1

Pilkada 2024 di Tangsel Tanpa Pasangan Calon Independen

Kabar6-Tahapan pendaftaran bagi pasangan bakal calon dari jalur perseorangan atau independen dalam Pilkada 2024 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah ditutup. Waktunya terhitung mulai 8-12 Mei 2024.

“Kami tunggu sampai pukul 00.00 WIB kemarin tidak ada yang pasangan bakal calon dari jalur perseorangan yang datang,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tangsel, Ajat Sudrajat, Selasa (14/5/2024).

Oleh karena itu, terangnya, dapat dipastikan bahwa Pilkada 2024 di Kota Tangsel tanpa pasangan calon dari jalur independen.

**Baca Juga:Penjaga Warung Madura di Pamulang Sempat Bersihkan Mayat Korban ke Kamar Mandi

Ajat jelaskan, tahap awal para pasangan calon harus terlebih dahulu menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan jumlah sesuai aturan yang ada.

“Kalau dalam tahapan penyerahan dukungan saja tidak ada, maka pada saat pendaftaran Agustus nanti juga dipastikan tidak ada yang mendaftar dari jalur perseorangan,” jelasnya.

Ajat juga mengatakan, bahwa KPU Tangsel telah mensosialisasikan tata cara pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan.

“Sosialisasi telah kami lakukan kepada para pihak terkait, termasuk elemen masyarakat, juga telah kita umumkan tahapannya,” paparnya.

Sedangkan untuk jumlah dukungan yang harus dimiliki, jika ada yang mendaftar di jalur perseorangan. Ajat mengatakan hal itu diatur Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.
Tepatnya pada Pasal 41 Ayat 2 huruf d tertulis, calon independen dari kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari satu juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Jumlah syarat sebanyak 66.446 dukungan bagi bacalon wali kota dan wakil wali Tangsel dari jalur independen ini pun warga dengan domisili KTP warga pendukung telah ditentukan.“Sebaran minimal empat kecamatan,” tegasnya.(yud).

 




Pilkada Tangsel 2024, Bacalon Independen Minimal Punya 66.446 Dukungan

Kabar6-Bakal calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari jalur perorangan mesti kantongi puluhan ribu dukungan. Proses verifikasi hingga waktu pendaftaran pun telah ditentukan dalam tahapan.

“Minimal 66.446 dukungan,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tangsel, Ajat Sudrajat sata dikonfirmasi kabar6.com, Kamis (25/4/2024).

**Baca Juga:Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan Kabupaten Tangerang Dibuka 5 Mei

Ia jelaskan, ketentuan dasar perhitungan jumlah dukungan bagi bacalon wali kota dan wakil wali Tangsel dari jalur perorangan atau independen telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.

Pasal 41 Ayat 2 huruf d tertulis, ‘kabupaten/kita dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari satu juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Jumlah syarat sebanyak 66.446 dukungan bagi bacalon wali kota dan wakil wali Tangsel dari jalur independen pun domisili KTP warga pendukung telah ditentukan. “Sebaran minimal empat kecamatan,” tegas Ajat.

Diketahui, sesuai tahapan Pilkada 2024 yang disampaikan KPU Kota Tangsel, agendanya sebagai berikut:

• Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei – 19 Agustus 2024.

• Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 – 26 Agustus 2024.

• Pendaftaran pasangan calon 27 – 29 Agustus 2024.

• Penelitian persyaratan calon 27 Agustus – 21 September 2024.

• Penetapan pasangan calon 22 September 2024.(yud)

 

 

 

 




Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada 2024 di Kota Tangsel

Kabar6-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahapannya telah dimulai. Penjaringan petugas PPK, PPS hingga KPPS dijadwalkan mulai 17 April – 5 November 2024.

“Rekrutmen (baru) lagi secara terbuka,” ungkap Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufik Mizan saat dikonfirmasi kabar6.com, Kamis (22/4/2024).

**Baca Juga:Pilkada Tangsel 2024, Benyamin Davnie Ambil Formulir Daftar ke PDIP

Penjaringan petugas PPK dan PPS dalam Pilkada serentak 2024 dapat dilaksanakan melalui aplikasi SIAKBA.

Berikut informasi lengkap agenda tahapan Pilkada serentak 2024:

• Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih 27 Februari – 16 November 2024.

• Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April – 31 Mei 2024.

• Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 31 Mei – 23 September 2024.

• Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei – 19 Agustus 2024.

• Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 – 26 Agustus 2024.

• Pendaftaran pasangan calon 27 – 29 Agustus 2024.

• Penelitian persyaratan calon 27 Agustus – 21 September 2024.

• Penetapan pasangan calon 22 September 2024.

• Pelaksanaan kampanye 25 September – 23 November 2024.

• Pemungutan suara 27 November 2024.

• Pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 27 November – 16 Desember 2024.

Taufik menerangkan, plenetapan pasangan calon terpilih paling lama lima hari pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

“Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan paling lama lima hari setelah putusan MK diterima KPU,” papar Taufik.(yud)

 

 

 




Buka Kotak Suara, PPS Jelupang dan PPK Serpong Utara Dapat Sanksi

Kabar6-Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) buka kotak suara sebelum pleno di tingkat kecamatan. KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui tindakan itu merupakan pelanggaran administrasi.

“Itu adalah langkah yang tidak dibenarkan dan melanggar tata aturan,” kata Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufik Mizan, Kamis (22/2/2024).

Dijelaskan, pihaknya telah memanggil seluruh panitia pemungutan suara serta panitia pemilihan kecamatan. PPS di Kelurahan Jelupang dan PPK Serpong Utara diberikan sanksi peringatan keras.

“Kita lakukan klarifikasi dan penelaahan,” jelas Taufik. Ia bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan KPU Banten atas masalah ini.

**Baca Juga: Belum Pleno KPPS di Jelupang Buka Kotak Suara, Bawaslu Tangsel: Hitung Ulang

Taufik mengaku, dari 59 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kelurahan Jelupang yang dibuka baru tujuh TPS. “Kami juga meminta rekomendasi Bawaslu apakah pelaksanaannya dilakukan di awal atau akhir penghitungan,” ujarnya.

Ia mengklaim bahwa KPPS buka kotak suara Pemilu 2024 tidak ada instruksi dari KPU Tangsel. Unsur kesengajaan untuk melakukan kecurangan juga disebutkan tidak ada.

KPU Tangsel pastikan suara-suara baik partai politik, paslon presiden/wakil presiden, DPD maupun caleg-caleg yang didalam partai semuanya utuh.

“Karena bukan hanya saksi partai politik, saksi partai politik ada Panwaslu juga disitu, agar lebih cepat nanti perekapan C sertifikat hasil disandingkan dengan C planonya yang belum difoto, maka dikeluarkan untu difoto-foto,” ujar Taufik.(yud)




Caleg DPRD Banten di Tangsel, Suara Almarhum Suryadi Nian Unggul

Kabar6-KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah pasang nama-namanya calon legislatif yang telah meninggal dunia. Satu dari tiga nama yang diinformasikan telah almarhum adalah Suryadi Nian Saun, caleg DPRD Banten asal PPP.

Almarhum Suryadi Nian dalam perolehan suara sementara dapat dukungan terbanyak di antara koleganya. Caleg nomor urut 4 itu telah memperoleh dukungan 2.651 suara.

“Status calon legislatif yang meninggal dunia pasca penetapan Daftar Caleg Tetap,” ungkap Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufik Mizan saat dikonfirmasi kabar6.com, Senin (19/2/2024).

Ia jelaskan, posisi caleg yang bersangkutan di pencalonan dipastikan tak bisa diganti. Partai politik pun tidak bisa mengganti.

**Baca Juga: Bertemu Nasabah PNM Mekaar di Serpong, Jokowi: Ini Keren Sambel Mereknya ‘Wanstin’

Sehingga, lanjut Taufik, surat suara partai yang bersangkutan kemungkinan besar akan kosong. Namun, apabila nama caleg yang meninggal dunia tetap tercetak di surat suara, kemudian dipilih, maka akan masuk dalam suara partai.

“Sekalipun nantinya caleg dicoblos, akan tetap dihitung sebagai suara parpol,” jelas Taufik.

Rekapitulasi penghitungan suara yang didapat almarhum Suryadi Nian terpantau dalam situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Versi 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Progres 1636 dari 3824 Tempat Pemungutan Suara atau 42,78 persen.(yud)




15 TPS di Pondok Aren Pemungutan Suara Susulan 18 Februari 2024

Kabar6-Pemungutan suara susulan mesti dilakukan pada belasan tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Di wilayah itu pada hari penyoblosan Rabu, 14 Februari 2024 kemarin terendam banjir.

