Kabar6-Partai Gelora Indonesia DPD Kota Tangerang dibawah pimpinan Iksan Bhakti melakukan konsolidasi dengan berbagai macam partai politik khususnya partai-partai yang tidak masuk parlementer di periode 2024-2029. Partai Bulan Bintang salah satunya partai pertama untuk  konsolidasi politik menatap Pilkada Kota Tangerang.

“Pada hari ini kita melakukan konsolidasi membangun komunikasi dengan semangat silaturahim yang selalu kita jalankan di Partai Gelora bersama Partai Bulan Bintang dibawah pimpinan ketua Susanto dan juga berdiskusi untuk melihat peta politik di Pilkada serentak mendatang,”ungkap Iksan Bhakti, sABTU (4/5/2024)

**Baca Juga:Keluarkan Rekomendasi Tambahan, Pengamat: Golkar Ragu dengan Mad Romli

Iksan melihat,  nama nama besar dan inkamben  sudah bersiap mencalonkan diri di Pilkada mendatang, dan ini membuat Partai bernomor urut 7 ini optimis untuk Pilkada Kota Tangerang akan berlangsung seru dan memunculkan ide ide, gagasan baru demi kemajuan Kota Tangerang.

Ketua PBB (Partai Bulan Bintang) Susanto mengapresiasi ide gagasan konsolidasi yang dilakukan oleh partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang.

Menurutnya ide ini cukup brilian dan menarik setelah momen Pilpres dan Pileg yang lumayan penuh kompetisi, setiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan dewan di legislatif, di momen kali ini Gelora hadir membuat gerakan untuk persatuan menyatukan seluruh partai-partai khususnya non parlemen untuk menatap Pilkada Kota Tangerang mendatang dengan penuh keharmonisan.

“Saya mengapresiasi dan sangat senang dengan ide gagasan yang dilakukan oleh temen-temen dari Partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang, ide ini sangat brilian, saya dan jajaran pengurus serta kader siap satu komando berjalan bersama dengan Partai Gelora Indonesia,.”Tambahnya

Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU pusat, Hasyim Asy’ari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada Hari Rabu 27 November 2024 di seluruh Indonesia.(red)

Kabar6-Pemerintau Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp 598 miliar lebih. Maka mulai sekarang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB disebar ke masyarakat wajib pajak.

“Target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 435 miliar,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Serpong, Selasa (30/1/2024).

Ia menjelaskan, terdapat 465.733 lembar SPPT PBB. Pemerintah Kota Tangsel menggandeng ketua RT/RW di 54 kelurahan untuk mendistribusikan ke warganya masing-masing.

Benyamin menegaskan, pada Tahun Anggaran 2024 ini pemerintah daerah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 4,18 triliun lebih.

**Baca Juga: Perumdam TKR Bangun SPAM Rajeg, Pelanggan Terdampak Tak Perlu Khawatir

Dari jumlah tersebut Rp 2 triliun lebih bersumber dari pendapatan asli daerah yang di antaranya diperoleh dari PBB beserta pajak daerah lainnya seperti hotel, hiburan, parkir dan lain sebagainya.

“Untuk merealisasikan rencana pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan membutuhkan sumber dana membiayai pembangunan,” terang Benyamin.

Menurutnya, PBB menjadi salah satu sektor pendapatan pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan. Dampak pembangunan tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Beda pajak dengan retribusi. Ada atau tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah wajib hukumnya dibayarkan,” tegasnya.

“PBB menjadi pendapatan daerah yang terpenting di Kota Tangerang Selatan. Tadi saya sampaikan ada tidak ada fasilitas pemerintah PBB harus dibayarkan secara khusus oleh masyarakat kita,” tambah Benyamin.(yud)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2023.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa mengatakan wajib pajak jangan sampai membayar PBB melewati jatuh tempo karena akan kena denda sebesar dua persen.

“Guna mendorong wajib pajak segera membayar PBB, Bapenda hingga saat ini masih menggelar Loket Pembayaran di 104 kelurahan secara bergilir. Yakni, menghadirkan layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat selain memasimalkan layanan online,” ujar Kiki dikutip, Selasa (19/9/2023).

Kiki mengatakan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Yaitu, dapat diakses melalui aplikasi BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, Blibli, OVO, Gopay dan LinkAja. Selain itu, di gerai kelurahan, dan juga bisa dilakukan di seluruh konter Bank BJB, Kantor Pos, Alfamart atau pun Indomaret.

