat transit bagi para pedagang untuk menjadikan warga asing sebagai sasaran perdagangan manusia ke negara lain.

3. Pakistan
Negara yang terletak di Asia Selatan ini, menurut Global Slavery Index 2018, memiliki prevalensi perbudakan modern sebesar 16,8 per 1.000 penduduk dan terdapat 3.186.000 orang tercatat sebagai korbannya. ** Baca juga: Krisis Ekonomi, Pemuda Zimbabwe yang Tak Mampu Beli Alkohol Pilih Minum Rebusan Popok Bayi

4. Korea Utara (Korut)
Berdasarkan data Global Slavery Index 2018, negara ini memiliki tingkat prevalensi perbudakan modern sebesar 104,6 per 1.000 penduduk dan terdapat 2.640.000 orang yang tercatat sebagai korbannya.

5. Nigeria
Global Slavery Index 2018 menyebut, Nigeria memiliki tingkat prevalensi perbudakan modern sebesar 7,7 per 1.000 penduduk dengan total korban yang tercatat sebanyak 1.386.000 orang. Dalam Laporan Perdagangan Manusia di Nigeria pada 2021, tertulis ada 9,5 juta anak laki-laki yang rentan dijadikan pengemis oleh gurunya.

6. Iran
Disebutkan Global Slavery Index 2018, prevalensi perbudakan modern di negara ini 16,2 per 1.000 orang, dengan korban yang tercatat sebanyak 1.289.000 orang. Terdapat beberapa komunitas yang dianggap lebih rentan atas kasus perdagangan manusia, di antaranya adalah etnis minoritas, pengungsi dan migran, serta perempuan dan anak-anak.

7. Indonesia
Data Global Slavery Index 2018 mencatat prevalensi perdagangan manusia di Indonesia mencapai 4,7 per 1.000 orang dengan jumlah korban sebesar 1.220.000 orang. Uniknya, para pelaku perdagangan manusia di Indonesia menggunakan platform online untuk mencari korban perdagangan manusia.

Pada 2017, NGO memperkirakan ada 70 ribu hingga 80 ribu korban perdagangan anak di Indonesia untuk disalurkan sebagai pekerja seks.(ilj/bbs)

Kabar6-Sebanyak 273 personel pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di Sudan Selatan disuntik vaksin COVID-19 palsu oleh seorang dokter mikiter Thailand.

Komandan militer Thailand bernama Chalermpol Srisawat, melansir Straitstimes, mengatakan bahwa dokter militer tersebut mengaku vaksin yang disuntikkan itu untuk mencegah flu, namun bisa melindungi penggunanya dari COVID-19. Dan setiap personel dipungut biaya sekira Rp280 ribu.

Rupanya, vaksin yang disuntikkan tadi hanya air mineral. Menurut Srisawat, kasus ini terungkap setelah seorang tentara curiga botol tempat vaksin tak berlabel. Dia lalu memberi tahu atasannya, hingga terungkaplah isi botol vaksin hanya air biasa. ** Baca juga: Seorang Wanita Hamil di Texas Bersikeras Anggap Bayi dalam Rahimnya Sebagai Penumpang Saat Ditilang Polisi

Perwakilan medis PBB lantas meminta pejabat Angkatan Darat Thailand untuk memulangkan dokter tersebut demi mencegah insiden serupa terulang. Namun setelah kembali ke Thailand, dokter itu mangkir dari tugas, sehingga militer memecat serta mencabut izin medisnya. Dokter tadi dilaporkan masih diburu, dan orangtuanya mengatakan anak mereka belum pulang ke rumah.

Penipuan vaksin ini diungkap dalam laporan Transparansi International berjudul ‘Tantangan Vaksin COVID-19 yang Tak Terucapkan, Distribusi dan Korupsi’. Disebutkan, dokter militer itu bertugas di rumah sakit lapangan di Sudan Selatan sejak Desember 2019 hingga Desember 2020.

Chalermpol menegaskan, insiden ini tidak akan memengaruhi kepercayaan PBB terhadap militer Thailand.(ilj/bbs)