“Insya Allah (pemungutan suara susulan) hari Minggu,” ungkap Kepala Divisi Penyelenggaraan KPU Kota Tangsel, Ajat Sudrajat saat dikonfirmasi kabar6.com, Jum’at (16/2/2024).

Dihubungi terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pondok Aren, Suriadi menyebutkan, ke-14 TPS yang mesti dilakukan pemungtan suara susulan antara lain TPS 10 di perkampungan Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Dilanjutkan pada TPS 58 perumahan Pondok Kacang Prima. Suriadi bilang, pemungutan suara susulan paling banyak digelar di perumahan Pondok Maharta yang terendam banjir mencapai 80 sentimeter.

Antara lain di TPS 71; TPS 72; TPS 73; TPS 74; TPS 75; TPS 83; TPS 85; TPS 86; TPS 87; TPS 91. Kemudian di perumahan Pondok Safari pada TPS 99 dan TPS 100.

KPU Kota Tangsel punya pertimbangan sengaja memilih pemungutan suara susulan pada hari libur, Minggu (18/2/2024).

**Baca Juga:Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Aktivis PMII Pandeglang Desak Tindakan Tegas

“Salah satu pertimbangan di antaranya agar partisipasi masyarakat banyak,” terang Ajat.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Banten, Atas Satibi menyebutkan ada satu TPS di Kota Tangsel yang mesti dilakukan penyoblosan ulang. Yakni di TPS 13, Jalan H Rasam RT 004 RW 002, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren.

“Hal ini terjadi karena surat suaranya tertukar dengan TPS daerah lain,” jelas mantan anggota Bawaslu Kota Tangsel ini.

Aas mengutarakan, di TPS 3 itu terjadi surat suara daerah pilihan (Dapil) IV atau Serpong Utara ternyata masuk ke Dapil V atau Pondok Aren. Sehingga harus dilakukan pemungutan ulang.(yud)




Pemilu Serentak 2024, Dana Bantuan Operasional TPS di Tangsel Rp 17,972 Miliar

Kabar6-Alokasi dana bantuan operasional tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) totalnya mencapai Rp Rp 17.972.800.000. Dana itu sudah didistribusikan untuk 3.824 TPS.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufik Mizan, Selasa (13/2/2024). “Bantuan operasional satu TPS itu 4,7 (juta rupiah),” ungkapnya.

Ia jelaskan, dana bantuan operasional TPS diperuntukkan belanja sewa tenda, kursi, perlengkapan alat-alat tulis, data internet, suplemen petugas, makan minum dan lain sebagainya.

“Dan itu sudah kita tunaikan di tanggal 7 Februari 2024. Kita berikan kepada KPPS melalui PPS. Kemudian di tanggal 12 honor sudah kita tunaikan,” jelas Taufik.

Dipastikan penyerahan uang honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) H+1 penyoblosan.

**Baca Juga: Bawaslu Lebak ke PTPS: Pastikan Tungsura Sesuai Prosedur

Taufik bilang, sebelum menyerahkan dana operasional TPS dan honor KPPS, pihaknya mengundang sekretaris dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) setingkat kelurahan.

Pada pertemuan itu turut mengundang pihak kepolisian kejaksaan sebagai narasumber. “Kalau ada penyelewengan dan lain sebagainya kejaksaan sudah memberikan warning,” ujarnya.

KPU Kota Tangsel juga telah menginformasikan alokasi besaran dana bantuan operasional tiap TPS berikut besaran honor KPPS. Transparansi dana ini disampaikan surat dan lewat media sosial.

“Agar transparansi publik masyarakat tahu agar tidak ada pemotongan seperak pun,” tegas Taufik.

Adapun dalam hajatan politik lima tahunan di Pemilu 2024 ini besaran honor anggota KPPS Rp 1,1 juta. Sementara untuk ketua KPPS Rp 1,2 juta.

Penetapan nilai honor KPPS diatur dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.(yud)




Pilkada Tangsel, KPU Batasi hanya 15 Orang Saat Pengambilan Nomor Urut Calon

Kabar6.com

Kabar6-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Dwitoro memastikan adanya pembatasan jumlah orang dalam pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada pada Kamis mendatang, 24 September 2020.

“Hasil pleno kita yang diundang itu satu pasangan calon maksimal 15 orang,” ungkapnya kepada kabar6.com, Selasa (22/9/2020).