**Baca Juga: Kata Walikota Cilegon Soal Temuan LHP Inspektorat Banten

“Ayo segera bayarkan pajak Anda, sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang. Pasalnya, jika wajib pajak melewati jatuh tempo akan dikenakan denda 2 persen disetiap bulannya,” katanya.

Kiki menyampaikan apresiasi pada seluruh wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya. Dengan ini, Pemkot Tangerang menyampaikan sangat mendalam ucapan terimakasih kepada seluruh wajib pajak, atas partisipasinya.

“Sehingga kontribusi pajak yang dibayarkan bisa maksimal dan dapat dirasakan keseluruh masyarakat Kota Tangerang yang lebih luas lagi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 125 miliar di tahun 2023.

Di triwulan ketiga capaian PBB cukup signifikan yakni mencapai 98 miliar lebih atau 78,55 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Untuk PBB tahun 2023, alhamdulillah untuk capaian sudah melampaui target untuk triliun 3 itu yakni 78,55 persen,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Verifikasi dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang Nizamudin Muluk, Kamis (31/8/2023).

Capaian PBB yang cukup baik tersebut, kata pria yang akrab disapa Nizam, setelah Bappeda gencar melakukan himbauan kepada wajib pajak yang masuk ke buku empat dan lima.

**Baca Juga: Ribuan Warga Kota Serang Terserang ISPA

“Kita kemarin bulan Agustus melakukan himbauan kepada wajib pajak khususnya buku empat dan lima, kita himbau agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo,” terangnya.

Tak hanya memberikan himbauan, Bappeda juga melakukan layanan Mobil Keliling atau Moling ke desa-desa di Kabupaten Serang yang masuk pada buku 1,2, dan 3.

Pelayanan keliling tersebut efektif dilakukan karena Bappeda menetapkan pendekatan kepada masyarakat.

“Selain itu, buku 1,2, 3 kita melakukan pendekatan kepada lurah, atau camat supaya memberikan imbauan kepada masyarakat agar membayar pajak PBB,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyayangkan keputusan Indonesia menyetujui Resolusi Majelis Umum PBB  yang mendesak agar Rusia menarik mundur militernya dari Ukraina.

“Sangat disayangkan bahwa ternyata Indonesia menyetujui Resolusi Majelis Umum PBB agar Rusia menarik mundur militernya di perang Ukraina,” ungkap Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Jumat (24/02/2023).

Hikmahanto Juwana yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini menjelaskan secara rinci pendapatnya tersebut.

“Ada tiga alasan utama, ” kata Hikmahanto.

Menurutnya, Indonesia seharusnya dalam posisi abstain sehingga bila situasi menghendaki Indonesia dapat menjadi penengah untuk mengakhiri perang di Ukraina tanpa menyalahkan atau membenarkan pihak-pihak yang bertikai.

“Indonesia harus memegang teguh politik luar negeri bebas aktif sehingga tidak berpihak ke salah satu pihak yang bertikai dalam ikhtiar menciptakan perdamaian di Ukraina dan terhindarnya krisis kemanusiaan, krisis pangan, krisis energi dan krisis perekonomian dunia. Kemudian, pilihan abstain seharusnya merupakan pilihan ideal mengingat ada dua narasi dalam perang di Ukraina yang dibangun,” papar Hikmahanto.

Lanjutnya, pertama adalah narasi yang dibangun berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya anggota PBB wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial anggota lainnya. Narasi ini dibangun oleh Ukraina dengan dukungan AS dan negara sekutunya.

Narasi kedua dibangun berdasarkan Pasal 51 Piaggam PBB terkait hak untuk membela diri. Narasi ini dibangun oleh Rusia.

Dalam konteks perbedaan tersebut maka Indonesia seharusnya membangun narasi berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengamanatkan agar setiap sengketa antar negara wajib diselesaikan secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan internasional.

“Posisi Indonesia ini telah disuarakan oleh Bapak Presiden sehari setelah Rusia melakukan serangan militer khusus dalam tweetnya: Stop Perang. Dan beliau telah mengingatkan bahwa perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia,” ujar Hikmahanto.

Alasan terakhir mengapa keputusan Indonesia menyetujui disayangkan karena publik di Indonesia berdasarkan sejumlah survei menunjukkan mendukung Rusia daripada Ukraina.

“Dengan menyetujui Resolusi Penarikan Mundur Milter Rusia bukannya tidak mungkin publik kecewa, bahkan mengkritisi keputusan pemerintah,” ungkap Hikmahanto.

**Baca Juga: Puluhan Ribu Massa dari Dapil Sulsel I Gelorakan Makassar

Padahal, kata Hikmahanto, saat ini pemerintah sudah cukup banyak menghadapi masalah dan tidak seharusnya perang di Ukraina menjadi komoditas bagi publik untuk berhadap-hadapan dengan pemerintahnya.

Namun nasi telah menjadi bubur. Keputusan tidak mungkin ditarik kembali.

Ini berarti kemungkinan Indonesia tidak dapat memainkan perannya untuk menjadi penengah. Sepertinya Indonesia lebih nyaman untuk mengikuti mayoritas negara ketimbang memiliki sikapnya sendiri.

“Terakhir pemerintah harus dapat mengelola kekecewaan publik atas keputusannya sehingga tidak menganggu berbagai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” pungkas Hikmahanto. (Red)

Kabar6-Melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 317, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk segala tindak perdagangan manusia, termasuk perbudakan. Karena itulah, 2 Desember ditetapkan sebagai ‘Hari Penghapusan Perbudakan Sedunia’ dan 31 Juli ditetapkan sebagai ‘Hari Menentang Perdagangan Manusia Sedunia’.

Meskipun demikian, kasus perdagangan manusia masih marak terjadi dengan berbagai bentuk. Berdasarkan data Global Report on Trafficking in Person 2020 yang dikeluarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), pada 2018 terdapat 50 persen kasus perdagangan manusia berbentuk eksploitasi seksual, 38 persen dalam bentuk kerja paksa, enam persen kasus aktivitas kriminal, 1,5 persen kasus pengemis, dan satu persen kasus pernikahan paksa.

Nah, tahukah Anda, negara mana saja yang memiliki jumlah kasus perdagangan manusia paling banyak? The Walk Free Foundation menerbitkan laporan Global Slavery Index 2018 yang mengulas mengenai perbudakan modern, yang mencakup konsep perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan, pernikahan paksa, penjualan dan eksploitasi anak. Melansir Sindonews, tujuh negara teratas dalam jumlah korban perbudakan modern:

1. India
Menurut Global Slavery Index 2018, jumlah korban perbudakan modern di India saat itu mencapai 7.989.000 orang. Laporan dari Free a Girl Foundation menyatakan, ada sekira 16 juta perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan seks. Menurut Layanan Hukum di India, ada sekira empat gadis di India yang dimasukkan ke kegiatan prostitusi tiap jamnya.

2. Tiongkok
Global Slavery Index 2018 menyebutkan, terdapat 3.864.000 korban perbudakan di Tiongkok. Negara itu juga dijadikan sebagai tempat transit bagi para pedagang untuk menjadikan warga asing sebagai sasaran perdagangan manusia ke negara lain.

3. Pakistan
Negara yang terletak di Asia Selatan ini, menurut Global Slavery Index 2018, memiliki prevalensi perbudakan modern sebesar 16,8 per 1.000 penduduk dan terdapat 3.186.000 orang tercatat sebagai korbannya. ** Baca juga: Krisis Ekonomi, Pemuda Zimbabwe yang Tak Mampu Beli Alkohol Pilih Minum Rebusan Popok Bayi

4. Korea Utara (Korut)
Berdasarkan data Global Slavery Index 2018, negara ini memiliki tingkat prevalensi perbudakan modern sebesar 104,6 per 1.000 penduduk dan terdapat 2.640.000 orang yang tercatat sebagai korbannya.

5. Nigeria
Global Slavery Index 2018 menyebut, Nigeria memiliki tingkat prevalensi perbudakan modern sebesar 7,7 per 1.000 penduduk dengan total korban yang tercatat sebanyak 1.386.000 orang. Dalam Laporan Perdagangan Manusia di Nigeria pada 2021, tertulis ada 9,5 juta anak laki-laki yang rentan dijadikan pengemis oleh gurunya.