Bambang memaparkan, ketentuan yang boleh masuk ruangan kegiatan adalah pasangan calon dan 13 orang terdiri dari tenaga penghubung dan perwakilan tim pemenangan partai politik masing-masing.

Acara pengundian nomor urut pasangan calon digelar di Swiss Bell Hotel, Rawa Mekar, Kecamatan Serpong, pukul 14.00 WIB. “Hanya yang punya ID card saja yang bisa masuk,” terangnya.

Bambang menambahkan, pembatasan jumlah peserta bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang.

**Baca juga: Seluruh Wilayah Banten  PSBB  Sebulan, Ketua Satgas IAKMI Bilang Begini.

Menurutnya, pada Rabu besok itu ada agenda tahapan penetapan pasangan calon yang memenuhi administrasi persyaratan.

“Kita tidak ngundang siapa-siapa. Internal itu kita komisioner berlima. Kalaupun ngundang hanya Bawaslu doang sebagai yang mengawasi,” tambah Bambang.(yud)




Pilkada Tangsel, Bawaslu Temukan Selisih 25.861 Pemilih Sementara

Kabar6.com

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menemukan adanya selisih data pemilih. Temuan itu dilihat dari hasil pencocokan dan penelitian atau coklit yang digarap Komisi Pemilihan Umum setempat.

“Selisih tersebut ditemukan pada saat dibandingkan dengan jumlah perekaman data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep, Selasa (15/9/2020).

Acep menjelaskan, dari hasil penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KPU terdapat selisih sebesar 25.000 suara. Jika tidak dilakukan penyesuaian atau perbaikan maka akan menghambat pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Diketahui, lanjutnya, DPS yang ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno penetapan DPS adalah sebesar 924.602. Acep bilang, dalam teori Daftar Pemilih Tetap (DPT), warga pemilih merupakan orang yang memiliki KTP-el.

“Dimana, Disdukcapil merilis bahwa ada 950.463 data yang wajib KTP-El. Dengan begitu terdapat selisih 25.861 data,” jelasnya.

Acep juga mempertanyakan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu RI mencapai satu juta lebih data. Sementara yang berhasil didata oleh PPDP dalam proses pencoklitan hanya mencapai 924.602.

**Baca juga: Harga Pertalite Turun, Warga Bogor Ikutan Antri di SPBU Tangsel.

”Melihat data, ini masih sangat jauh dari data yang dimiliki oleh Disdukcapil apalagi hasil rekomendasi KPU RI,” ujar Acep.

Acep menyayangkan bahwa KPU Kota Tangsel belum maksimal dalam melakukan tugasnya pada tahapan pencoklitan. Sehingga dia berharap penyelenggara melakukan evaluasi terhadap selisih mencolok dari data pemilih tersebut.(yud)




Kuasa Hukum Korban KDRT Desak Pegawai KPU Tangsel Dipecat

Kabar6.com

Kabar6-Damsik dari Law Firm Tosa & Partners, kuasa hukum SV, korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendesak agar Nanda Rodiyana yang telah divonis terbukti melakukan tindakan kekerasan itu agar dipecat dari Aparatur Sipil Negara.

Nanda Rodiyana pegawai di Bagian Teknis Pemilu dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel itu telah divonis 1,5 penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus kekerasan terhadap istrinya SV. “Pemerintah Kota Tangsel mestinya sudah mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap pelaku,” kata Damsik Sabtu (10/1/2020).

Damsik menilai ada kesan KPU Tangsel melakukan pembiaran terhadap kasus ini karena belum ada informasi apapun terkait proses kepegawaian Nanda. “Seharusnya setelah ditetapkan tersangka Nanda harus mengundurkan diri sebagai ASN,” kata dia.

Selain itu, Damsik mengatakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara untuk Nanda jauh dari rasa keadilan. “Karena dalam fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana KDRT dengan pelecehkan seksual kepada korban (anal seks).”

**Baca juga: Kronologi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pegawai KPU Tangsel.

Damsik mengatakan akan terus kawal kasus tersebut dan dalam waktu dekat akan meminta perlindungan dari Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

Sekretaris KPU Tangsel, Fajar Baskaradi yang mengakui jika Nanda tersangkut masalah hukum enggan mengomentari persoalan tersebut.”Itu urusan dapur rumah tangga Nanda,” ujar Fajar.(yud)