6. Iran
Disebutkan Global Slavery Index 2018, prevalensi perbudakan modern di negara ini 16,2 per 1.000 orang, dengan korban yang tercatat sebanyak 1.289.000 orang. Terdapat beberapa komunitas yang dianggap lebih rentan atas kasus perdagangan manusia, di antaranya adalah etnis minoritas, pengungsi dan migran, serta perempuan dan anak-anak.

7. Indonesia
Data Global Slavery Index 2018 mencatat prevalensi perdagangan manusia di Indonesia mencapai 4,7 per 1.000 orang dengan jumlah korban sebesar 1.220.000 orang. Uniknya, para pelaku perdagangan manusia di Indonesia menggunakan platform online untuk mencari korban perdagangan manusia.

Pada 2017, NGO memperkirakan ada 70 ribu hingga 80 ribu korban perdagangan anak di Indonesia untuk disalurkan sebagai pekerja seks.(ilj/bbs)

Kabar6-Sebanyak 273 personel pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di Sudan Selatan disuntik vaksin COVID-19 palsu oleh seorang dokter mikiter Thailand.

Komandan militer Thailand bernama Chalermpol Srisawat, melansir Straitstimes, mengatakan bahwa dokter militer tersebut mengaku vaksin yang disuntikkan itu untuk mencegah flu, namun bisa melindungi penggunanya dari COVID-19. Dan setiap personel dipungut biaya sekira Rp280 ribu.

Rupanya, vaksin yang disuntikkan tadi hanya air mineral. Menurut Srisawat, kasus ini terungkap setelah seorang tentara curiga botol tempat vaksin tak berlabel. Dia lalu memberi tahu atasannya, hingga terungkaplah isi botol vaksin hanya air biasa. ** Baca juga: Seorang Wanita Hamil di Texas Bersikeras Anggap Bayi dalam Rahimnya Sebagai Penumpang Saat Ditilang Polisi

Perwakilan medis PBB lantas meminta pejabat Angkatan Darat Thailand untuk memulangkan dokter tersebut demi mencegah insiden serupa terulang. Namun setelah kembali ke Thailand, dokter itu mangkir dari tugas, sehingga militer memecat serta mencabut izin medisnya. Dokter tadi dilaporkan masih diburu, dan orangtuanya mengatakan anak mereka belum pulang ke rumah.

Penipuan vaksin ini diungkap dalam laporan Transparansi International berjudul ‘Tantangan Vaksin COVID-19 yang Tak Terucapkan, Distribusi dan Korupsi’. Disebutkan, dokter militer itu bertugas di rumah sakit lapangan di Sudan Selatan sejak Desember 2019 hingga Desember 2020.

Chalermpol menegaskan, insiden ini tidak akan memengaruhi kepercayaan PBB terhadap militer Thailand.(ilj/bbs)

Kabar6-Presiden kelompok hak-hak perempuan Female Solidarity for Integrated Peace and Development (SOFEPADI), Julienne Lusenge, menceritakan kisah tragis seorang wanita, saat berbicara kepada 15 anggota dewan tentang konflik yang dilanda konflik di timur Kongo.

Lusenge, melansir Hindustantimes, mengisahkan seorang wanita Kongo diculik dua kali oleh gerilyawan di Republik Demokratik Kongo, berulang kali diperkosa, kemudian dipaksa memasak dan memakan daging manusia. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk pengarahan rutin tentang Kongo, di mana pertempuran sengit antara pemerintah dan kelompok pemberontak sejak akhir Mei telah memicu gelombang kekerasan.

Wanita malang tadi, dikatakan Lusenge, diculik oleh militan CODECO ketika dia pergi membayar uang tebusan untuk anggota keluarga lain yang diculik. Korban menuturkan kepada SOFEPADI bahwa dirinya berulang kali diperkosa dan dianiaya secara fisik. Kemudian dia mengatakan para militan menggorok leher seorang pria.

“Mereka mengeluarkan isi perutnya dan mereka meminta saya untuk memasaknya. Mereka membawakan saya dua wadah air untuk menyiapkan sisa makanannya. Mereka kemudian memberi makan semua tahanan dengan daging manusia,” ungkap Lusenge kepada Dewan Keamanan PBB.

Lusenge mengatakan, wanita itu dibebaskan setelah beberapa hari, tetapi ketika mencoba kembali ke rumah diculik oleh kelompok milisi lain yang anggotanya juga berulang kali memerkosanya. “Lagi-lagi saya diminta memasak dan memakan daging manusia,” kata perempuan yang akhirnya lolos itu kepada SOFEPADI.

Namun Lusenge tidak menyebutkan nama kelompok militan kedua selama pengarahan Dewan Keamanan PBB. CODECO sendiri tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. CODECO adalah salah satu dari beberapa milisi bersenjata yang telah lama memperebutkan tanah dan sumber daya di timur Kongo yang kaya mineral, konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi selama dekade terakhir.

Tentara Kongo diketahui telah terlibat dalam pertempuran sengit sejak akhir Mei dengan kelompok pemberontak M23, yang melancarkan serangan paling berkelanjutan sejak pemberontakan 2012-2013 yang merebut sebagian besar wilayah.

Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan di Kongo selama lebih dari 20 tahun.(ilj/bbs)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang meluncurkan program penghapusan denda 100 persen untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Penghapusan PBB-P2 tersebut dimulai pada tanggal 10 Pebruari hingga 15 Maret 2022. Kendati hal itu juga dalam rangka menyambut HUT Kota Tangerang ke 29 Tahun pada tanggal 28 Februari 2022 mendatang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan selain dalam rangka HUT Kota Tangerang yang ke 29 Tahun. Menurutnya, penghapusan denda ini bertujuan untuk meringankan tanggungjawab masyarakat atau wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak.

“Adanya program penghapusan denda PBB-P2 ini mudah-mudahan dapat membantu meringankan wajib pajak yang terdapat tunggakan denda, jadi wajib pajak hanya membayar pokok pajaknya saja, tidak dihitung dendanya,” ujar Arief, Jumat (11/2/2022).

Arief meminta kepada para wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ada terlebih penghapusan denda ini hanya dikhususkan untuk tagihan denda PBB-P2 yang terbit hingga tahun 2021 dengan waktu yang terbatas.

“Kepada seluruh masyarakat ayo bayar pajak untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tangerang yang kita cintai,” katanya.

**Baca juga:DPRD Kota Tangerang tak Peduli dengan Pers?

**Cek Youtube:Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa menerangkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini, caranya dengan membayar pajak melalui konter Bank BJB atau melalui Alfamart & Indomaret serta melalui Aplikasi seperti : BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, OVO, GOPAY, LinkAja, dan Tangerang Live, secara otomatis nilai denda tidak akan terhitung.

“Wajib Pajak di Kota Tangerang juga sudah bisa mencetak mandiri SPPT PBB-P2 melalui aplikasi Tangerang Live,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Badan Cuaca PBB melaporkan adanya sebuah petir tunggal yang menyambar di tiga negara bagian Amerika Serikat (AS), teridentifikasi sebagai yang terpanjang di dunia.

Petir yang dijuluki megaflash itu, melansir dw, melesat secara horizontal dengan tingkat rendah yang langka sejauh 768 km antara awan di Negara Bagian Texas dan Negara Bagian Mississippi, AS, pada April 2020. Petir itu terdeteksi oleh para ilmuwan menggunakan teknologi satelit dan jaraknya dikonfirmasi oleh komite Organisasi Meteorologi Dunia (WMO).

“Perjalanan melalui udara (pesawat) akan memakan waktu beberapa jam dan dalam hal ini jarak ditempuh (petir itu) hanya dalam hitungan detik,” terang Clare Nullis, juru bicara. ** Baca juga: Ratusan Mainan Nyangkut di Rambut Sang Anak, Ibu di AS Habiskan Waktu 20 Jam untuk Membersihkannya

Megaflash lain yang terjadi di atas Uruguay dan Argentina pada Juni 2020, menurut WMO, juga mencetak rekor baru, yakni sebagai petir tunggal yang terlama dengan durasi 17,1 detik.

Dua megaflash yang baru dibukukan ini tidak pernah menyentuh tanah. Kendati demikian, mereka bisa berfungsi sebagai pengingat akan bahaya fenomena cuaca yang dapat membunuh ratusan orang per tahun.

“Kami tegaskan kembali pesan kami, ketika guntur mengaum, ketika Anda melihat kilat—masuklah ke dalam rumah. Jangan mencari perlindungan di gubuk pantai, jangan berdiri di bawah pohon,” tegas Nullis.(ilj/bbs)